Langsung ke konten utama

Postingan

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG
Postingan terbaru

Antoni Imam Ingin Ada Penguatan SDM Kesehatan

Bandarlampung - Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengingatkan pentingnya penguatan sumberdaya manusia (SDM) yang berperan dalam pelayanan kesehatan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber di depan ratusan peserta seminar legislasi  2019 yang dilaksanakan lembaga legislatif mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, di Aula Poltekkes Tanjung Karang, Rajabasa, selasa (3/12).

“Petugas-petugas yang memberikan pelayanan di berbagai instansi layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan yang lain seyogyanya mengedepankan pelayanan prima,” kata Sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Pelayanan prima oleh SDM terkait tak akan lepas dari dukungan anggaran dan peningkatan kualitas melalui pelatihan pelayanan.

Menurutnya setelah Rp7,8 triliun APBD Lampung telah disahkan antara gubernur dan DPRD Lampung, 65 persennya untuk belanja tak langsung.

“Dimana sebagian besarnya untuk belanja pegawai, yang disitu ada belanja pegawai di instansi kesehatan di lingkup Pemprov Lamp…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu

Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPR RI dengan kemendagri dalam hal ini Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar; Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, I Gede Suratha, KPU, dan Bawaslu menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atay Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan:

a. Perlindungan dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.

b. Penyederhanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga negara yang berhak memilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Pemutakhiran data da…

Mendagri akan Tinjau Kesiapan PON 2020

Mimika - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan meninjau kesiapan Papua sebagai tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

"Ini kan mau ada PON di Timika nanti tahun 2020. Jadi saya datang, tadi saya sudah bilang kepada pak bupati, saya mau lihat venue-venue PON sejauh mana," kata Mendagri di Mimika, jumat (29/11).

Sebagai hasil tinjauan, kesiapan setiap venue dan keseluruhan persiapan akan dievaluasi di tingkat pusat.

"Ada 12 cabang olahraga nanti, saya akan melihat lokasinya, buat nanti kita evaluasi di Jakarta, di tingkat pusat. laporan (nya) kira-kira sama tidak nanti di lapangan," ujarnya.

PON 2020 Papua akan berlangsung pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 mendatang. Terdapat tiga kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta olahraga terbesar se-Indonesia itu. Antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke sebagai penyangga. (*)

SNV-AJI Soal Sanitasi, Media Diharap Bisa Mengolah Data Menjadi Berita yang Mendorong Perubahan

Bandarlampung - SNV Netherlands Development Organisation bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung akan menggelar workshop ihwal sanitasi bertajuk “Evaluasi Media dalam Advokasi Isu Sanitasi di Bandarlampung” di Swiss-Belhotel, Telukbetung, Bandarlampung, selasa (3/12)

Wash Advisor SNV, Bambang Pujiatmoko mengatakan, isu sanitasi tidak hanya terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan terawat. Namun, yang lebih penting adalah perubahan perilaku semua pihak, sehingga keberlanjutan bisa terjadi.

Untuk itu, media diharapkan mampu mengolah data dari berbagai sumber guna menjadi berita yang dapat menggugah serta mendorong perubahan. Kemudian, meningkatkan kolaborasi dan kerja sama multipihak untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, khususnya air limbah di Kota Tapis Berseri.

“Kolaborasi ini (SNV-AJI) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam hal pemberitaan sanitasi, sehingga mampu menjadi media advokasi untuk perubahan,” kata Bambang,…

Silaturahmi dan Peringati Hari Guru Nasional, Yusirwan Sambangi SMP Negeri 11

Bandarlampung - Anggota DPRD Lampung, Yusirwan berkunjung ke SMP Negeri 11 Bandarlampung. Kunjungan politisi PAN ini dalam rangka silaturahmi sekaligus memperingati hari guru nasional.

Kedatangan Yusirwan disambut suka cita para guru yang telah mendidiknya semasa menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini saya bersilahturahmi dengan para guru saya saat saya masih menimba ilmu pendidikan di sini. Saya banyak mengucapkan terimakasih  kepada para guru, karena tanpa mereka saya belum tentu bisa seperti saat ini," kata Yusirwan.

Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu dengan mereka namun baru ini ada waktu yang pas, yang juga bertepatan dengan hari guru nasional, saya berharap semoga kedepannya kehidupan para guru dapat lebih baik ungkap politikus Partai Amanat Nasional ini.

Setelah bertatap wajah dan saling bercerita tentang masa lalu Yusirwan saat mengenyam bangku pendidikan, pria dikenal ramah itu mengaku bakal membantu memperjuangkan aspirasi para gur…

Berserikat dan Berkumpul Merupakan Hak Warga Negara yang Dijamin UU

Jakarta - Negara dan pemerintah memastikan berserikat dan berkumpul merupakan hak warga negara dan dijamin undang-undang, tak terkecuali dengan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal itu ditegaskan Menko Polhukam, Mahfud MD, usai menggelar rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Agama, Fachrul Razi di kantor Kemenkopolhukam Jakarta, rabu (27/11).

“Soal surat keterangan terdaftar FPI, kita sudah diskusikan bersama-sama kesimpulannya begini, setiap warga negara itu punya hak untuk berkumpul dan berserikat, dan FPI itu punya hak untuk berkumpul berserikat, menyatakan pendapat, bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi,” kata Menko Polhukam.

Menurutnya, untuk itulah negara mengatur agar setiap aspirasi dan perkumpulan maupun perserikatan yang dilakukan warga negara Indonesia sejalan dengan konstitusi dan amanat undang-undang.

“Untuk itu negara mengatur dengan UU agar semua berjalan baik, dan saya sudah diskusikan tadi mempertemukan antara hak setiap warga neg…

(Berita Foto): Komisi IV DPRD Bandarlampung Hearing dengan MKKS SMP Bandarlampung

Bandarlampung - Komisi IV DPRD Bandarlampung melaksanakan rapat dengar pendapat/hearing dengan MKKS SMP Bandarlampung di ruang rapat paripurna, rabu (27/11).


Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Darma Setiawan beserta anggota komisi IV DPRD Bandarlampung. Sementara rombongan MKKS dipimpin Ketua MKKS SMP Bandarlampung, M. Badrun. (ben)

Hampir Delapan Jam, Wagub Lampung Chusnunia Chalim Jalani Pemeriksaan sebagai Saksi di KPK

Jakarta - Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim atau disapa Nunik, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selasa (26/11). Nunik menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk perkara tersangka HA, dalam kasus suap terkait proyek di kementerian PUPR. "Hari ini telah hadir saksi Chusnunia, Wakil Gubernur Lampung yang diperiksa untuk perkara tersangka HA dalam kasus suap terkait proyek di Kementerian PUPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, selasa (26/11). 
Menurut Febri, Nunik tiba di KPK sekitar pukul 09.45 WIB.
"Saksi (Nunik) tadi datang ke KPK sekitar pukul 09.45 WIB dan selesai dilakukan pemeriksaan pada sekitar pukul 17.30 WIB. Pada saksi didalami pengetahuannya tentang aliran dana terkait proyek di kementerian PUPR dalam perkara ini," tuturnya. (ben)

Oknum Mahasiswa Ditangkap Ditresnarkoba Polda Lampung

Bandarlampung - Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap oknum mahasiswa pelaku tindak pidana narkotika, jumat (22/11), sekira jam 20.00. Wib.

Direktur Ditres Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen membenarkan pihaknya melakukan penangkapan terhadap oknum mahasiswa tersebut.

Shobarmen mengungkapkan, oknum mahasiswa tersebut berinisial ASB (25), warga Purwosari, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu.

"Pelaku (ASB) ditangkap tim opsnal di sebuah rumah yang beralamat di jalan Komodor Adi Sucipto, Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung. Di dalam penggeledahan ditemukan barang bukti enam paket narkotika jenis Sabu, satu bundel plastik klip bening, dan satu unit timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk didengar keterangannya," ungkapnya. (ben)

Ini Kriteria dan Variabel Kemendagri untuk Melihat APBD

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dilakukan secara tepat waktu.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, usai menghadiri Musyawarah Nasional ke IV APPSI Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, selasa (26/11).

“Dari Kemendagri yang mengurusi masalah itu namanya Dirjen Bina Keuda (Keuangan Daerah). Sekarang kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya tepat waktu, Insya Allah tepat waktulah, kita akan bangun komunikasi terus menerus,” kata Mendagri.

Ia juga menyampaikan, Kemendagri memiliki sejumlah kriteria dan variabel untuk melihat APBD yang disahkan pemerintah daerah untuk melihat aspek-aspek kebutuhan di daerah dan kesesuaian dengan program prioritas nasional.

“Nanti kita kan memiliki variabel-variabel untuk mengukur. Misalnya masalah pendidikan itu 20 persen, masalah kesehata…

Komisi IV Soroti Menjamurnya Klinik Kecantikan

Bandarlampung - Akhir-akhir ini, semakin menjamurnya klinik kecantikan di Bandarlampung. Hal ini tentu saja membuat para konsumen bingung untuk menentukan klinik kecantikan yang dapat dipercaya dan tentunya aman bagi kesehatan dan bentuk wajahnya untuk jangka panjang.

Nah, melihat hal ini, tentu saja mengundang komentar Ketua Komisi IV DPRD Badarlampung, M.I Darma Setiawan.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pihaknya mengapresiasi banyak klinik kecantikan di kota ini. Karena sudah barang tentu banyak juga tenaga kerja dari Kota Bandarlampung, tentu ini membantu dari segi pendapatan prekonomian masyarakat. Namun demikian, banyaknya klinik tersebut pula jangan menjadi tidak bersikap hati-hati, karena jika salah memilih klinik apalagi tidak ada izin praktek kesehatan, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan, utamanya perawaran wajah.

“Ya saya lihat juga sih bisa dikatakan menjamur juga lah ya, klinik kecantikan dengan menawarkan berbagai macam metode kecantikan wajah. Namun para kon…

DPRD Bandarlampung Sahkan APBD 2020

Bandarlampung - DPRD Bandarlampung menggelar paripurna pengesahan APBD 2020, senin (25/11). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi ini dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN, unsur pimpinan dan anggota DPRD Bandarlampung, serta forkopimda Bandarlampung.

Postur APBD Bandarlampung tahun anggaran 2020 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp 3.050.534.371.712 (3 triliun 50 miliar 534 juta 371 ribu 712 rupiah).

Belanja daerah Rp 2.924.034.371.712 (2 triliun 924 miliar 34 juta 371 ribu 712 rupiah). Surplus Rp 126.500.000.000 (126 miliar 500 juta).

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 10.000.000.000 (10 miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan Rp 136.500.000.000 (136 miliar 500 juta rupiah). Pembiayaan netto minus Rp 126.500.000.000 (126 miliar 500 juta rupiah).

Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi usai paripurna meminta agar Walikota Bandarlampung, Herman HN secepatnya menyerahkan pengesahan APBD 2020 ini kepada gubernur Lampung.

"Setelah diserahkan ke gu…

Fraksi PDIP Minta Pemkot Fokus Jalan yang Belum Diaspal

Bandarlampung - Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung, Dedi Yuginta mengapresiasi kinerja pemerintah kota Bandarlampung dan legislatif atas disahkannya APBD Bandarlampung 2020 yang disahkan dalam sidang paripurna DPRD Bandarlampung, senin (25/11).

Menurut Dedi Yuginta, Fraksi PDIP mengapresiasi sejumlah poin penting dalam APBD tahun 2020, diantaranya kenaikan tunjangan bagi guru honor, petugas posyando, dan PHBI termasuk kenaikan tunjangan insentif RT dan guru mengaji.

"Ada poin penting yang kita apresiasi dalam APBD 2020 ini yakni kenaikan sejumlah tunjangan untuk guru honor, kemudian petugas posyandu, guru ngaji, dan pos-pos yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Akhirnya kenaikan guru honor, posyandu, KB, PHBI dapat terealisasi. Karena fraksi PDIP sudah mendorong kenaikannya sejak 3 tahun yang lalu," kata Ginta, senin (25/11).

Pria yang disapa Ginta ini meminta pemerintah kota Bandarlampung dalam melaksanakan APBD 2020 khususnya pembangunan yang berkaitan dengan hajat h…

KPK Periksa Saksi Terkait Dugaan Uang Mahar Politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi untuk tersangka Mustafa (MUS). Pemeriksaan saksi terkait aliran dana untuk mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung.

"KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi untuk tersangka MUS, bupati Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam siaran tertulisnya yang diterima setialampung.co.id, jumat (22/11).

Febri mengungkapkan, keempat saksi tersebut yaitu Hendi Setia Jaya, PNS Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah, KH, Muslih Zein, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Tulang Bawang, KH. Muhlas, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pringsewu dan KH. Jumal, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pesawaran.

"Pada para saksi yang diperiksa tadi, KPK mendalami pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung saat ada rencana Pilgub Lampung 2018 lalu (untuk pencalonan). 2 saksi tidak hadir, yaitu KH. Muhlas dan Hendi. Saksi Hendi tidak hadir tanpa keterangan,&qu…

Tito: Setelah 41 Tahun, Akhirnya Kedua Negara Ini Sepakati Batas Wilayah

Kuala Lumpur - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penegasan batas darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen batas wilayah.

“Terimakasih atas dukungan seluruh pihak sehingga hari ini tercapai kesepahaman penegasan batas wilayah antar kedua negara," kata Mendagri, Tito Karnavian di Kuala Lumpur, rabu (20/11).

Penandatangan MoU dilakukan perwakilan kedua negara. Sebagai perwakilan dari Indonesia, yaitu Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dan perwakilan dari Malaysia adalah Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Air Malaysia, Datuk Zurinah Pawanteh.

Selain MoU juga dilakukan penandatanganan hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU oleh perwakilan dari kedua negara. Sebagai perwakilan Indonesia, yaitu Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama, Bambang Supriadi dan perwakilan Malaysia adalah Direktur Jenderal Departemen Surve…

Kemendagri Dorong Pelaksanaan Pilkada Dikaji Melalui Riset

Jakarta - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Bahtiar mengatakan, Kemendagri mendorong pelaksanaan pilkada untuk dikaji melalui riset. Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam Forum "PPP Merespon" Media Pendidikan Politik Partai Persatuan Pembangunan dengan tema 'Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif" yang digelar di Jakarta, selasa (19/11).

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri betul-betul mengingat Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar.

Ditambahkannya, Kemendagri tak dalam posisi untuk mendorong pelaksanaan Pilkada secara tak langsung seperti yang selama ini diberitakan.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji…

Mendagri Dukung DKPP Jaga Independensi

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono mengatakan, Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian sangat mendukung independensi DKPP meski kini sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.

Hal ini disampaikannya usai menemui Mendagri di kantor kemendagri, Jakarta, selasa (19/11).

"Sebenarnya (kami) juga warga baru di Kemendagri, karena ada perubahan UU yang dulunya dari Bawaslu, sekarang di Kemendagri. Tapi kita sebagai satuan kerja memiliki satu urusan yang beda, karena DKPP ini adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, pak menteri sangat mendukung meskipun (sekretariat) di bawah Kemendagri tapi kita tetap harus independen dalam ruang lingkup tugas," jelas Harjono.

Dalam pertemuannya dengan Mendagri, Harjono juga menjelaskan mekanisme perolehan anggaran yang kini tak didapatkan melalui Bawaslu.

"Komitmen Pak Menteri bagus sekali untuk memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran, waktu itu kita masih di Bawaslu hanya RP10 mili…

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Minta Pemkab Evaluasi Perda

Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait dengan munculnya isu desa fiktif. Menurut Nata, istilah fiktif harus dihilangkan dan diganti  dengan tidak jalannya kelembagaan desa karena adanya Perda yang cacat hukum.

“Ada kesalahan dalam penetapan perda pembentukan dan pendefinitifan desa wilayah Kabupaten Konawe sehingga kami meminta agar pemerintah Kabupaten Konawe melakukan evaluasi Perda”, kata Nata di Jakarta, senin (18/11).

Nata menambahkan, penetapan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa - Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Kesalahan prosedur tersebut menyebabkan 56 desa yang tercantum dalam Perda secara yuridis dikatakan cacat hukum dan menyebabkan kelembagaan desa tidak berjalan.

Lebih lanjut, Nata menjelaskan bahwa dari total 56 desa yang tercantum dalam Perda, setelah dilakuka…

(FOTO): Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto Sambut Kedatangan Presiden Joko Widodo d Bandara Radin Inten II

Bandarlampung - Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Radin Inten II, jumat (15/11). Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung meresmikan ruas jalan tol trans sumatera (JTTS) Terbanggi Besar - Kayu Agung. (*)

APDESI Sebut Pendampingan Dana Desa Cukup dari PNMP

Bandarlampung - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh (APDESI) Indonesia menyoroti banyaknya penyelewengan dana desa (DD) yang banyak menyeret para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, dari 2015-2018.

Menurut Ketua Umum APDESI, Buyung Suhardi, dana desa yag digelontorkan pemerintah pusat sangat bagus untuk pembangunan desa. Namun, faktanya banyak diselewengkan, sehingga ia mengaku sedih dan sangat prihatin.

"Kalau saya lihat sih dana desa ini banyak bocornya, kedepan saya usul ngak perlu banyak-banyak pendamping, cukup satu yang paham seperti pendamping dari PNPM dsn camat, gak perlu banyak-banyak," kata Buyung Suhardi, jumat (15/11).

Dipaparkan mantan kepala desa di Kabupaten Tanggamus ini, diketahui untuk dana desa pada RAPBN 2020 pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, artinya ada kenaikan sekitar 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.

"Semangatnya, dana desa dapat dimanfaatkan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan …

PKS Gelar Fit And Proper Test Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota

Bandarlampung - DPD PKS Bandarlampung akan menggelar fit and proper test terhadap bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung pada sabtu (16/11) - minggu (17/11).

Rencana fit and proper test ini disampaikan Ketua DPD PKS Bandarlampung, Aep Saripudin di ruang kerjanya di DPRD Bandarlampung, kamis (14/11).

"Fit and proper test agendanya dilaksanakan pada sabtu - minggu pekan ini di Bukit Randu. Fit and proper test diantaranya akan dihadiri juga para pakar dan tokoh. Kami berharap kader PKS maju di ajang pemilihan walikota Bandarlampung," ungkapnya.

Aep menjelaskan, di dalam fit and proper test tersebut, salah satunya akan disampaikan kepada bakal calon walikota dan wakil walikota dari eksternal yaitu apakah ingin berpasangan dengan calon dari internal PKS.

"Minimal kami mengirimkan dua pasang nama bakal calon ke DPP PKS. Paling lambat Desember 2019 nama - nama bakal calon sudah kami sampaikan ke DPP PKS. Sedangkan diperkirakan paling lambat DPP PKS sudah mengelu…

Puluhan Siswa TK IT Rabbani Kunjungi DPRD Bandarlampung

Bandarlampung - Puluhan siswa TK IT Rabbani mengunjungi DPRD Bandarlampung, kamis (14/11). Kedatangan rombongan TK IT Rabbani ini diterima anggota fraksi PKS DPRD Bandarlampung, Siddik Efendi.

Kepala Sekolah TK IT Rabbani, Kedamaian, Bandarlampung, Indriani Dewi mengatakan, rombongannya ini terdiri dari 50 anak dan 7 pendamping (guru).

Dijelaskannya, kedatangannya ini untuk memperkenalkan sejak dini terhadap DPRD dan profesi anggota dewan.

"Harapannya anak - anak sejak dini mengenal berbagai macam profesi dan semoga kedepan anak - anak bisa menjadi anggota dewan," ujarnya.

Menurut Sidik Effendi, kunjungan siswa TK ke DPRD jarang terjadi.

"Kami mengapresiasi TK Rabbani yang sejak dini telah diperkenalkan dengan DPRD. Sehingga sejak dini sudah mengetahui apa aja tugas dari anggota dewan. Kami sebagai anggota dewan terbuka untuk siapapun," katanya. (ben)

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)

Komisioner KPU Lampung, ENF Bantah Tudingan Budiono, KPU Lampung Beri Dukungan Moral untuk ENF

Bandarlampung - Komisioner KPU Lampung, ENF membantah tudingan dugaan jual beli kursi KPU yang disampaikan mantan anggota timsel KPU Lampung, Budiono.

Bantahan ini disampaikan Komisioner KPU Lampung, ENF, didampingi ketua dan komisioner KPU Lampung saat jumpa pers di KPU Lampung, senin (11/11).

"Saya tidak pernah menerima uang dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dan tidak pernah ada pertemuan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ENF menegaskan, bahwa dirinya menjadi komisioner KPU Lampung dengan mengikuti proses seleksi sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

"Saya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan timsel dan anggota KPU RI," tegasnya.

ENF juga menegaskan akan mempertimbangkan tindakan hukum atas tudingan Budiono tersebut.

"Saya hormati proses hukum mereka dulu. Setelah itu akan saya pertimbangkan," tegasnya.

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami juga menegaskan mendukung ENF secara moral.

"KPU Lampung menghormati pros…

Dinas Pendidikan Imbau Pihak Sekolah Jaga Kebersihan Toilet Sekolah

Bandarlampung - Dinas Pendidikan Bandarlampung mengimbau kepada semua sekolah untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan masing - masing toilet atau kamar mandi sekolah.

Imbauan ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Bandarlampung, Eka Apriana usai hearing dengan komisi IV DPRD Bandarlampung, senin (11/11).

Menurut Eka, dinas pendidikan tidak pernah bosan selalu mengimbau kepada semua sekolah untuk memperbaiki toilet atau kamar mandinya agar anak - anak yang sekolah merasa nyaman.

"Ini agar anak - anak yang sekolah merasa nyaman saat berada di sekolah. Apalagi di 2019 ini kita gencar - gencarnya menyuarakan sekolah ramah anak," ujarnya. (ben)

PKS Beri Penghargaan Bagi Pahlawan Kehidupan

Bandarlampung - Memperingati hari pahlawan yang jatuh setiap 10 November, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dan menjadi pahlawan dan menginspirasi bagi lingkungan sekitar.

Hal ini rangkaian acara penutupan Kemah Bakti Nusantara (Kembara) 2 yang dilaksanakan PKS Lampung di Taman Wira Garden, Ahad (10/11).

Seperti disampaikan Ketua Umum PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim pada saat menyampaikan tausiyah kepada ratusan peserta Kembara, selepas melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan membaca Al Barzanji, sabtu (9/11), bahwa Kembara yang dilaksanakan pada tahun 2019 bertepatan dengan dua momen besar, yaitu peringatan hari kelahiran Baginda Nabi Besar Muhammad SAW 12 Robiul Awal 1441 yang jatuh pada 9 November 2019, dan hari pahlawan 10 November.

“Bahwa besok (hari ini), kita akan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa, menginspirasi dan tentu menjadi pahlawan bagi lingkungan sekitarnya,” ungkap Mufti Salim.

Beberap…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Ratusan Kader PKS Lampung Ikuti Kembara 2

Bandarlampung - Ratusan kader dan fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mengikuti Kemah Bakti Nusantara (Kembara) 2 pada jum’at (8/11) hingga Ahad (10/11) di Taman Wira Garden, Batu Putu, Bandarlampung. Kembara 2 PKS Lampung ini bertema “Teladani Pahlawan Bangsa, Jaga NKRI”.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama 3 hari acara, peserta Kembara mempersiapkan semuanya sendiri, termasuk membawa peralatan masak dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Seluruh peserta dari 15 kota/kabupaten se Lampung. Terlihat masing-masing membawa peralatan memasak seperti kompor, wajan, panci dan tabung gas. Disamping itu juga membawa bahan-bahan untuk memasak, seperti sayur-mayur, telor, tempe, tahu beserta bumbu-bumbu yang dibutuhkan.

Amru, peserta Kembara yang membawa tabung gas dari Lampung Timur mengatakan, kemah yang seperti inilah yang dirasakan memiliki nilai plus.

“Masing-masing peserta kan bergabung dalam kelompok atau regu, nah kemudian masing-masing anggota regu mengusulkan diri unt…

Polisi Himbau Warga Tidak Melakukan Pembakaran Lahan

Baradatu - TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat berhasil mengendalikan kebakaran lahan di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu, Way Kanan, jumat (8/11).

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro melalui Kapolsek Baradatu, Kompol Sarial Efendi menjelaskan, kronologis bermula petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang kebakaran lahan pada kamis (7/11), sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalinsum Kampung Banjar Masin, Way Kanan.

Guna mengantisipasi api merambat menjadi besar ke kebun milik warga lain, petugas Polsek Baradatu bersama Polres Way Kanan, Koramil Baradatu dan BPBD setempat tiba di lokasi kebakaran untuk memadamkan titik api.

Sempat terjadi kemacetan selama 20 menit akibat tiga rumpun pohon bambu yang  jatuh di badan jalan Jalinsum Kampung Banjar Masin, karena terbakar. Namun setelah dilakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas lancar kembali.

Penyebab Kebakaran yang melanda lahan seluas 1 hektar, milik Mursalin (47) warga Kampun…

Jelang Munas ke VI, APPSI Undang Mendagri

Jakarta - Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, kamis (7/11). Dalam pertemuan tersebut pengurus APPSI mengundang Mendagri dan menyampaikan perkembangan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) APPSI ke VI.

"Rekan-rekan sekalian, saya menerima sejumlah gubernur dan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia. Intinya terkait nanti 25 - 27 November 2019 akan ada Munas dan akan mengundang Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk menutup," kata Mendagri.

Mendagri juga mengungkapkan terimakasih atas undangan Munas APPSI yang akan dilaksanakan pada November 2019 itu.

"Saya selaku menteri dalam negeri, pembina pemerintah daerah berterimakasih atas undangan ini dan Insya Allah saya hadir dan memberikan masukan," jelasnya.

Ketua umum APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menjelaskan kedatangannya dan pertemuannya dengan Mendagri untuk m…

Tiga Polres Ikuti Penilaian Kompetisi Patroli Keamanan Sekolah

Way Kanan - Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mengadakan penilaian patroli keamanan sekolah (PKS) yang diikuti seluruh polres dan polresta, kamis (7/11).

Jadwal pelaksanaan penilai PKS dibagi tiga tahap, mulai 6 sampai 12 November 2019 .

Sementara Polres Way Kanan bersama Polres Lampung Utara, dan Polres Lampung Barat ada pada gelombang II yang dilaksanakan pada 7 November 2019 di halaman apel Polres Way Kanan.

Sebagai tim penilai PKS pada gelombang II oleh Kasi Audit dan Inspeksi Subditkamsel, Kompol Hapran bersama Kasi Tatis Subditgakkum, Kompol A. Kadir Ahmad dan tiga anggota direktorat lalu lintas Polda Lampung.

Kasi Audit dan Inspeksi Subditkamsel Kompol Hapran menjelaskan, ada 3 kategori keterampilan yang dinilai tim penilai PKS dari direktorat lalu lintas Polda Lampung mulai kategori peraturan baris berbaris (PBB) terbaik, kategori 12 gerakan pengaturan lalu lintas menggunakan pluit, penampilan dan peragaan peserta PKS dalam rangka olah TKP.

Selain itu, lanjutnya, lomba yan…

Fauzan Sibron Selalu Menjadi Hati dan Lidah Rakyat

Bandarlampung - Fauzan Sibron beserta anggota DPRD Lampung lainnya resmi dilantik sebagai anggota DPRD Lampung masa jabatan 2019-2024 pada 2 September 2019.

Setelah itu, pria yang juga menjabat sekretaris DPW Nasdem Lampung ini dilantik sebagai wakil ketua DPRD Lampung.

Pasca dilantik, pria yang gemar berolahraga ini langsung berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sampai kapan pun, saya selau siap menjadi hati dan lidah rakyat," katanya.

Pria yang dikenal ramah dan murah senyum ini menuturkan, dirinya selalu terbuka untuk menampung aspirasi atau keluhan warganya.

"Sebagai wakil rakyat, kita harus siap sebagai tempat curhat warga dalam menyampaikan keluh kesahnya," ujarnya.

Menurutnya, dengan mendengarkan keluh kesah warga, ia bisa membantu mencari solusi terbaik bagi rakyatnya.

"Yang pasti, saya siap berjuang untuk rakyat," tegasnya. (ben)

Tersangka Jambret Ini Bertekuk Lutut di Tangan Sat Lantas Polresta Bandarlampung

Bandarlampung - TM (30), oknum warga Jalan RE Martadinata, Kelurahan Perwata, Teluk Betung Timur, Bandarlampung ini harus mendekam di balik jeruji besi. Ini lantaran, pelaku jambret ini bertekuk lutut di tangan sat lantas Polresta Bandarlampung, usai melakukan aksi jambret di Jalan Jendral Sudirman Tanjung Karang Bandar Lampung, rabu (6/11). TM melakukan aksi jambret seorang diri dengan menggunakan sepeda motor.

Kapolresta Bandarlampung Kombes Wirdo Nefisco melalui Kasat Lantas Polresta Bandarlampung AKP Reza Khomeini membenarkan perihal penangkapan pelaku jambret ini.


Pria lulusan akademi kepolisian tahun 2006 menjelaskan, TM melakukan aksinya (jambret) tepat di depan Bank Lampung di Jalan Jendral Sudirman, Tanjung Karang, Bandarlampung.

"Pelaku merampas tas seorang wanita yang saat itu sedang menunggu jemputan. Saat itu kami jajaran sat lantas sedang melaksanakan apel pagi di Tugu Adipura. Melihat hal tersebut, Kanit Patroli, Iptu M Anis memerintahkan jajaran untuk melakukan p…

Raker Perdana, Mendagri dan Komisi II DPR RI Bahas Rencana Strategis Nasional

Jakarta - Menteri dalam negeri (mendagri), yang juga kepala badan nasional pengelola perbatasan (BNPP), Tito Karnavian melakukan rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR RI di ruang rapat komisi II DPR, Senayan, Jakarta rabu (6/11). Ini raker perdana sejak Tito Karnavian menjabat Mendagri sekaligus kepala BNPP. Raker diantaranya membahas rencana strategis nasional yang akan dilakukan kemendagri dan BNPP pada 2020 - 2024.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, arahan presiden tidak ada visi-misi menteri.

"Yang ada visi-misi presiden-wakil presiden,"tegas Tito.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut, kemendagri sifatnya menjabarkan visi-misi presiden dan wakil presiden tersebut ke dalam rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024.

“Dalam rangka mengawali materi mengenai rencana strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024, dilaporkan perkembangan realisasi anggaran kemendagri tahun 2019 per 4 November 2019,. Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp3…

Polda Amankan Bandar Sabu di Wilayah Panjang

Bandarlampung - Unit 2 subdit III direktorat narkoba Polda Lampung menangkap terduga penyalahguna narkoba di wilayah Panjang, Bandarlampung, berinisial RB bin Sudirman, jumat (1/11), pukul 22.30 WIB.

Direktur direktorat narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen membenarkan penangkapan ini.

Shobarmen mengungkapkan, penangkapan terhadap RB berawal informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba di sekitar Jalan Soekarno Hatta Gg. Pancur, Panjang, Bandarlampung.

"Tersangka RB diamankan di rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat, ditemukan 1 paket sabu di saku celana sebelah kiri seberat 49.97 gram dan timbangan digital di saku celana sebelah kanan tersangka dan 2 unit handphone. Kemudian tersangka dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan," ungkapnya. (ben)

Imami Shalat Jumat dan Pimpin Baca Doa

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjadi imam shalat jumat di Masjid An-Nuur Kemendagri, Jakarta, jumat (1/11).

Tito melaksanakan shalat jumat di masjid kantor Kemendagri usai menghadiri pelantikan Kapolri, Jenderal Idham Azis, di Istana Negara Jakarta. Setibanya di kantor, ia menerima beberapa tamu dan setelah itu bergegas menaiki mobil golf untuk menunaikan Ibadah shalat jumat.

“Ini juga bagian tanggung jawab saya sebagai pemimpin di Kemendagri. Paling tidak saya pernah mengimami dan bersama-sama menunaikan ibadah shalat jumat,” kata Mendagri usai salat jumat.

Mendagri Tito Karnavian tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan kopiah hitam saat menjadi imam shalat jumat di Masjid An-Nuur Kantor Kemendagri tersebut. Bahkan Ia juga memimpin pembacaan doa dengan khusuk setelah shalat jumat siang ini. (*)

Mendagri: Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Harus Masuk APBD

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers bersama wakil presiden dan segenap menteri terkait di kantor wakil presiden jakarta, jumat (1/11).

“Bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di dalam APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) yang ada di kemendagri, yaitu dari inspektorat dan dirjen bina keuangan daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata mendagri.

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dan stunting sangat erat kaitannya dengan program prioritas nasional yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap pemda memi…

Lampung Peringkat ke Lima se-Indonesia Dalam Hal Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

Bandarlampung - Polda Lampung beserta jajarannya melaksanakan operasi zebra krakatau 2019 selama 14 hari yaitu sejak 23 Oktober 2019 - 5 November 2019. Ironisnya, baru berjalan sembilan hari, jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan.

Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Chiko Ardwiatto mengatakan, dari evaluasi se-Indonesia, Lampung di urutan ke lima banyaknya tindakan pelanggaran.

"Dari evaluasi, se-Indonesia, kita di urutan ke lima untuk banyaknya tindakan pelanggaran. Mayoritas pelanggaran terkait kelengkapan surat - surat kendaraan," kata Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Chiko Ardwiatto, di Mapolda Lampung, kamis (31/10).

Oleh karena itu, kata Chiko, ia mengimbau kepada masyarakat terutama pengguna lalu lintas untuk menjadi polisi bagi diri sendiri.

"Jadilah polisi bagi diri sendiri, karena dengan menjadi polisi bagi diri sendiri, khususnya dalam berkendara, akan terhindar dari berbagai macam permasalahan di lapanga…

Enam Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Bupati Lampung Utara Non Aktif Agung Ilmu Mangkunegara

Bandarlampung - Juru bicara komisi pemberantasan korupsi (KPK), Febri Diansyah mengutarakan, KPK memeriksa enam orang saksi terkait tindak pidana kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara untuk tersangka bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara (AIM).

"Hari ini KPK memeriksa 6 saksi untuk tersangka AIM. Saksi yang diperiksa dari unsur PNS Kabupaten Lampung Utara dan swasta. Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan KPK," kata Febri, dalam siaran tertulis yang diterima setialampung.co.id, kamis (31/10).

Febri menjelaskan, KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait pengadaan proyek di SKPD Kabupaten Lampung Utara dan pekerjaan yang dikerjakan para pihak swasta selama tersangka AIM menjabat sebagai bupati.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor SPN Kemiling Polda Lampung Jalan Agrowisata III, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung," jelasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan enam orang seba…

Sisir Penggunaan APBD Pemda, Kemendagri Gandeng KPK

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini, Kemendagri menggandeng KPK untuk menyisir penggunaan APBD di pemerintah daerah khusunya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan dana pusat yang ditransfer ke daerah.

“Ini kita lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang 800 an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian usai pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jakarta, rabu (30/10).

Ia pun menjabarkan masukan-masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di pemda dengan harapan ke depan pengelolaan anggaran di pemda menjadi t…