Gubernur Ridho: Lampung Siap Menjadi Pilar Kemajuan dan Pembangunan di Indonesia

Foto: Tim Media Muhammad Ridho Ficardo.

Bandarlampung - Selain sebagai media menyampaikan hasil pembangunan di Lampung, Lampung Fair 2019 juga sebagai pesta hiburan rakyat setelah berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat membuka event Lampung Fair 2019 di Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim, jumat (19/4).

"Seperti kita semua ketahui, seluruh masyarakat Indonesia baru saja selesai melaksanakan event pesta demokrasi terbesar yakni pemilihan umum 2019. Oleh karena itu, Lampung Fair 2019 kali ini bukan hanya sebagai media untuk menampilkan hasil pembangunan di Lampung. Tapi juga sebagai hiburan rakyat untuk menurunkan tensi politik usai pemilu," kata gubernur.

Selain itu, gubernur mengatakan, dengan diusungnya tema "Kemilau Lampung, Semarak Sumatera" sebagai pertanda Lampung bukan hanya sebagai gerbang sumatera, tapi juga sebagai lokomotif pembangunan di Pulau Sumatera.

"Tema Lampung Fair kali ini adalah Kemilau Lampung, Semarak Sumatera, ini artinya Lampung telah siap menjadi pilar kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Bukan hanya sebagai gerbang sumatera, tapi di masa yang akan datang, Lampung adalah lokomotif pembangunan sumatera. Booster atau pendorong kemajuan bagi sumatera. Tidak hanya itu, Lampung juga siap menjadi penyambung tongkat estafet pembangunan ketika pembangunan di pulau jawa sudah semakin jenuh," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, gubernur mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk dapat menjaga kondusifitas dan keharmonisan paska dilaksanakannya pemilu 2019.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyatakat Lampung untuk dapat menjaga kondusifitas serta keharmonisan paska dilaksanakannya pesta demokrasi, bukan hanya saat pemilu, tapi juga seterusnya. Keberagaman masyarakat Lampung merupakan kekuatan yang kita miliki, seperti halnya sesanti negara kita, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu," imbaunya.

Selain menghadirkan Group Band Padi Reborn, Pembukaan Lampung Fair kali ini juga diisi penampilan tari lilin persembahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan. Tidak ketinggalan juga penampilan musisi-musisi lokal dan marching band.

Lampung Fair kali ini dilaksanakan sejak 19 April 2019 hingga 3 Mei 2019. Kemudian Lampung Fair juga diisi sekitar 500 stand yang terbagi dalam 15 cluster yang diisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, perusahaan swasta, perbankan, UMKM, kuliner, pameran otomotif, dan lain sebagainya. (*)

Share:

Pemilu 2019, Gubernur dan Istri Gunakan Hak Pilih di TPS 10


Bandarlampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo beserta istri menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 di TPS 010 Sumur Batu, Bandarlampung, rabu (17/4).

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo pada kesempatan tersebut mengatakan, pesta demokrasi kali ini memiliki dampak psikologis yang cukup berat. Karena pemilihan presiden - wakil presiden dan calon legislatif dilakukan bersamaan.

"Secara psikologis ini lebih berat, karena kita menghadapi dinamika kontestasi politik yang memang lebih berat. Karena ini baru pertama kali dilaksanakan Pileg bersamaan dengan Pilpres," kata Ridho.

Pada kesempatan itu Ridho mengucap syukur terkait pesta demokrasi kali ini, masyarakat Lampung tetap bisa menjaga situasi yang kondusif, situasi pembangunan tidak terganggu, perkembangan perekonomian juga berjalan dengan baik, tidak ada gangguan dan hambatan bagi pembangunan sampai dengan hari H.

Selain itu, gubernur juga mengimbau masyarakat Lampung untuk tetap menjaga situasi yang kondusif hingga paska pemilihan dan seterusnya.

"Saya imbau jangan sampai ajang yang katanya pesta demorasi ini membawa dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung. Oleh karena itu mari kita terus jaga kondusifitas, tidak hanya saat pemilihan, tapi juga paska pemilihan bahkan sampai seterusnya. Apapun pilihan kita, semoga dapat membawa lompatan-lompatan pembangunan kedepan," ungkapnya.

Usai melakukan pemilihan di TPS 010 Sumur Batu, gubernur menyempatkan diri berbincang-bincang dan foto bersama dengan masyarakat setempat yang antusias menyambut kedatangan gubernur bersama istri. (*)
Share:

Cegah Politik Uang, Bawaslu Lampung Rutin Patroli


Bandarlampung - Pada masa tenang bawaslu beserta pihak terkait melakukan patroli serentak untuk mencegah terjadinya politik uang. Patroli dilakukan karena Lampung rawan terjadi politik uang.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah di dalam rapat koordinasi stakeholders pengawasan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, senin (15/4).

Ditambahkannya, meski saat ini terjadi penurunan status dimana Lampung masuk katagori kerawanan sedang, dari sebelumnya Lampung masuk katagori kerawanan tinggi, namun bawaslu Lampung beserta pihak terkait terus melakukan pengawasan dan pencegahan.

"Patroli dilakukan secara bergantian selama 24 jam. Kami harap kegiatan patroli ini didukung semua pihak terkait," kata Khoir.

Selain patroli mencegah terjadinya politik uang, Khoir menuturkan, di masa tenang pihaknya juga melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK).

"Sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan pemilu sudah tidak ada lagi APK di lapangan," harapnya. (*)
Share:

Gubernur Ridho Optimistis Lampung peringkat 10 besar Pada PON XX di Papua

Foto: istimewa.

Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan rapat koordinasi (rakor) persiapan pra pekan olah raga nasional (Pra-PON) XX/2019 dan pekan olahraga wilayah (Porwil) sumatera X/2019 bersama pengurus komite olahrga nasional Indonesia (KONI) Lampung, di Mahan Agung, rabu (10/4).

Wakil Ketua 1 KONI Lampung, Hannibal mengungkapkan, pada PON 2016, Lampung menempati peringkat 15 nasional dengan perolehan 11 emas, 9 perak, dan 16 perunggu.

Oleh karena itu, kata Hanibal, KONI Lampung harus melakukan program pembinaan agar prestasi olahraga atlet Lampung lebih meningkat pada kegiatan PON XX/2020 mendatang di Papua.

Gubernur Lampung sekaligus Ketua Koni Lampung, M. Ridho Ficardo menargetkan Lampung peringkat 10 besar nasional pada PON XX mendatang.

Gubernur Ridho mengatakan, Lampung pada 2012 - 2015 berhasil meraih peringkan 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional, yang kemudian turun keperingkat 8 dan 15 pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya diperlukan pembinaan yang tepat untuk dapat meningkatkan prestasi olahraga atlit-atlit Lampung.

"Membina atlit olahraga itu tidak seperti membangun infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur itu kalau ada anggaran bisa berhasil, tapi membangun atlit yang berprestasi tidak seperti itu. Meskipun ada anggarannya belum tentu berhasil. Jadi, diperlukan strategi dan program pembinaan yang tepat," ungkap gubernur.

Namun demikian, dengan program pembinaan yang dijalankan Koni Lampung sekarang, Gubernur Ridho optimis dapat meraih peringkat 10 besar pada PON XX di Papua.

Gubernur Ridho juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu anggaran APBD Lampung banyak tersandera pada program pembangunan infrastruktur jalan, yang memang menjadi fokus utama pembangunan di Lampung.

Namun demikian, dengan semakin baiknya infrastruktur jalan di Lampung, maka anggaran APBD Lampung dapat dialihkan pada fokus program pembangunan berikutnya, yakni pembangunan sarana dan prasarana umum yang mana salah satunya adalah sarana olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi atlit-atlit Lampung.

Selain itu, Ridho juga menghimbau agar KONI Lampung tidak hanya bertumpu pada salah satu cabang olahraga saja. Tapi juga pada cabang olahraga lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

"Selama ini kita banyak bertumpu pada cabang olahraga (cabor) angkat berat atau angkat besi. Ketika cabor tersebut ada kendala, peringkat kita menurun. Oleh karena itu saya mengimbau agar tidak hanya bertumpu pada satu cabor saja. Namun memang yang menjadi tantangan adalah mampukah kita dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk tidak bersandar pada cabor angkat besi/berat saja. Tetapi juga melakukan pembinaan yang lebih baik pada cabor yang memiliki potensi besar tanpa mengesampingkan cabor lainnya," pungkas Ridho.

Selain gubernur Lampung, rakor juga dihadiri Kadis Pora Lampung, Budi Darmawan, seluruh pengurus KONI Lampung beserta seluruh ketua cabang olahraga. (*)
Share:

Wakapolda: Masalah Keamanan, Tanggungjawab Semua Elemen Bangsa

Foto: ist.

Lampung Tengah - Masalah keamanan, bukan tanggung jawab aparat keamanan semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua dan elemen bangsa.

Hal ini disampaikan Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa di dalam talkshow yang dilaksanakan di Nuwo Balak, Lampung Tengah, selasa (9/4).

Talkshow yang menghadirkan narasumber dari Polda Lampung, Kombes Pol Amran Ampulembang, Komisioner KPU Lampung, Tio Aliansyah, dan pengamat politik Universitas Lampung, Budiharjo ini bertemakan, “Kenal tidak kenal Pilih sendiri”. Usai talkshow dilanjutkan deklarasi damai bersama audiens dengan tema “Kami Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah siap mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan, semua memiliki komitmen sebagai garda terdepan dan terakhir dalam menghadapi pemilu ini agar pesta demokrasi berjalan aman, damai dan sejuk.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa sempat menyampaikan pemilu sebagai penyampaian aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang menjadi pesta demokrasi seluruh elemen bangsa ini.

"Kita harus bertanggungjawab agar Pemilu ini aman, damai dan sejuk," ujarnya, di dalam acara talkshow yang juga dihadiri Bupati Lampung Tengah, Lukman Joyo Soemanto, kapolres Lampung Tengah, ketua DPRD Lampung Tengah, ketua partai politik, ketua MUI Lamteng, ketua NU Lamteng, ketua FKUB Lamteng, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan perwakilan pelajar millenial Lamteng. (*)
Share:

Tim Mabes Polri Lakukan Wasrik di Polda Lampung

Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto saat menerima kunjungan tim itwasum mabes polri. Foto: istimewa.

Bandarlampung - Tim Itwasum mabes polri melakukan pengawasan operasi mantap brata 2019 Polda Lampung. Selain pos Polda Lampung, tim juga akan melakukan pemeriksaan di seluruh Polres guna mengetahui kekuatan personil, tindakan, target operasi dan tolak ukur kinerja operasi dalam pemilu 17 April 2019. Tim wasops mabes polri dipimpin Kombes Pol Agnes Supraptiningsih didampingi Kombes Pol Yakub Dedy Karyawan dan Kombes Pol Lukas Arry Dwiko Utomo.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) merupakan salah satu fungsi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Sebab dengan melaksanakan wasrik dapat diukur tingkat efektifitas, efisien, produktifitas, kapabilitas dan akuntabilitas dari satuan – satuan Polri,” kata Karo Ops Polda Lampung, Kombes Yosi hariyoso saat menerima kunjungan tim di posko mantap Brata Polda Lampung.

Menurutnya, melalui kegiatan wasrik dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran yang telah ditetapkan dan apakah tugas–tugas telah dilaksanakan secara baik dan benar.

Selain itu, kata Yosi, Wasrik merupakan salah satu fungsi kontrol agar mekanisme kerja yang ada di lingkungan Polri tidak keluar jalur yang telah ditetapkan.

“Ini momentum yang sangat baik bagi Polda Lampung untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan dan mengetahui apa saja yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan,” ujarnya.

Beliau juga berharap tim wasrik itwasum Polri dapat memberikan masukan yang berguna dan bermanfaat terutama bagi kemajuan dan peningkatan kinerja Polda Lampung beserta jajarannya. Terutama kepada para Kasatker tingkat polda maupun kewilayahan.

“Polda Lampung diharapkan para kasatker dapat menyiapkan satkernya sebagai obyek wasrik serta memberikan masukan serta data yang diperlukan tanpa ada yang ditutup–tutupi agar wasrik dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” hal ini yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan.

Diketahui, tim hanya memastikan sejauh mana kebijakan dan petunjuk rencana operasi terpusat mantap Brata 2019 di wilayah Polda Lampung dan kendala yang ditemukan sebagai bahan evaluasi," kata anggota tim wasrik Kombes Pol Lukas Arry Dwiko Utomo.

Ditambahkannya, tim melakukan pengawasan operasi meliputi manajemen operasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendukung anggaran operasi mantap Brata 2019 yang yang merupakan operasi terpusat dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden pemilihan legislatif daerah hingga ke pusat dan anggota DPD RI" katanya.

tim melakukan pengecekan posko mantap Brata 2019 dimulai dari Polda Lampung dan selanjutnya akan melakukan evaluasi di jajaran masing-masing Polres yaitu Polres Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat dan Polres Way kanan hingga 3 hari kedepan.

Tim Wasops yang berada di Polda Lampung ini dilaksanakan agar kegiatan mantap Brata 2019 dapat berjalan lancar efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja polri dan para pelaksana kegiatan operasi tersebut.

Tim itwasum sebelumnya diterima Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto di ruang kerjanya bersama Irwasda Polda Lampung dan Karo ops Polda Lampung, serta nantinya bertemu para kapolres/kapolreta jajaran dan pengemban fungsi renmin serta fungsi anggaran. (rls)
Share:

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo Hadiri RUPSLB Bank Lampung


Bandarlampung- Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan tahun buku 2018, dan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tahun 2019, PT Bank Lampung yang berlangsung di ruang rapat Hotel Sheraton, Lampung, senin (8/4).

Selain gubernur, RUPSLB juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Lampung. (rls)
Share:

AJI Gelar Workshop Jurnalistik Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan


Bandarlampung - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung berkerjasama dengan TNBBS, WWF, WCS, YABI, dan KFW menggelar workshop jurnalistik konservasi taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS) di Hotel Batiqa, 6 - 7 April 2019.
Ketua Aji Bandarlampung, Padli Ramdan menjelaskan, pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi jurnalis dalam peliputan dengan isu lingkungan.

Kepala Bidang Teknis Konservasi TNBBS, Ismanto mengenalkan TNBBS kepada jurnalis yang hadir dalam pelatihan ini. Ismanto menjelaskan, taman nasional adalah kawasan pelestaraian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

TNBBS sejak 2004 telah tercatat sebagai cluster tapak warisan dunia (tropical rainforest  heritage of  sumatera) oleh UNESCO. Hal ini karena TNBBS telah memenuhi 3 kriteria penetapan warisan dunia (Outstanding Universal Value/OUV). TNBBS  mewakili kelompok hutan terpenting di Sumatera, juga memiliki panorama alam yang sangat indah dan flora serta  fauna yang sangat tinggi.

Dalam pelatihan ini peserta juga diberikan pemahaman mengenai biodiversiti oleh Wulan Puspitasari, Senior Species Conservation Specialist- Wildlife Conservation Society (WCS). Menurut Wulan, tujuan konservasi alam adalah untuk manusia sendiri. Selain nilai ekologinya, keanekaragaman memiliki aset sosial, ekonomi bagi negara.

“Indonesia adalah sumber biodiversitas untuk pisang. Jika ada wabah wereng, musnah semua. Namun pisang kita tidak akan terkena. Wereng hanya menyerang satu genetika saja,” jelas Wulan.

Ia menambahkan, keanekaragaman tidak hanya soal genetik. Namun ada pula keanekaragaman spesies dan ekosistem.

Berbicara mengenai biodiversitas dan TNBBS berkaitan pula dengan satwa yang dilindungi di dalamnnya. Dalam visi TNBBS 2015 - 2024, terdapat tiga jenis satwa dilindungi yaitu harimau, badak dan gajah sumatera.

Irfan  Nurarifin (Wildlife Monitoring and Habitat Connectivity Officer-WWF) menjelaskan sedikit mengenai keberadaan badak di TNBBS.

“Badak merupakan ecosystem engineers dan  facilitator species. Badak memiliki peran penting dalam rantai makanan. Badak merupakan penyebar biji yang baik di hutan. Badak mampu mempercepat siklus hayati dengan jumlah yang dimakan dan yang dikeluarkan dalam bentuk feses juga tinggi,” tutur Irfan.

Pemahaman mengenai biodiversitas, TNBBS, dan badak sumatera ini guna bekal bagi jurnalis dalam proses peliputan. Workshop konservasi ini akan berlanjut dengan agenda turun lapang ke TNBBS Tanggamus dan Lampung Barat. (rilis)
Share:

Menteri Perhubungan Resmikan Bandara Gatot Soebroto sebagai Bandar Udara Sipil


Way Kanan - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bersama Menteri Perhubungan (menhub), Budi Karya Sumadi melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai bandar udara (bandara) sipil di Way Kanan, Lampung, sabtu (6/4).

Selain menhub, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Bupati Way Kanan, Raden Adipati  Surya, perwakilan bupati se-Lampung, jajaran forkopimda Lampung serta masyarakat Way Kanan.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengungkapkan, peresmian Lanud AD Gatot Soebroto menjadi bandara sipil adalah atas  perkenan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Saya sangat bersuyukur atas peresmian Lanud Gatot Soebroto menjadi bandara sipil di Way Kanan, terlebih dengan hadirnya menteri perhubungan dan Pak KSAD, saya sangat merasa senang," ungkap Ridho.

Gubernur Ridho juga sempat bercerita bahwa sangat banyak masyarakat terutama di Way Kanan yang menginginkan agar Bandara Gatot Soebroto dapat dipergunakan sebagai bandara sipil.

"Jadi, Pak KSAD, Pak Menteri, sudah lama masyarakat Way Kanan berharap agar bandara ini dapat dipergunakan oleh sipil. Jadi dulu Bandara ini dapat terlihat oleh masyarakat tapi terasa jauh. Mau masuk agak-agak seram gitu karena loreng-loreng pakaiannya," tutur Gubernur sambil bergurau.

"Sebenarnya dari 2006 sudah kita coba komunikasikan tapi belum membuahkan hasil. Alhamdulillah ternyata di masa jabatan saya sebagai gubernur dan Pak Bupati Raden Adipati Surya dapat terlaksana. Oleh karenanya atas nama Pemerintah provinsi Lampung saya mengucapkan terimakasih kepada pak menteri, pak KSAD, pak bupati, dan semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya peresmian bandara Gatot Soebroto ini," lanjut Gubernur.

Gubernur Ridho juga mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Menteri Perhubungan Budi Karya atas sinergitas pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga dalam beberapa waktu lalu telah diresmikan Bandara Internasional II Radin Inten, Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Bakauheni, dan Bandara Gatot Soebroto.

"Kunci pembangunan adalah dengan membangun konektifitas, dan ditangan pak menteri sudah 4 sarana yang di bangun, yakni Bandara Internasional II Radin Inten, Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Bakauheni, dan Bandara Gatot Soebroto. Ke depan akan segera diresmikan Bandara Taufiq Kiemas di Pekon Serai. Harapan saya, dengan lancarnya konektifitas, pembangunan di Lampung di berbagai sektor semakin meningkat," ungkapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya memuji Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sebagai gubernur yang pintar dalam marketing. Sehingga banyak program pembangunan nasional yang dilaksanakan di Lampung.

"Pak Ridho ini Gubernur yang pintar dalam marketing dan menyongsong program-program pembangunan nasional. Pak Presiden sampai perintah langsung kepada saya untuk segera tingkatkan status Bandara Internasional Radin Inten II," kata menteri.

Selain itu Menhub juga menyatakan, hanya di Lampung, ada bandara (Gatot Soebroto) yang pembangunannya belum sepenuhnya selesai tapi sudah dilakukan penerbangan komersil.

"Jarang-jarang ada bandara belum sepenuhnya selesai tapi sudah ada penerbangan komersil dilakukan. Tadi juga saya sudah diskusi dengan direktur citylink dan Garuda, ke depan akan dilakukan penerbangan dua kali seminggu, dan akan ditingkatkan menjadi setiap hari," kata menteri.

Dalam peresmian tersebut Menhub juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim di Way Kanan.

Selain langsung dilakukan penerbangan komersil, Hal yang tak kalah menarik pada peresmian tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan yang dicukur rambutnya oleh Menhub dan KSAD sebagai nazar dan rasa syukur atas dibukanya Lanud Gatot Soebroto sebaga bandara sipil. (*)
Share:

Wakapolda Lampung Ajak Bermedia Sosial yang Santun


Pesisi Barat - Jelang pemilu bersama 17 April 2019 yang sudah dalam hitungan hari, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa dan rombongan melakukan kunjungan kerja di Polres Lampung Barat.

Polda Lampung bekerja sama dengan salah satu lembaga penyiaran publik di Lampung, menggelar talkshow/dialog  interaktif di Lamban Yoso, Kabupaten Pesisir Barat. Narasumber talkshow yang bertemakan "Santun Bermedsos" tersebut yaitu Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah, Kombes Pol Shoberman dari Polda Lampung dan Yusdiyanto dari pengamat hukum Universitas Lampung.


Talkshow dihadiri juga bupati Lampung Barat, bupati dan wakil bupati Pesisir Barat, Hendri Yosodiningrat, forum komunikasi umat beragama, unsur muspida, organisasi kepemudaan dan kaum millenial.

Komisioner KPU Lampung, M Tio Aliansyah mengatakan, dalam persiapan pemilihan yang sudah menghitung hari, KPU Lampung dan jajajarannya sampai ke tingkat desa telah mempersiapkan logistik dan perangkat pemilihan, menerangkan syarat pindah tempat pemilihan, dan menyerukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

"Apalagi pemilu kali ini dilakukan secara bersama yaitu pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif (memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota)," ujarnya.

Kombes Sobarmen mengatakan, jelang pemilu, kasus hoax (berita bohong) semakin meningkat. Berita hoax sangat berbahaya karena bisa memecah belah bangsa, mengganggu kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

"Untuk generasi millenial agar cerdas dan santun menggunakan media social. Bila menerima atau menulis status dimedia social agar dicermati, tidak boleh asal percaya dan menshare berita. Segera diputus apakah berita tersebut bisa dipercaya apa tidak," ucapnya.

Lalu, lanjutnya, apakah berita tersebut disampaikan oleh media terpercaya serta apakah berita tersebut merupakan berita yang memiliki unsur hoax. Karena menurut UU no 11 tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Akademisi Fakultas  Hukum Unila, Yusdiyanto mengatakan, pemilu merupakan pilar demokrasi. Maka diperlukan untuk mengawal demokrasi. Karena suksesnya pemilu ditentukan oleh penyelenggaara pemilu (KPU dan Bawaslu), tingkat partisipasi masyarakat dan TNI dan Polri dalam mengamankan pemilu dari pra, saat dan pasca pemilu.

Ada tiga tantangan yang pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Pemilu kali ini nampak mengerasnya demokrasi melalui politik identitas, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Diera kampanye kali ini black campaign dan negative campaign kian terasa dan cenderung meningkat. Untuk itu khususnya generasi milineal untuk tidak mudah terhasut dan mari santun bermedia sosial. 

Hendri Yosodiningrat, yang hadir diacara tersebut mengapresiasi langkah yang dilakukan polda Lampung dan jajarannya dalam hal mensosialisasikan penyelengaraan pemilu yang sudah kian dekat. Menurutnya, acara semacam ini baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan mampu berjalan di seluruh pelosok wilayah Lampung, untuk itu pihaknya mengajak untuk menjaga dan mensukseskan pemilu bersama dengan penuh kecerian dan kebahagian tanpa ada rasa ingin merusak pesta demokrasi bangsa.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan, ujaran kebencian dan hate speech yang dilakukan melalui media social sudah kian meningkat. Dalam kesempatan tersebut ia mengajak semua pihak temasuk generasi millenial untuk cerdas menggunakan media social, sampaikan berita yang baik dan jangan sampaikan berita yang menggandung konten kebohongan (hoax) apalagi memiliki unsur ujaran kebencian.

"Untuk itu mari kita laksanakan dan sukseskan pemilu kali ini secara aman, sejuk dan bertangungjawab melalui santun bermedia social," imbaunya. (*)
Share:

DPT adalah Kewenangan KPU


Jakarta - Berkaitan dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, senin (1/4) yang mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tidak netral pada Pilpres 2019, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh merasa prihatin karena Pak Hashim menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral.

"Padahal di dalam pernyataan itu yang diserang saya. Barang kali Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2)," kata Zudan saat diskusi bertema "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di sekretariat nasional Prabowo-Sandi, di Jakarta Pusat, selasa (2/4).

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks ini, pemerintah melalui kemendagri berdasarkan undang-undang pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan Mendagri kepada ketua KPU pada 15 Desember 2017.

Karena itu, lanjutnya, sebetulnya tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisanya tinggal 5 persen adalah membantu pemutakhiran berkelanjutan  atas permintaan KPU.

Pemutakhiran data berkelanjutan hingga Hari H pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI/Polri, penduduk yang berpindah, baru mendapatkan KTP elektronik, dan lainnya.

Meski demikian, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.

Dengan demikian Kemendagri telah melaksanakan tugas secara konstitusional berdasarkan undang-undang, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dalam menyukseskan Pemilu 2019 telah bekerja profesional, objektif, netral dan tidak memihak.

Mendagri tak boleh cawe-cawe jika tak diminta KPU. Jadi tudingan Pak Hashim agar Kemendagri menghapus DPT itu tidak pada tempatnya.

Terkait tudingan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama diawali sejak tahun 1977 dengan Peraturan Mendagri Nomor 88 Tahun 1977. Saat itu database masih bersifat manual, dan tidak bisa dipertahankan di zaman teknologi digital yang terus bergerak serba cepat ini.

Maka pada 1995 Kemdagri mengubah sistemnya dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDuk) yang bertahan 9 tahun hingga tahun 2004. Pada 2004 berganti lagi menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini yang bertahan sampai sekarang.

Perubahan ini sangat mendasar sebagaimana Dukcapil dulu mulai berevolusi di tahun 2004 melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu mengubah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) menuju SIAK. SIMDUK sendiri dimulai dari 1994 sampai 2004.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jadi, kalau banyak penduduk bertanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli itu karena Permendagri nomor 19 tahun 2010. Inilah konfigurasi sejarah hukum dan perubahan paradigma di dalam administrasi kependudukan yang terus menerus kita sempurnakan. (rilis)
Share:

Gelar Rakor, Bawaslu Bandarlampung Awasi Pemutakhiran Data Pemilih


Bandarlampung - Bawaslu Bandarlampung menggelar rapat koordinasi (rakor) pemantapan dan evaluasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih yang dilaksanakan di Hotel Kurnia, jumat (29/3).

Rakor diantaranya dihadiri Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah serta panwas se-Bandarlampung.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan, rakor diselenggarakan dalam rangka evaluasi DPT di Bandarlampung.

"Bawaslu Lampung secara keseluruhan mengawasi, terlebih MK memutuskan sekarang menggunakan surat keterangan (suket) bisa nyoblos pada saat pemilu. Terkait hal ini, Bawaslu Lampung koordinasi dengan disdukcapil provinsi Lampung," ujarnya.

Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah menuturkan, salah satu tujuan dilaksanakan rakor ini yaitu untuk lebih memberikan pengawasan dan perhatian terhadap DPT.

"Kami juga akan mengawasi penggunaan suket, karena MK memutuskan, warga bisa ikut nyoblos di pemilu dengan menggunakan suket," ujarnya. (*)
Share:

Antisipasi Money Politic, Bawaslu Minta Petugas Lapas Ikut Mengawasi


Bandarlampung - Petugas lembaga pemasyarakatan akan dilibatkan dalam hal pengawasan pileg dan pilpres 17 April 2019. Pelibatan petugas sipir ini untuk mengantisipasi terjadinya dugaan money politic (politik uang) seperti yang terjadi pada pilgub 2018.

“Kami harap pihak lapas dilibatkan dalam pengawasan di dalam Lapas agar tidak terjadi dugaan politik uang seperti yang terjadi pada pilgub lalu," kata Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah, saat menghadiri sosialisasi yang digelar KPU Bandarlampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA, Rajabasa, Bandarlampung, jumat (29/3).

Pada kesempatan tersebut, Candra minta agar setelah dilakukan sosialisasi, tidak ada pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas.

“Kami juga akan memperhatikan hak pilih warga binaan agar dapat memberikan hak pilihnya dengan baik," ujarnya. (*)
Share:

Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Dilakukan Di Kantor KPU


Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono menegaskan, proses rekapitulasi suara pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilakukan di kantor KPU.

"Sejak pemilu 2014, rekap penghitungan suara sudah tidak lagi di hotel, tapi di kantor KPU," kata Pramono saat tampil sebagai narasumber dalam acara Rakornas bidang kewaspadaan nasional dalam rangka pemantapan  penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Jakarta, rabu (27/3).

Dalam acara yang diselenggarakan ditjen politik dan pemerintahan umum kemendagri ini, Pramono menjelaskan, rekap penghitungan di hotel dilaksanakan pada pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pramono menambahkan, publik juga bisa mengetahui informasi tentang penghitungan suara secara cepat melalui program yang dinamakan Sistem Perhitungan (SITUNG) suara.

"SITUNG bukan pengumuman hasil resmi pemilu, tapi hanya sebagai alat bantu untuk menjaga transparansi dan informasi supaya masyarakat bisa cepat mengetahui hasilnya. Kalau hasil resmi tunggu pengumuman dari KPU," kata Pramono.

Situng dibuat KPU karena kalau menunggu hasil resmi KPU melalui penghitungan KPU secara manual dan berjenjang dari TPS ke kecamatan, kabupaten hingga ke KPU pusat membutuhkan waktu 35 hari.

"Kalau dengan Situng karena caranya menscan Formulir C1 dari TPS maka tiga hari ditargetkan bisa diketahui maksimal 20 persen hasil pemilu. Jadi, kira-kira 5 hari bisa diketahui minimal 60 persen hasil pemungutan suara secara nasional," ujarnya.

Pramono mengatakan, adanya kendala geografis di daerah tertentu seperti Papua dan Maluku Utara menyulitkan untuk mengetahui informasi secara cepat hasil pemungutan suara secara nasional.

"Tapi sekali lagi, SITUNG hanya sebagai informasi, bukan hasil resmi Pemilu karena yang diakui adalah hasil berdasarkan rekap manual dan berjenjang dari TPS sampai KPU Pusat," ujarnya.

Terkait mengenai berita surat suara yang ditemukan rusak di KPU daerah, Pramono mengatakan hal itu bukan kesengajaan, tapi akibat proses pengiriman dari pabrik ke kantor KPU daerah.

"Jangan berpikir yang aneh-aneh itu proses yang wajar. Surat suara yang rusak itu masih menjadi tanggung jawab percetakan karena proses pengiriman dan sortir," ungkap Pramono. (rls)
Share:

Wakapolda: Polri Miliki Tugas Pokok dan Fungsi Amankan Pemilu


Pesawaran - Wakapolda Lampung, Brigjend Pol Teddy Minahasa menegaskan, pemilu 2019 harus berlangsung jujur dan adil.

"Polri memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan pemilu agar berjalan dengan baik. Saya berharap partisipasi masyarakat bersinergi dengan Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga pemilu 2019 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sejuk," ujarnya, pada kegiatan talk show yang digelar Polda Lampung di rumah dinas bupati Pesawaran, rabu (27/3).

Dilanjutkannya, polri mampu melakukan tindakan hukum dalam pelaksanaan pemilu seperti diatur dalam undang-undang. Seperti money politik ataupun tindakan lain yang dilakukan masyarakat maupun parpol yang tertera dalam pasal 515 pasal 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa orang yang dengan sengaja pada saat penyelenggaraan pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya atau menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan calon tertentu atau cara tertentu itu dipidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal 36 juta.

sementara itu persiapan dan pergeseran pasukan dalam pelaksanaan pemilu telah dijalankan. Namun pihaknya juga melakukan monitoring di sejumlah lokasi tertentu dalam hal kerawanan pemilu, baik saat kampanye, pencoblosan terutama saat pendistribusian logistik pemilu.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona mengungkapkan, bersama masyarakat meyakini pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 akan berjalan lancar, aman dan sejuk, khusunya untuk wilayah Pesawaran.

Sambung Dendi, bahwa dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2019 sejumlah pihak seperti pemkab selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, Polres dan seluruh unsur masyarakat.

"Kita berharap kepada seluruh elemen agar dapat melaksanan pemilu secara baik sehingga menghasilkan pemilu yang barokah dan berkualitas. Untuk itu, kami pemerintah daerah bersama masyarakat siap melaksanakan pemilu 2019," harapnya.

Dijelaskan, keyakinan tersebut berdasar situasi dilapangan yang kerap diungkapkan oleh beberapa calon legislatif selaku peserta pemilu 2019 akan pentingnya keberlangsungan pemilu yang berkualitas.

"Para calon tidak bicara soal siapa yang jadi atau tidak, tapi mereka lebih mengutamakan pelaksanaan pemilu dapat dilangsungkan dengan berkualitas tanpa ada kecurangan atau tindak pidana pemilu, " jelasnya, dalam talk show yang mengusung tema "Pemilu Harapan Kita" ini.

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono sempat menyebut peran Polda Lampung bersama sejumlah media ini membantu pihaknya  untuk bisa berinteraksi secara aktif dari para pelaksana pemilu, baik masyarakat, parpol hingga sejumlah tokoh yang mampu mewujudkan pemilu 2019 yang lancar, aman dan sejuk. Terlebih juga sebagai bentuk komunikasi antar pemangku kewenangan dan masyarakat.

Disamping itu, lanjutnya, harapan lain adalah partisipasi masyarakat bersinergi dengan Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga pemilu 2019 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sejuk.

Hadir pada kegiatan tersebut disamping wakapolda Lampung, dan bupati pesawaran maupun narasumber, juga hadir Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro, Ketua KPU Lampung Nanang trenggono, Dirintelkam Polda Lampung Kombespol Amran, pengamat politik Unila, Sigit Krisbiantoro, perwakilan Brigif 3 Lampung, Perwira penghubung (Pabung) Kodim 143 Lampung Selatan, perwakilan dari TNI AL, Perwakilan dari Kejari Lampung Selatan dan FKUB provinsi maupun pesawaran serta seluruh unsur pimpinan Kabupaten Pesawaran dan perwakilan masyarakat. (*)
Share:

Ridho: Pendapatan Samsat Rp7 Miliar Per Hari


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo resmi membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lampung 2019 di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, selasa (26/3). Musrenbang digelar dalam rangka menyusun RKPD tahun 2020.

Gubernur Ridho mengatakan, ada dua tugas utama kepala daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, yakni memastikan dan mengendalikan APBD dan APBDP agar sesuai arah pembangunan, dan dimanfaatkan dengan tepat.

"Pendapatan asli daerah (PAD) kita saat ini Rp3.4 triliun per tahun. Pendapatan samsat sekitar Rp7 miliar/hari. Dengan pendapatan sebesar ini artinya dibutuhkan kebijakan fiskal yang tepat. Makanya biasanya untuk OPD yang anggarannya besar saya selalu cek satu-per satu," kata Ridho.

Pada kesempatan tersebut, Ridho juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memprioritaskan anggaran kepada yang menjadi kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Apa yang menjadi prioritas daerah itu menjadi hal yang paling peting untuk diutamakan dalam anggaran pembangunan. Seperti halnya dengan pemerintah provinsi Lampung yang menganggarkan 50% anggarannya pada dinas bina marga untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Karena hal tersebut yang paling dibutuhkan masyarakat," ungkap Ridho.

Selain itu, gubernur juga memaparkan berbagai capaian pembangunan provinsi Lampung. Termasuk diantaranya berbagai capaian pembangunan dari hasil kerjasama pemerintah provinsi Lampung dan pemerintah pusat.

Terkait RKPD Lampung ke depan, gubernur mengatakan, pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan di Lampung.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin, mewakili menteri dalam negeri dalam sambutannya menyoroti pentingnya penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, yang menyampaikan pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional 2020 sebagai tumpuan pembangunan daerah.

Dalam kegiatan Musrenbang kali ini, pemerintah provinsi Lampung juga memberikan berbagai penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan OPD provinsi Lampung yang menunjukan kinerja terbaik.

Adapun penghargaan terbaik untuk tingkat kabupaten/kota diberikan kepada, Kabupaten Tanggamus sebagai terbaik 3, Kabupaten Pringsewu terbaik 2, dan Kabupaten Lampung Barat sebagai terbaik 1. Sedangkan untuk tingkat kota jatuh kepada Kota Metro.

Sementara itu untuk tingkat OPD, penghargaan diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai terbaik ketiga, Dinas Perdaganagn terbaik kedua, dan Dinas Kesehatan sebagai terbaik pertama.

Selain itu ada juga penghargaan Lampung Sejahtera untuk kabupaten yang berhasil melakukan penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Way kanan sebagai terbaik pertama, kemudian Kabupaten Mesuji sebagai terbaik kedua, dan terbaik tingkat kota diberikan kepada Kota Metro. (*)
Share:

Pesan Gubernur Lampung Usai Lantik Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melantik pasangan bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih periode 2019 - 2024 Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo di Gedung Balai Keratun, Lantai III kantor gubernur Lampung, senin (25/3).

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih. Gubernur juga berpesan agar seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberi dukungan kepada bupati dan wakil bupati terpilih.

"Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih periode 2019 - 2024, Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo. Pesan saya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk memberikan dukungan yang solid, yang integral, kepada bapak bupati yang baru dilantik," ujar Ridho.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho mengatakan, Kabupaten Lampung Utara salah satu kabupaten tertua dan terluas pada masanya sebelum dilakukan pemekaran. Oleh karena itu Lampung Utara harus tetap menjadi rujukan kabupaten-kabupaten yang dulu menjadi bagiannya.

"Oleh karena itu tentunya Lampung Utara haruslah tetap menjadi lokomotif dari kabupaten-kabupaten yang dulu menjadi bagian dari Lampung Utara," papar Ridho

"Hari ini anda berdua memiliki segala perangkat, potensi, dan dukungan untuk memastikan Kabupaten Lampung Utara harus lebih baik dari sebelumnya," lanjut gubernur.

Gubernur Ridho juga mengingatkan, dulu Lampung Utara merupakan daerah perlintasan, namun dengan adanya jalan tol yang tdak melintasi Lampung Utara tentunya harus dapat disikapi dengan pembangunan strategis yang baru agar dapat beradaptasi.

Adapun penetapan Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo sebagai bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih berdasarkan surat keputusan KPU nomor 069/HK.03.01-kpt/1803/KPU-kab/VII/2018 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil terpilih dalam pilbup Lampura tahun 2018.

Serta surat keputusan menteri dalam negeri nomor 131.18-399 tahun 2019 tentang pengangkatan bupati Lampung Utara. Serta keputusan menteri dalam negeri nomor 131.18-400 tahun 2019 tentang pengangkatan wakil bupati Lampung Utara. (*)
Share:

Vanya Nhabella dan Kevin Abdillah Gunawan Muli Mekhanai 2019

Foto: Kominfo Pemkab Tanggamus.

Kota Agung - Vanya Nhabella asal Kecamatan Gisting dan Kevin Abdillah Gunawan asal Kecamatan Talang Padang menjadi pemenang Muli Mekhanai tahun 2019 di grand final pemilihan muli mekhanai Kabupaten Tanggamus tahun 2019 yang dilaksanakan di Halaman Masjid Islamic Centre Kota Agung, sabtu (23/3).

Disusul pasangan Sinta Nurlia asal Kecamatan Kota Agung Timur dan Bagastian asal Kecamatan Kota Agung di posisi kedua. Di posisi ketiga sebagai pemenang Muli Mekhanai 2019 yakni Dinda Muna Maharani asal Kecamatan Pugung dan Iprudin Ependi asal Kecamatan Gisting.

Dalam ajang bergengsi pemilihan putri dan putra duta pariwisata Kabupaten Tanggamus yang diadakan setiap tahun ini juga memiliki tiga katagori lainnya, yakni juara terfavorit berdasarkan vote sosial media diraih oleh Vanya Nhabella, katagori Berbakat diraih oleh Toni Saputra dan katagori Photo Genic diraih oleh Isma Trie Afdiata. Dan semua para pemenang berdasarkan hasil keputusan ke tujuh (7) dewan juri yakni, Sri Nilawati, Nur Aini Lubis, Hj. Retno Noviana Damayanti, Ulida R.H, Nyimas Desi. L, Shafira Bella S dan Indra.

Bupati Tanggamus dalam sambutannya yang diwakili Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i mengatakan, pemilihan muli mekhanai ini diadakan sebagai rangkaian menyambut HUT ke-22 Tanggamus.

Menurutnya, kegiatan ini selain sarana hiburan, kegembiraan, ajang kontes dan lomba bagi para pemuda pemudi se-Kabupaten Tanggamus, tapi juga sebagai momen perayaan hari jadi kabupaten Tanggamus.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan dalam upaya mencetak muli mekhanai Tanggamus tahun 2019 sebagai duta-duta yang handal, berkualitas dan memenuhi harapan. Dan perlu memiliki wawasan pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang terlebih bidang kepariwisataan, karena mereka intinya mempunyai tugas untuk mempromosikan potensi - potensi wisata budaya, kearifan lokal dan kekayaan alam Kabupaten Tanggamus.

"Pemilihan muli mekhanai ini merupakan salah satu ajang untuk memperkenalkan kekayaan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Dan itu merupakan salah satu amanah yang harus diemban nantinya oleh para pemenang diajang duta wisata ini. Seperti diketahui, kabupaten kita tercinta ini memiliki kekayaan pariwisata yang sangat luar biasa. Oleh karenanya pemenang dari Muli Mekhanai ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk semakin memperkenalkan wisata melalui promosi baik itu secara lisan maupun share di sosial media. Agar dunia luar tahu bahwa ada surga wisata terpendam di Tanggamus," ungkap Syafii.

Ketua Panitia Grand Final Muli - Mekhanai Tanggamus 2019, Mailidarni yang juga kabid pemasaran dan ekonomi kreatif menyampaikan, rangkaian demi rangkaian telah dilalui para peserta. Mulai tes wawancara dan selanjutnya pengumuman finalis diumumkan melalui media sosial via instagram. Kemudian penilaian berdasarkan sikap atau prilaku yang baik, pengetahuan, kecerdasan, keberanian dan penampilan yang menarik, ditambah lagi kebudayaan dan kepribadian.

Menurutnya, objek wisata yang dimiliki kabupaten Tanggamus sangat luar biasa serta mempesona jika kita mampu menjaga dan mengembangkan tempat wisata yang cantik, itu patut disyukuri dengan melakukan pengelolaan yang baik dan profesional, sehingga dapat menjadikan tujuan para pengunjung mau itu domestik atau internasional.

"Industri pariwisata bisa menjadi tulang punggung perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, melalui pemilihan muli - mekhanai 2019 akan terlahir duta wisata dan budaya dari bumi begawi jejama ini. Kegiatan ini diikuti sebanyak 58 peserta, terdiri dari muli 27 dan mekhanai 31 orang, serta pemenang nantinya akan mewakili Tanggamus pada pemilihan Muli - Mekhanai tingkat Provinsi Lampung," jelasnya. (kominfo)


Share:

Herman HN Ajak Masyarakat Nyoblos 17 April

Walikota Bandarlampung, Herman HN.             Foto: istimewa.

Bandarlampung - Wali Kota Bandarlampung, Herman HN mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

"Ayo, masyarakat Bandarlampung, kita ramai-ramai ke TPS untuk memilih mana yang kita pilih. Carilah pemimpin bagus dan peduli rakyat," ucap Herman HN usai menghadiri apel pasukan operasi mantab brata untuk pengamanan pemilu 2019 di lapangan PKOR Wayhalim, Jumat (22/3).

Herman HN, mengapresiasi Polri dan TNI yang telah menggelar simulasi pengamanan Pemilu.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolda, Danrem, Danlanal, Danlaut dan segenap panitia yang menggelar kegiatan ini. Semoga Bandar Lampung, Provinsi Lampung lebih aman lagi jelang pilpres, dan pileg," ucapnya.

Herman HN meyakini, Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung ialah daerah aman terkendali dalam Pemilihan Umum.

Apel gelar pasukan operasi mantab brata untuk pengamanan pemilu 2019 yang digelar Polda Lampung tersebut, dirangkai dengan simulasi pengamanan Pemilu, mulai dari pengamanan surat suara di tps, hingga penanganan kerusuhan usai pemilu. (*)
Share:

Hadiri Darma Santi Nyepi Tahun Saka 1941, Gubernur Ridho : Kedepan Akan Ada Penerbangan Singapura - Lampung - Bali


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri kegiatan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1941 yang digelar oleh Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Sabtu (23/3) pagi.

Selain Gubernur Lampung, turut hadir dalam kegiatan tersebut Sultan Kerajaan Adat Sekala Brak yang dipertuan agung Pangeran Edward Syah Pernong, Ketua PHDI Lampung I Ketut Pasek, Ketua Umum PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan tokoh adat maupun tokoh masyarakat Lampung lainnya.

Kedatangan Gubernur Ridho pada kegiatan tersebut langsung disambut oleh tarian Sekar wawai, yang mana taria tersebut merupakan perpaduan tari bali dan tari lampung sebagai perlambang kerukunan umat dan suku di Lampung.


Dalam sambutannya Gubernur Ridho menyatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bersama-sama umat hindu di Provinsi Lampung merayakan kegiatan Dharma Santi dalam keadaan rukun dan damai

Atas nama pribadi dan atas nama Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho mengucapkan selamat hari raya nyepi tahun saka 1941 kepada seluruh umat hindu di Provinsi Lampung


"Saya sangat senang dan bangga bisa berada bersama-sama umat hindu lampung hari ini merayakan Dharma Santi dalam suasana rukun dan damai, penuh dengan rasa persaudaraan. Selain itu atas nama pribadi dan sebagai Gubernur beserta jajaran pemprov Lampung, Saya mengucapkan selamat hari raya nyepi tahun saka 1941 kepada seluruh umat hindu di Provinsi Lampung," ungkap Ridho.

Selain itu Gubernur Ridho juga mengungkapkan baha Pemprov Lampung beberapa waktu lalu telah menghibahkan tanah kepada umat hindu di Provinsi Lampung untuk di bangunkan tempat ibadah.

"Beberapa waktu lalu saya menghibahkan tanah sebagai tempat ibadah untuk umat hindu. Dimintanya 2 hektar, kita nggak punya, adanya 3 hektar yasudah kita kasih 3 hektar saja walau tidak sesuai permintaan," seloroh Gubernur sambil bergurau

"Oleh karena itu mari doakan bersama untuk pembangunan di Lampung semiga semakin maju dan sejahtera, sehingga bukan cuma hibah tanah tapi juga sekaligus bangunannya kalau bisa," lanjut Gubernur Ridho

Selain hal-hal tersebut Gubernur Ridho menyampaikan bahwa sudah membuat MoU dengan pemerintah provinsi Bali terkait pariwisata. "Kita sudah buat MoU dengan Pemprov Bali, jadi kedepan akan ada penerbangan langsung Singapura, Lampung Denpasar. Bandara kita sekarang sudah Internasional semoga akan terlaksana dalam waktu singkat," tutup Gubernur termuda lulusan Lemhanas RI itu.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian cenderamata sebagai simbol penghargaan kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo oleh Ketua PHDI Provinsi Lampung. (*)
Share:

Gubernur Ridho: Kemajuan Pembangunan Lampung Tak Terbendung


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, untuk dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nawacita, maka sektor kesehatan dan pendidikan harus diperioritaskan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Ridho saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung, yang digelar di Ball Room Hotel Novotel, Bandarlampung, Jumat (22/03) siang.

Selain dihadiri oleh Bupati/walikota Se-provinsi Lampung, Rakerkesda juga turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan jajaran kementrian kesehatan RI

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam sambutannya menyatakan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung berjalan dengan sangat pesat sehingga tidak dapat dihentikan.

"Pembangunan di Provinsi Lampung saat ini berjalan dengan sangan pesat sehingga tidak bisa di hentikan. Hal ini karena fundamentalnya sudah terbangun, akses konektifitasnya sudah terbangun begitu juga dengan pembangunan disektor lainnya. Bahkan jika Pemprov dibubarkan hari ini,  kemajuan lampung akan terus berjalan tanpa terbendung," ungkap Gubernur Ridho.

Namun demikian menurut Gubernur Ridho, semaju apapun suatu daerah, kualitas kesehatan masyarakat yang akan menentukan masa depan.

"Kesehatan adalah yang paling basic untuk dipersiapkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, sama halnya dengan pendidikan. Kita tentu tidak ingin kemajuan kampung halaman kita tapi ternyata diisi oleh orang-orang luar. Ini yang saya tidak ingin terjadi. oleh karenanya harus benar-benar disiapkan kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk menyokong pembanguann," papar Gubernur.

Kemudian terkait berbagai prestasi dan kemajuan di bidang kesehatan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho meminta agar para Bupati dan walikota dapat menjadikannya sebagai contoh.

"RSUDAM Abdoel Moelok adalah salah satu prestasi kita dibidang kesehatan, berbagai fasilitas sudah tersedia bahkan terua di tambah. Harapan saya para Bupati/Walikota dapat mengambil contoh sehingga Rumah sakit daerah di kabupaten juga memiliki standarisasi yang sama," tegas Ridho

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menjelaskan, tujuan diselenggaraoannya Rakerkesda adalah  untuk melakukan pembahasan kinerja pembangunan kesehatan didaerah.

Sebelumnya pada Rakerkesda Provinsi Lampung juga dilakukan pembacaan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) oleh Camat Se-kabupaten Way Kanan dan Pembacaan Ikrar ODF oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya atas prestasinya menjadikan waykanan sebagai Kabupaten yang memiliki sanitasi baik dan bebas dari buang air besar sembarangan. (*)
Share:

Gubernur Terima Penghargaan dari Mendagri


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti oleh seluruh perangkat desa yang ada di Provinsi Lampung, kamis (21/3).

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dipusatkan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan selamat datang kepada  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wirant, yang pada hari itu didapuk untuk memberikan materi tentang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dihadapan ribuan aparatur desa dari 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Selain itu dalam sambutannya Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa kegiatan hari ini adalah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan aparatur desa. Menurut Ridho pengelolaan anggaran negara yang semakin besar memiliki dampak dan konsekuensi hukum juga besar.

"Cukup banyak, bahkan sebagian besar dari sahabat-sahabat kita yang karena ketidaktahuannya terjadi pelanggaran hukum. Saudara kita yaitu para kepala desa yang dengan niatan baik tetapi kemudian karena ketidaktahuan mereka, terjadilah masalah-masalah yang tidak terbayangkan sebelumnya," Ungkap Ridho.

Oleh karena itu, kegiatan hari ini menurut Gubernur Ridho adalah salah satu upaya untuk menjaga agar dana desa yang dikelola dengan niatan baik oleh perangkat desa beserta kepala desa, dapat digunakan sesuai dengan asas manfaat dan tujuannya.

Selain itu, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa pemerintahan desalah yang selama iniberada di lapangan, berada di tengah masyarakat. Berhadapan langsung dengan masyarakat dan langsung melayani masyarakat maka perlu adanya peningkatan kapasitas sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Sementara itu untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, Gubernur Ridho menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga giat membangun desa dengan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Rua Jurai atau lebih dikenal dengan nama Gerbang Desa saburai.

Melalui Program tersebut Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menngkatkan kesejahteraan desa tertinggal, yang awalnya berjumlah 400 desa, kini hanya tertinggal 100 desa saja.

"Seiring dengan program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa tertinggal, yang awalnya ada sekitar 400 desa, kini hanya tinggal sekitar 100 lebih yang tertinggal, artinya lebih dari 60 persen yang sudah maju melalui Gerbang Saburai dari APBD kami, meskipun APBD kami tidak sebanyak APBD DKI Jakarta," tegas Ridho.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas prestasinya membangun desa di Provinsi Lampung. (*)
Share:

Kemendagri Gelar Rakornas Aparatur Pemerintah Desa Se- Sumatera di Lampung


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa direncanakan akan menggelar Rakornas seluruh Aparatur Pemerintah Desa se-Sumatera di Lampung. Acara yang direncanakan akan diselenggarakan, kamis (21/3) di Gedung Bagas Raya, Lampung tersebut mengambil tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa”.

“Kami telah mengundang seluruh aparatur pemerintah desa se-Sumatera yang rencanakanya akan berkumpul di Lampung esok hari," kata Bahtiar di Jakarta, rabu (20/3)

Acara yang rencananya akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut merupakan inisiatif penuh dari Kementerian Dalam Negeri.

“Acara tersebut merupakan inisatif penuh Kemendagri untuk optimalisasi dana desa, penguatan pemerintahan desa, dan meningkatan kepasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa," jelas Bahtiar.

Bahtiar menegaskan, acara tersebut dilaksanakan karena melihat kondisi aparatur pemerintah desa yang masih banyak belum memahami dan mengerti pengelolaan keuangan desa.

“Pengawasan keuangan desa itu penting, sehingga Rakornas tersebut dilaksanakan agar aparatur pemerintah desa memiliki kapasitas yang baik dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa," tukas Bahtiar.

“Kami berharap acara tersebut dapat bejalan dengan baik sehingga berbagai permasalahan di daerah dapat diambil solusi bersama mumpung hadir Bapak Menkopolhukam dan Bapak Mendagri," tutup Bahtiar. (*)
Share:

Wakapolda: Potensi Masyarakat Dibutuhkan Pada Kontestasi Pemilu

Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa saat diwawancara awak media di mapolda Lampung, rabu (20/3). Foto: Benny Setiawan.

Bandarlampung - Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa mengatakan, menko polhukam, panglima TNI dan kapolri berharap masyarakat ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu. Baik dalam hal penyelenggaraannya maupun dalam aspek pengamanannya.

"Potensi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kontestasi pemilu," kata Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa, usai rapat koordinasi kesiapan kampanye terbuka di Mapolda Lampung, rabu (20/3).

Saat ditanya wilayah mana saja yang mendapat perhatian (atensi) khusus, wakapolda mengutarakan, secara umum pihaknya memberikan atensi kepada seluruh wilayah yang menjadi penyelenggaraan pemilu. Tetapi, untuk masalah dimana kerawanan paling tinggi yang memerlukan treatmen khusus, pihaknya masih melakukan penilaian sampai satu bulan ke depan. Sehingga pada titik mana perlu dilakukan penebalan dan pengamanan ekstra, dilihat berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang dinamis nanti.

Terkait apakah akan ditempatkan personil penembak jitu (sniper), wakapolda mengutarakan, sniper akan ditempatkan pada titik - titik tertentu. Contohnya akan ditempatkan pada titik kerawanan terjadinya delevery order narkotika atau di titik kerawanan terjadinya terorisme.

"Untuk menekan kerawanan politik, petugas melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan seperti patroli rutin yang dilakukan setiap hari dan setiap waktu oleh jajaran polres, juga dilakukan human aprouch dan human touching kepada seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.

Perihal pengamanan dalam pengiriman logistik pemilu di wilayah kepulauan, ia menuturkan, ada lima polres yang memiliki teritorial laut dan sungai. Otomatis distribusi logistik pemilu melalui moda transportasi air.

"Kita akan kawal dengan organ yang dimiliki Polri dan TNI. Seperti Pol Air, Marinir, Lanal dan sebagainya. Saya rasa sudah diantisipasi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono mengutarakan, kampanye rapat umum sebagai ajang peserta pemilu untuk ketemu masyarakat. Jadi perlu diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan visi misinya.

"Dalam konteks pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat bawah sudah siap. Soal jumlah surat suara yang ditemukan dalam kondisi rusak, sangat kecil dan tidak akan mengganggu proses pemilu. Untuk pengiriman logistik pemilu ke semua wilayah, akan dilakukan pada H - 1," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menuturkan, kampanye rapat umum nasional untuk wilayah Lampung masuk ke dalam zona B. Sedangkan untuk jadwal kampanye daerah, bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

"Yang pasti waktu kampanye umum itu dimulai dari jam 09.00 WIB - 18.00 WIB. Tidak boleh ada pemasangan alat peraga calon perseorangan di setiap acara rapat kampanye umum," jelasnya. (ben)
Share:

Sekjen Kemendagri Harap Rakornas Hasilkan Regulasi Baru Keprotokolan

Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) keprotokolan tahun 2019. Rakor diharapkan akan melahirkan regulasi baru yang dapat menjadi pedoman teknis  penyelenggaraan keprotokolan di pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo saat memberikan sambutan pada acara dimaksud.

“Setelah rapat ini selesai, kami harap akan lahir regulasi baru berupa permendagri yang mengatur keprotokolan pemerintah pusat dan daerah," kata Hadi di Jakarta, rabu (20/3).

Regulasi mengenai keprotokolan sendiri tercantum pada undang – undang nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Turunan regulasi tersebut berupa peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 yang baru lahir delapan tahun setelahnya. Belum adanya regulasi teknis yang mengatur membuat kemendagri berharap rakornas keprotokolan ini akan dapat menjadi solusi bagi ASN yang mengampu keprotokolan untuk dapat memiliki pedoman regulasi teknis untuk bekerja.

Hadi menambahkan, Permendagri yang lahir tersebut diyakini dapat membawa angin segar sekaligus harapan baru di bidang keprotokolan.

“Semoga Permendagri yang akan dibahas terkait keprotokolan mampu menjawab kegelisahan kita semua. Angin segar dan dunia baru akan bersama kita semua dan tidak ada lagi perbedaan pakem-pakem Keprotokolan antar daerah dan Kementerian”, tukas Hadi.

Hadi menjelaskan, urusan keprotokolan bukanlah sesuatu yang simple, namun bisa menjadi sangat rumit jika belum ada aturan yang mengatur.

“Banyak daerah yang berbeda- beda terkait pelaksanaan keprotokolan. Walaupun sudah ada undang-undangnya, jika belum ada regulasi teknisnya akan susah diterapkan di lapangan. Maka kami berharap acara ini dapat sukses seperti yang kita harapkan," elas Hadi.

Di akhir sambutannya, Hadi berharap acara seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kemendagri sangat mendukung forum – forum silaturahmi dengan daerah. Hal ini selain dapat menjalin hubungan kerja juga mampu mengatasi bersama permasalahan- permasalahan di berbagai daerah yang sering dijumpai dan tidak bisa diselesaikan sendiri”, tutup hadi. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed