12 Pekerjaan Rumah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi Versi Akademisi, dan Harapan Warganya

Yusdianto.

setialampung - Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto menilai banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim setelah dilantik menjadi gubernur dan waki gubernur Lampung periode 2019 - 2024.

Menurut Yusdianto, diantaranya ada 12 pekerjaan rumah yang menanti penyelesaian gubernur Lampung periode 2019 - 2024 ini. Yusdianto mengungkapkan, pekerjaan rumah yang pertama yaitu terkait infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat dalam mendorong conectivitas tol darat, laut dan udara.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, kebutuhan dan ketersediaan energi listrik 2030.

Ketiga, harmonisasi pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi mengingat APBN/APBD di Lampung terbatas.

Keempat, harmonisasi antara gubernur beserta perangkatnya dengan DPRD Lampung. Mengingat pelantikan gubernur terpilih masih menyisakan pansus politik uang pilgub. Kelima, pendidikan, kesehatan dan penguatan mental masyarakat. Lalu yang keenam, pengembangan sektor pertanian dan kelautan yang belum maksimal digarap.

Kemudian yang ketujuh, menghadapi perubahan iklim dan pariwisata Lampung yang terintegrasi. Kedelapan, mendorong investasi daerah berupa peningkatan industri, koperasi dan UMKM.

Selanjutnya, pekerjaan rumah gubernur yang kesembilan yaitu normalisasi birokrasi dan pengaturan ASN. Kesepuluh, komitmen kamtibmas, menyelesaikan masalah begal, narkoba dan kriminalitas yang kian meningkat. Kesebelas, penyelesaian konflik pertanahan, kehutanan dan lingkungan hidup. Dan pekerjaan rumah gubernur yang kedua belas yaitu pembangunan Lampung yang basis sprite local wisdom.

Sementara, Handi Mulyaningsih mengatakan, tentu menjadi harapan semua pihak, jalan bagus, pendidikan murah, sehat, tidak ada  pengangguran , usia harapan hidup tinggi, angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah, dan perekonomian maju.

"Ke depan, korupsi harus zero. Agar Lampung sejahtera. Untuk itu pak gub harus punya team pembangunan yang kuat dan visioner," ujarnya. (ben)
Share:

(Berita Video): Kecelakaan 'Adu Banteng' Pajero Vs Datsun di Depan DPRD Bandarlampung



Share:

DPRD Lampung Gelar Paripurna Istimewa Sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi


setialampung - DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian pidato sambutan gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019 - 2024 di ruang sidang utama DPRD Lampung, jumat 14 Juni 2019.

Rapat paripurna ini turut dihadiri forkopimda, ketua dekranasda, ketua pengadilan tinggi, kepala BPK perwakilan, kapolda Lampung, Danlanal, rektor, akademisi, bupati/walikota, para kepala dinas/badan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi dan profesi.

Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) memasuki ruang sidang utama diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.

Sesaat sebelum dilakukan sidang paripurna, dinas pariwisata Lampung mempersembahkan penyambutan terhadap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dengan tari penghormatan sigeuh pungeten dilanjutkan dengan persembahan lagu “Egham Ku di Lampung”. Terakhir dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dalam sambutannya mengatakan, badan musyawarah DPRD Lampung menyepakati perihal sidang paripurna sambutan gubernur Lampung .

Sementara dalam sambutannya, Arinal Djunaidi mengatakan, suatu kehormatan bagi dirinya bersama Nunik memimpin Lampung selama lima tahun ke depan.

“Ini adalah amanah yang patut saya syukuri. Terimakasih atas dukungan semua pihak, sehingga diharapkan Lampung ke depannya bisa lebih baik,” kata Arinal.

Sebagai wilayah yang sangat strategis, maka Lampung merupakan wilayah yang terkoneksifitas dengan ibukota negara. Lampung merupakan wilayah yang memasok sejumlah kebutuhan pangan nasional. Begitu juga dengan potensi keindahan alam yang bisa meningkatkan pariwisata Lampung. (adv)

Share:

Ketua Umum AJI Indonesia akan Hadiri Konferensi Kota VII AJI Bandarlampung

ist.

setialampung - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung akan menggelar konferensi kota (konferkot) VII di Gedung PKBI Lampung, sabtu (22/6).

Ketua pelaksana konferkot AJI Bandarlampung 2019, Ricky Marly menjelaskan, konferkot merupakan forum musyawarah tertinggi AJI kota di Indonesia. Dalam konferkot yang berlangsung tiga tahun sekali, para anggota AJI Bandarlampung akan membahas sejumlah hal.

“Dalam konferkot VII ini, peserta akan membahas antara lain laporan pertanggungjawaban pengurus AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019 dan pedoman program kerja pengurus baru periode 2019 - 2022,” kata Ricky, melalui siaran persnya, jumat(14/6)m

Selain itu, Ricky mengungkapkan, peserta konferkot juga akan memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris baru AJI Bandarlampung periode 2019 - 2022.

“Mekanisme pertama, pemilihan ketua dan sekretaris baru melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, baru menggunakan mekanisme voting atau pemungutan suara,” ujarnya.

Dari hasil rapat panitia dan pengurus, AJI Bandarlampung juga mengundang Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan untuk hadir. Untuk peserta, AJI Bandarlampung berharap kehadiran seluruh anggota.

"Konferkot merupakan agenda yang sangat penting bagi AJI Bandarlampung untuk mengevaluasi kinerja serta membahas agenda-agenda tiga tahun ke depan. Karenanya, kami meminta semua anggota hadir,” ujar Ricky. (rls/ben)
Share:

Terkait Surat Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Lampung yang Beredar di Publik, Kapuspen Kemendagri: Tidak Etislah

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung - Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mempertanyakan tata persuratan di lingkungan pemerintah daerah (pemrov Lampung) terkait beredarnya surat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo nomor 821/4713/SJ tertanggal 12 Juni 2019 yang ditujukan kepada gubernur Lampung beredar di publik (masyarakat).

"Tujuan surat tersebut jelas kepada pemda (pemprov Lampung). Kok beredar di masyarakat, itu juga yang menjadi pertanyaaan saya. Bagaimana tata persuratan di lingkungan pemda setempat. Dan tidak etislah surat - surat pemerintahan seperti itu diedarkan kepada publik," kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, kamis (13/6).

Bahtiar menegaskan, surat tersebut adalah hasil evaluasi kemendagri untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh gubernur.

"Itulah substansinya. Isi dan petunjuknya jelas kepada gubernur. Tujuan suratnya kepada gubernur. Bukan kepada redaksi media. Kok bisa keluar ya ?," ujar Bahtiar. (ben)
Share:

Pilkada Serentak 2020, akan Diikuti 270 Daerah, di Lampung 8 Daerah


Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan, pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 akan diikuti 270 Daerah.

"Tahun 2020, pilkada akan diikuti 270 daerah," kata Bahtiar di Jakarta, kamis (13/6).

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

"Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong," terang Bahtiar.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. (*)
Share:

KPK Tahan Petinggi PT. Sorento Nusantara

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: detikcom.

setialampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap pemilik/pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara, BWI. BWI ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka  tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.

"Hari ini KPK memeriksa satu tersangka BWI dan 3 orang saksi dalam TPK terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, rabu (12/6).

Febri menuturkan, ketiga saksi yang diperiksa yaitu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Golkar, Bunyana, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Raden Zugiri dan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BWI (pemilik/pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara). Tersangka BWI ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Juni 2019 - 1 Juli 2019. BWI ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. KPK mendalami dan mengklarifikasi pada para saksi tentang dugaan proses pemberian uang kepada pihak MUS selaku bupati Lampung Tengah," ujar Febri. (ben)
Share:

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog