Lagi, Polisi Temukan Sabu di Dalam Kotak Ponsel


setialampung.co.id - Tim opsnal unit 1 subdit 3 ditresnarkoba Polda Lampung menangkap terduga bandar narkotika jenis sabu berinisial JR dan AP, senin (16/9), sekira pukul 21.00 WIB di bilangan Jalan M. Saleh No.16 Rt.011/ Kelurahan Kota Baru, Bandarlampung.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen membenarkan penangkapan terhadap JR dan AP tersebut.

Menurut Shobarmen, JR dan AP ditangkap di seputaran Jalan M. Saleh.

"Setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua tersangka, polisi menemukan 10 paket sabu di dalam kantong celana AP," kata Shobarmen.

Kemudian, lanjutnya, polisi melakukan interogasi terhadap kedua tersangka dan tersangka mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar KOS HOTEL di wilayah Jalan Pangeran Antasari, Kalibalau Kencana, Kedamaian, Bandarlampung.

"Polisi lalu menggeledah kamar kos tersangka dan ditemukan satu kotak HP yang di dalamnya berisi empat paket sedang narkotika jenis sabu. Akhirnya barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu 4 bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, 10 bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, dan satu unit timbangan digital. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya. (ben)
Share:

APBD Digunakan Bagi Kepentingan Pemenuhan Kewajiban Dasar Pemerintah di Daerah


setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo mengingatkan, dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus digunakan untuk kepentingan mencukupi pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di daerah.

Hal ini disampaikan Hadi Prabowo saat memberikan sambutan pada acara orientasi bagi anggota DPD RI terpilih periode 2019 - 2024 di Hotel JW Marriot, Jakarta, rabu (18/9).

Sekjen menjelaskan, pelaksanaan urusan wajib  ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan pemukiman, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta sosial.

“Oleh karena itulah, enam kewajiban ini betul - betul bisa dilaksanakan dan dibentuk oleh daerah. Untuk itulah, dana APBD yang memang masih sangat terbatas ini diharapkan bisa untuk pemenuhan kewajiban dasarnya,” ujar Hadi.

Sebelumnya, sekjen menjelaskan, pembangunan daerah bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan baik untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah harus sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seperti yang diatur pada Pasal 263. Perencanaan pembangunan di daerah ini harus sinkron dan terintegrasi antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terutama dari sisi potensi dan keanekaragaman potensi daerah dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip baik demokrasi, keistimewaan, dan kekhususan.

“Oleh karena itulah di dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini, kita tekankan bahwa alokasi dana uang yang dimiliki oleh daerah ini hendaknya bisa dimanfaatkan di dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar,” kata Hadi Prabowo.

Sekjen kemendagri juga mengingatkan, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020 telah digariskan. Temanya adalah peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. Karena itu, pada 2020, pemerintah akan memprioritaskan pada  pembangunan manusia dengan upaya pengentasan penurunan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, kesempatan kerja, ketahanan pangan, air dan lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

“Tentu harapan kita bersama antara kebutuhan pusat dan daerah ini. Pertama perencanaan pembangunan yang bersinergi sama-sama memenuhi kebutuhan dasar yang kemudian daerah dengan alokasi dana ini juga bisa pada kebutuhan daerah sehingga akan ada sinergitas. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hal ini didasarkan atas PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda,” kata Hadi Prabowo.

Oleh karena itulah, menurutnya, sinergitas harus tersusun setelah kepala daerah terpilih menyusun RPJMD di mana visi misi dari kepala daerah terpilih ini harus diakomodasi  di dalam visi terpilih. Kemudian juga dokumen teknogratif didasarkan atas kajian dan ilmiah, kemudian partisipan kaitannya dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan  didaerah.

Sehingga dengan demikian, daerah untuk merumuskan setiap tahunnya harus pula disusun RKPD, yang mana RKPD ini harus pula mengacu pada RKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian ada spesisifik yang terkait dengan potensi dan kebutuhan-kebutuhan daerah, karena daerah harus melaksanakannya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri juga mengingatkan sudah terbitnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 bahwa penggunaan dana keuangan daerah harus mendapatkan persetujuan Mendagri. Bila tidak dilaksanakan, Mendagri dapat meminta Menteri Keuangan untuk menunda dana transfer. Hal ini dimaksudkan karea saat ini APBD yang besar memberikan TPP dan biaya perjalanan dinas yang besar. Namun, APBD yang kecil juga ikut besar.

“Itulah muncul PP No 12 Tahun 2019 di samping adanya perubahan nomenklatur diatur di dalam pemberian TPP yang nantinya ditetapkan dengan PP.  Dalam arti Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda nanti akan ada batas atas batas bawah terkait dengan interval PAD, sehingga ini akan mengurangi kesenjangan,” katanya. (rls)
Share:

HUT ke-9 BNPP Dirayakan Bersama Yatim Piatu di Yayasan Bahrul Ulum


setialampung.co.id - Tepat 17 September 2019, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berusia 9 tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kali ini BNPP mensyukuri pertambahan usianya  di Yayasan Bahrul Úlum, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP dalam sambutannya mengatakan, perayaan HUT BNPP bukanlah seremonial yang dilakukan dari tahun ke tahun belaka, melainkan sebuah energi positif untuk mendorong performa kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Ulang tahun yang ke-9 BNPP ini kami rayakan dengan sederhana, tidak di kantor BNPP, tahun-tahun kemarin sudah di kantor BNPP dan di perbatasan. Hari ini (17/9) dengan izin ibu walikota Tangsel, kami melakukan syukuran dengan adik-adik yang ada di pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Kota Tangsel ini. Perlu kita sampaikan bahwa peringatan ulang tahun ini bukan suatu hal yang seremonial semata yang dari tahun ke tahun kami adakan. Melainkan ditempatkan sebagai energi yang positif yang mampu mendorong performa kinerja terbaik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” kata Tjahjo.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah dan segenap sinergi antara kementerian/lembaga dalam pembangunan daerah perbatasan. Dukungan dan sinergi tersebut dilakukan semata-mata dalam mewujudkan Nawa Cita pemerintahan Jokowi - JK poin ke-3, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”

“Pada kesempatan ulang tahun ke-9 ini, atas nama BNPP juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wiranto sebagai pengarah langsung, karena bagaimanapun perbatasan itu adalah tak dapat dilepaskan dari peran serta TNI dan Polri. Perbatasannya dibangun, rumah sakit rujukan, sarana pendidikan, puskesmas, sarana perekonomian berupa pasar-pasar tradisional kemudian kementerian ESDM yang menyiapkan listrik tenaga matahari, imigrasi, kantor bea cukai dan pajak, kemenkominfo bangun infrastruktur telekomunikasi, sarana perhubungan dan masih seluruh sektor bergerak bersama terpadu dan terintegrasi, semua sudah bidang pembangunan terisi di perbatasan ini,” ungkapnya.

Selama kiprahnya dalam kurun waktu 9 tahun ini, BNPP berupaya dalam menjawab tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan sebagai sebuah beranda depan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan percepatan pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi, sekaligus peningkatan kehidupan sosial.

“Fasilitas keamanan untuk menjaga perbatasan, fasilitas pendidikan hingga fasilitas kesehatan itu yang kita persiapkan di seluruh wilayah perbatasan kita. Kemudian optimalisasi dan kerja keras serta keterpaduan perencanaan pelaksanaan antar Kementerian/Lembaga dan Pemda, ini saya kira telah mampu menyelesaikan wilayah-wilayah perbatasan ini dengan baik, mewujudkan hasil yang konkrit, yang semakin meningkatkan wajah Indonesia di perbatasan termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” paparnya.

Keberadaan BNPP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Regulasi ini menandakan diawalinya kegiatan dan kelembagaan di BNPP. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 September diperingati sebagai HUT BNPP.

Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro mengatakan, kegiatan dilakukan sebagai wujud mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT sehingga dapat terus berkontribusi untuk pembangunan dan pengelolaan perbatasan.

“Maksud kita pada hari ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar BNPP sehingga dapat terus mengabdi dan bekerja dalam memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan dalam wilayah batas negara dalam kerangka NKRI. Sedangkan berbagi kasih dengan anak-anak yatim piatu sebagai bagian tanggung jawab sosial dan kepedulian BNPP dalam mendorong generasi bangsa menuju SDM unggul, Indonesia maju,” kata Suhadjar.

Yayasan Bahrul Ulum, diketuai oleh Ustadzah Siti Nurjanah dengan peserta didik berjumlah 150 orang, yang kesemuanya bermukim di dalam pondok milik Yayasan. Pada kesempatan HUT BNPP ke-9 ini, keluarga besar BNPP menyerahkan bantuan dan santunan meliputi perbaikan beberapa bagian bangunan Yayasan yang telah dilakukan 1 pekan yang lalu, santunan anak yatim 150 orang perwakilan 5 orang yang diserahkan langsung Mendagri selaku kepala BNPP, dana pendidikan untuk 150 anak yatim piatu yang bermukim di yayasan serta fasilitas lainnya seperti Kasur, bantal, karpet gulung, kipas angin, beras, minyak goreng serta dana oprasional untuk Yayasan.

Selain dihadiri mendagri yang juga kepala BNPP, sekjen kemendagri, ses BNPP dan pejabat eselon I maupun eselon II lingkungan kemendagri dan BNPP, acara juga turut dihadiri Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan jajarannya. (*)
Share:

Minggu, Satu Bakal Calon Kembalikan Berkas, Senin, Tujuh Bakal Calon


setialampung.co.id - Hari terakhir penjaringan, tujuh bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung mengembalikan berkas pencalonannya ke DPC PDIP Bandarlampung, senin (16/9).


Ketujuh bakal calon tersebut yaitu Yusuf Kohar, Amin Fauzi, Rycko Menoza, Ahmad Jares Mogni, Tulus Purnomo, Frans Agung Mula Putra dan Yohanesyah.


Sementara Eva Dwiana atau yang disapa Bunda Eva telah mengembalikan berkas pencalonan bakal calon walikota Bandarlampung ke DPC PDIP Bandarlampung, minggu (15/9). (*)
Share:

MN Simpan Sabu di Dalam Ponsel dan Bungkus Rokok

Barang bukti sabu yang diamankan dari tersangka MN. Foto: ist.

setialampung.co.id - Subdit 2 direktorat narkoba Polda Lampung mengamankan terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu berinisial MN, sabtu (13/9) sekira jam 24.30 WIB.

MN diamankan di bilangan Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, penangkapan terhadap MN bermula saat tim opsnal subdit 2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di seputaran Jalan Yos Sudarso.

Setelah mendapat informasi tersebut, lanjutnya, anggota opsnal melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap satu orang laki - laki.

"Saat dilakukan penggeledahan  ternyata benar ditemukan satu paket sabu ukuran sedang dan 21 paket sabu ukuran kecil yang disimpan tersangka di dalam satu unit hp merk Aldo berisikan 15 paket ukuran kecil sabu, satu bungkus rokok merk magnum berisikan 6 paket ukuran kecil diduga sabu, dua buah bandel plastik klip ukuran kecil. Satu buah timbangan digital dan satu buah sendok stenliss ukuran kecil. Selanjutnya tersangka dibawa ke direktorat narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya. (ben)
Share:

Tulus Purnomo Serius Ikut Pilwakot Bandarlampung


setialampung.co.id - Tulus Purnomo membuktikan keseriusannya mengikuti ajang pemilihan walikota Bandarlampung pada 2020. Ini terlihat saat Tulus Purnomo mengembalikan berkas bakal calon walikota Bandarlampung ke DPC PDIP Bandarlampung, senin (16/9).

Keseriusan Tulus Purnomo juga ditandai dirinya akan mendaftar di semua partai politik yang membuka penjaringan.

Hal ini disampaikan Tulus Purnomo usai mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon walikota ke DPC PDIP Bandarlampung, senin (16/9).

"Sebagai bukti keseriusan saya, In sya Allah saya akan mendaftar di semua penjaringan partai poltik, sementara ini masih PDIP," ujarnya.

Namun begitu, anggota DPRD Lampung ini sangat berharap PDIP sebagai parpol tempat ia bernaung dapat memberikan rekomendasi kepadanya.

"Ya jelas, kita kan kader. Tentu kita berharap PDIP dapat mengedepankan kader untuk diusung maju," katanya.

Disinggung, soal siapa bakal calon pendampingnya kelak, sebagai balon wakil walikota Bandarlampung, Tulus masih menyembunyikannya.

"Kita ikuti saja dulu proses nya, soal siapa wakilnya itu mengalir saja, saya juga menyerahkan sepenuhnya ke DPP PDIP, yang jelas hadirnya saya maju ke pilwakot Bandarlampung, kita akan membenahi semuanya, sehingga kota yang jadi cerminan provinsi Lampung ini, dapat lebih maju," ungkapnya.

Lalu, bagaimana dengan persaingan internal PDIP sendiri, sementara ada tiga nama kader PDI Perjuangan yang maju pilwakot Bandarlampung ? "Ya soal pengalaman saya sudah 15 tahun di DPRD Provinsi Lampung dan masalah anggaran saya paham betul karena saya pun di badan anggaran (Banang). Nah, soal siapa juga yang keluar rekomendasi dari DPP PDIP itu kita harus siap dan wajib mengamankan dan memenangkannya, kita harus legowo, kalau membangkang, siap-siap dipecat, saya maju karena saya akan membawa perubahan untuk Bandarlampung," pungkasnya. (ben)
Share:

Soal Nama Calon Wakil Walikota, Bunda Eva: Biar Pak Herman yang Menyebutkannya


setialampung.co.id - Bakal calon walikota Bandarlampung, Eva Dwiana mengaku sudah memiliki nama bakal calon wakil walikota yang akan mendampinginya di ajang pemilihan walikota - wakil walikota Bandarlampung 2020.

"Kalau pendamping sudah ada, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Biar Pak Herman yang menyebutkannya (nama calon wakil walikota)," kata Eva Dwiana, usai mengembalikan berkas pencalonan bakal calon walikota Bandarlampung ke DPC PDIP Bandarlampung, minggu (15/9), sekira pukul 14.30 WIB.

Saat ditanya apakah calon wakilnya nanti seorang pria atau perempuan, serta dari kalangan birokrat, politisi atau pengusaha, Eva Dwiana menuturkan, wakilnya bisa seorang pria, bisa juga seorang wanita.

"Kita liat nanti," ucapnya.

Wanita yang disapa Bunda Eva ini juga menuturkan, dirinya mengembalikan berkas pencalonan ke DPC PDIP Bandarlampung di hari minggu karena menurutnya lebih cepat lebih baik.

"Kenapa hari minggu (pengembalian berkas), karena lebih cepat lebih baik. In sya Allah dengan didoakan oleh seluruh masyarakat dan kader PDIP, saya tetap optimis. Kalau berkasnya sudah lengkap," ujarnya.


Panitia penjaringan DPC PDIP Bandarlampung, Hasanusi mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi berkas calon pada 17 - 18 September 2019.

"Lalu pada 19 - 20 September 2019 melengkapi berkas. Kemudian rapat pleno pada 21 September 2019," ungkapnya. (ben)
Share:

Terkait Senjata Api Jenis FN No.T 12510752 H Berikut 22 Butir Amunisi Kaliber 32, Ini Kata Polda Lampung

Foto-foto: ist.

setialampung.co.id - Tim opsnal subdit 3 direktorat narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap mantan anggota DPRD Bandarlampung berinisial KB dan lima rekannya yaitu RW, RM, AM, DPA dan DAP atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Selain narkotika jenis sabu, dari penggrebekan di Perumahan Gunung Madu Kluster 1 No.59 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandarlampung, sekira pukul 01.30 WIB, jumat (13/9) itu, polisi juga mengamankan barang bukti satu pucuk senjata api jenis FN No.T 12510752 H berikut magazine berisikan 22 butir amunisi kaliber 32.

Terkait satu pucuk senjata api jenis FN No.T 12510752 H berikut magazine berisikan 22 butir amunisi kaliber 32 itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dikonfirmasi setialampung.co.id, sabtu (14/9) mengatakan, saat ini Ditresnarkoba sedang memfokuskan terlebih dahulu terhadap keenam tersangka kasus narkoba sesuai UU No 35/2009.

"Namun apabila ada pengembangan penyidikan, kasus senpi yang menangani Ditkrimum. Saat ini masih ditangani Ditresnarkoba, kita menunggu hasil lanjutnya," kata Kombes Kombes Zahwani Pandra Arsyad.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Barly Ramadhani saat dikonfirmasi terkait hal ini menyarankan untuk bertanya ke Direktorat Narkoba Polda Lampung.

"Silahkan tanyakan ke ditnarkoba saja," ujar Barly singkat.

Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen belum bisa dikonfirmasi. Konfirmasi via whatsapp yang dikirimkan setialampung.co.id belum mendapat jawaban.

Seperti diketahui, sebelumnya
Tim opsnal subdit 3 direktorat narkoba Polda Lampung mengamankan mantan anggota DPRD Bandarlampung, berinisial KB atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.


Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, KB diamankan polisi saat menggunakan sabu bersama lima rekannya yaitu RW, RM, AM, DPA dan DAP, di Perumahan Gunung Madu Kluster 1 No.59 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandarlampung, sekira pukul 01.30 WIB, jumat (13/9).

Kombes Shobarmen mengungkapkan, barang bukti yang berhasil diamankan dari KB Cs ini yaitu satu pucuk senjata api jenis FN No.T 12510752 H berikut magazine berisikan 22 butir amunisi kaliber 32, dua bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dua bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, dan perangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari aqua gelas.

Diungkapkannya juga, penangkapan terhadap keenam tersangka ini berawal saat tim opsnal subdit 3 mendapat info dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas info tersebut, tim melakukan penyelidikan serta dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat di kantor milik KB dan kemudian ditemukan barang bukti tersebut.

"Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor direktorat reserse narkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen kepada setialampung.co.id, jumat (13/9). (ben)

Share:

Mendagri Tidak Terlibat Dalam Pembahasan RUU KPK


setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menegaskan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3), bukan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Mendagri dan Menkumham hanya ditugaskan wakili Pemerintah dalam pembahasan RUU MD3, sedangkan untuk pembahasan RUU KPK  ditugaskan kepada Menkumham dan Menpan-RB," kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (13/09/2019).

Penunjukan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai wakil pemerintah bersama Menkumham dalam pembahasan revisi UU MD3 ditegaskan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-984/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/09/2019 tertanggal 6 September 2019 dan Surat Presiden RI yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dengan Nomor RI-41/Pres/09/2019 tertanggal 10 September 2019.

"Dengan ini kami menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut (UU MD3)," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulisnya.

Dengan demikian, terdapat kesalahan dalam salah media online yang keliru memberitakan Mendagri mewakili Pemerintah dalam Revisi Undang-Undang KPK, sebaliknya Mendagri mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU MD3. (*)
Share:

Diduga Gunakan Sabu, Mantan Anggota DPRD Bandarlampung Ini Ditangkap Polisi


setialampung.co.id - Tim opsnal subdit 3 direktorat narkoba Polda Lampung mengamankan mantan anggota DPRD Bandarlampung, berinisial KB atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, KB diamankan polisi saat menggunakan sabu bersama lima rekannya yaitu RW, RM, AM, DPA dan DAP, di Perumahan Gunung Madu Kluster 1 No.59 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandarlampung, sekira pukul 01.30 WIB, jumat (13/9).

Kombes Shobarmen mengungkapkan, barang bukti yang berhasil diamankan dari KB Cs ini yaitu satu pucuk senjata api jenis FN No.T 12510752 H berikut magazine berisikan 22 butir amunisi kaliber 32, dua bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dua bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu, dan perangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari aqua gelas.

Diungkapkannya juga, penangkapan terhadap keenam tersangka ini berawal saat tim opsnal subdit 3 mendapat info dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas info tersebut, tim melakukan penyelidikan serta dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat di kantor milik KB dan kemudian ditemukan barang bukti tersebut.

"Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor direktorat reserse narkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen kepada setialampung.co.id, jumat (13/9). (ben)
Share:

Kapuspen Kemendagri Harap Keberadaan YPPI Dapat Dimanfaatkan Masyarakat


setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Bahtiar berharap keberadaan Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurutnya, YPPI dapat mengisi ruang kosong keterbatasan pemerintah dalam pelayanan perpustakaan.

"Yayasan ini sangat bagus, dapat mengisi ruang kosong keterbatasan pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan perpustakaan," kata Bahtiar saat bersilaturahmi di Kantor YPPI, Jakarta, selasa (10/9).

Penduduk Indonesia yang berjumlah 266.534.836 per Juni 2019, tidak dapat tersentuh hanya pada pendidikan formal. Baginya, kehadiran volunteer, NGO atau ormas yang bergerak bersama melayani masyarakat seperti YPPI sangatlah dibutuhkan.

"Keberadaan YPPI secara konkret mendukung visi Presiden Joko Widodo pada periode 2019 - 2024 untuk memprioritaskan pembangunan SDM menuju Indonesia unggul dan maju," ungkapnya.

YPPI merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pengembangan perpustakaan Indonesia. Sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap perpustakaan dan pencerdasan bangsa, maka YPPI fokus pada bidang peningkatan minat baca masyarakat dengan berkonsentrasi pada manajemen perpustakaan.

"YPPI ini contoh ormas yang dibutuhkan negara ini," kata Bahtiar.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan 2 (dua) buah buku yang salah satunya ditulis langsung olehnya yang berjudul "Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila.

Selain YPPI, Bahtiar juga berterimakasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Syarif Bando beserta jajarannya dalam membantu pengembangan perpustakaan di Indonesia.

YPPI diketuai oleh Trini Haryanti beserta 17 orang stafnya. Hal-hal yang dilakukan yayasan ini adalah diantaranya menyalurkan buku-buku gratis kepada siapapun yang membutuhkan, baik itu perseorangan, lembaga maupun sekolah. Kita juga dapat mengetahui lebih lengkap kegiatannya dengan mengunjunginya secara langsung di Jl. Kayu Putih VC No. 54, Jakarta Timur atau dengan mengunjungi laman websitenya di pustakaindonesia.org. (rilis)
Share:

Satu Bakal Calon Kirim Utusan, Dua Daftar Langsung


setialampung.co.id - Hari pertama penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung periode 2021 - 2024, tiga bakal calon mendaftar ke DPC PDIP Bandarlampung, senin (9/9).

Ketua penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung periode 2021 - 2024, Dedi Yuginta didampingi sekretaris penjaringan, Rakhmad Nafindra mengatakan, tiga bakal calon yang mendaftar di hari pertama yaitu Yusuf Kohar, Eva Dwiana dan Jares Moghni.

"Yusuf Kohar dan Eva Dwiana mendaftar sebagai bakal calon walikota. Sedangkan Jares mendaftar sebagai bakal calon wakil walikota," kata Dedi, di DPC PDIP Bandarlampung, senin (9/9).

Dedi menuturkan, Yusuf Kohar mengutus perwakilannya dalam pendaftaran. Sementara Eva Dwiana dan Jares Moghni datang sendiri saat mendaftar ke DPC PDIP Bandarlampung.

"Bakal calon yang datang pertama mendaftar ke DPC PDIP Bandarlampung yaitu Yusuf Kohar melalui utusannya (LO), kedua Eva Dwiana lalu yang ketiga Jares Moghni. Calon wajib hadir saat pengembalian formulir pendaftarannya," ujarnya. (ben)
Share:

Mulai Senin, DPC PDIP Bandarlampung Buka Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung


setialampung.co.id - DPC PDIP Bandarlampung mulai 9 September sampai 16 September 2019 membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung untuk ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) Bandarlampung 2020.

Wakil Ketua DPC PDIP Bandarlampung Bidang
Komunikasi Politik, Fandi Tjandra mengatakan, pendaftaran terbuka bagi bakal calon internal dan eksternal partai.

Wakil Ketua DPC PDIP Bandarlampung Bidang 
Komunikasi Politik, Fandi Tjandra.

"Bakal calon bisa datang ke kantor DPC PDIP Bandarlampung yang berada di Jalan P. Emir M. Noer, Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung untuk mengambil formulir pendaftaran," kata pria yang juga menjabat sekretaris fraksi PDIP DPRD Bandarlampung ini.

Ketua penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung, Dedi Yuginta mengatakan, penjaringan calon sesuai intruksi DPP PDIP nomor: 356/IN/DPP/VIII/2019 perihal instruksi melakukan pemetaan daerah dan penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota 2019. (*)
Share:

Pekan Depan Gelar PEMIRA, Oktober Buka Penjaringan Bakal Calon Walikota

Ketua DPD PKS Bandarlampung, Aep Saripudin.

setialampung.co.id - Pengurus dan kader DPD PKS Bandarlampung sampai ke tingkat ranting akan melakukan pemilihan raya (PEMIRA) untuk memilih bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota Bandarlampung dari kalangan internal dan eksternal partai, minggu (15/9).

Ketua DPD PKS Bandarlampung, Aep Saripudin kepada setialampung.co.id, jumat (6/9), mengatakan,

"Kader dan pengurus yang memiliki hak suara untuk memilih bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung baik dari internal maupun eksternal di ajang PEMIRA ada sekitar 541 suara," kata Aep.

Aep mengutarakan, beberapa nama yang masuk dalam bursa bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota Bandarlampung di PEMIRA PKS nanti ada sekitar 12 nama balon kada.

"Diantaranya ada Eva Dwiana, Rycko Menoza, Yusuf Kohar, Wiyadi, Zamzanaria, Fauzan Sibron, Rahmad Mirzani Zausal dan ketua - ketua partai politik," ungkapnya.

Hasil PEMIRA, kata anggota DPRD Bandarlampung ini, akan menjadi acuan PKS.

"Setelah PEMIRA, PKS membuka penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota pada Oktober 2019," ujarnya. (ben)
Share:

Sembunyikan Sabu di Dalam Toples, Berakhir di Hotel Prodeo

Barang bukti yang diamankan dari tersangka SI.

setialampung.co.id - Tim opsnal subdit 3 Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkotika berinisial SI, pada kamis (5/9) sekira jam 01.00. WIB, di seputaran Jalan Azizi Sabah Balau, Kelurahan Kedaton VII, Kecamatan Tanjung Lampung, Kabupaten Lampung Selatan.

Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, dari tersangka SI berhasil diamankan barang bukti 8 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu (52 gram), 2 bundel plastik bening, dan 1 unit timbangan digital.

"Barang bukti ditemukan di toples di dalam lemari di ruang tengah di sebuah rumah di wilayah Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk diperiksa," ungkapnya. (*/ben)
Share:

HUT ke-71 Polwan, Polwan Polda Lampung Beserta Jajaran Ziarah ke Makam Pahlawan


setialampung.co.id - Dalam rangka HUT ke-71 Polwan, Polwan Polda Lampung melakukan ziarah ke makam pahlawan, Bandarlampung, minggu (1/9).

Rombongan tabur bunga dan gerakan Polwan simpatik dipimpin senior Polwan Polda Lampung yang menjabat Kabid TI Polda Lampung, Kombes Pol. Sulistyaningsih.

Ketua Panitia, AKBP. Yunia didampingi Pakor Polwan AKBP. Endah mengungkapkan, acara puncak HUT Polwan akan dilaksanakan pada 5 September 2019 di Graha Mandala, Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Bandarlampung.

Menurut AKBP Yunia, dalam HUT Polwan ke 71 sudah dilaksanakan berbagai kegiatan yang berjalan sukses. Dijelaskannya, rangkaian HUT Polwan ke-71 hari ini kita melaksanakan tabur bunga dilanjutkan pembagian liflet dan snack.

"Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan dari mulai naik gunung, kunjungan ke penyalur TKI, anjangsana, lomba MTQ, lomba menembak dan ikut penyelaman di Manado, " ujar  AKBP Yunia.

Adapun peserta ziarah ke makam pahlawan yaitu seluruh personel Polwan Polda Lampung dan Polres jajaran Polda Lampung. Selain itu, ada gerakan Polwan Simpatik yang dilakukan di Tugu Adipura Bandarlampung dengan membagiakan liflet dan snack.

Peserta terdiri, Kabid TI Polda Lampung beserta Polwan Pamen Polda Lampung. Seluruh personel Polwan Polda Lampung dan seluruh jajaran .

Bentuk aksi simpatik yang dilakukan Polwan berupa pemberian snack, liflet tertib berkendara dengan tujuan membangun kepada pengendara dan masyarakat yang melintasi Tugu Adipura dan Jalan Teuku Umar mematuhi peraturan lalulintas agar selamat di jalan.

Kegiatan yang dilakukan anggota Polwan berlangsung aman, tertib dan lancar serta mendapat simpatik dari masyarakat. (*)

Share:

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif: Masih Banyak Aset Daerah yang Harus Ditertibkan dan Diinventarisir


setialampung.co.id - Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  menyepakati optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah. Komitmen ini disepakati melalui rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI, Loeke Larasati Agoestina, dan Direktur Pemanfaatan Tanah Iskandar Syah. Rapat digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, selasa (27/8).

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengapresiasi Kemendagri dan pihak terkait dalam koordinasi terkait aset-aset di daerah. Ia juga meminta Mendagri memberikan petunjuk dan koordinasi terkait pencatatan aset tersebut.

“Jadi pertemuan hari ini kami berterimakasih kepada Kemendagri, Kejagung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kami berkoordinasi untuk mendata aset-aset yang ada di daerah, karena banyak sekali ada barang yang tidak ada suratnya, ada surat yang tidak ada barangnya, dan sebagian kadang sudah tidak ketahuan kepemilikannya. Kami minta Pak Mendagri memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan tentang pencatatan-pencatatan dan penertiban aset-aset di daerah tersebut,” kata Laode Syarif dalam keterangannya kepada wartawan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pemerintah daerah diminta menyusun RAPBD 2020 dan menyertakan pos anggaran sertifikasi aset daerah.

“Dari hasil pertemuan ini kami juga meminta pada daerah untuk menyusun rencana anggaran belanja mulai tahun 2020, pos anggaran untuk sertifikasi aset daerah baik aset provinsi, aset kabupaten/kota sampai ke aset desa, ini harus jelas harus didata dengan baik,” ungkapnya.

Disisi lain, Jamdatun Loeke Larasati Agoestina menyatakan kesiapannya dalam memberikan pertimbangan hukum, pendapat hukum maupun bantuan hukum terhadap optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah.

“Rapat koordinasi ini adalah tujuannya untuk optimalisasikan aset serta optimalisasi pendapatan daerah, kami di sini dari kejaksaan khususnya Jamdatun tentu menerapkan apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi kami, yaitu Jamdatun bisa mewakili kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD, khususnya dalam hal ini berfungsi memberikan pertimbangan hukum, pendapat hukum maupun bantuan hukum,” ujarnya.

Laode menuturkan, diantara aset daerah yang harus adalah aset kendaraan bermotor. Meski demikian, masih banyak aset lainnya yang harus ditertibkan dan diinventarisir.

“Asetnya banyak sekali, ada misalnya yang paling banyak salah satunya DKI Jakarta, tetapi di daerah lain juga banyak aset yang harus ditertibkan baik itu dari tanah, aset gedung dan yang paling tidak terdata itu aset kendaraan bermotor, itu banyak sekali. Kami berterimakasih kepada Kemendagri dan Kejagung karena melakukan koordinasi dan supervisi. Dari kerjasama ini, kita merapihkan agar aset terdata dan bisa dikuasai Pemerintah,” kata Laode.

Aset merupakan barang milik daerah yang harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Guna mencapai pengelolaan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pengelolaan barang milik daerah, antara lain Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Melalui Permendagri tersebut, Kemendagri telah menyiapkan sistem yang terintegrasi untuk mendukung pencatatan barang milik daerah. (*)
Share:

Ketua PWI Lampung Imbau Narasumber Jangan Takut dengan Wartawan


setialampung.co.id - Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian minta kepada para narasumber, baik pejabat dan bukan pejabat untuk lebih utama melayani wartawan yang sudah lulus uji kompetensi wartawan.

"Bapak ibu, sebagai narasumber bagi wartawan jangan takut dengan wartawan, tanya identitas kewartawanan,  dari mana asal medianya, juga tanya soal uji kompetensi wartawan. Jika media tidak jelas, dan belum UKW, maka narasumber boleh menolak wartawan tersebut. Utamakan wartawan yang sudah kompeten, " kata Supriyadi Alfian, saat memberikan sambutan kepada Workshop Pendidikan dan sosilisasi UU no 40/1999, tentang Pers dan Kode etik Jurnalistik, di Tanggamus, selasa (27/8).

Menurut Supriyadi, pihaknya kerap menerima pengaduan tentang keresahan para guru di daerah yang kerap didatangi oknum - oknum wartawan yang suka keliling - keliling dengan tujuan diluar kontek jurnalistik.

"Kalo sudah kompetens, pasti tidak melakukan hal hal yang melanggar kode etik. Jika masih saja ada yang begitu,  melanggar kode etik, wartawan tidak jelas, maka silahkan laporkan ke pihak berwajib," katanya.

Bupati Tanggamus, Dewi Hanjayani menambahkan, pers bagian dari mitra pemerintah di daerah dalam menunjang pembangunan.

"Wartawan itu bukan musuh,  tapi adalah mitra,  sesuai tugas pokok dam fungsinya. Tinggal membangun komunikasi dan kerjasama dalam pembangunan," ujarnya.

Dewi berharap, kehadiran pers di Tanggamus juga dapat menjadi bagian dalam meningkatkn pembangunan di daerah Tanggamus. (rilis)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Ringkus Terduga Bandar Sabu dan Inex


setialampung.co.id - Tim opsnal unit 1 subdit 1 direktorat narkoba polda Lampung berhasil meringkus terduga bandar narkotika jenis sabu dan ekstasi (inex) di salah satu rumah di seputaran jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Bandarlampung, jumat (23/7).

Direktur narkoba polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, terduga bandar narkotika yang berhasil diringkus yaitu AS dan RP.

"Salah satu tersangka berstatus mahasiswa," kata Shobarmen.


Baca juga : Polda Amankan Terduga Kurir Sabu


Saat dilakukan penggeledahan, kata Shobarmen, dari kedua terduga ini ditemukan satu paket besar sabu, sembilan paket sedang sabu, tiga paket kecil sabu, 22 butir extacy, satu buah timbangan digital, satu bundel plstik klip kosong pembungkus sabu dan dua hp android.

"Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di ditres narkoba," ujarnya. (*)
Share:

Presiden Joko Widodo Lantik Wakil Gubernur Sulawesi Tengah


setialampung.co.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik Rusli Baco Dg Palabbi sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah di Istana Negara Jakarta, senin (26/8).

Rusli dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 66/P Tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan wakil gubernur Sulawesi Tengah sisa masa jabatan 2016 - 2021.

Sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo menyerahkan petikan Keppres kepada Rusli di Ruang Kredensial, Istana Merdeka. Petikan Keppres tersebut diserahkan langsung oleh Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Usai menyerahkan petikan Keppres, Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla diikuti Tjahjo Kumolo serta Rusli melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD negara RI tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," kata Rusli saat mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo.

Usai acara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat dan berharap Rusli mampu mengemban amanah sebaik-baiknya.

"Selamat, semoga amanah untuk masa jabatan ke depan, mendengarkan aspirasi rakyat dan tetap profesional," kata Tjahjo.

Rusli Dg Palabbi terpilih sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah pada 8 Juli 2019. Rusli menggantikan Wagub Sudarto yang meninggal dunia pada Oktober 2016. (*)
Share:

Indonesia - Malaysia Gelar Fun Bike Tour De Malindo 2019


setialampung.co.id - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menggelar Fun Bike Tour De Malindo 2019. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo mengatakan, sebagai event pertama, kegiatan Fun Bike Tour De Malindo merupakan kerjasama sosial budaya untuk mempererat persaudaraan antara kedua negara.

"Kegiatan ini merupakan kerjasama sosial budaya yang diharapkan dapat melibatkan masyarakat, pemuda bagi daerah perbatasan dan sekitarnya yang bertujuan mempererat persaudaraan antar kedua negara," kata Eko dalam sambutannya di Majelis Pelepasan di Lundu, Negeri Serawak, Malaysia, sabtu (24/8).

Ditambahkan Eko, Fun Bike Tour De Malindo juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di kawasan perbatasan/sempadan, mengembangkan potensi pariwisata di perbatasan yang melibatkan kedua negara dan mempererat kerjasama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia)  yang telah berjalan selama ini.

"Manfaat diadakan kegiatan ini diharapkan tidak hanya pada segi kesehatan dan lingkungan, budaya, tetapi juga menjadi pendorong perekonomian melalui pengembangan pariwisata oleh masyarakat setempat," imbuhnya.

Tak hanya itu, kegiatan Fun Bike Tour De Malindo yang dilaksanakan pada 23-25 Agustus 2019 juga digelar dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kedua negara yang sama-sama diperingati pada Bulan Agustus.

"Mengingat bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita semua (Indonesia dan Malaysia) maka kegiatan ini juga sekaligus diharapkan dapat meramaikan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, baik Indonesia maupun Malaysia," ujar Eko.

Disisi lain, Menteri Belia dan Sukan Serawak merangkap Menteri pelancongan, kesenian dan kebudayaan Serawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah optimistis ke depan akan ada berbagai peluang kerjasama antara kedua belah pihak untuk menggali berbagai potensi di daerah perbatasan.

"Selepas pembukaan Aruk (Pos Lintas Batas Aruk) dan Biawak banyak peluang lain yang bisa diusahakan untuk yang tinggal di Malaysia maupun seberang sepadan, yaitu Kalimantan Barat. Misalnya pariwisata atau perdagangan, pertukaran kebudayaan karena kita ini serumpun hanya dipisahkan banjaran saja," ujarnya.

Para peserta yang berjumlah sekitar 300 orang terdiri dari warga Indonesia dan warga negara Malaysia. Mereka mengayuh sepeda dan melintasi 2 (dua) etape. Etape yang pertama, yakni dari Lundu, Negeri Serawak, Malaysia menuju Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia sejauh 117 KM pada sabtu (24/8). Kemudian dari Sambas para peserta kembali meneruskan perjalanan ke Singkawang, Kalimantan Barat sejauh 80 KM.

Perjalanan kerjasama dalam kerangka Sosek Malindo yang sudah berjalan selama kurang lebih 35 tahun, telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Penetapan bersama beberapa exit/entry poin pada Persidangan ke-35 Sosio- Ekonomi Malindo tahun 2017 di Surabaya, dan Persidangan ke-36 Sosio Ekonomi Malindo tahun 2018 di Pulau Pinang, kedua negara telah bersepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama perbatasan/sempadan melalui kegiatan bersama Fun Bike Tour De Malindo 2019. (*)
Share:

KPK Harap Pemanfaatan NIK Bisa Perbaiki Data Base Bantuan Sosial


setialampung.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berharap pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number dapat memperbaiki base data bantuan sosial. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, kamis (22/8).

"Mudah-mudahan satu data yang valid dan baik untuk memberikan bantuan sosial di waktu yang akan datang," kata Agus.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemanfaatan data kependudukan akan menjadi kunci untuk semua bantuan sosial dan pelayanan publik agar tepat sasaran.

"Penduduk kita sekarang 266 juta. Semuanya memiliki NIK. Optimalisasi pemanfaatan NIK ini akan menjadi kunci agar semua bantuan sosial dan  pelayanan publik itu bertujuan tepat sasaran," ungkap Zudan.

Ditambahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam beberapa waktu belakangan ini, permintaan blanko KTP-el semakin meningkat. Untuk itu, ia meminta peran aktif masyarakat agar memperbaharui data kependudukannya apabila terjadi perubahan.

"Beberapa bulan terakhir ini, permintaan blanko KTP-el meningkat. Bisa karena sudah berpindah tempat, perubahan gelar hingga perubahan status. Dari 266 juta penduduk Indonesia itu NIK nya ada semua, kalau belum ter-update segera lapor ke Dukcapil setempat," imbuhnya.

Menteri Sosial, Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemanfaatan NIK diharapkan dapat membuat program pemerintah menjadi tepat sasaran. Untuk itu, perlu sinergi dan konsolidasi lebih lanjut mengenai data tunggal yang akurat.

"Kita harus mempunyai data yang akurat. Karena itulah semua dasarnya harus NIK. Ke depan, harus ada sinergi konsolidasi lagi. Semuanya harus dan wajib basisnya NIK. Karena kami ingin memastikan bersama KPK seluruh program Bansos Pemerintah tepat sasaran," pungkasnya. (*)
Share:

Polda Amankan Terduga Kurir Sabu

Barang bukti yang berhasil diamankan dari terduga kurir sabu.

setialampung.co.id - Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung, rabu (21/8) sekira pukul 11.30 wib di Katibung Lampung Selatan, telah mengamankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen mengatakan, tersangka penyalahgunaan sabu yang diamankan yaitu AD dan AP.

Shobarmen menjelaskan, kedua tersangka ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait pemuda yang disinyalir sebagai kurir sabu di wilayah Katibung, Lampung Selatan.

Setelah mendapat informasi tersebut, lanjutnya, tim opsnal subdit 2 unit 1 langsung melakukan penyelidikan. Lalu sekira pukul 11.30 wib tim opsnal langsung melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut baik di badan pelaku maupun di kediamannya yang didapat narkotika jenis shabu. Kemudian tim membawa pemuda itu ke ditres narkoba Polda Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu 1 buah tas slempang warna coklat, dua bungkus plastik klip ukuran besar sabu dan 4 bungkus plastik klip ukuran kecil sabu dengan berat 18 gram, satu buah timbangan digital warna hitam, dua bungkus bendel plastik klip, satu buah hp oppo dan satu unit timbangan digital," ungkapnya. (*)
Share:

Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Paling Lama 4 Tahun


setialampung.co.id - Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini, Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan kepala daerah dengan masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.

Hal ini terkait kebijakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

"Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang," kata Akmal Malik, saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang regulasi pilkada serentak tahun 2020 dan pemilu serentak 2024 di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, selasa (20/8).

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 tahun 2016, akan diberikan ganti rugi gaji.

Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Diakui Akmal, dalam perjalanannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Namun yang pasti sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung.

"Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu," timpalnya.

Saat ini, kata Akmal, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

Terkait berbagai hal tersebut, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.

Untuk mendalami berbagai hal yang timbul, dia mengaku pihaknya terus menggelar FGD di berbagai daerah agar bisa didapatkan berbagai penyempurnaan pelaksanaan Pilkada Serentak dan kemungkinkan perubahan regulasi.

Setelah melaksanakan FGD di Padang awal Agustus 2019 lalu, pada Selasa (20/8/2019) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri telah melaksanakan FGD di Surabaya.

Adapun narasumber dalam FGD kali ini adalah Prof. Dr. H Djohermansyah Djohan, MA (Guru Besar IPDN/Mantan Dirjen Otda Kemendagri), Prof. Dr. Juanda, SH (Dosen IPDN), Dr Hermawan (Dosen Universitas Brawijaya Malang), Leo Agustino Ph.D (Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten), Dr. Haryadi M.Si (Dosen Universitas Airlangga Surabaya). (rls)
Share:

Hari Pertama Kerja, Anggota DPRD Konsolidasi di Ruang Fraksi Masing Masing

Agusman Arif dan Mungliana Susanto saat meninjau ruang fraksi Demokrat.

setialampung.co.id - Hari pertama kerja setelah dilantik sebagai anggota DPRD Badarlampung periode 2019 - 2024, pada senin (19/8), anggota DPRD asal Partai Demokrat dan PDIP, meninjau dan konsolidasi internal di ruang fraksi - fraksi masing.

Pantauan setialampung.co.id, pada selasa (20/8), tampak anggota DPRD asal PDIP yang berada di ruang fraksi PDIP yaitu Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi, Hanafi Pulung, Rakhmad Nafindra, Fandi Tjandra, Endang Asnawi dan Dedi Yuginta.

Anggota fraksi PDIP saat konsolidasi di ruang fraksi.

Sementara di ruang fraksi Demokrat diantaranya terlihat Agusman Arif dan Mungliana Susanto yang sedang berada di ruang fraksi Demokrat. (ben)
Share:

Kemendagri Minta Kepala Daerah dan Sekda Tegur ASN yang Terindikasi Sosialisasi Rencana Pencalonan di Pilkada

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) kementerian dalam negeri (Kemendagri), Bahtiar menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota partai politik (parpol) atau pengurus dan anggota Ormas sayap parpol.

"Jika PNS/ASN menjadi pengurus Ormas sayap parpol, berpotensi terjadi konflik of interest dengan tugas dan kewajibannya sebagai PNS/ASN. Itu tidak selaras dengan Panca Prasetya Korpri," tegasnya, kepada setialampung.co.id, selasa (20/8).

Kepala daerah dan sekretaris daerah, tegasnya lagi, harus memberikan pembinaan kepada PNS/ASN yang terindikasi melakukan sosialiasi ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya terkait rencana pencalonannya di pilkada 2020 mendatang.

"Saya pikir beberapa etika dan kaidah sebagai ASN yang netral sudah dilanggar. Kalo mau fokus calon kepala daerah, sebaiknya yang bersangkutan mundur sebagai ASN supaya tidak konflik of interest dengan status sebagai ASN yang netral," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ASN boleh menghadiri undangan salah satu partai politik, Bahtiar menuturkan, sekedar menghadiri boleh. Karena itu bagian tugas pemerintahan bidang politik dalam negeri.

"Bukan menjadi pengurus," tegasnya. (ben)

Share:

Wiranto Minta Masyarakat Tidak Terpancing Berita Hoax


setialampung.co.id - Pemerintah merespon cepat aksi yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Papua. Respon itu tercermin digelarnya rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pihak terkait dan sejumlah kepala lembaga di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, senin (19/8).

Dalam konprensi pers yang digelar, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, didapat kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, HUT RI ke-74 sebagai momentum persatuan dan kesatuan.

“Kita baru saja memperingati HUT RI ke-74 di semua daerah secara meriah, khidmat dan berarti. Salah satu tujuannya mengingatkan kita persatuan dan kesatuan yang menjadi modal kemerdekaan untuk tetap terawat dan terpelihara,” kata Wiranto.

Kedua, pemerintah menyesalkan insiden yang mengganggu persatuan dan kesatuan

“Pemerintah tentu menyesalkan insiden tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan negatif oknum-oknum yang ternyata memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa,” ungkapnya.

Ketiga, pemerintah menginstruksikan melakukan pengusutan secara tuntas atas peristiwa ini.

“Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan yang negatif,” tegas Wiranto.

Keempat, apresiasi untuk gubernur Jawa Timur.

“Saya memberikan apresiasi kepada gubernur Jawa Timur yang secara terbuka menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Jawa Timur itu. Tadi pagi saya juga melakukan komunikasi lewat telepon dengan Ibu Khofifiah, beliau menyatakan maaf terbuka yang merupakan pernyataan yang tulus dan ikhlas,” ungkapnya.

Kelima, apresiasi untuk gubernur Papua Barat dan forkopimda Papua Barat

“Saya juga memberikan apresiasi kepada gubernur Papua yang menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing. Demikian pula saya memberikan apresiasi kepada forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) Papua Barat yang ternyata telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Saya juga tadi sudah telpon dengan forkopimda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan,” ujar Wiranto.

Keenam, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing berita negatif yang belum tentu kebenarannya.

“Kepada seluruh masyarakat, saya menghimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat, terutama berita hoax, berita bohong, berita yang mengintervensi masalah ini untuk kepentingan lain. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing, tidak terpengaruh, bahkan percaya tentang berita itu,” pesan Wiranto.

Ketujuh, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri kita juga instruksikan untuk senantiasa melakukan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat,” tutup Wiranto. (*)
Share:

Sebanyak 1.783 Gapura Terdaftar Dalam Festival Gapura Cinta Negeri


setialampung.co.id - Sebanyak 1.783 Gapura Terdaftar dalam Festival Gapura Cinta Negeri. Data tersebut diambil hingga batas waktu pendaftaran pada sabtu (17/8) pukul 23.59 WIB.

Ke-1.783 Gapura tersebut terdiri dari dua kategori dengan rincian, sebanyak 1.450 gapura berdasarkan kategori umum dan 333 kategori lembaga.

Selanjutnya, 1.783 gapura tersebut akan dilakukan penilaian oleh Kurator yang telah resmi dikukuhkan oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo pada Rabu (07/08/2019).

Para Kurator akan mengakurasi setiap foto maupun dokumentasi yang diunggah ke halaman website www.gapuracintanegeri.com.

Hasil karya gapura yang sudah dikirimkan akan diseleksi oleh 80 orang panitia kurasi (kurator), untuk selanjutnya para kurator akan menyeleksi 50 finalis gapura Kategori Masyarakat Umum dan 10 finalis Kategori Lembaga/Instansi/Perusahaan/Organisasi. Kemudian 60 finalis tersebut akan dinilai oleh Dewan Juri.

Kriteria penilaian antara lain relevansi dengan tema, orisinalitas ide, konsep (nilai seni, estetika, dan kreativitas visual), kreativitas produksi, semangat gotong royong dan kebersamaan.

Untuk para pemenang disediakan 15 piala dan uang total Rp 1 Miliar, dengan rincian:

Pertama, 10 Piala dan Piagam untuk 10 Pemenang Gapura Kategori Umum dan hadiah uang senilai Rp 50 juta per pemenang;

Kedua, 1 Piala Presiden Bergilir dan Piagam untuk Gapura Terbaik Kategori Masyarakat Umum dan hadiah uang senilai Rp 250 juta  per pemenang;

Ketiga, 3 Piala dan Piagam untuk 3 Pemenang Gapura Kategori Lembaga/Instansi/Perusahaan/Organisasi dan hadiah uang senilai Rp 50 juta per pemenang;

Keempat, 1 Piala dan Piagam untuk Gapura Favorit dan hadiah uang senilai Rp 100 juta. (*)
Share:

Refleksi 17 Agustus, Momentum Evaluasi Diri


setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk menjadikan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-74 sebagai momentum untuk melakukan evaluasi diri atas apa yang telah diberikan kepada negara untuk kemajuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi menjadi Inspektur Upacara di Lapangan Kemendagri, Jakarta, sabtu (17/8).

“Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap tahunnya harus dimaknai sebagai bentuk evaluasi terhadap diri atas peran dan fungsi sebagai ASN dalam memajukan bangsa dan Negara. Seyogyanya, kerja dan tanggung jawab yang diemban merupakan implementasi dari ungkapan rasa syukur atas telah dirainnya kemerdekaan bangsa,” kata Hadi.

Ditambahkannya, ASN juga harus menyadari tantangan yang akan dihadapi ke depan sehingga dibutuhkan figur yang dapat menginspirasi dalam kemajuan Bangsa.

“Aparatur Sipil Negara khususnya di lingkungan Kemendagri harus mempunyai kesadaran bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu akan semakin dinamis dan kompleks.  Bangsa kita ini membutuhkan inspirasi dan membutuhkan keteladanan dan saya berharap inspirasi dan keteladanan itu dapat ditemukan di lingkungan aparatur Kemendagri dan BNPP,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga memintan ASN di Kemendagri dan BNPP mampu menjadi role model yang dapat mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan mempertahankan NKRI.

“Selain itu, tanggung jawab, fungsi dan kinerja ASN merupakan cerminan dari kualitas dan prestasi bangsa. Jika kita mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh inovasi, niscaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang berprestasi. Untuk itu, segenap jajaran Kemendagri harus mampu menjadi role model yang tetap berdiri tegak untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan mempertahankan NKRI,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga mengapresiasi berbagai capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, di antaranya:

Pertama, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung aman dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia dengan angka partisipasi politik mencapai 81,97% (melampaui target RPJMN sebesar 77,5%). Kementerian Dalam Negeri mengawal pemilu serentak dengan melakukan pemantauan dan koordinasi lintas sektoral antar Kementerian dan Lembaga dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

Kedua, ditetapkannya 12 (dua belas) wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa, kehadiran KEK diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi.

Ketiga, berdasarkan data semester II (31 Desember 2018) penduduk Indonesia sebesar 265.185.520 jiwa dan semuanya telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Dari jumlah tersebut, wajib KTP-el sebesar 192,7 juta jiwa dan telah melakukan perekaman data sebesar 190,6 juta jiwa atau sebesar 99%. Adapun Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun sampai akhir tahun 2018 telah mencapai 90,47% atau 71,8 juta anak dari jumlah anak sebanyak 79,4 juta anak. Hal tersebut melampui target yang ditetapkan sampai akhir tahun 2019 yakni sebesar 85%.

Keempat, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam mencapai/mempertahankan opini WTP yang semakin baik. Jumlah daerah Provinsi yang mendapatkan opini WTP atas LKPD adalah sebesar 85% (dari 34 Provinsi). Capaian tersebut sudah berada di atas target RPJMN. Hal ini tentunya tidak lepas dari dorongan serta pembinaan yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Kelima, sejak tahun 2017 s.d. 2019 sebanyak 5.389 lulusan IPDN telah didistribusikan lintas provinsi. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

“Seluruh capaian tersebut tidaklah diperoleh melalui prakarsa sendiri, melainkan merupakan hasil dari kerja bersama seluruh komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP,” kata Hadi. (*)
Share:

Pemda Diminta Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan


setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya kabupaten/kota untuk mengevaluasi setiap perkembangan desa dan kelurahan. Ini agar penyelenggaraan pemerintah lebih optimal dan terarah.

Hal ini disampaikan Hadi saat menghadiri acara temu karya nasional juara lomba desa dan kelurahan (Pindeskel) 2019 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, kamis (15/8).

“Kami mengimbau kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota agar mendorong pengisian dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sesuai amanat permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman anggaran pendapan belanja daerah tahun 2020 untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pengalokasian anggaran untuk melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta profilnya. Sehingga penyelenggaraan pemerintah lebih optimal dan terarah,” kata Hadi.

Hadi mengungkapkan, pada 28 Mei 2019, Indonesia berhasil meningkatkan daya saingnya dari peringkat ke 41 menjadi peringkat ke 32. Salah satu faktornya pada sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, Hadi menekankan data dan informasi setiap desa dan kelurahan untuk terus diperbaharui dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing adalah diperlukannya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada tingkatan desa/kelurahan. Saya yakin, data profil desa/kelurahan yang valid akan mampu mengakselerasi dan memperkuat pencapaian daya saing Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hadi, evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah pintu menuju rumah besar janji kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada pintu ini, sebagai ajang terealisasinya harapan pemerintah terhadap implementasi kebijakan pembinaan pemerintah desa dan kelurahan,” kata Hadi.

Baginya, kegiatan Temu Karya Nasional Juara Lomba Desa dan Kelurahan (Pindeskel) yang diselenggarkan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kemendagri, dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi sebagai upaya percepatan pelayanan di desa/kelurahan.

“Acara ini dapat dijadikan sebagai upaya percepatan pelayanan di Desa atau Kelurahan. Sehingga apa yang mereka lakukan (Pemerintah Desa/Kelurahan) dievaluasi, dinilai oleh Ditjen Pemdes dan diberikan penghargaan,” papar Hadi.

Meski demikian, Hadi meminta kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perolehan puncak prestasi, namun lebih pada motivasi untuk terus menghasilkan inovasi bagi kemajuan Desa/Kelurahan.

“Perlu diingat bahwa acara ini bukanlah puncak prestasi atau puncak kinerja, namun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih berkarya untuk kemajuan Desa dan Kelurahan sehingga menjadikan negara Indonesia tercinta ini unggul, berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tutupnya. (*)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Amankan 50 Gram Sabu

Barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan polisi.

setialampung.co.id - Subdit 2 direktorat narkoba Polda Lampung berhasil mengamankan 50 gram sabu dari terduga bandar sabu berinisial F dan H.

Direktur Direktorat Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, kedua tersangka ditangkap tim opsnal subdit 2 unit 2 saat akan melakukan transaksi sabu di seputaran Jalan Dua Jalur Korpri, Bandarlampung, kamis (15/8).

Mantan Ka SPN Kemiling Bandarlampung ini mengungkapkan, penangkapan terhadap kedua tersangka bermula dari laporan masyarakat yang diterima tim opsnal subdit 2 unit 2 bahwa akan ada transaksi sabu di Jalan Dua Jalur Korpri, Bandarlampung.

"Berdasarkan laporan tersebut, tim opsnal melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saat melakukan penyelidikan, polisi mencurigai dua orang laki - laki sesuai dengan informasi masyarakat. Kemudian kedua laki laki tersebut diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu buah plastik klip paket besar yang berisi kristal bening diduga sabu berat kurang lebih  50 gram dan buah hp," ungkapnya. (ben)
Share:

Ini 85 Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung

Ilustrasi.

setialampung.co.id - KPU Lampung menetapkan 85 caleg terpilih DPRD Lampung periode 2019 - 2024. Penetapan berdasarkan surat keputusan rapat pleno KPU Lampung nomor 316/PL.01.1-BA/03/Prov/VIII/2019.

Berikut 85 caleg terpilih pemenang pemilu 2019 yang ditetapkan KPU Lampung berdasarkan daerah pemilihan (Dapil):

Dapil 1 Kota Bandar Lampung

1. Eva Dwiana (PDIP)

2. Ade Utami Ibnu (PKS)

3. Yusirwan (PAN)

4. Rahmad Mirzani Djausal (Gerindra)

5. Kostiana (PDIP)

6. Fauzan Sibron (NasDem)

7. Azwar Yacub (Golkar)

8. AR Suparno (PDIP)

9. Budiman AS (Demokrat)

10. Syarif Hidayat (PKS)

11. Aprilliati (PDIP)

Dapil 2 Lampung Selatan

1. Sahlan Syukur (PDIP)

2. Tony Eka Chandra (Golkar)

3 Antoni Imam (PKS)

4. Fahrorrozi (Gerindra)

5. Lesty Putri Utami (PDIP)

6. Okta Rijaya (PKB)

7. Wahrul Fauzi Silalahi (NasDem)

8. Ahmad Fitoni (PAN)

9. Raden Muhammad Ismail (Demokrat)

10. Nurul Ikhwan (PDIP)

Dapil 3 Pesawaran, Metro dan Pringsewu

1. Nurhasanah (PDIP)

2. Ririn Kuswantari (Golkar)

3. Johan Sulaiman (PKS)

4. Elly Wahyuni (Gerindra)

5. Hanifah (PKB)

6. Angga Satria Pratama (Demokrat)

7. A Iswan Cahya (PAN)

8. Watoni Nurdin (PDIP)

9. Siti Rahma (NasDem)

10. Suprianto (PPP)

11. FX Siman (Golkar)

Dapil 4 Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat

1. Yanwar Irawan (PDIP)

2. Mukhlis Basri (Gerindra)

3. Nuril Anwar (NasDem)

4. Amaludin (Demokrat)

5. Dadang Sumpena (PDIP)

6. Joko Santoso (PAN)

7. Azuansyah (PKB)

8. Supriadi Hamzah (Golkar)

9. Heni Susilo (PKS)

10. Mirzalie (Gerindra)

Dapil 5 Lampung Utara dan Way Kanan

1. Iman Suhada (Nasdem)

2. Yozi Rizal (Demokrat)

3.Yose Rizal (PDIP)

4. Patimura (Gerindra)

5. Darlian Pone (Golkar)

6. Mardani Umar (PKS)

7. Darwin Hifni (PAN)

8. Soni Setiawan (PKB)

9. Mardiana (Nasdem)

10. Deni Ribowo (Demokrat)

11. Tulus Purnomo Wibowo (PDIP)

Dapil 6 Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji

1. Ketut Rameo (PDIP)

2. Very Agusli (Gerindra)

3. Ismed Roni (Golkar)

4. Budi Yuhanda (NasDem)

5. Maulidah Zauroh (PKB)

6. Suprapto (PAN)

7. Hanifah (Demokrat)

8. Budhi Condro Wati (PDIP)

9. Mikdar Ilyas (Gerindra)

10. Semin (PKS)

Dapil 7 Lampung Tengah

1. Mingrum Gumay (PDIP)

2. I Made Bagiasa (Golkar)

3. I Made Suarjaya (Gerindra)

4. Jauharoh (PKB)

5. Musa Ahmad (Golkar)

6. Ikhwan Fadil I (Gerindra)

7. Maksum Asrori (PKB)

8. Asih Fatwanita (Nasdem)

9. Abdullah Sura Jaya (PAN)

10. Midi Iswanto (Demokrat)

11. Mufti Salim (PKS)

12. Ni Ketut Dewi Nadi (PDIP)

Dapil 8 Lampung Timur

1. Ketut Erawan (PDIP)

2. Binti Amanah (PKB)

3. M Khadafi Azwar (Demokrat)

4. H Azwarhadi (Golkar)

5. Ismail Jafar (PKS )

6. Ahmad Giri Akbar (Gerinda)

7. Garinza Reza Pahlevi (NasDem)

8. Ferliska Ramadhita Johan (PDIP)

9. Noverisman Subing (PKB).

10. Asep Makmur dari (Demokrat).

Share:

DKPP Kini di Bawah Naungan Kemendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo saat melantik jajaran sekretariat DKPP.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melantik jajaran sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Ruang Sidang Utama Lt.3 Gedung A Kemendagri, Jakarta, kamis (15/8).

"Saya, menteri dalam negeri berdasarkan keputusan mendagri nomor 8213732 tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019. Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan kesekretariatan DKPP,"kata Tjahjo.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengucapkan selamat mengabdi untuk bangsa dalam hal menyukseskan Pilkada tahun 2020 mendatang yang akan diikuti 270 daerah.

“Atas nama jajaran kemendagri, kami menyampaikan selamat bertugas mengabdi untuk menjaga independensi DKPP dalam rangka tugas, terutama memasuki Pilkada di 270 daerah pada September 2020,” ungkapnya.

Tjahjo mengatakan, keberadaan DKPP bukanlah hal yang baru karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2008. Namun ketika itu fungsi dan kewenangannya terbatas. Dengan adanya terobosan mengakomodir anggota DKPP yang kredibel dan memiliki prestasi di bidangnya, diharapkan mampu memberikan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

“Saya kira komposisi DKPP sekarang ini cukup menyeluruh, ada mantan ketua Bawaslu, ada unsur KPU, dipilih secara demokratis sesuai kompetensi yang ada, prestasinyapun tidak mengecewakan publik. Kami mengapresiasi DKPP, ada terobosan dalam hal keanggotaan DKPP. Ini memberikan harapan bagi publik adanya perubahan yang signifikan dilakukan secara terbuka dan demokratis,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta agar DKPP segera menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, kebutuhan DKPP, baik administrasi dan fasilitas dapat terpenuhi.

"Dengan dilantiknya struktur baru DKPP ini saya kira untuk segera mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, kemarin masih belum bisa, sekarang kita perjuangkan dengan baik karena strukturnya sudah ada. Ini tugas bapak ketua DKPP untuk mendorong persiapan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dalam rangka meyakinkan Kementerian Keuangan kita segera memenuhi anggaran DKPP termasuk juga ketua Bawaslu mari kita sama sama mendorong mempunyai kantor yang representatif agar bisa semakin lebih baik," ujar Tjahjo.

Dalam pelantikan ini, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan dokumen) DKPP. Berita acara itu diserahkan dari pihak Bawaslu kepada Kemendagri.

"Bawaslu dan Kemendagri telah sepakat untuk melaksanakan serah terima P3D Biro Administrasi DKPP dari Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemendagri," imbuhnya.

DKPP telah melakukan perpindahan Sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67/2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP. Dengan demikian, DKPP kini di bawah naungan Kemendagri dan bukan lagi di Bawaslu RI. (*)
Share:

PLN Lakukan Penggantian KWH Gratis


setialampung.co.id - Manajer PLN Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Agusta Yusuf mengatakan, sampai akhir tahun 2019, PLN melakukan penggantian KWH rumah tangga secara gratis.

"Penggantian KWH berjalan secara bertahap sampai akhir tahun," kata Agusta kepada setialampung.co.id, rabu (14/8).

Saat ditanya apakah penggantian KWH ini wajib diikuti semua pelanggan PLN, Agusta mengatakan, kalau yang sudah masuk dalam daftar penggantian, wajib.

"Karena KWH meter kita KWH elektronik. Jadi harus dipelihara dengan cara diganti, supaya jangan sampai tiba-tiba rusak yang akan mengakibatkan pelayanan ke pelanggan menjadi kurang baik," ujarnya.

Terkait pelaksana pengantian KWH, ujarnya, ditugaskan kepada pihak ketiga dan tidak dikenakan biaya penggantian

"Ada beberapa perusahaan (pihak ketiga), saya lupa," ucapnya.

Ketika ditanya apakah ada perubahan KWH saat dilakukan penggantian, Agusta menegaskan, penggantian sesuai dengan yang ada dipelanggan sekarang.

"Kalau (KWH nya) pasca bayar diganti pasca bayar, kalau prabayar diganti dengan KWH prabayar, tidak merubah," tegasnya. (ben)

Share:

Besok KPU Bandarlampung Audiensi dengan Walikota

Komisioner KPU Bandarlampung, Dedi Triadi.

setialampung.co.id - KPU Bandarlampung menurut rencana akan melakukan audiensi terkait pengajuan usulan surat keputusan (SK) caleg terpilih DPRD Bandarlampung periode 2019 - 2024 dengan Walikota Bandarlampung, Herman HN, rabu (14/8).

"Rencananya besok kita (KPU Bandarlampung) mau aundiensi ke walikota," kata Komisioner KPU Bandarlampung, Dedi Triadi kepada setialampung.co.id, selasa (13/8).

Saat ditanya mekanisme pengajuan usulan SK penetapan caleg terpilih, Dedi menjelaskan, usulan diajukan tiga hari setelah rapat pleno KPU.

"Tiga hari setelah pleno, kita (KPU) mengusulkan kepada gubernur melalui walikota," jelasnya.

Sebelumnya KPU Bandarlampung di dalam rapat pleno yang dilaksanakan, senin (12/8), telah menetapkan caleg terpilih DPRD Bandarlampung periode 2019 - 2024. (ben)
Share:

Idul Adha 1440 H, Kemendagri Potong 67 Ekor Sapi dan 102 Ekor Kambing Kurban

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo, saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. 

setialampung.co.id - Kementerian dalam negeri (kemendagri) mengurbankan 67 ekor sapi dan 102 ekor kambing pada hari raya Idul Adha 1440 H/2019 M. Penyerahan hewan qurban dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo yang mewakili menteri dalam negeri di halaman Plaza Gedung A Kemendagri, selasa (13/8).

Tema pemotongan qurban kali ini yakni "Dengan Semangat Berqurban, Kita Tingkatkan Kepedulian Sosial Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," diharapkan mampu meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial.

"Pak menteri menyampaikan apresiasi, penghargaan, atas kebersamaan dan solidaritas kita dalam membangun kepedulian sosial khususnya bagi masyarakat di sekitar kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hadi.

Hadi mengatakan, hari raya qurban merupakan momentum untuk memantapkan tali silaturahmi serta meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan.

"Ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi, bagaimana kita memantapkan. Karena Iedul Adha bertepatan dengan hari libur, kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga, sanak saudara, kita berbaur dan berbagi. Ini hikmah yang sangat penting. Selain itu, kita harus meningkatkan rasa syukur senantiasa diberikan kehidupan, kesehatan, rezeki, sehingga bisa mengabdikan diri bagi negara," kata Hadi.

Hari Raya Idul Adha atau yang kerap disebut hari raya kurban juga diharapkan menjadi momentum dalam membina persatuan dan kesatuan, terlebih juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.

"Kita renungkan dalam bulan Agustus ini juga berdampingan dengan HUT RI ke-74. Sehingga kita memaknai Idul Adha secara individual maupun masyarakat dan pengabdian kita terhadap bangsa, dan agama. Kita jadikan momentum meminta maaf pada sesama yang hidup dimuka bumi, menjadikan tonggak utama untuk membina persatuan dan kesatuan agar mampu menahan paham radikalisme," ungkapnya.

Ketua Panitia yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, hewan qurban yang dikeluarkan Kemendagri dan BNPP merupakan hewan qurban yang berasal dari ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP, bukan berasal dari uang negara.

"Total 67 ekor Sapi dan 102 ekor Kambing ini sungguh dari warga kemendagri dan BNPP, bukan dari APBN ataupun APBD," kata Syarifuddin.

Hewan qurban yang telah disembelih dibagikan melalui Pondok Pesantren, Masjid, Yayasan Yatim Piatu, masyarakat sekitar kemendagri, pegawai perkantoran di sekitar kemendagri, pegawai kemendagri golongan 1 dan 2, tenaga supporting (pendukung), pamdal, cleaning service, dan pengemudi. (*)
Share:

Dugaan Peran Empat Tersangka Baru Dalam Kasus Pengadaan E-KTP

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. Foto: detikcom.

setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2013 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

"Keempat tersangka baru itu yaitu MSH (anggota DPR RI 2014 - 2019), ISE (direktur utama perum percetakan negara RI dan ketua konsorsium PNRI, HSF (ketua tim teknis teknologi informasi penerapan kartu tanda penduduk elektronik, PNS BPPT) dan PLS (Direktur utama PT. Sandipala Arthaputra)," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, selasa (13/8), kepada setialampung.co.id.

Febri mengungkapkan, dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta - fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011 sampai 2013 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

"KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," ungkapnya.

Febri mengungkapkan, peran masing-masing tersangka diduga sebagai berikut, tersangka MSH, pada Mei 2011, setelah RDP antara komisi II DPR RI dan kemendagri dilakukan, MSH meminta USD100.000 kepada Irman untuk membiayai kunjungan kerja komisi II ke beberapa daerah. Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan MSH.

Lalu, lanjutnya, tersangka MSH juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman sebagai dirjen dukcapil yang menangani E- KTP. Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di komisi II yang akan reses.

Kemudian, ujarnya, sepanjang tahun 2011 - 2012, MSH diduga juga menerima beberapa kali dari Irman dan Sugiharto sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto.

"MSH diduga diperkaya USD1,2 juta
terkait proyek E - KTP ini," kata Febri.

Peran tersangka ISE, kata Febri, direktur utama perum percetakan negara RI dan ketua konsorsium PNRI ini diduga pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang E-KTP, Andi Agustinus dan tersangka ISE menemui Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek E-KTP.

"Atas permintaan tersebut, Irman menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Kemudian tersangka ISE, tersangka PLS, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk konsorsium PNRI. Pemimpin konsorsium disepakati berasal dari BUMN yaitu PNRI, agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP elektronik," ungkapnya.

Pada pertemuan selanjutnya, ujarnya, Anang Sugiana menyampaikan bahwa PT Quadra Solution bersedia untuk bergabung di konsorsium PNRI. Andi Agustinus, PLS dan ISE menyampaikan apabila ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada komitmen fee untuk pihak di DPR-RI, kemendagri dan pihak lain.

Tersangka ISE juga sempat menemui tersangka HSF (ketua tim teknis BPPT) untuk konsultasi masalah teknologi. Dikarenakan BPPT sebelumnya melakukan uji petik E KTP pada tahun 2009. Tersangka ISE bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp5.8 triliun. Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012.
Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek EKTP ini.

Tersangka HSF, ujarnya, diduga sebelum proyek E-KTP dimulai pada tahun 2011, tersangka HSF diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal HSF dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Pada Mei-Juni 2010, HSF ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman, Sugiharto, Andi Agustinus. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek E-KTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Agustinus.

"Dalam pertemuan tersebut, HSF diduga ikut mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan seterusnya dengan tujuan mark up. Setelah itu, HSF sering melapor kepada Sugiharto," ungkapnya.

Dalam kasus ini, lanjutnya, HSF diberi tugas berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek EKTP dan pernah diminta oleh Irman mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. HSF ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya dipastikan lulus.

Tersangka HFS diduga tetap meluluskan tiga konsorsium, meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS) sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkara USD20 ribu dan Rp10 juta.

Tersangka PLS, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra perannya diduga sebelum proyek EKTP dimulai pada Tahun 2011, tersangka PLS diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor termasuk dan tersangka HSF dan ISE di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal HSF dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama sepuluh bulan dan menghasilkan beberapa output diantaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri. Tersangka PLS juga diduga melakukan pertemuan dengan ANDI AGUSTINUS, JOHANNES MARLIEM dan tersangka ISE untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5% sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT. Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek EKTP ini. Sehingga, sampai saat ini total KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik ini dan perkara terkait, yaitu: obstruction of justice dan kesaksian palsu. Kami ingatkan agar semua pihak bersikap koperatif dalam proses hukum ini, karena jika ada upaya menghambat proses hukum, maka terdapat resiko pidana sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami ingatkan juga agar saksi-saksi yang dipanggil bicara secara jujur karena jika terdapat keterangan bohong, terdapat ancaman pidana sebagaimana diatur di Pasal 22 UU Tipikor. KPK memperingatkan para tersangka, PERUM PNRI, PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA dan pihak lain yang diperkara dan telah menikmati aliran dana E-KTP ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," ujarnya.

KPK, ujarnya, berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus korupsi e-KTP ini, terutama bagi pemerintah dan DPR, agar memastikan keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran negara yang lebih teliti sehingga kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus e-KTP ini tidak lagi terulang. Dan yang terutama, agar semua pihak agar tidak meminta dan menolak sejak awal jika ada pemberian uang terkait pelaksanaan tugasnya.

"Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum pidana," pungkasnya.

Pada perkara ini, sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, negara dirugikan setidaknya Rp2,3 triliun, yang dihitung dari pembayaran lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar atau harga riil barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, yakni selisih dari total pembayaran kepada konsorsium PNRI Rp4,92 triliun (jumlah rinci Rp4.917.780.473.609,00), dengan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2012 sejumlah sekitar Rp2,6 triliun (rinci Rp2.626.110.155.007,01). Total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan E-KTP ataupun perkara obstruction of justice. (*/ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed