Ridho Jadi Keluarga Kehormatan Pomal


JAKARTA– Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, menerima lencana Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). Lencana itu sebagai tanda pengukuhan Ridho Ficardo menjadi keluarga kehormatan Pomal.

Penyematan lencana ke Ridho oleh Komandan Pusat Polisi Militer AL Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo dalam upacara peringatan hari jadi Pomal ke-73 di Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut, Kelapa Gading Jakarta, Rabu (20/2). Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Militer AL ke-73 kali ini juga, Gubernur Ridho berkesempatan membantu secara simbolik rehab dan pembangunan Asrama Pangakalan AL Lampung serta rehabilitasi bangunan kantor Pomal di Lampung.

Dalam pengantarnya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkutan, Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo menjelaskan, pemberian penghargaan ini karena Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah berdedikasi dan punya loyalitas menyemangati dan mendukung kemajuan Polisi Militer AL.

“Kami atas pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih. Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Lampung bagi Polisi Militer AL,” kata ia.

Dia juga menaruh harapan atas hubungan yang sudah terjalin.

“Saya berharap ke depan hubungan antara Pemprov Lampung dan Pomal terjalin baik, dapat terus bekerjasama guna membangun Lampung pada masa mendatang,” ucapnya.

Selain Ridho menerima lencana, juga terdapat pula penerima lencana Polisi Militer yang berasal dari seluruh Panglima Komando Armada, Danseskoal, Pangkolinlamil, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Dankodilklatal, Kapushidrosal, Danpuspenerbal, dan seluruh para Danlatamal 1 – 14 dari masing-masing daerah di Indonesia. (rls)
Share:

Dendi Sampaikan Capaian Pembangunan Tiga Tahun


PESAWARAN - Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona menyampaikan pencapaian pembangunan kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Pesawaran, Eriawan. Hal ini disampaikan Dendi dalam ekspose capaian tiga tahun kepemimpinan Dendi Ramadhona dan Eriawan (DERMAWAN) yang digelar di pantai Sari Ringgung, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, rabu (20/2). 

"Selama tiga tahun kami memimpin Pesawaran, sudah banyak visi dan misi kami yang sudah tercapai. Diantaranya pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan dan pertanian," ujar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

Pada kesempatan tersebut, Dendi juga menyampaikan apresiasinya kepada para awak media.

"Saya beserta wakil bupati dan staf jajaran Pemkab Pesawaran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan media cetak, TV, juga media online yang selama ini telah terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan kabupaten Pesawaran," ungkapnya.

Menurut Dendi, tanpa media, pihaknya tidak bisa memantau sepenuhnya pembangunan di Pesawaran. Karena media salah satu kontrol sosial bagi pembangunan.

"Memang ada pro dan kontra pemberitaan yang beredar baik di media cetak, tv, juga online, tetapi bagi kami itu adalah sebuah cambuk untuk membenahi demi kemajuan kabupaten Andan Jejama," imbuhnya. (ron/ben)

Share:

Anggota Polisi Berprestasi Dapat Penghargaan dari Kapolda Lampung


BANDARLAMPUNG - 38 anggota Polda Lampung dan jajarannya berprestasi mendapat penghargaan dari Kapolda Lampung, Irjen Pol. Purwadi Arianto, senin (18/2).

Karo SDM Polda Lampung, Kombes Pol. Novian Pranata, melalui Kabag Watpers, AKBP. Habi Kusno membenarkan bahwa Kapolda Lampung, Irjen Pol. Purwadi Arianto telah memberikan penghargaan kepada 38 anggota Polda Lampung dan jajarannya yang berprestasi.

“Penghargaan diberikan kepada anggota yang berprestasi dalam mengungkap kasus penyelundupan narkoba dengan barang bukti katagori besar dan pengurusan sertifikat Asrama Polisi (Aspol) Polres Lampung Selatan dalam waktu cepat,” kata Habi Kusno.

Habi Kusno mengungkapkan, 38 anggota yang mendapatkan penghargaan yakni Kasubbag Khirdinlur Bag Watpers Ro SDM Polda Lampung, Kompol. M. N. Yuliansyah, mendapatkan penghargaan atas prestasi pengurusan sertifikat Aspol Polres Lampung Selatan dengan cepat. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP. Sandy Galih Putra, Kasat Narkoba Polres Lampung Timur, Iptu. Abdi, Kapolsek Pasir Sakti, AKP. Mulyadi Yakub, Bintara Sateskrim Polres Lampung Timur, Bripka. I Gede Putu Agus, Bintara Satreskrim Polres Lampung Timur, Bripka. Bambang Sudibyo, Bintara Satreskrim Polres Lampung Timur, Bripka. A. Doni Prasetyo.

Kanit Idik II Satnarkoba Polres Lampung Timur, Bripka. Andri Setiyadi, Bintara Polsek Pasir Sakt, Bripka. Agus Heriyanto, KA SPKT B Polsek Pasir Sakti, Bripka. Tedy Irawan, Bintara Polsek Pasir Sakti, Brigpol. Komang Adi Swandana, Bintara Satnarkoba Polres Lampung Timur, Brigpol. Roni Kurniawan, Bintara Polsek Pasir Sakti, Briptu. Roby Tri Saputra, Bintara Satreskrim Polres Lampung Timur, Briptu. Aprian Tahta Sonjaya, Bintara Polsek Pasir Sakti, Bripda. Eko Suratmanto, ke 14 anggota tersebut mendapatkan penghargaan atas prestasi mengungkap kasus tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 60 Kg, di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

Selanjutnya, tambah Habi Kusno, Bintara Satreskrim Polres Tanggamus, Aipda. Mailansyah, Bripka. Endri Turnip, Bripka. Deni Setiawan, Brigpol. Bobby Noviansyah, Brigpol. Angga Aradea, Brigpol. Deddy Saifudin, Brigpol. Apriawan, Bintara Satnarkoba Polres Tanggamus, Bripka Vincensius K. SAB, Bripka. Indra Setiawan, Bripka. Zulmambi, Brigpol. Herman JS, Brigpol. Frendi Setiawan, 12 anggota tersebut mendapat penghargaan atas perestasi pengungkapan ladang ganja seluas 2 Ha, di wilayah hukum Polres Tanggamus.

Bintara Satnarkoba Polres Lampung Selatan, Aiptu. Buyung Kurnia, Aipda. M Adi, Aipda. Hendra Susanto, Bripka. Roni Romansyah, Brigpol. Rendra Kasih S, Brigpol.A. M. Ajiguna, Brigpol. Dedi Saputra, Brigpol. Bobby Haris, Briptu. Rendi Putra P, Bripda. Rhoma Andika, dan Bripda. Agung Darmawan, mendapat penghargaan atas prestasi mengungkap kasus kejahatan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. (*)
Share:

Badri Tamam akan Gelar Pelatihan Anggota Korpri



BANDARLAMPUNG - Badri Tamam dilantik sebagai ketua dewan pengurus korps pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Bandarlampung masa bhakti 2019 - 2024. Sekertaris daerah kota Bandarlampung ini dilantik di Gedung Semergou, senin (18/2). 

Wakil Ketua I BP Korpri Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus Korpri Kota Bandarlampung. Karena banyak program yang akan disusun untuk kesejahteraan para anggota.

“Paling tidak kita memupuk jiwa kebersamaan, mungkin ke depan kita akan buat tim advokasi untuk teman - teman yang ada masalah. Disamping itu, kita akan membuat usaha-usaha untuk anggota," ungkapnya.

Taufik mengungkapkan, DP Korpri Kota Bandarlampung sudah mempunyai jiwa kebersaman. Namun pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas dengan pengurus DP Korpri Kota Bandarlampung.

"Saya kira di kota sudah jauh lebih siap, sudah ada jiwa corsanya, namun akan kita tingkatkan lagi," tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DP Korpri Kota Bandarlampung Badri Tamam menuturkan, pihaknya akan menjalankan amanat pengurus Korpri Lampung.

"Sebagaimana arahan pengurus Korpri provinsi mengenai kebersamaan, telah dilakukan oleh Korpri kota. Seperti tim advokasi hukum untuk para anggota yang terkena masalah, kegiatan olah raga bersama, kegiatan santunan, kegiatan pemeliharaan kesehatan. Semoga ke depan kita akan adakan umroh gratis untuk anggota. Jadi kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu prioritas dalam program kebersamaan anggota Korpri Kota," terangnya.

Badri Tamam melanjutkan, pihaknya juga akan mengadakan pelatihan untuk kesejahteraan para anggota Korpri.

"Kedepan kita akan adakan pembekalan pelatihan skill bagi para anggota yang akan memasuki masa pensiun, juga pembekalan bagi anggota yang bermasalah dengan hukum," pungkasnya.

Diketahui, susunan badan pengurus Korpri Kota Bandarlampung, Penasihat, Herman HN, Ketua Korpri Badri Tamam, Wakil Ketua I, Syaprodi, Wakil Ketua II, Sukarma Wijaya, Ketua bidang organisasi dan kelembagaan, Khaidar Mansyah, Ketua bidang pembinaan disiplin jiwa korps dan wawasan kebangsaan, Wakidi, Ketua bidang perlindungan dan bantuan hukum, Muhammad Umar, Ketua bidang usaha dan kesejahteraan, A. Fachruddin, Ketua bidang kerohanian, olahraga dan sosial budaya, Ariawan dan Ketua bidang pemberdayaan perempuan dan pengabdian masyarakat Sri Asiyah. (*)

Share:

Tingkatkan Pariwisata, Gubernur Kerjasama dengan IHGMA


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bekerja sama dengan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Lampung menggelar Lampung Hotel Great Sale 2019 dan Lampung Food Festival 2019. Kegiatan yang akan diikuti 20 hotel anggota IHGMA Lampung ini salah satunya bertujuan

"Saya beserta jajaran pemerintah provinsi Lampung sangat menyambut baik kegiatan ini, dan memberikan dukungan sepenuhnya agar sektor industri pariwisata Lampung dapat bangkit kembali," kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, saat membuka langsung kegiatan Lampung Hotel Great Sale 2019 dan Lampung Food Festival 2019 di Tugu Adipura, Jalan Ahmad Yani, Bandarlampung, minggu (17/2).

Kegiatan ini salah satu upaya gubernur untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan sektor pariwisata Lampung yang terkena dampak bencana tsunami selat sunda beberapa waktu lalu. Dampak tsunami di sektor pariwisata diantaranya menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan okupansi hotel di Bandarlampung sekitar 10 - 20 persen dari biasanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridho Ficardo juga menyatakan terimakasih kepada IHGMA yang turut berpartisipasi dalam membangun pariwisata di Lampung.

"Bicara pariwisata tidak hanya bicara destinasi, tapi juga menyangkut hal lainnya seperti transportasi dan akomodasi. Terpenting adalah konten wisatanya. Salah satunya adalah kuliner, bagaimana caranya mengangkat wisata kuliner Lampung yang sangat banyak ini menjadi bagian utama dari pariwisata Lampung. Untuk itu saya juga ucapkan terimakasih kepada IHGMA Lampung yang menjadikan kuliner sebagai bagian dari promosi pariwisata Lampung," papar Gubernur.

Ketua IHGMA Lampung, Budi Rahman megutarakan, kegiatan Lampung Hotel Great Sale 2019 ini tidak hanya bertujuan mengangkat kembali geliat pariwisata Lampung paska tsunami. Tapi juga sebagai ajang berbagi dengan para korban tsunami melalui donasi.

"Lampung Great Sale ini merupakan bagian dari promosi pariwisata Lampung untuk membangkitkan geliat pariwisata Lampung. Selain itu, melalui kegiatan ini kami berharap dapat membantu masyarakat dan sekaligus mendukung pemerintah dalam proses pemulihan paska tsunami," ucap Budi Rahman.

Melalui Lampung Hotel Great Sale 2019, beberapa hotel di Lampung akan memberikan potongan harga mulai dari 10% hingga 70% bagi wisatawan yang menginap di 20 Hotel anggota IHGMA Lampung. Adapun persentasi potongan harga tiap hotel berbeda-beda bergantung pada kebijakan masing-masing. Diantaranya yakni, Hotel Novotel Lampung diskon 40 persen, Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung diskon 50 persen, Hotel Kurnia Perdana diskon 42 persen, Hotel Bukit Randu diskon 41 persen, Grand Elty Krakatoa diskon 40 persen.

Selanjutnya, Pelangi Hotel diskon 40 persen, Whiz Prime diskon 40 persen, Kridawisata diskon 10 persen, De Green Hotel diskon 30 persen, Hotel Horison Lampung diskon 62 persen, Yunna Hotel diskon 50 persen, Batiqa Hotel diskon 30 persen, Swiss-Belhotel Lampung diskon 55 persen, Pop Hotel diskon 15 persen, dan Sahid Hotel diskon 50 persen. Lampung Hotel Great Sale 2019 sendiri akan berlangsung hingga 4 bulan kedepan. Mulai dari 1 februari 2019 sampai dengan 31 mei 2019.

Sementara itu untuk kegiatan Lampung Food Festival 2019, IHGMA Lampung menyuguhkan kurang Lebih 25 menu khas Lampung berjumlah 1.000 porsi dan 1.000 cup kopi yang disajikan oleh Chef Hotel yang bisa dinikmati oleh masyarakat Umum dengan donasi mulai dari Rp5000,-. Dimana semua donasi yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan kemanusian korban tsunami selat sunda di Lampung

Pada kesempatan tersebut IHGMA Lampung juga memberikan bantuan berupa alat-alat kebersihan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dipergunakan di Lampung Elephant Park. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata juga meluncurkan kalendar event Lampung tahun 2019. Dimana didalamnya terdapat daftar jadwal event pariwisata yang akan digelar di Provinsi Lampung sepanjang 2019. (*)
Share:

Gedung Tohow Akan Jadi Kafe

Foto: ist.


BANDARLAMPUNG- Pemrintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berencana akan menyulap Gedung Tohow di kantor Pemkot setempat untuk tempat makan atau kafe.

"Akan kita bangun kafe yang dibuka dari pagi hingga jam 11 malam dan ada live music. Tapi akan diperbaiki lagi (tempatnya)," ungkap Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN usai meninjau lokasi Gedung Tohow, Rabu (13/2) siang.

Herman HN menerangkan, kafe tersebut nantinya akan dihiasi dengan taman agar terlihat lebih indah lagi.

"Nanti dihias menggunakan taman-taman sekeliling agar terlihat lebih indah lagi dan masyarakat tidak segan, ini kantor rakyat, kantor bersama.

Dia menambahkan, diperkirakan kafe pemkot akan dibuka usai hari raya idul fitri.

"Pembukaan tahun ini, semoga sebelum lebaran atau sesudah lebaran sudah buka. Ini tak bukan agar masyarakat merasa nyaman makan disini, karena tempatnya bersih, makanannya halal, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.
Share:

Ridho Promosi Wisata Lampung di Italia


Foto: ist.

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berpartisipasi pada “La Borza Internazionale Del Turismo” (BIT Milano) selama tiga hari mulai 10 – 12 Februari di Milan, Italia.
Gubernur Lampung Ridho Ficardo turut mendampingi mendampingi Duta Besar Indonesia di Italia Esti Andayani ketika membuka acara tersebut.

Menurut Ridho, keikutsertaan Lampung di BIT Milano akan mampu menyumbang target 300 ribu kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Lampung. BIT Milano merupakan pameran pariwisata terbesar di Italia yang telah rutin diselenggarakan sejak tahun 1980.

Seperti diketahui, target 250 ribu wisatawan mancanegara pada tahun 2017 lalu, mampu Provinsi Lampung lewati dengan realisasi jumlah wisman sebesar 274.742 wisman.

Kunjungan wisman ke Provinsi Lampung terbesar adalah mengunjungi Pesisir Barat dengan pesona ombak selancar nya, sehingga pemerintah juga mendorong agar penerbangan minimal pesawat jenis ATR menuju bandara Taufik Kiemas segera terealisasi.

"Targetnya dengan terbukanya akses ke Pesisir Barat, maka akan semakin menarik wisatwan mengunjungi Lampung,” ujar Gubernur.

Promosi wisata di BIT Milano, menurut ia, akan sangat efektif karena Lampung bukan salah satu dari 10 destinasi unggulan yang ditetapkan Kemenpar. Namun Lampung harus mampu memposisikan diri dan menarik kesempatan serta membuka peluang agar mampu menjadi destinasi tujuan wisman.

"Untuk itu, ikutserta dalam pameran bertaraf internasional secara kontinyu harus kita lakukan," ujar Ridho

Selain itu, Pemerintah juga menargetkan melakukan promosi efektif. Gubernur siap menerapkan program yang mengikuti setiap promosi oleh Provinsi Bali.

"Targetnya, wisatawan telah mengunjungi Bali akan mendatangi Lampung. Sehingga ke depan harapannya kunjungan wisman ke Lampung akan menyaingi Lombok. Promosi itu akan sangat efektif karena akan segera dibuka penerbangan Bali-Lampung-Singapura," ucapnya. (*)
Share:

PT. JJW Teken Kontrak Kerjasama

Foto: ist.

Bandarlampung - PT. Jaris Jasmine Wijaya selaku penyelenggara Lampung Fair 2019 melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Provinsi Lampung, rabu (13/2). Penandatangan kontrak dilakukan oleh Direktur Manager PT. Jaris Jasmine Wijaya, Jihad Akbar Samburang dengan Kepala Biro Perekonomian.

"Ini tindaklanjut surat keputusan gubernur Lampung tentang penunjukkan PT. Jaris Jasmine Wijaya sebagai penyelenggara Lampung Fair 2019," ujar Oji, panggilan akrab Jihad Akbar Samburang, di ruang rapat biro perekonomian.

Dia meneruskan, sebelum penandatangan kerjasama dilakukan, dilakukan rapat koordinasi persiapan Lampung Fair 2019 termasuk pembahasan kenaikkan harga tiket yang sebelumnya di 2018 sebesar Rp10.000 menjadi Rp15.000 di 2019.
Menurutnya, kenaikan harga tiket ini salah satu upaya peningkatan kualitas dan konten kegiatan yang lebih baik. Terutama dalam hal penyajian kegiatan maupun tampilan Lampung Fair 2019.

"Proses persiapan sudah mencapai 80%, pelaksanaan Lampung Fair tinggal 65 hari lagi dari 19 april 2019," kata Oji.

Terkait koordinasi keamanan dan penataan parkir, dikatakannya, akan dilakukan pada awal maret mendatang. Dimana akan melibatkan kepolisian, polisi pamong praja, dinas perhubungan provinsi dan kota Bandarlampung, serta dari satuan TNI.

"JJW optimis bisa menyajikan Lampung Fair 2019 yang lebih berkilau dan semarak. Ini sesuai dengan tema Lampung Fair 2019 yaitu Kilau Lampung Semarak Sumatera," ungkapnya. (*)

Share:

Firman Rusli Siap Jalankan Amanat

Firman Rusli. Foto: JP News.id


Pesawaran - Dalam waktu dekat, Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Pesawaran akan melalukan lelang jabatan. Lelang jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan dua kepala dinas tersebut yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (plt).

Salah satu kandidat yang digadang - gadang akan mengikuti lelang jabatan, Firman Rusli saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (13/2), mengaku siap mengikuti lelang jabatan.   

"Saya siap menjalankan perintah pimpinan jika diberi amanat sebagai kepala dinas PU. Namun saya tetap akan mengikuti prosedur yang akan dijalankan," ujarnya.

Saat disinggung kapan lelang jabatan kepala dinas PU akan dilaksanakan, pria yang akrab disapa Minak Firman menuturkan, menurut informasi yang beredar, lelang jabatan menurut rencana akan dilaksanakan pada Maret atau April 2019.

"Informasinya lelang akan dilangsungkan kisaran bulan maret/april 2019. Selebihnya kita tidak mengetahui karena kita hanya bawahan," kata Firman.

Ketika ditanya siapa saja calon lain yang akan mengikuti lelang jabatan kepala dinas PU, Plt PRKP Pesawaran ini mengaku belum mengetahuinya. Ini karena belum pendaftaran lelang yang dilakukan oleh panitia lelang. 

"Tapi yang pasti, panitia lelang akan melakukan pengumuman secara transparan jika pendaftaran sudah dibuka," imbuhnya.

Seperti diketahui, lelang jabatan sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang lelang jabatan. Sementara di Pesawaran saat ini terdapat beberapa kekosongan posisi kepala dinas.

Sebelumnya menurut Kepala BKD Pesawaran, Zaenal Arifin saat ditemui Lampung one di ruang kerjanya, senin (14/01), tidak ada kekosongan jabatan kepala dinas di Pesawaran.

"Kalau pun ada kekosongan, pasti langsung ditunjuk pelaksana tugas (Plt)," ujarnya.

Disinggung apa saja syarat untuk menduduki posisi jabatan kepala dinas, ia menjelaskan, calon yang akan mengikuti tes sebagai kepala dinas, jabatannya harus eselon 2 dan harus berkompeten dibidangnya.

"Dan mekanismenya pun tidak semudah itu, calon yang mendaftar atau yang ditunjuk sebagai calon kepala dinas harus orang yang berkompetensi di bidang nya. Selain itu, kandidat harus mengikuti beberapa test yang dilakukan secara transparan yang akan dilaksanakan oleh panitia seleksi. Dimana panitia seleksi diantaranya terdiri dari unsur akademisi, profesional dan di bidang teknis. Dan dipastikan apabila ada lelang jabatan, akan diumumkan ke seluruh wilayah, bukan hanya Pesawaran," pungkasnya. (ron)

Share:

Kadiskes Imbau Warga Hubungi Puskesmas Terdekat

Kadiskes Bandarlampung, Edwin Rusli.

Bandarlampung - Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung, Edwin Rusli mengimbau kepada masyarakat yang minta agar daerahnya dilakukan fogging (pengasapan) untuk membasmi penyakit demam berdarah dengue (DBD), untuk segera menghubungi puskesmas terdekat.

"Kapan saja kami siap melakukan fogging untuk membasmi sarang nyamuk. Fogging gratis, tidak dipungut biaya," ujar Edwin, saat ditemui di DPRD Bandarlampung, rabu (6/2/2019).

Menurutnya, penanganan DBD tidak terlalu berat, hanya masalah keseimbangan terkait cairan saja. Namun, ia mengimbau kepada semua rumah sakit untuk lebih teliti saat memeriksa trombosit pasien.

"Selama musim hujan, kami imbau kepada warga untuk waspada terhadap penyakit DBD. Sebab, selama Januari 2019, sudah terjadi 98 kasus DBD. Tapi semua pasien DBD bisa ditangani dengan baik hingga pulih kembali," ungkapnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya mengajukan pengadaan tiga unit alat fogging untuk menggantikan alat fogging yang rusak.

"Gejala awal indikasi penyakit DBD diantaranya demam tinggi selama tiga hari. Penanganan awal di rumah sakit biasanya pasien diberikan infus terlebih dahulu, karena pasien yang terjangkit DBD diantaranya disebabkan ketidakseimbangan cairan," ungkapnya. (ben)
Share:

Panwas Kemiling Keluhkan Dana Penertiban Banner


Bandarlampung - Sejauh ini ada beberapa kandidat calon anggota legislatif (caleg) yang curi start. Selain itu, ada beberapa calon yang tidak memiliki STTP namun disinyalir telah melakukan kampanye.

Hal ini disampaikan panwascam divisi penindakan pelanggaran, Dian, di sekretariat pawascam Kemiling, jumat (1/1/2019).

Ketua Panwascam Kemiling, Muhammad Hirmawan menjelaskan, semua kegiatan di Kemiling tidak lepas dari pantauannya.

"Setiap kegiatan di kemiling tidak lepas dari pantauan kami (panwascam). Semua kegiatan harus dicatat dan panwas harus masuk ke semua lini. Pengawasan ini pemilu berlangsung LUBER," ujarnya.

Meski demikian, katanya, pihaknya masih menemukan banner yang melanggar. Lalu pihaknya menginventarisir dan memberikan teguran terlebih dahulu agar banner yang melanggar untuk dipindahkan.

"Ada juga caleg yang bandel yang tidak mau memindahkan bannernya yang melanggar. Jika bandel, kami mengirim surat ke partai pengusung calon yang bersangkutan. Jika calon bandel juga, maka dilakukan pembersihan oleh Pol PP kecamatan didampingi PPL setempat," ungkapnya, saat menerima kunjungan kerja komisi I DPRD Bandarlampung dalam rangka monitoring dan evaluasi pileg dan pilpres 2019, jumat (1/2/2019).

Kepala Kesekretariatan Panwascam Kemiling, Laili Saptiarini mengeluhkan terkait uang dinas pengawas sebesar Rp110 ribu.

Diungkapkannya, uang dinas sebesar Rp110 ribu itu untuk setiap panwaslu menjalankan dinas. Sementara tidak ada dana untuk penertiban banner bersama Pol PP. Jadi dana untuk PPL sebagian yang digunakan untuk keperluan pol pp saat menertibkan banner.

"Tapi tidak ada paksaan, Pembagiannya sesuai kesepakatan saja dengan pol PP nya," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung, Nukman Abdi menjelaskan, kunjungan kerjanya ini bertujuan melihat sejauh mana inventarisir terhadap dugaan pelanggaran di wilayah Kemiling.

"Tugas pengawas itu yang bengkok harus diluruskan. Ini juga berlaku kepada semua pihak terkait. Teguran terhadap pelanggar kampanye tidak boleh diskriminasi. Ini tugas komisi I mengawasinya, ini juga sesuai aturan yang berlaku. Kami turun ke tingkat kecamatan, lalu dilanjutkan sinkronisasi dengan KPU Bandarlampung. Komisi I ingin mendengar langsung persiapan pelaksanaan pengawasan pemilu 2019," ungkapnya. (*)
Share:

Ini Aturan Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD


Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangannya, Bahtiar menjelaskan tentang aturan baru pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran lendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam keterangannya, Bahtiar menjelaskan enam ketentuan pihak –pihak yang dapat menerima hibah yang dijelaskan dalam permendagri nomor 123 tahun 2018.

Pertama, bahwa hibah kepada pemerintah pusat yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

Kedua, hibah kepada pemerintah daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.

Ketiga, hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Kelima, hibah kepada badan dan lembaga, yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota, badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dan koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Keenam, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan, pihak – pihak yang mendapatkan hibah dalam hal ini bagi badan.

“Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, memiliki keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah," ungkap Bahtiar.

Kemudian persyaratan untuk mendapatkan hibah bagi organisasi kemasyarakat, lebih lanjut ia menerangkan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan," terangnnya.

Sebelumnya, Bahtiar juga menerangkan, bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (*)
Share:

Gubernur Ridho Baca Deklarasi Safety Riding


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo membacakan deklarasi safety riding yang kemudian diikuti puluhan ribu masyarakat Lampung yang memadati Tugu Adipura Bandarlampung, minggu (3/2/2019).

Pembacaan deklarasi bagian dari rangkaian Milenial Road Safety Festival yang digelar Polda Lampung bekerjasama dengan Polresta Bandarlampung.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridho menyampaikan tiga poin deklarasi. Yang pertama yakni bahwa generasi milenial Lampung peduli keselamatan berlalu lintas.

Kemudian mendukung sepenuhnya program kepolisian negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, dan yang terakhir adalah generasi milenial Lampung siap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Adapun dengan diadakan kegiatan ini, menurut Gubernur Ridho, harapannya dapat menggandeng generasi milenial di Lampung untuk ikut tertib dan mematuhi peraturan dalam berlalu-lintas serta memahami pentingnya menjaga keselamatan di jalan.

Usai deklarasi, Gubernur Ridho juga melakukan pelepasan 500 burung Merpati sebagai simbol dibukanya kegiatan Road Safety Festival.

Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat, senam kolosal millennial, safety riding dan driving, expo millenial, serta penampilan artis-artis ibukota seperti Tukul Arwana, Duo intan, dan Band Coklat. (*)
Share:

Gubernur Ridho resmikan Revive Hotel




Lampung Tengah - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo hadir pada acara grand opening Revive Hotel Bandar Jaya. Pada kegiatan tersebut gubernur meresmikan dan menandatangani prasasti hotel secara langsung, sabtu (2/2/2019).

Menurut Gubernur Ridho, kehadiran Revive Hotel adalah kepercayaan untuk Provinsi Lampung dan Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, M. Ridho Ficardo mengungkapkan, dirinya bangga dapat hadir dan meresmikan hotel bertaraf internasional di Lampung Tengah.

"Saya bersyukur bisa hadir dalam peresmian Hotel Revive ini. Suatu kebanggaan untuk saya, kehadiran Revive Hotel adalah kepercayaan untuk Provinsi Lampung dan Lampung Tengah. Ini bukan hal yang mudah untuk membangun kepercayaan pada investor," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ridho mengatakan, selama ini ada paradigma yang terbangun pemerintah terkesan banyak mengganggu bukan membantu para investor yang akan masuk.

"Paradigma ini yang kami rubah untuk pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor dari keunggulan daerah dan sektor daerah. Tentunya ini yang menjadi lokomotif. Kami membangun infrastruktur sehingga pelayanan mudah sampai pada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur Ridho juga menyatakan, hari ini sejalan dengan SK bandara raden intan akan keluar menjadi bandara internasional. Pemerintah memfasilitasi untuk membuka market, bukan memanjakan investor tapi membantu.

"Investasi adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Saya berterimakasih atas kepercayaan bapak - bapak telah berinvestasi di Lampung. Semoga makin banyak para investor yang mau berinvestasi, tentunya itu menguntungkan kita semua, terutama masyarakat setempat,” pungkasnya. (*)


Share:

Kemendagri Tandatangani MoU dengan Perpustakaan Nasional


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan perpustakaan nasional (Perpusnas) RI sebagai wujud kongkrit sinergitas antara kementerian/lembaga, khususnya dalam hal pengembangan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kamis (31/1/2019).

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando menyempatkan berkeliling melihat galeri dan koleksi buku-buku di Perpusnas RI sebelum dimulainya pelaksanaan penandatanganan MoU.

"Kita patut berbangga bahwa Indonesia saat ini merupakan negara kedua di dunia yang memiliki infrastruktur perpustakaan setelah India," lapor kepala perpustakaan nasional RI.

Syarif Bando menyampaikan, melalui UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo menyetujui perpustakaan dijadikan urusan wajib di semua level lrovinsi dan kabupaten/kota. Bahkan beliau menginstruksikan untuk bisa mengembangkan perpustakaan desa.

"Kami dalam bekerja di lapangan selalu bermitra dengan jajaran Bapak Mendagri, baik Ditjen Bangda maupun perpustakaan," ujar Syarif Bando.

Negara-negara asia sudah berkunjung ke sini dan mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo bisa membangun gedung perpustakaan yang bertaraf International," tutup Muhammad.

Dengan diselenggarakannya MoU ini Mendagri berharap secepatnya ikut menggerakan dan mengorganisir seluruh daerah sampai di tingkat-tingkat desa segera terwujud dengan adanya perpustakaan ini.

"Negara kita boleh maju, boleh besar tetapi tidak boleh meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang berjuang, sebagai bangsa yang terus berproses sehingga saat sekarang ini kita menuju era negara yang lebih modern di masa-masa yang akan datang," ujar Tjahjo.

"Dengan adanya nota kesepahaman ini merupakan salah satu upaya kita bersama dalam rangka mendukung peningkatan dan pengembangan di bidang perpustakaan, ujarnya lagi.

"Nota kesepahaman ini diharapkan ada sasaran-sasaran strategis yang lebih terarah, yang lebih terukur secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mendukung fungsi sebagai pusat rujukan dan deposit yang berkualitas sesuai kemajuan teknologi informasi sebagaimana amanat Konstitusi UUD Tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tutur Tjahjo

"Kemendagri memberikan 200 ribu buku elektronik untuk Kemendagri dan IPDN, 50 ribu buku cetak untuk Kemendagri dan IPDN, serta bantuan-bantuan komputer untuk layanan perpustakaan digital, tambah Tjahjo.

Tjahjo juga meminta kepada pejabat Kemendagri agar memiliki perpustakaan mini di ruang kerjanya. (*)
Share:

Menko Polhukam Minta Kementerian dan Lembaga Laksanakan Inpres 11 PLBN

Menko Polhukam, Wiranto.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait agar melaksanakan instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan sebelas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan sebaik-baiknya.

Selain mengarahkan pembangunan sarana-prasarana, Wiranto tak lupa mengarahkan untuk menyiapkan personel terbaik dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan setelah PLBN terselesaikan. Sehingga fungsi perbatasan yakni CIQSN (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) dapat berjalan dengan baik dengan personel yang memiliki kredibilitas.

“Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, kementerian dan lembaga terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi CIQSN di PLBN,”kata Wiranto, saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, senin (28/1/2019).

Seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019,  Wiranto menilai, menjadi waktu yang tepat bagi kementerian dan lembaga untuk mengikuti koordinasi BNPP agar dapat mengakomodir pengoptimalan pembangunan perbatasan agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Dengan akan berakhirnya RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, pelaksanaan kegiatan pembangunan di perbatasan oleh kementerian dan lembaga harus lebih digalakkan dan dioptimalkan sesuai reaksi pengelolaan perbatasan negara tahun 2019 di bawah koordinasi BNPP. Serta perlu dilakukan refocusing kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan,” pinta Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto juga meminta agar penugasan TNI dan Polri pada pos-pos pengamanan perbatasan negara lebih dioptimalkan. Kemudian, instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas secara efektif antar instansi anggota Kominda secara terpadu dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman.

“Dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI agar terus dilanjutkan pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (investigation, refixation, maintenance) dan Pra-IRM, serta dalam rangka mendukung upaya penegasan batas negara pelu penegasan batas negara secara terpadu,” sebut Menko Polhukam.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyatakan, percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan, butuh sinergitas gubernur dan bupati/walikota di lima provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.

“Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi yaitu Kepri, Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan. Antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” katanya.

Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019, diarahkan ke- 11 PLBN tersebut akan dibangun di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Antara lain, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalbar, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang  Provinsi Kalbar, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara, PLBN Long Midang/Krayan di  Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Berdasarkan Inpres No. 1/2019, diamanahkan pelaksanaan dan koordinasi pembangunan PLBN melibatkan Menko Polhukam, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten terkait. (rls)
Share:

DPRD Belum Keluarkan Rekomendasi Penghentian Sementara Pembangunan Grand Mercure

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandarlampung dengan PT. Istana  Lampung Raya (ILR), PT Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), dan dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman dan Perumahaan, di ruang Lobby DPRD, Rabu (23/1/2019). Foto: Benny Setiawan.

BANDARLAMPUNG - DPRD Bandarlampung belum mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Hotel Grand Mercure yang terletak di Jalan Raden Intan, Bandarlampung. 

Hal ini ditegaskan Sekretaris Kota Bandarlampung, Badri Tamam. Menurutnya, pihaknya belum menerima surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Grand Mercure dari DPRD Bandarlampung.

“Karena belum ada surat dari DPRD, maka pembangunan Grand Mercure belum bisa dihentikan,” katanya.

Kendati demikian, kata Badri, ia mengimbau kepada manajemen Grand Mercure untuk melaksanakan hasil kesepakatan bersama saat rapat dengar pendapat dengan DPRD rabu (23/1).

“Grand Mercure harus melaksanakan kesepakatan rapat. Misalnya tentang K3 harus segera dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pekerjanya sendiri, lingkungan sekitar, juga masyarakat,” kata Badri, saat ditemui di jumat (25/1), seperti dilansir radarlampung.co.id.

Ia juga mengaku meminta manajeman Grand Mercure segera melengkapi K3.

“Saya contohkan jaring yang berada di sekitar bangunan harus lebih kuat agar kalaupun ada jatuhan benda dari proyek dapat menyangkut dan tidak sampai mengenai bangunan atau masyarakat yang ada di sekitarnya,” tukasnya.

Komisi III DPRD Bandarlampung mengakui belum mengirimkan surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Grand Mercure ke Pemkot Bandarlampung, hingga Kamis (24/1).

Menurut angggota Komisi III DPRD Bandarlampung, Yuhadi, surat rekomendasi tersebut akan dikirim jumat (25/1).

“Memang belum dikirim, jumat baru akan kita kirim,” ujarnya kepada Radarlampung.co.id.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Bandarlampung dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sepakat merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT. Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), pelaksana pembangunan Hotel Grand Mercure.

Kesepakatan penghentian sementara itu berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandarlampung dengan PT. Istana  Lampung Raya (ILR), PT Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), dan dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman dan Perumahaan, di ruang Lobby DPRD, Rabu (23/1/2019).

Pimpinan RDP, Agusman Arief mengatakan, penghentian sementara pembangunan hotel tersebut berdasarkan hasil rapat dan pandangan anggota komisi III dan Dinas PU dengan tujuan keselamatan.

“Berdasarkan pandangan anggota, Dinas PU, keterangan pihak WKC dan Honda (PT. ILR), kami sepakat  rekomendasi untuk menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu WKC bisa menjamin dan menyelesaikan K3,” jelas Agusman dalam rapat itu.

Rapat sempat panas karena  sejumlah anggota Komisi III geram atas pernyataan pihak WKC yang diwakili Hendy dan Djuhaedi yang mengakui, bahwa insiden jatuhnya material ke bangunan PT ILR karena kelalaian, meski sudah berulang kali.

“Kalau itu sudah sering artinya bukan lagi lalai melainkan itu sudah niat. Bayangkan kalau besi pajang empat meter jatuh nimpa manusia. Jadi, kita minta hentikan dulu pembangunanya sampai teknis keselamatan kerjanya diperhatikan,” kata Anggota Komisi III, Dedi Yuginta.

Anggota Komisi III Yuhadi juga sempat berang. Dia mempertanyakan sikap Kepala Dinas Perumahaan dan Pemukiman, Yustam effendi, yang menolak untuk menghentikan pembangunan proyek. Ini karena akan mengkaji dan rapat terlebih dahulu.

“Kalau dinas pemukiman tak ingin hentikan itu ada apa, justru jadi pertanyaan saya, yang kita pikirkan faktor keselamatan dulu, kalau harus rapat-rapat dulu, keburu orang mati, ini kan sudah ada kejadian dan berulang kali,” ujar Yuhadi.

Sementara Kabid Cipta Karya Dinas PU, Supardi sependapat dengan sikap DPRD untuk menghentikan pembangunan  tersebut. Alasannya, keselamatan, dan pembangunan bisa dilanjutkan jika WKC bisa menjamin keselamatan.

“Kita sependapat hentikan dulu, sudah berulang-ulang kali, bahaya sekali, kalau dilanjutkan. Apalagi bangunan itu bertingkat-tingkat riskan, tolong WKC perhatikan pengawasannya, kenapa kunci berat tujuh kilo bisa jatuh gak mungkin ditiup angin. Jika memang salah bukan saja dihentikan tapi bisa izinnya dicabut,” kata Supardi.

Sementera, Ali, perwakilan pemilik bangunan Hotel Grand Mercure mengaku sedih dan menangis dengan kejadian tersebut. Dia mengaku pihaknya sudah berinvestasi untuk Lampung dan tidak ada niat mencelakakan atau membuat kecelakaan kerja.

“Saya mau nangis, kami ini sudah investasi, tak ada niat melakukan itu, dan pihak WKC ini sudah berpengalaman bangun gedung termasuk Novotel. Kami akan penuhi ketentuan K3 itu,” kata Ali.

Dalam rapat pihak PT ILR diwakili Direktur Stephanie, kuasa hukum Rahmand Kholid dan karyawan dealer honda jadi saksi jatuhnya sejumlah material bangunan hotel yang menimpa ruangan dealer Honda. Bahkan pihak Honda membawa sejumlah barang bukti material yang jatuh diantaranya besi hollow empat meter, kunci pas, dan barangbukti foto-foto.

* Polda Periksa Saksi

Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Bobby Marpaung mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait laporan PT. ILR ke Polda Lampung.

“Kita sudah periksa beberapa saksi, termasuk turun langsung ke lapangan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata Bobby Marpaung, Rabu (23/1). (*/ben)
Share:

Tinggalkan Tugas Tanpa Izin, Bahtiar Dukung Gubernur Jatim Tegur Wakil Bupati Trenggalek

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri merespon terkait Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan meluncurkan surat teguran kepada Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin karena meninggalkan tugasnya tanpa izin.

Menyikapi hal tersebut, Bahtiar mengungkapkan, berdasarkan peraturan perundang - undangan bahwa persolaan tersebut terkait larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 huruf j meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

"Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak," ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, persoalan tersebut memiliki konsekwensi dikenai sanksi secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ayat 3, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ayat 4, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Dan ayat 5, dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Dan sesuai konsitusi juga  bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota adalah bagian dari sistem pemerintahan NKRI.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang - undang
Berkenaan dengan kewenangan gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota.

Bahtiar utarakan dengan tegas, gubernur juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

“Prinsipnya Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan gubernur kepada wakil bupati Trenggalek, ternasuk binwas kepada walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati lainnya diwilayahnya sesuai yg diatur dalam UU Pemda.

Kronologi permasalahan tersebut bermula dari Gubernur Jawa Timur menerima surat tentang Wakil Bupati Trenggalek tidak ada di tempat, dan tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat negara pada 9 sampai dengan 19 Januari 2019. Maka Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat ke Bupati Trenggalek agar menyampaikan laporan secara rinci.

Gubernur juga meminta Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak untuk segera membuat laporan rinci mengenai Wakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut

“Laporan ini penting untuk kemudian dilanjutkan sebagai laporan gubernur Jatim kepada menteri dalam negeri. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 77 ayat 3  disebutkan bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas lebih dari tujuh hari tanpa izin mendapat teguran. Hal - hal seperti ini penting dilakukan oleh gubernur dan jadi contoh diseluruh daerah.

Gubenur harus mengembalikan kembali marwah sistem  pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional negara kesatuan Republik Indonesia sesuai azas-azas, prinsip-prinsip dan etika penyelenggaraan pemeintahan yang baik dan sesuai konstitusi dan Undang-Undang,'  pungkas Bahtiar Baharuddin, Kapuspen Kemendagri. (*)
Share:

Membina kepala daerah adalah tugas konstitusional kementerian dalam negeri

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta - Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar kembali menegaskan, sesuai UU Pemda, tugas, kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan, dan pelayanan publik. Kemendagri memilki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

Dalam hal terjadi konflik atau sengketa kewenangan antar daerah, baik secara horisontal antar pemda provinsi dan konflik/sengketa vertikal kewenangan antara pemda kabupaten/kota dengan pemda provinsi maka kemendagri adalah institusi negara yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud termasuk dalam hal mediasi sengketa/konflik.

Faktanya saat itu telah terjadi konflik/sengketa kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam proses perijinan investasi Meikarta yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemerintahan daerah, kebuntuan komunikasi dan bahkan konflik tersebut menjadi hot issue di media-media nasional.

Masing-masing pihak memiliki dasar hukum, Kewenangan perijinan untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala Metropolitan di tangan Bupati Bekasi, namun sisi lain harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sesuai Perda  Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014. Sengketa kewenangan perijinan inilah yang kemudian penyebab yg menimbulkan sengketa antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar yang mencuat ke ruang publik pada saat itu. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Polemik perijinan Meikarta pada saat itu semakin ramai dalam pemberitaan media nasional dan lokal yang mengangkat isu-isu perbedaan sikap pandangan  antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi yang makin hari makin memanas di media publik dan tentu hal tersebut tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dari sisi pelayanan publik terkesan menghambat investasi. Sehingga hal tersebut akhirnya menjadi perhatian DPR RI yang kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI tanggal 27 September 2017. 

Berkenaan masalah tersebut, Mendagri mengarahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk memfasilitasi dan melakukan mediasi sengketa agar para pihak mau duduk bersama antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan meminta para pihak agar menahan diri tidak saling mendiskreditkan di ruang publik. Terjadinya kebuntuan komunikasi antar jenjang pemerintahan daerah yang berpotensi.menimbulkan berbagai interpretasi dan penilaian dari masyarakat.

“Fungsi dan peran Kemendagri sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bukan pada aspek teknis perijinannya, namun lebih pada aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  sebagaimana diatur dalam Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan 0
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Membina sinergitas hubungan antar pemda. Jelas UU Pemda bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelemggaraan pemerintahaan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. 

"Jadi, membina kepala daerah sesuai amanat konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah tugas, kewenangan dan kewajiban Mendagri sebagai  pembina dan pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembinaan kepala daerah antara lain termasuk melakukan mediasi sengketa/konflik kewenangan antar daerah termasuk konflik kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam soal ijin Meikarta.

Lebih jauh dari itu bahkan Mendagri memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada Kepala Daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014.

Bahtiar menegaskan kembali, bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo selalu konsisten mengarahkan kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi, selalu membina pemda dalam melakukan  upaya percepatan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai aturan dan senantiasa konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik, membina pelaksanaan otonomi daerah serta membina hubungan antar pemda sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Oleh karena itu, dalam konteks fasilitasi/mediasi pembinaan kepada Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi yang sedang berselisih soal proses perijinan Meikarta saat itu, maka Kemendagri telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan pelaksanaan mediasi sengketa tersebut dilaksanakan secara terbuka sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Mendagri Tjahjo Kumolo dalam memberikan arahan  kepada pemerintah daerah selalu mengingatkan agar menghindari area rawan korupsi dan selalu ingatkan agar setiap keputusan-keputusan pemerintah daerah harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Di akhir pernyataanya, Bahtiar mengungkapkan, "Kami yakin jika Pemda  memberikan berbagai jenis pelayanan publik, termasuk soal perijinan jika mereka berikan sesuai aturan hukum yang berlaku, dilaksanakan transparan, terbuka apa adanya sesuai aturan, pasti tidak ada terjadi masalah," ujarnya.

Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri akan terus melaksanaan tugas pembinaan kepada pemerintah daerah dan pembinaan kepala daerah sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah," ungkapnya. (rls)
Share:

Yamaha Vega Club Indonesia berikan bantuan perlengkapan sekolah kepada korban tsunami Selat Sunda


Lampung Selatan - Yamaha Vega Club Indonesia (YVCI) terus memberikan perhatiannya kepada korban tsunami Selat Sunda.

Presiden YVCI Bayu Saputra, minggu (13/1/2019) mengatakan, hari ini YVCI datang kembali ke lokasi bencana alam tsunami di Desa Kunjir Lampung Selatan untuk mendonasikan bantuannya.

Sebelumnya YVCI memberikan bantuan sayur mayur dan sembako. Tapi hari ini alat tulis belajar yang diberikan kepada siswa SDN 1 Kunjir Lampung Selatan.

Menurut jurnalis Tribun Lampung ini, memang donasi ini harapanya bisa membantu para peserta didik untuk bisa semangat lagi dalam meraih cita-citanya.

Menurutnya, musibah tsunami ini membuka mata untuk bisa terus berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

"Ada seratusan alat tulis yang terdiri tas, buku tulis, buku gambar, pensil, pena, penghapus hingga tas yang kita berikan kepada adik-adik kita," kata member Vega Lampung Club (VLC) beregister 015 ini.

Semua donasi ini berasal dari semua klub Vega di seluruh nusanatara yang tergabung di YVCI.

Jadi bukan korban di Lampung Selatan saja yang mendapatkan donasi tapi juga warga Banten yang terdampak tsunami juga diberikan bantuan.

Ketua umum Jakarta Vega Motor Club (JVMC) yang juga selaku koordinator rombongan donasi wilayah Banten, Irfan mengatakan, kalau dirinya sangat bahagia bisa membantu kepada sesama.

"30 Desember 2018 lalu kami juga ke Desa Bama Labuan Pandeglang
dan disana bantuan sembako yang kami kumpulkan langsung di terima oleh pak lurah," katanya.

Dirinya sangat berterima kasih kepada para pendonasi sudah bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk meringankan beban korban yang terkena tsunami.

Kepala SDN 1 Kunjir Lampung Selatan, Hairuddin mengatakan, kalau bantuan dari YVCI ini sangat membantu siswanya.

Karena diketahui memang peralatan sekolah para siswa ini kebanyakan hilang diterjang ombak tsunami.

"Jadi kami sangat berterima kasih, dan semoga apa yang diberikan ini menjadi amal ibadah dan barokah," katanya

Semoga apa yang dilakukan klub YVCI ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa klub motor juga peduli terhadap sesama. (*)
Share:

Ini warna surat suara pemilu 2019

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, pada hari H pemilu di 17 April 2019 mendatang, di tempat pemungutan suara (TPS) akan ada 5 warna kertas suara yang disediakan untuk calon pemilih. Mudah membedakannya karena lima kertas suara ini memiliki warna yang tidak sama.

“Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD provinsi, hijau untuk DPRD kabupaten/kota, dan warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Pemilihan warna ini berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019," ungkap Bahtiar di Jakarta, sabtu (12/1/2019).

Lebih lanjut Bahtiar juga menerangkan secara rinci perbedaan warna dan disain surat suara pada Pemilu 2019, sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih.

Pertama, warna abu-abu untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas surat suara pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan ukuran 22 x 31 cm. Jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram. Surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

Kedua, warna kuning surat suara pemilu untuk memilih anggota DPR RI sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPR dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram. Surat suara pemilu anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPR RI.

Ketiga, warna merah surat suara pemilu untuk memilih DPD RI terdiri atas surat suara untuk pemilu anggota DPD terdapat 9 (sembilan) kategori ukuran, dengan jenis kertas HVS 80 gram. Surat suara pemilu anggota DPD berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal/horizontal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan terdapat photo dari setiap calon anggota DPD RI.

Keempat, warna biru surat suara pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dengan ukuran 51 x 82 cm. Jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram, berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD provinsi.

Kelima, warna Hijau surat suara pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas HVS 80 gram. Surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal ini, Bahtiar menegaskan, dari pengenalan warna surat suara tersebut menjadi penting, tujuannya akan memudahkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat pemilih dalam menyalurkan aspirasi politik pada saat pencoblosan di TPS.

"Hal tersebut penting sebagai bagian dari bentuk pendidikan pemilih kepada masyarakat," ungkapnya. (*)
Share:

Alumni SMA Negeri Telukbetung akan gelar reuni akbar angkatan 1972 sampai 2018


Bandarlampung - Ikatan keluarga alumni (IKA) SMA Negeri Telukbetung akan menggelar reuni akbar.

Ketua IKA SMA Negeri Telukbetung, Yusmar mengatakan, kegiatan reuni ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi.

"Kan sudah lama para alumni tidak bertemu karena memiliki kesibukan atau aktifitas masing - masing dengan berbagai macam profesi," katanya.

Ketua Panitia Pelaksana Reuni Alumni SMA Negeri Telukbetung, Budiman A.S menuturkan, reuni akbar akan diiikuti alumni dari angkatan tahun 1972 - 2018.

"Kalau dulu SMA Negeri Telukbetung ini ada yang menyebutnya dengan sebutan SMA Texas. Tapi sekarang sudah menjadi SMA Negeri 4," kata mantan ketua DPRD Bandarlampung ini, di studio kopi, kamis (10/1/2019). (*)
Share:

Keuntungan penjualan tiket pertandingan Persija Jakarta versus tim Pra Pon Lampung akan didistribusikan bagi korban tsunami


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik Charity Game antara tim sepakbola Pra PON Lampung versus Persija Jakarta yang akan diadakan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, minggu (13/1/2019).

Tiket laga amal bertajuk "Charity Games Pray for Lampung" ini sebesar Rp30 ribu untuk tempat duduk di tribun timur dan Rp100 ribu untuk tribun VIP. Keuntungan penjualan tiket akan didistribusikan ke kawasan yang terdampak tsunami Selat Sunda beberapa waktu lalu.

Menurut gubernur, acara ini sangat bagus diadakan di Lampung,  khususnya di Kota Bandarlampung. Selain charity game, laga amal, kegiatan ini juga bisa menghidupkan geliat pariwisata awal tahun Lampung paska bencana tsunami Desember 2018.

"Event olahraga bisa mendatangkan banyak orang. Bisa menjadi potensi wisata yang Provinsi Lampung kembangkan. Bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan bahkan wisatawan mancanegara," kata Ridho Ficardo pada rabu (9/1/2019).

Bahkan, lanjutnya, Krui Pro di April 2019 masuk ke dalam 100 Calendar of Events kementerian pariwisata 2019.

"Ini juga salah satu event sport-tourism yang perlu kita dukung dan ramaikan," ujar Ridho.

Ridho pun mengajak pecinta sepakbola dalam dan luar Lampung untuk datang dan saksikan pertandingan antara kesebelasan Pra PON Lampung dengan Persija Jakarta ini.

"Selain menikmati pertandingan bola, ayo nikmati juga kuliner yang ada di Bandarlampung. Dan datangi destinasi wisata yang dekat dari Bandarlampung. Seperti Pantai Kelapa Rapat, Pulau Pahawang, Pulau Kelagian. atau melihat gajah Taman Nasional Way Kambas,  serta Taman Purbakala Pugung Raharjo," ungkapnya. (rls)
Share:

Mendagri: siapapun yang mengganggu konsolidasi demokrasi, harus ditindak

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen kemendagri.

Jakarta – Menteri dalam negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menyikapi setiap gelagat yang muncul untuk membangun ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Dalam keterangan persnya, mendagri menegaskan, semua pihak harus percaya penuh kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).

“Pemilu serentak 2019 ini sebenarnya yang punya kerja kan parta politik, kecuali DPD yang perseorangan. Tapi penyelenggaraannya sesuai undang - undang diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP. Seharusnya partai politik termasuk capres, cawapres dan tim suksesnya harus percaya penuh kepada KPU, jangan apa yang disepakati dirapat beda apa yang disampaikan diluar," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo juga berkeyakinan bahwa KPU perhari ini tidak ada menyimpang satu titik koma pun dari undang-undang.

“Saya kira KPU juga berbekal pada undang-undang dan juga berbekal pada putusan MA dan MK," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan hal penting adalah jangan mencurigai, apalagi mendramatisir.

“Membuat hal-hal seperti kemarin, mencetak kartu saja belum sudah ada isu sudah 7 kontainer, saya kira ini jelas mau mendeletigimasi KPU. Sama juga ada isu 31 juta suara selundupan, 1 saja tidak mungkin, apalagi 31 juta suara," tegas Tjahjo.

Tjahjo sangat tegas dalam menyikapi hal tersebut, bahkan Tjahjo sebagai mendagri dalam hal ini sudah sepakat dengan KPU bahwa sekecil apapun kalau ada berita fitnah, berita-berita yang sifatnya berujar kebencian, berita hoaks atau berita bohong, bermuatan SARA, lapor aja kepada kepolisian.

Tjahjo juga menyampaikan penegasannya bahwa siapapun orang yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi ini, mengacaukan penyelenggara pemilu, mengacaukan kerja partai politik, mengacaukan kerja capres - cawapres, mengacaukan tim sukses, harus diusut dan ditindak pihak kepolisian siapapun itu. (rls)
Share:

Relawan peduli bangun jembatan gantung sederhana untuk masyarakat Way Umbar


Tanggamus - Vertical Rescue Indonesia (VRI) Lampung meresmikan jembatan gantung sederhana yang ke-12 di Dusun Sukajadi, Desa Umbar, Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, sabtu (5/1/2019).

Jembatan gantung yang memiliki bentang 80 meter tersebut dibangun sebagai salah satu giat dalam gerakan 1.000 jembatan gantung Lampung untuk Indonesia. Namun pembangunan jembatan gantung kali ini tidak hanya dilakukan oleh VRI Lampung, tapi dibangun bersama-sama dengan berbagai lembaga dan komunitas yang tergabung dalam relawan peduli. Pembangunan jembatan gantung tersebut sebagai bentuk kepedulian relawan peduli kepada masyarakat Dusun Sukajadi, Desa Umbar yang wilayahnya terkena banjir beberapa waktu lalu.

Adapun lembaga dan komunitas-komunitas yang tergabung dalam gerakan relawan peduli tersebut yakni Komunitas Lampung Outdoor Community Peduli, DCAB-ID Komunitas Mobil Dobel Cabin Lampung, Asosiasi Pengusaha Mobil Lampung, SMK N 5 Bandarlampung, Goweser Lampung Komunitas Sepeda Lampung, Telkomsel, Satrio Multi Tansindo, Taruna Siaga Bencana, Rakata Cycling Club, Tribal Trial Bikers Adventure Lampung, Trapac Trail Adventure Panjang Community, SMA N 2 Bandar Lampung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, LP3UI, IIBF, dan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.

Abidin (50), warga Dusun Sukajadi saat peresmian mengatakan, masyarakat membutuhkan akses jembatan untuk berbagai kegiatan, seperti pergi ke kebun, mengangkut hasil tani dan akses menuju sekolah bagi anak-anak.

"Jembatan ini sangat penting untuk kami pak, terutama untuk jalan anak - anak sekolah. Sebenarnya kemarin sudah dibangunkan oleh pemerintah, tapi kena banjir. Alhamdulillah ini dibangunkan lagi oleh para relawan. Saya sangat berterimakasih sekali," ungkapnya.

Koordinator Vertical Rescue Indonesia Lampung, Muhammad Kariskun mengatakan, pembangunan jembatan gantung sederhana tersebut dilakukan bersama-sama secara gotong royong dengan masyarakat setempat. Pembangunan dilakukan selama 6 hari, mulai 31 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019.

Setelah diresmikan jembatan kemudian diserahkan kepada masyarakat setempat agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Dalam peresmian tersebut selain dihadir perwakilan berbagai komunitas yang tergabung dalam relawan peduli, turut hadir juga Kepala Desa Umbar, Camat Kelumbayan, dan Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi’i. (rls)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed