KONI Lampung Terancam Sangsi Kemenpora

[caption id="attachment_299" align="alignleft" width="250"]KONI Lampung Ridho Ficardo Biro Hukum Kemenpora Yusuf Suparman (kiri) beserta Akademisi Hukum Universitas Lampung Yusdianto[/caption]

Cakrawala Lampung (CL) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam waktu dekat akan membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung. Pembahasan dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung ini, lantaran Kemenpora telah menerima surat pengaduan salah salah satu Lembaga Swadya (LSM) di Lampung.

Menurut Biro Hukum Kemenpora, Yusuf Suparman ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Senin (31/8) mengatakan, kepengurusan KONI Lampung sudah jelas menabrak aturan dan perundang – undangan yang berlaku. Diantaranya undang – undang (UU) nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (SKN) pasal 40 yang isinya pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Kemenpora sudah mengagendakan akan membahas dugaan pelanggaran dan sangsi apa yang akan diberikan kepada KONI Lampung jika terbukti melakukan pelanggaran. Sangsi yang bisa diberikan Kemenpora mulai dari peringatan, teguran tertulis, pembekuan, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Sangsi ini sesuai pasal 122 ayat 2 peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007,” ungkapnya.

Semestinya, lanjut Yusuf, pejabat publik dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mentaati aturan dan UU yang berlaku.

“Ini juga salah satu contoh yang tidak baik mengapa ketua umum KONI melantik pengurus KONI Lampung. Saran saya sebaiknya sebagai kepala daerah harus legawa untuk mengundurkan diri dan mentaati aturan,” pungkasnya.

Sementara Ketua KONI Lampung yang juga Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo belum bisa diminta tanggapannya. Ketika Cakrawala Lampung berupaya minta pernyataan atau tanggapannya melalui Blackberry Massengernya, namun belum mendapat jawaban. (ben)
Share:

Pesisir Barat Marak Pelanggaran APK Calon

Cakrawala Lampung (CL) – Selain Lampung Timur, daerah lainnya yang rawan terjadi pelanggaran yakni Pesisir. Ini karena sampai saat ini masih marak alat peraga (APK) para calon kepala daerah (calon kada) yang belum dicopot. APK yang belum dicopot yakni milik pasangan calon kada Agus Istiqlal – Erlina, Aria Lukita – Efan Tolani, Jamal Naser – Syahrial dan Oking Gandamiharja – Irawan Topani.

“Untuk sementara tahapan masih berjalan. Disamping monitor kegiatan kampanye, kita juga memantau pemutakhiran data. Kendalanya saat ini masih marak APK para calon kada yang belum dicopot,” kata Komisioner KPU Pesisir Barat Syarief Ediansyah kepada wartawan ini, kemarin.

Kendati demikian, ucapnya, pihaknya terus mengimbau para calon untuk mentaati regulasi kampanye. “Satu hal yang menjadi titik tekan kami yakni terkait APK yang terpasang di mobil kendaraan pasangan calon Aria Lukita – Efan Tolani.

“Kami sudah mengimbau untuk mencopot APK di kendaraan. Namun sampe sekarang tidak diindahkan oleh pasangan itu. Ini lantaran APK tidak boleh dipasang kecuali yang disediakan KPU,” ungkapnya. (ben)
Share:

AJI Gelar Penganugerahan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin

Cakrawala Lampung (CL) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung untuk kedelapan kalinya menganugerahkan penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin, di Cafe Dawil, Sabtu (29/8).

Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan mengatakan, penghargaan Saidatul Fitriah diberikan kepada jurnalis atas karya jurnalistiknya yang menginspirasi dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Sedangkan, Penghargaan Kamaroeddin diberikan kepada orang atau lembaga yang berkontribusi positif terhadap pengembangan jurnalisme, kemerdekaan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia di Lampung.

“Untuk kedelapan kalinya, AJI Bandar Lampung menganugerahkan penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin,” ujarnya.

Yoso mengungkapkan, Saidatul Fitriah adalah pewarta foto pada Surat Kabar Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung yang meninggal dunia pada 3 Oktober 1999. Atul, begitu Saidatul biasa disapa, meninggal dunia setelah lima hari dirawat. Mahasiswi Jurusan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Lampung, ini terluka berat di bagian kepala saat meliput peristiwa bentrokan aparat dengan ribuan mahasiswa, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa ‘UBL Berdarah’ atau ‘Tragedi UBL’.

Saidatul Fitriah adalah martir sekaligus pahlawan bagi jurnalisme dan demokrasi di Lampung. Atul adalah jurnalis pertama dan semoga yang terakhir di Lampung yang gugur dalam tugasnya.

“Maka, rasanya lebih dari layak nama almarhumah Saidatul Fitriah dijadikan nama penghargaan bagi jurnalis yang konsisten menjalankan profesinya serta menghasilkan karya yang memberi inspirasi serta berdampak positif bagi kehidupan masyarakat,” kata dia.

Demikian pula, lanjutnya, sosok Kamaroeddin Gelar Soetan Ratoe Agoeng Sempoernadjaja. Kamaroeddin adalah putra daerah Lampung yang dianugerahi penghargaan pelopor wartawan nasional. Pria kelahiran Negara Batin, Sungkai, Lampung Utara tahun 1910 ini, merupakan satu dari sedikit pejuang Lampung yang aktif dalam kegiatan jurnalistik pada awal masa kemerdekaan.

Pensiunan Asisten Residen Kantor Gubernur Lampung dan veteran ini bisa disebut sebagai pelopor pers nasional daerah di Bumi Ruwa Jurai. Kamaroeddin wafat pada 22 Maret 1985, dalam usia 75 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Tanjungkarang.

“Untuk penghargaa Saidatul Fitriah diraih Elshinta dari surat kabar harian Lentera Swara Lampung dengan karya jurnalistik bertema Ajaran Ponpes Nurul Ulum, Kemiling, Bandarlampung yang Disinyalir Sesat. Sedangkan Penghargaan Kamaroeddin diberikan kepada Wahrul Fauzi Silalahi, direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung,” ungkapnya. (ben)
Share:

Pemerintah Kota Balam Terus Membenahi Infrastruktur

Foto: Benny Setiawan.


Pemerintah Kota Bandarlampung terus berbenah memperbaiki dan melakukan pelebaran jalan. Seperti terlihat di Jalan S. Parman, Bandarlampung ini.

Share:

Pemuda Muhammadiyah Desak Ridho Mundur Sebagai Ketua KONI

Cakrawala Lampung (CL) – Setelah kalangan akademisi, desakkan agar Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mundur dari jabatannya sebagai ketua KONI Lampung terus bermunculan. Desakkan kali ini dilontarkan dari kalangan Pemuda Muhammadiyah Lampung.

Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Lampung, Hamami menyatakan sepakat mendukung gubernur agar menyerahkan jabatannya sebagai ketua KONI Lampung kepada orang yang memang berkompeten di bidangnya agar lebih fokus.

“Saya rasa lebih baik pak gubernur fokus dulu dengan hal-hal yang bersifat urgensi dalam pengembangan dan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujarnya kepada Cakrawala Lampung, kemarin.

Menurut dia, jika dengan menjabat sebagai ketua KONI Lampung sudah melanggar undang – undang (UU) atau surat edaran (SE) menteri dalam negeri, semestinya jabatan ketua KONI itu diberikan kepada sosok yang konsen dan berkompeten terhadap olahraga.

“Kita bukan menganggap gubernur tidak mampu, tetapi lebih baik dia fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai gubernur Lampung. Pak gubernur Lampung kita ini seperti diketahui merupakan gubernur termuda se-Asia Tenggara. Untuk itu kita berharap Lampung memiliki progresifitas yang baik,” tandasnya.

Dari beberapa sektor yang harus dibenahi di Lampung, lanjutnya ada beberapa hal yang harus benar-benar fokus. Seperti dalam hal pembangunan infrastruktur serta keamanan.

“Kalau di beberapa daerah lain ada kepala daerahnya yang melanggar UU, harapan saya pak gubernur Lampung dapat menjadi contoh di seluruh Indonesia dengan melepas jabatannya sebagai ketua KONI Lampung,” pungkasnya. (ben)
Share:

Kedepan Ridho Laporkan Kinerja KONI ke Dirinya Sendiri

Cakrawala Lampung (CL) – Dilantiknya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sebagai ketua KONI Lampung periode 2015 – 2019 terus mendapat kecaman dan kritik. Setelah ramai dikritik di jejaring media sosial karena dinilai melanggar aturan dan undang-undang (UU). Kali ini kritikan dilontarkan akademisi universitas Lampung Yusdianto.

Menurut Yusdianto, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo banyak melanggar aturan dan UU. Diantaranya telah melanggar UU 23 nomor tahun 2014, dan UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional.

“Saya tidak heran Ridho bisa dilantik sebagai ketua KONI Lampung oleh ketua umum KONI pusat. Ini karena diduga semua pihak sudah melanggar UU secara berjamaah,” kata dia.

Dengan dilantiknya Ridho sebagai ketua KONI Lampung, lanjutnya, kemungkinan besar terjadi konflik of interest. Yang tak ayal diduga akan memunculkan hasrat ingin memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan.

“KONI itu kan lembaga indepen, dan KONI akan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada gubernur Lampung. Kalau Ridho ketua KONI Lampung, masak kedepan Ridho mempertanggungjawabkan masa kepengurusan KONI Lampung nanti kepada dirinya sendiri yang juga gubernur Lampung. Ini kan aneh, pasti akan terjadi konflik kepentingan,” tandasnya. (ben)

 

 

 

 

 
Share:

4 Calon Kada Diduga Langgar Aturan

Cakrawal Lampung (CL) – Akademisi universitas Lampung Yusdianto mempertanyakan kinerja panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota. Ini lantaran sampai saat ini masih ada calon kepala daerah (calon kada) yang masih menjabat sebagai bupati/walikota. Seperti Mustafa di Lamteng, Erwin Arifin di Lampung Timur, Herman HN di Bandarlampung dan Aries Sandi Darma Putra di Pesawaran. Dimana seperti diketahui keempat calon kada tersebut masih menjabat sebagai kepala daerah di daerahnya masing - masing.

“Ada apa dengan panwaslu kabupaten/kota dan bawaslu serta KPU nya,” kata dia, kepada Cakrawala Lampung, kemarin.

Menurut Yusdianto, keempat calon tersebut sudah melanggar undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang–undang nomor I tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Dimana di dalam pasal 7 huruf q dikatakan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, huruf q,tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.

“Semestinya setelah ditetapkan sebagai calon, para calon kada itu sudah tidak menjabat lagi. Panwaslu kabupaten/kota semestinya memberikan rekomendasi agar calon mundur dari semua jabatannya. Kepala daerah juga harus dijabat seseorang yang netral,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika masih ada calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah, itu artinya calon tersebut diduga sudah melanggar aturan. “Ini juga untuk menghindari dugaan kepentingan politik saat masih menjabat,” imbuhnya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi terkait hal ini menegaskan, keempat calon tersebut tidak melanggar aturan. Sebab, calon yang harus mundur dari jabatannya itu yakni bagi calon kada yang mendaftar di daerah lain. Serta calon yang berstatus PNS atau TNI – Polri.

“Itu nggak melanggar aturan. Yang harus mengundurkan diri itu seperti Pairin yang mencalonkan diri sebagai calon walikota Metro. Kalau itu memang harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah. Bagi calon yang bukan PNS atau TNI – Polri tidak harus mundur dari jabatan. Cukup mengajukan cuti saja jika ingin kampanye,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut wanita yang disapa Khoir ini, memang calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah sangat rawan menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye. (ben)
Share:

2,5 Miliar Untuk Seragam Batik Motif Lampung?

Cakrawala Lampung (CL) – Pegawai Negeri Sipil (PNS)/non PNS bakal mendapat seragam batik motif Lampung. Ini lantaran Dinas Pendidikan (Disdik) Bandar Lampung melakukan tender pengadaan seragam batik motif Lampung sebesar Rp2,55 miliar.

Terkait hal ini dibenarkan Kepala Bidang Gedung dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Bandar Lampung A Husni. Menurut dia saat ini pengadaan seragam batik itu sedang ditenderkan melalui website LPSE Bandar Lampung.

"Ini lagi ditenderkan, itu bukan wewenang kita. Kalau sudah tender dan kontrak beres, baru diserahkan ke disdik," kata Husni, kemarin.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Syarif Hidayat menyarankan Pemerintah Kota Bandar Lampung meninjau ulang pengadaan seragam batik motif Lampung yang anggarannya mencapai Rp2,55 miliar tersebut.

Dia mengutarakan, Pemkot perlu lebih menekankan lagi kepada anggaran yang pro kepada masyarakat. "Harus ada skala prioritasnya. Ini kan baru bahan, belum tentu langsung dijahit setelah mendapatkannya. Karena ada juga bahannya belum dijahit-jahit oleh PNS/non PNS setelah mendapatkan bahannya,” tandasnya.

Sebelumnya pada tahun 2013 lalu, Pemkot Bandarlampung menganggarkan pengadaan bahan bahan dasar seragam batik motif Lampung dan bahan celana rok dengan anggaran Rp2,720 miliar. (ist)
Share:

SK Pengurus PAN Lampung Sudah Diteken Ketum dan Sekjen



Cakrawala Lampung (CL) – Wakil sekretaris jenderal DPP PAN Edi Agus Yanto memastikan surat keputusan (SK) pengurus DPW PAN Lampung periode 2015 – 2020 sudah ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

“Sekitar 70 persen pengurus tingkat provinsi sudah menggelar musyawarah wilayah (Muswil). Jadi pelantikan pengurus DPW PAN Lampung menunggu permohonan dari DPW PAN Lampung. SKnya sudah diteken ketum dan sekretaris jenderal (sekjen),” ujarnya, kemarin.


Dia mengutarakan, DPP PAN menargetkan September mendatang semua provinsi sudah menggelar muswil. Untuk itu saat ini DPP PAN sedang konsentrasi menyelesaikan semua muswil.


“Hampir semua wilayah yang sudah muswil sudah dikeluarkan SK nya oleh DPP. Sampai sejauh ini belum ada perubahan permohonan struktur kepengurusan dari DPW PAN Lampung. Yang pasti belum ada satu wilayah pun yang sudah muswil yang sudah dilantik.,” tegasnya. (ben)

SK Pengurus PAN Lampung Sudah Diteken Ketum dan Sekjen

Share:

23 Persen Remaja Lampung Setuju Sex Pra Nikah



Cakrawala Lampung (CL) – Hasil survey Dinas Kesehatan Lampung yang menyatakan 23 persen dari 61.886 remaja usia 15 – 24 tahun menyatakan setuju hubungan sex di luar nikah, membuat Anggota Komisi V DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim angkat bicara.

Menurut Mufti, dia merasa prihatin jika hasil survey tersebut benar. Ini mengingat dalam struktur demografi Lampung, jumlah total penduduk di usia 15 – 24 tahun atau 1.390.500 jiwa sesuai dengan sensus BPS tahun 2013.


“Artinya jika kemudian di generalisir maka 23 persen dari jumlah total penduduk usia tersebut atau setara dengan 319,8 ribu jiwa setuju degan hubungan seksual pra nikah tersebut,” kata Ketua Kaderisasi PKS Lampung.


Wakil Ketua Fraksi PKS Lampung ini pun mengungkapkan, Lampung sesungguhnya memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya.


Ditambahkannya, jika perda secara konsekuen dan konsisten dilaksanakan, tentu penyimpangan-penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan agama dan budaya dapat di minimalisir bahkan dihilangkan. Apalagi perda tersebut mengikat semua pihak yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, baik pemerintah daerah, masyarakat termasuk keluarga didalamnya, juga satuan pendidikan, pendidik serta peserta didik.


“Dari total usia 15-24 yang berjumlah 1,39 juta jiwa, terdapat usia sekolah di range 15-19 tahun berjumlah 707.236 jiwa yang terikat dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012, sehingga jika perda tersebut secara konsekuen dan konstituen dilaksanakan, Insya Allah akan ada dampak positif,” ungkap Mantan Pimpinan DPRD Lampung Tengah periode lalu ini.


Sementara, Ketua BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa disamping peran pendidikan dasar dan menengah begitu penting dalam kaitannya pembentukan karakter dan kepribadian anak tentu keluarga sebagai basis terkecil dalam struktur relasi  sosial di masyarakat juga harus dikuatkan.


“Keluarga sebagai struktur sosial terkecil di masyarakat harus dikuatkan, keterbukaan antar keluarga harus didorong dan orang tua sebagai pemimpin keluarga harus memfasilitasi aktivitas-aktivitas produktif putra-putrinya  sebagai saluran energi mereka yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri”, kata Ade.


Ade yang juga Ketua Fraksi PKS Lampung menyatakan, untuk menyempurnakan keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya, juga dalam upaya menguatkan peran keluarga sebagai basis terkecil dalam struktur sosial di masyarakat, Fraksi PKS sedang memperjuangkan hadirnya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.


“Tingginya persepsi tentang kewajaran hubungan seksual pra nikah dengan alasan pembuktian cinta, membuat kami harus menguatkan peran keluarga dalam tumbuh kembang generasi emas Lampung dan Indonesia. Dan salah satu ikhtiar kami, adalah dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah  tentang Ketahanan Keluarga di Provinsi Lampung”, pungkas Ketua Pemenangan Pilkada PKS Lampung ini. (rls/ben)