Komisi IV Panggil Kepsek SMPN 24

Cakrawala Lampung (CL) – Komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (16/9) akan menggelar pertemuan dengan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 24 Bandarlampung, Helendrasari di DPRD setempat. Pertemuan ini tindaklanjut atas keluhan dewan guru dan staf sekolah yang terletak di Jalan Letkol Hi. Endro Suratmin ini yang disampaikan ke komisi IV DPRD Bandarlampung, Senin (14/9).

Rencana pemanggilan terhadap Helendrasari ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat, saat ditemui Cakrawala Lampung di DPRD, Selasa (15/9).

“Surat pemanggilannya sudah kita kirimkan, belum ada konfirmasi apakah kepsek akan hadir atau tidak,” kata dia.
Politis Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan, di dalam pertemuan itu pihaknya akan mendengar langsung penjelasan Helendrasari atas mosi tidak percaya yang diajukan dewan guru dan staf sekolah setempat.

Saat ditanya rekomendasi apa yang akan dikeluarkan komisi IV jika keluhan dewan guru dan staf terhadap Helendrasari itu terbukti, secara diplomatis dia mengatakan, suasana kerja di sekolah sudah tidak nyaman lagi akibat timbul permasalahan ini.

“Yang pasti suasana kerja di sekolah tersebut sudah tidak nyaman lagi. Apalagi guru yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Helendrasari ini jumlahnya puluhan,” ujarnya.

Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Bandarlampung Helendrasari siap menghadiri panggilan komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (16/9). Kehadirannya itu untuk memberikan penjelasan langsung kepada komisi IV.

“Saya siap hadir, saya akan bawa bukti – buktinya. Ini saya masih di dinas pendidikan. Mohon doanya saja ya,” kata Helendrasari singkat ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Selasa (15/9).

Sebelumnya 28 dewan guru dan staf SMPN 24 yang terletak di Jalan Letkol Hi. Endro Suratmin, Bandarlampung ini, Senin (14/9) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Kepsek Helendrasari kepada komisi IV DPRD Bandarlampung.
Di dalam pertemuan itu, para dewan guru dan staf menyampaikan beberapa hal penyebab munculnya mosi tidak percaya ini. Diantaranya, hubungan kepala sekolah dengan dewan guru tidak harmonis, rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tidak transparan, bersikap arogan dan otoriter, guru dan pegawai tata usaha (TU) PNS di lingkungan SMP Negeri 24 tidak diberdayakan karena kepala sekolah membawa tenaga honorer dari luar dan bendahara tidak dilibatkan dalam masalah pengelolaan keuangan. Selain itu, honor guru dan pegawai TU bulan Juni dan Juli tidak dibayarkan tepat waktu, dan siswa diwajibkan membayar Rp21.000 untuk alat sablon.

Kepala Sekolah SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari membantah tudingan para dewan guru dan staf tersebut. Menurut dia, semua tudingan itu tidak ada bukti.

“Saya akan menuntut balik para dewan guru dan staf tersebut karena melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini sudah menyangkut harga diri,” kata dia kepada wartawan ketika dihubungi telepon selulernya, Senin (14/9).

Terkait tudingan pembuatan RAPBS tidak transparan, dia menjelaskan, yang menyusun dan membahas RAPBS adalah komite sekolah, kepala sekolah beserta perwakilan dewan guru.

“Tidak mungkin semua dewan guru ikut membahasnya. Lagipula sebelum disahkan, diserahkan dulu ke kepala bidang pendidikan nasonal (diknas) untuk direvisi atau diperiksa. Setelah itu baru disahkan dan ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan RAPBS nya. Terkait anggaran BOS semua sudah online di diknas,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso dalam pertemuan itu berjanji menindaklanjuti keluhan para dewan guru dan staf tersebut.

“Kita akan menindaklanjuti keluhan ini, kita minta para dewan guru dan staf tetap bekerja seperti biasa,” tandasnya.

Salah satu guru yang tidak ingin namanya disebutkan di dalam pertemuan berharap agar permasalahan ini secepatnya diselesaikan. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog