Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Terkait KONI Lampung, Kemenpora Siapkan Surat ke Kemendagri

Cakrawala Lampung (CL) – Kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) terus memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung. Dimana Kemenpora telah mempersiapkan surat untuk kementerian dalam negeri (Kemendagri).

“Surat balasan untuk LSM yang mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung sekaligus surat ke kemendagri telah disiapkan. Termasuk surat untuk gubernur dan ketua umum KONI pusat. Hanya saja masih menunggu konsolidasi internal,” kata Biro Hukum Kemenpora Yusup Suparman melalui BlackBerry Massengernya kepada Cakrawala Lampung, Selasa (22/9).

Ditambahkannya, terkait dugaan pelanggaran tersebut, biro hukum sudah membuat telaah dan legal opinion serta draft surat balasan yang telah disampaikan kepada pimpinan.

"Dalam waktu dekat akan segera dikirimkan," ujarnya.

Sebelumnya Kemenpora akan membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung. Pembahasan dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung ini, lantaran Kemenpora telah menerima surat pengaduan dari salah salah satu Lembaga Swadya (LSM) di Lampung.

Menurut Biro Hukum Kemenpora, Yusuf Suparman ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Senin (31/8) mengatakan, kepengurusan KONI Lampung sudah jelas menabrak aturan dan perundang – undangan yang berlaku. Diantaranya undang – undang (UU) nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (SKN) pasal 40 yang isinya pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Kemenpora sudah mengagendakan akan membahas dugaan pelanggaran dan sangsi apa yang akan diberikan kepada KONI Lampung jika terbukti melakukan pelanggaran. Sangsi yang bisa diberikan Kemenpora mulai dari peringatan, teguran tertulis, pembekuan, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Sangsi ini sesuai pasal 122 ayat 2 peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007,” ungkapnya.

Semestinya, lanjut Yusuf, pejabat publik dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mentaati aturan dan UU yang berlaku.

“Ini juga salah satu contoh yang tidak baik mengapa ketua umum KONI melantik pengurus KONI Lampung. Saran saya sebaiknya sebagai kepala daerah harus legawa untuk mengundurkan diri dan mentaati aturan,” pungkasnya.

Ketua KONI Lampung M. Ridho Ficardo belum bisa diminta tanggapannya. Ketika Cakrawala Lampung berupaya minta pernyataan atau tanggapannya melalui Blackberry Massengernya, namun belum mendapat tanggapannya. (ben)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…