Amran: Jika Tidak Sesuai Aturan, Rolling Harus Ditinjau Ulang

BANDARLAMPUNG (CL) - Rolling pejabat di lingkup pemerintah Kota Bandarlampung, Senin (19/10) lalu menuai polemik. Sebab, di hari yang sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) nomor K.36 - 30/V.100 - 2/99 perihal penjelasan atas kewenangan pejabat daèrah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Dimana di dalam SE itu salah satu isinya mengatakan, penjabat kepala daerah dilarang merolling jabatan sebelum mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri (Mendagri).

Akademisi universitas Lampung Yusdianto menuturkan, terkait polemik itu semuanya dikembalikan kepada pejabat yang berwenang. Sembari menunggu keputusan KSN yang sudah mengumpulkan data terkait rolling di Pemerintah Kota Bandarlampung.

"Diduga SK rolling jabatan itu cacat hukum karena melanggar surat dari BKN. Tapi semua kembali kepada pejabatnya masing masing," katanya.

Sementara mantan Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung, Amran saat dihubungi cakrawalalampung.com, Sabtu (31/10) menuturkan, sebagai abdi negara dirinya siap ditempatkan dimana saja tapi jika rolling beberapa waktu lalu tidak sesuai aturan. Maka harus ditinjau ulang kembali rollingnya.

"Yang pasti saya ikut aturan. Maaf ini saya lagi menghadiri acara anak saya di Yogyakarta," ujarnya.

Kepala BKD Bandarlampung M. Umar belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon cakrawalalampung.com tidak ada jawaban. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed