Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Dalil Tidak Terbukti, DKKP Putuskan Rehabilitasi Nama Bawaslu Lampung

Cakrawala Lampung (CL) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung dapat bernafas lega. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam amar putusannya dalam sidang yang digelar Jumat (9/10), memutuskan bawaslu Lampung direhabilitasi.

Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait ketika dihubungi cakrawalalampung.com mengatakan, DKPP dalam amar putusan nomor 16/DKPP - PKE - IV/2015 memutuskan menolak seluruh permohonan pengadu yakni Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisis Pembangunan (Lambang) Antoni Wijaya, nama Bawaslu Lampung direhabilitasi, memerintahkan bawaslu RI untuk menindaklanjuti keputusan ini selambat - lambatnya 7 hari setelah putusan dan meminta bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

"Dalil yang diajukan pengadu tidak terbukti. Jadi nama bawaslu Lampung direhabilitasi," kata Saut.

Ketua Lampung yakni Fatikhatul Khoiriyah saat dihubungi bersyukur atas keputusan DKPP yang merehabilitasi nama Bawaslu Lampung.

"Alhamdulillah, DKPP merehabilitasi nama bawaslu Lampung. Kedepan kita akan lebih ketat dan lebih hati - hati lagi dalam melakukan pengawasan," kata Fatikhatul Khoiriyah.

Kendati demikian, kata wanita yang disapa Khoir ini, pihaknya mengapresiasi terhadap lembaga atau perseorangan yang mengkritisi bawaslu Lampung. Karena itu salah satu bagian dari dinamika demokrasi.

Sementara Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisis Pembangunan (Lambang) Antoni Wijaya belum bisa dikonfirmasi.

"Nanti aja ya, saya lagi di dalam kendaraan dalam perjalanan," ujarnya singkat.

Anggota Bawaslu Lampung Nazarudin Togakratu yang menghadiri sidang DKPP membenarkan jika DKPP menolak semua dalil pengadu.

"Semua laporan pengadu tidak terbukti dan ditolak DKPP. Akhirnya DKPP memutuskan merehabilitasi nama Bawaslu Lampung," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…