Langsung ke konten utama

Ombudsman Lampung Ajak Masyarakat Menyuarakan Kebenaran Melalui Aksi Anti Maladministrasi

Cakrawala Lampung (CL) - Kebenaran bisa terkalahkan bukan hanya karena semakin membudayanya kesalahan, akan tetapi karena diamnya orang-orang yang seharusnya mampu menyuarakan kebenaran. Pesan itulah yang ingin disampaikan Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung melalui Aksi kampanye anti maladministrasi dan anti korupsi yang mengusung tema besar “GERAKAN MELAWAN DIAM” di Tugu Adipura, Jumat (23/10) sore.

Aksi ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan budaya anti maladministrasi dan anti korupsi yang diselenggarakan Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung pada 22 – 24 Oktober 2015. Aksi menggandeng sekitar 25 lembaga kemahasiswaan intra dan ekstra kampus.

Plt. Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung, Ahmad Saleh David Faranto mengatakan, di dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman tidak bisa sendirian. Harus ada peran serta masyarakat.

“Hal itu jelas diatur oleh undang-undang. Masyarakat berperan dalam memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara saat ini masyarakat selaku pengguna layanan cenderung diam dan tidak berkeluh kesah atas pelayanan yang buruk. Hal tersebut, bisa karena pengguna layanan merasa takut untuk komplain, merasa apatis karena pengaduannya pernah tidak ditanggapi, serta ada pula yang merasa tidak tau harus complain kemana.” Jelas David.

David juga menyampaikan, dalam menindaklanjuti komplain pengguna layanan, penyelenggara layanan wajib untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara berkala. Hal ini pun diatur oleh undang-undang. Sehingga komplain masyarakat akan memberikan pengaruh baik terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

“Semua elemen harus berperan untuk melakukan edukasi dengan mengkampanyekan GERAKAN MELAWAN DIAM.” Tegas David. (*/ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …