Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Pilkades Labuhan Batin, Way Serdang Diduga Penuh Konspirasi

BANDARLAMPUNG (CL) – Pemilihan kepala desa (Pilkades) Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Mesuji diduga penuh konspirasi. Dugaan konspirasi ini merebak karena adanya indikasi penjegalan terhadap Muhammad Ajis sebagai salah satu calon kepala desa (kades) setempat.

Muhammad Ajis saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Rabu (28/10) mengatakan, dirinya merasa dirugikan karena dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai calon kades Labuhan Batin. Sebab, sebelumnya persyaratan pencalonannya sudah dinyatakan lengkap oleh panitia dan camat setempat.

“Waktu saya konfirmasi ke camat, berkas pencalonan saya dinyatakan sudah lengkap dan tidak perlu menggunakan surat keterangan domisili. Tapi tidak lama kemudian saya mendapat kabar dari kawan bahwa saya tidak lolos sebagai calon kades karena berkas persyaratan tidak dilengkapi surat keterangan domisili. Pilkades rencananya dilaksanakan pada 31 Oktober mendatang,” kata Ajis.

Dia menambahkan, dirinya merasa dirugikan karena diputuskan tidak lolos dalam sebagai calon kades Labuhan Batin. Dan akan melakukan upaya somasi terhadap plt Kades Labuhan Batin dan camat Way Serdang.

“Saya sudah minta surat keterangan domisi tapi nggak dikasih oleh plt kades Labuhan Batin. Sedangkan dua calon kades lainnya bisa mendapat surat keterangan domisili Labuhan Batin. Padahal saya asli putra daerah setempat dan memiliki KTP serta kartu keluarga dengan alamat domisili Labuhan Batin. Saya menduga ada upaya menjegal saya sebagai calon kades Labuhan Batin,” ungkapnya.

Plt Kepala Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, Ramlan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membantah adanya konspirasi dan upaya menjegal Muhammad Ajis sebagai calon kades Labuhan Batin.

“Nggak ada itu upaya menjegal salah satu calon. Menurut saya semua sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yakni sesuai perda tentang domisili. Saya lupa perda nomor berapa,” ujarnya.

Ramlan menjelaskan, Muhammad Ajis dinyatakan tidak lolos sebagai calon kades Labuhan Batin karena tidak berdomisili di Labuhan Batin.

“Memang Ajis punya KTP dan KK Labuhan Batin, tapi Ajis tidak berdomisili di Labuhan Batin. Sedangkan dua calon lainnya berdomisili di Labuhan Batin,” jelasnya.

Sementara Camat Way Serdang, Huzairin juga membantah ada indikasi konspirasi dalam pilkades Labuhan Batin. Menurut dia, tidak lolosnya Muhammad Ajis sebagai calon kades Labuhan Batin karena adanya surat edaran (SE) dari sekda setempat yang isinya calon kades harus melampirkan surat keterangan domisili setempat.

“Memang berkas persyaratan Muhammad Ajis sudah lengkap. Tapi ada SE yang menyatakan persyaratan calon kades harus melampirkan surat keterangan domisili. Sedangkan Ajis tidak melampirkan surat keterangan domisili. Plt kades Labuhan Batin tidak mengeluarkan surat keterangan domisili untuk Ajis, karena Ajis tidak berdomisili di tempat tersebut,” ungkapnya. (ben)



(ben)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…