Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Wahrul Fauzi Silalahi: PLN Harus Bertanggungjawab Atas Kerugian yang Diderita Masyarakat

Cakrawala Lampung (CL) – PLN Lampung diminta bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman bergilir. Salah satunya musibah kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik karena tidak stabilnya arus listrik dan dampak pemadaman bergilir. Hal ini disampaikan Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi.

“Semestinya PLN memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita masyarakat karena dampak pemadaman bergilir itu,” kata dia.

Selain itu, Wahrul juga meminta masyarakat harus lebih kritis dan bisa melaporkan kepada LBH sebagai bahan tambahan bukti perkara gugatan publik yang dilakukan LBH terhadap PLN yang perkaranya sedang berjalan.

Yang menjadi pertanyaan publik, lanjut dia, pelayanan PLN semakin hari bukan semakin baik tapi terus menurun bahkan cenderung mengecewakan pelanggan.

"kita tak habis pikir PLN, semakin lama pelayanan PLN semakin buruk. Maka penting bagi hukum dalam hal ini pengadilan untuk bisa memaksa dan mengintervensi secara hukum kepada PLN agar ada dampak perubahan dan perbaikan terhadap pelayanan masyarakat," pungkasnya.

Sementara pihak PLN belum bisa dikonfirmasi. Cakrawalalampung.com berupaya menghubungi Manajer Distribusi PLN Lampung, Alam Awaludin namun belum ada jawabannya. (ben)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…