Tony Eka Candra Terpilih Secara Aklamasi Pimpin FKPPI PD VIII Lampung Periode 2015 - 2020

BANDARLAMPUNG (CL) - Tony Eka Candra terpilih kembali secara aklamasi sebagai ketua PD VIII FKPPI Lampung periode 2015 - 2020.

Pengurus FKPP PD VIII Fauzi Japri mengungkapkan, terpilihnya Tony Eka Candra ini setelah sekitar 40 orang pengurus FKPPI yang mewakili berbagai kalangan bertemu di Jakarta pada 4 November 2015 dan dihadiri Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo.

"Secara aklamasi berdasarkan pertemuan itu kita menunjuk kembali Tony Eka Candra sebagai ketua FKPPI PD VIII Provinsi Lampung periode 2015 - 2020," ujarnya di dalam jumpa pers yang digelar di rumah makan Begadang Resto," Senin (30/11).

Selain itu dia menuturkan, berdasarkan musyawarah nasional (munas) ke-9 Maret 2015 di Magelang, salah satu keputusan penting yakni generási muda dan ormas FKPPI dilebur menjadi satu. Dan mekanisme konsolidasi nelalalui mekanisme presidium.

Sementara Tony Eka Candra menuturkan, mengucapkan terimakasih kembali diberikan amanat untuk memimpin FKPPI PD VIII Lampung.

"Ini amanat besar bagi saya dan insya Allah akan saya laksanakan dengan sebaik - baiknya. Ini tanggungjawab besar da kehormatan saya untuk membesarkan FKPPI PD VIII Lampung," kata Tony. (ben)
Share:

Terkait Reses, Ratusan Warga Langkapura Antusias Sambut Kedatangan MW. Heru Sambodo

Keterangan foto: Anggota DPRD Bandarlampung MW. Heru Sambodo saat mendengarkan dan menerima keluhan dari salah satu warga Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura. Foto:Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

BANDARLAMPUNG (CL) - Meski di tengah guyuran hujan cukup deras, namun ratusan warga Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura tetap antusias menyambut kedatangan anggota DPRD Bandarlampung MW. Heru Sambodo di Jalan Imam Bonjol Gang Pertamina, Langkapura (Kediaman Khoirul Mansyah), Sabtu (28/11). Kedatangan Heru Sambodo ini terkait masa reses anggota DPRD Bandarlampung di daerah pemilihan (dapil) 6.

Di dalam pertemuan itu, Heru Sambodo menerima berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat. Seperti diantaranya yang disampaikan Samsi Padilah, salah satu warga setempat yang mengeluhkan kondisi Jalan Surya sepanjang 400 meter x 4 meter yang kondisinya tidak layak untuk dilalui. Selain itu dikala musim hujan di daerahnya juga selalu terkena banjir kiriman karena saluran air yang tidak berfungsi dengan baik.

Selain itu, Suwondo, warga Kelurahan Gunung Terang menuturkan keprihatinannya terkait kondisi Partai Golkar saat ini. Dimana saat ini seluruh kader partai menunggu terobosan agar kondisi menjadi lebih baik. Karena Partai Golkar merupakan partai lama.

"Selain itu kita juga menyayangkan kualitas beras bagi masyarakat miskin. Jadi kita berharap agar kualitas beras raskin lebih baik lagi," ujarnya.

Suryamah, warga Langkapura mengeluhkan tentang melonjaknya kenaikan nilai PBB. Dan bagaimana proses pengajuan bedah rumah bagi warga kurang mampu.

"Kita keberatan membayar PBB yang mencapai Rp150.000 per bulan. Kita juga ingin tahu bagaimana proses pengajuan bedah rumah," katanya.

Sementara anggota DPRD Bandarlampung MW. Heru Sambodo di dalam pertemuan dengan warga itu menjelaskan, reses bertujuan menyerap aspirasi dan kelurahan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 6 terkait sarana dan prasarana umum. Dan pembangunan tidak hanya bersifat fisik namun juga pendidikan dan kesehatan.

"Banyak keluhan masyarakat saat ini. Seperti seringnya mati lampu yang mengganggu aktifitas masyarakat," tandasnya.

Terkait keluhan warga tersebut, Heru Sambodo menuturkan, hasil reses ini akan dibahas di DPRD dan dimasukkan di dalam usulan satuan kerja terkait.

"Kita akan terus memperjuangkan keluhan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat," tegasnya. (ben)
Share:

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Way Kanan Gelar Jalan Sehat

Way Kanan (CL) – KPU Way Kanan, Minggu (29/11) akan menggelar jalan sehat dan panggung demokrasi di lapangan Sriwijaya di depan kantor camat Baradatu, pukul 06.00 WIB.

Komisioner KPU Way Kanan yang juga pokja sosialisasi, Erwan Bustami mengatakan, acara tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di dalam ajang pemilihan kepala daerah Desember mendatang.

“Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi di 14 kecamatan dalam program pendidikan pemilih cerdas dengan berbagai kreasi sosialisasi. Mudah – mudahan target partisipasi pemilih 80 persen bisa tercapai,” ujarnya.

Ditambahkannya, kegiatan jalan sehat tersebut tidak dipungut biaya. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalan sehat tersebut bisa datang langsung dan mengambil kupon melalui panitia di lokasi.

“500 peserta pertama akan mendapatkan t shirt cantik dari panitia. Ada juga undian kupon peserta. Hadiah utama satu unit motor listrik, kambing,  kulkas, tv, mesin cuci dan ratusan hadiah hiburan lainnya,” ungkapnya. (ben)

 
Share:

Terkait Pemadaman Bergilir, Juniardi Nilai PT. PLN Diduga Melanggar UU

BANDARLAMPUNG (CL) – PT. PLN wilayah Lampung diminta bertanggungjawab atas kerusakan peralatan elektronik milik masyarakat akibat pemadaman bergilir yang sudah berlangsung selama dua bulan ini. Hal ini disampaikan mantan Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi kepada cakrawalalampung.com.

“PLN harus memberikan kompensasi dan bertanggungjawab kepada masyarakat karena sudah melanggar hukum,” ujarnya.

Menurut Juniardi, PT. PLN wilayah Lampung diduga telah melanggar undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terutama pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, pasal 9 ayat (1) huruf e dan k serta pasal 62 yakni mengenai sanksi pidana. PLN juga diduga telah melanggar UU no 25 tentang pelayanan publik.

"Saya juga heran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga2 masyarakat yang peduli masyarakat belum melakukan fasilitasi kepada konsumen yang merasa dirugikan atas gangguan PLN selama ini," sesalnya.

Dugaan pelanggaran tersebut, jelasnya, berdasarkan pada analisa kasus gangguan PLN terjadi terlebih dahulu, namun PLN baru melakukan konferensi pers dan mengumumkan ke publik tentang pemadaman setelah banyak mendapat komplain warga.

"Ini menunjukkan tidak adanya sikap responsif dan ketidakpedulian PLN pada konsumen. Hingga saat ini hampir setiap hari komplain masyarakat, dan sumpah serapah ditujukan ke pada PLN melalui berbagai akun sosial, BBM, dan serta menjadi gunjingan di tengah masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya Deputi Manager Distribusi PT. PLN Wilayah Lampung Alam Awaludin kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11) mengakui kondisi pasokan terakhir saat ini memang sangat kurang. Ini dikarenakan Tarahan 3 terganggu.

“Semoga besok (Kamis, 26/11) bisa masuk lagi pasokannya setelah mengalami perbaikan. Selain itu pasokan listrik dari Tarahan 4 mengalami penurunan kapasitas dan perlu pemeliharaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengatasi pemadaman bergilir ini pihaknya juga berupaya memulihkan bantuan pasokan dari Sebalang yang saat ini mengalami ganguan.

“Mudah – mudahan besok (Kamis, 26/11) bisa membantu. Sesuai yang pernah kami sampaikan, kemungkinan pemadaman bergilir seperti ini akan terjadi sampai  akhir Desember 2015,” ungkapnya.

Saat ditanya apa kompensasi bagi masyarakat Lampung yang terkena pemadaman bergilir, dia mengungkapkan, kompensasi TMP sesuai peraturan menteri ESDM nomor 33 tahun 2014  yakni, kali gangguan per bulan, lama gangguan per bulan, kecepatan perubahan daya TR, kesalahan baca meter, dihitung per tri wulan, dan kecepatan koreksi rekening, dihitung per tri wulan.

“Tapi untuk pemadaman karena defisit tidak termasuk dalam katagori mendapat kompensasi. Yang mendapat kompensasi yakni pemadaman karena gangguan saja. Kita berharap awal Desember sudah ada perbaikan,” pungkasnya. (ben)
Share:

Tony Optimistis Menangkan Thobroni Harun – Komarunizar di Pilkada Bandarlampung

BANDARLAMPUNG (CL) – Ketua DPD II Partai Golkar (PG) Bandarlampung versi Aburizal Bakrie, Tony Eka Candra menegaskan, di dalam ajang pemilihan walikota Bandarlampung Desember mendatang pihaknya bertekad memenangkan pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun – Komarunizar.

Di dalam jumpa pers yang digelar di ruang fraksi Golkar DPRD Lampung, Kamis (26/11), Tony mengatakan, penegasan ini untuk mengklarifikasi pemberitaan di salah satu media pada Rabu (25/11).

Tony juga menegaskan, berdasarkan rapat pleno diperluas DPD PG Bandarlampung yang dipimpinnya, Sabtu (21/11), diputuskan semua pengurus DPD II, anggota fraksi PG, pengurus PK, pengurus PL dan kader partai wajib memenangkan pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun – Komarunizar.

“Jika terbukti tidak mendukung Thobroni Harun – Komarunizar, akan diberikan sangsi sesuai ketentuan organisasi yang berlaku. Jadi pemberitaan di media itu tidak benar jika saya mendukung calon lainnya,” kata dia.

Ditambahkannya, dengan jumlah pengurus partai dari tingkat kota sampai tingkat kelurahan yang berjumlah 5.224 orang. Dirinya optimistis dapat memenangkan Thobroni Harun – Komarunizar sebagai walikota Bandarlampung.

“Kalau seluruh kader, pengurus partai, organisasi sayap, Hasta Karya, anggota fraksi dan kader atau pengurus sampai ke tingkat bawah jumlahnya ada 18.500 orang. Jadi kita yakin memenangkan Thobroni Harun menjadi walikota Bandarlampung,” ujarya.

Selain itu, ujarnya, berdasarkan rapat pleno diperluas itu dan berdasarkan surat keputusan DPD II PG Bandarlampung nomor: KEP – 04/DPDPG – II/KBL/XI/2015 diputuskan dibentuk komposisi dan personalia tim pemenangan pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun – Komarunizar. (ben)
Share:

Inilah SK Pencopotan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW Partai Nasdem Lampung

Share:

Jelang Tutup Buku, Realisasi PAD Parkir dan Perizinan di Bandarlampung Kurang dari 50 Persen

BANDARLAMPUNG (CL) - Komisi II DPRD Bandarlampung mempertanyakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir dan perizinan. Sebab jelang penghujung tahun 2015, realisasi kedua PAD tersebut masing - masing tidak mencapai 50 persen dari target yang harus dicapai.

Dimana PAD parkir di 2015 ditargetkan Rp6,3 miliar, namun baru terealisasi 2,7 miliar atau sekitar 43,9 persen. Dan PAD perizinan dari target 2015 ini sebesar Rp58,3 miliar tapi baru terealisasi sebesar Rp20,7 miliar atau 35,5 persen.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesah, Kamis (26/12).

Selain kedua PAD itu, dia mengungkapkan, secara global
realisasi PAD Bandarlampung masih jauh dari harapan. Sebab dari target pada APBD 2015 sebesar Rp563,199 miliar dan dinaikkan menjadi Rp769,108 miliar pada APBD perubahan, ternyata realisasi PAD sampai (20/11) baru tercapai Rp329,928 miliar atau baru sebesar 42,9 persen.

"Semua pihak terkait harus bekerja lebih keras lagi meningkatkan PAD jelang tutup buku akhir tahun ini. Karena potensi PAD parkir di Bandarlampung cukup besar," ungkapnya.

Kepala BPMP Bandarlampung Saprodi mengatakan, sampat ini PAD perizinan yang terealisasi sudah mencapai 36,35 persen atau Rp21,198 miliar lebih.

"Kita terus berupaya di lapangan untuk meningkatkan PAD. Ada dua tim yang dibentuk yakni tim internal dan eksternal. Kita optimistis PAD akan terus meningkat," ujarnya kepada cakrawalalampung.com, Kamis (26/11). (ben)
Share:

Di Lampung, Mati Lampu Seperti Minum Obat Sehari Tiga Kali

BANDARLAMPUNG (CL) - Masyarakat Lampung semakin resah. Ini lantaran saat ini pemadaman bergilir yang dilakukan PT. PLN Wilayah Lampung semakin parah. Dimana di dalam satu hari dilakukan pemadaman listrik layaknya sedang minum obat yakni tiga kali sehari.

Terkait ini, Deputi Manager Distribusi PT. PLN Wilayah Lampung Alam Awaludin kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11) mengakui kondisi pasokan terakhir saat ini memang sangat kurang. Ini dikarenakan Tarahan 3 terganggu.

"Semoga besok (Kamis, 26/11) bisa masuk lagi pasokannya setelah mengalami perbaikan. Selain itu pasokan listrik dari Tarahan 4 mengalami penurunan kapasitas dan perlu pemeliharaan," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengatasi pemadaman bergilir ini pihaknya juga berupaya memulihkan bantuan pasokan dari Sebalang yang saat ini mengalami ganguan.

"Mudah - mudahan besok (Kamis, 26/11) bisa membantu. Sesuai yang pernah kami sampaikan, kemungkinan pemadaman bergilir seperti ini akan terjadi sampai  akhir Desember 2015," ungkapnya.

Saat ditanya apa kompensasi bagi masyarakat Lampung yang terkena pemadaman bergilir, dia mengungkapkan, kompensasi TMP sesuai peraturan menteri ESDM nomor 33 tahun 2014  yakni, kali gangguan per bulan, lama gangguan per bulan, kecepatan perubahan daya TR, kesalahan baca meter, dihitung per tri wulan, dan kecepatan koreksi rekening, dihitung per tri wulan.

"Tapi untuk pemadaman karena defisit tidak termasuk dalam katagori mendapat kompensasi. Yang mendapat kompensasi yakni pemadaman karena gangguan saja. Kita berharap awal Desember sudah ada perbaikan," pungkasnya. (ben)
Share:

Setelah DPW, Ketua DPD Partai Nasdem Tanggamus Bakal Dicopot

BANDARLAMPUNG (CL) - Setelah Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Yasin, pencopotan ketua partai juga bakal terjadi di tingkat DPD.

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11), dirinya beserta pengurus DPW Partai Nasdem telah bertemu dengan Ketua DPD Partai Nasdem Tanggamus Zainudin Hanafi beserta pengurus partai lainnya.

"Waktu itu kita bertemu dan berkoordinasi dengan Zainudin di sebuah rumah makan di wilayah Tanggamus. Dan kita sampaikan posisinya sebagai ketua DPD Partai Nasdem Tanggamus akan digantikan oleh kader partai lainnya," kata dia.

Dia menjelaskan, kader yang akan menggantikan Zainudin yakni  Amrullah Ahmad Elhakim.

"Kita akan rekomendasikan pencopotan Zainudin dari jabatannya," jelasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Nasdem Zainudin Hanafi saat mendampingi Darma Wijaya di dalam jumpa pers di Rumah Makan Puspa Ayu, Rabu (25/11) mengatakan, dirinya berharap DPP memberikan keputusan yang bijaksana.

"Saya heran, tidak ada peringatan sebelumnya. Tiba - tiba pada Senin (23/11) saya dihubungi untuk bertemu di sebuah rumah makan dan diberitahu akan di plt kan. Tapi sebagai kader saya samiqna watokna aja," tandasnya. (ben)
Share:

Darma Nilai Pencopotan Dirinya Sebagai Sekretaris Partai Nasdem Lampung Melanggar AD/ART

BANDARLAMPUNG (CL) – Darma Wijaya angkat bicara terkait pencopotan dirinya dari jabatan sebagai sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung. Kepada para awak media di dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Makan Puspa Ayu, Rabu (25/11), Darma Wijaya didampingi Ketua DPD Partai Nasdem Tanggamus Zainudin Hanafi mengatakan, pencopotan dirinya sebagai sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung telah melanggar AD/ART partai.

“Saya masih sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung sampai saat ini. Sebab ini sudah melanggar AD/ART partai. Seharusnya sebelum dilakukan pencopotan jabatan dilakukan rapat pleno di DPW Partai Nasdem Lampung,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menduga terdapat kepentingan dibalik pencopotan dirinya dari jabatan sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung ini. Dan pencopotannya ini juga tidak melalui prosedur dan mekanisme partai karena tidak melalui surat peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu.

“Saya menduga ada kepentingan dibalik semua ini. Partai Nasdem Lampung ini sebelumnya tenang – tenang aja. Tapi sudah diobok – obok sama Taufik Basari,” ujarnya.

Sementara Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung yang juga Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menegaskan, sesuai surat keputusan nomor 1562 – SK/DPP – Nasdem/X/2015 yang ditandatangani ketua umum Partai Nasdem, pencopotan ketua, sekretaris dan bendahara DPW Partai Nasdem Lampung sudah diputuskan dan melalui rapat tim 7 OKK yang diketuai ketua tim konsolidasi OKK Janet dengan anggota Reri Murdgat anggota majelis tinggi DPP Partai Nasdem, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, Martin Manurung, Enggartiasto Lukita, Viktor Laiskodat dan Willy aditya.

“Jadi, setiap perubahan struktur partai di seluruh Indonesia pasti terlebih dahulu dibahas di tim 7 dan dilaporkan kepada ketua umum partai,” jelasnya kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11)

Terkait tudingan adanya kepentingan dibalik pencopotan jabatan ini, pria yang akrab disapa Tobas ini membantahnya. Dia menegaskan, dirinya tidak ada kepentingan dibalik semua ini. Karena ini merupakan perintah dan amanat partai untuk memperkuat kinerja DPW Partai Nasdem Lampung.

“Semestinya sebagai kader partai mengikuti keputusan partai,” pungkasnya. (ben)
Share:

Kantor DPW Partai Nasdem Lampung Digembok Pasca Pencopotan Ketua, Sekretaris dan Bendahara

BANDARLAMPUNG (CL) - Pasca pencopotan ketua, sekretaris dan bendahara, kantor DPW Partai Nasdem Lampung digembok.

Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Taufik Basari saat dikonfirmasi mengatakan, jika di kantor partai sedang tidak ada kegiatan memang dikunci seperti biasa.

"Jika ada kegiatan kantor pasti dibuka dan ini tidak ada kaitannya pasca pencopotan ketua, sekretaris dan bendahara DPW Partai Nasdem Lampung," tegasnya kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11).

Berdasarkan pantauan awak media, Rabu (25/11) pintu kantor DPW Partai Nasdem Lampung digembok dengan menggunakan rantai. (ben)
Share:

Taufik Basari: Terkait Mahar Politik Sudah Kita Investigasi dan Tidak Terbukti

BANDARLAMPUNG (CL) - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari membantah pencopotan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Yasin karena diduga terkait mahar politik pada saat penjaringan calon kepala daerah di delapan kabupaten/kota beberapa waktu.

Menurut dia, Zamzani Yasin dicopot dari jabatannya lantaran salah satu upaya penyegaran di tubuh Partai Nasdem Lampung.

"Pergantian ini untuk penyegaran aja," ujarny kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11).

Kendati demikian, ujar pria yang akrab disapa Tobas ini, pihaknya tidak menampik telah mendengar kabar terkait dugaan penerimaan mahar politik pada saat penjaringan calon kada beberapa waktu lalu. Namun, hal itu tidak terbukti setelah pihaknya melakukan investigasi dan penelusuran informasi tersebut.

"Kita juga mengetahui informasi dugaan penerimaan mahar politik itu dari media. Tapi setelah kita lakukan investigasi tidak terbukti," jelasnya.

Saat ditanya kapan dilakukan seleksi calon ketua, sekretaris dan bendahara definitif DPW Partai Nasdem Lampung, pria yang juga koordinator wilayah Lampung ini mengaku belum mengetahui kapan waktunya.

"Belum jelas kapan waktunya. Kita tunggu saja," imbuhnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di DPW Partai Nasdem Lampung, Selasa (24/11), Zamzani mengatakan pergantian dirinya dari jabatan ketua DPW Partai Nasdem Lampung bertujuan untuk penyegaran.

"Terimaskasih saya diberikan kepercayaan menjabat ketua dewan pertimbangan. Jabatan ini naik satu tingkat dan murni tidak  ada masalah apapun," ungkapnya. (ben)
Share:

Zamzani Yasin Legowo Dicopot dari Jabatannya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Lampung

BANDARLAMPUNG (CL) - Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Yasin legowo di plt kan dari jabatannya sebagai ketua partai.

Dalam konferensi pers yang digelar di DPW Partai Nasdem Lampung, Selasa (24/11), Zamzani mengatakan, dirinya saat ini ditunjuk sebagai ketua dewan pertimbangan partai wilayah Lampung.

"Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi ketua dewan pertimbangan wilayah Lampung. Posisi saya naik satu tingkat ke atas. Dan pergantian saya ini murni dan tidak ada masalah apapun," ungkapnya. (ben)
Share:

Inilah Struktur Kepengurusan DPW Partai Nasdem Lampung yang Baru

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

BANDARLAMPUNG (CL) - Kepengurusan DPW Partai Nasdem Lampung terjadi perubahan. Dimana Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Yasin saat ini menempati posisi menjadi ketua dewan pertimbangan wilayah Partai Nasdem Lampung.

Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Nasdem Saut Hutabarat mengatakan, perubahan struktural ini hal biasa. Ini juga untuk menghadapi pilkada delapan kabupaten/kota di Lampung.

"Perubahan struktur ini untuk penyegaran. Yang tua membimbing yang muda," ujarnya dalam konferensi pers di DPW Lampung, Selasa (24/11).

Dia mengungkapkan, untuk saat ini Plt Ketua DPW Partai Nasdem Lampung dipegang Taufik Basari yang juga ketua DPP Partai Nasdem dan koordinator wilayah Lampung, Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung Fauzan Sibron, Bendahara Sahana dan Dewan Pakar Wilayah diisi Tamanuri. (ben)
Share:

Terkait Dukungan ke Erwin Arifin, PAN akan Konsultasi ke DPP, PKS Nunggu Keputusan Akhir

BANDARLAMPUNG (CL) – Meski panwaslu memutuskan menolak gugatan Calon Bupati Lampung Timur Erwin Arifin. Namun partai pengusung belum memutuskan akan mengalihkan dukungan ke calon kepala daerah lainnya.

Ketua DPW PKS Lampung Mufti Salim kepada cakrawalalampung.com mengatakan, PKS sampai saat ini tetap menjalin komunikasi dan mendukung Erwin Arifin.

“Kita tetap bersama Pak Erwin sampai keputusan akhir Mahkamah Konstitusi. Komunikasi terus berjalan dengan Pak Erwin,” kata dia.

Saat ditanya mepetnya waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dia mengutarakan, pihaknya akan melihat realita di lapangan.

“Keingginan kita tetap bersama Erwin Arifin. Namun kita lihat nanti realita di lapangan. Yang pasti kita tunggu sampai upaya hukum terakhir yang akan ditempuh Erwin Arifin,” ujarnya.

Senada disampaikan Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari saat dihubungi cakrawalalampung.com Menurut Saad Sobari, pihak tetap bersama dan mendampingi Erwin dalam upaya hukumnya. Kendati demikian, PAN akan terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan DPP apakah tetap mendukung Erwin Arifin atau mengalihkan dukungan ke calon lain.

“Kita tetap bersama Erwin sampai keputusan akhir dan akan berkonsultasi dengan DPP terkait ini,” tandasnya. (ben)
Share:

20 Kecamatan se-Bandarlampung Berpotensi Terjadi Kecurangan di Pilwakot

BANDARLAMPUNG (CL) - 20 kecamatan se-Bandarlampung berpotensi terjadi kecurangan saat pemilihan walikota (Pilwakot) Bandarlampung mendatang. Ini merujuk lima barometer panwaslu Bandarlampung diantaranya netralitas penyelenggara dan dugaan keterlibatan aparatur pemerintah, money politik, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih dan kepatuhan tata cara pungut hitung.

Hal ini disampaikan Anggota Panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf kepada cakrawalalampung.com, Senin (23/11) usai rapat koordinasi pengawasan pengadaan dan pengawasan distribusi logistik di Hotel Sahid.

"Untuk antisipasi kecurangan ini kita memberikan bimbingan teknis bagi pengawas di lapangan terkait titik tekan pengawasannya," kata Nur Rakhman Yusuf.

Selain itu dia juga mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi tempat pemungutan suara (TPS) yang memiliki potensi terjadi kecurangan saat pilwakot mendatang. (ben)
Share:

Sekretaris Dirjen Perkeretaapian Rintho: Tidak Ada Ganti Rugi Bagi Pembebasan Lahan Negara

BANDARLAMPUNG (CL) - Komisi III DPRD Bandarlampung menggelar hearing dengan Dirjen perkeretaapian dan warga Kelurahan Kota Baru,Tanjung Karang Timur di Aula DPRD setempat, Senin (23/11). Pertemuan terkait rencana sterilisasi lahan dengan jarak 5 meter dari kanan kiri rel kereta api.

Sekretaris Dirjen Perkeretaapian Perwakilan Lampung Rintho mengatakan, meski akan melakukan sterilisasi namun pihaknya tetap mempertimbangkan masyarakat di sekitar lokasi rel yang akan disterilisasi dengan jarak 5 meter dari kanan kiri rel kereta.

"Kami akan mendata akses jalan utama warga meski bangunan masyarakat berada di atas tanah negara. Sterilisasi dilakukan dengan pemagaran menggunakan panel beton setinggi 3 meter. Dan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku yakni berdasarkan undang - undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, tidak ada ganti rugi terhadap pembebasan lahan negara," ungkapnya.

Junaidi, Ketua RT 014 Lingkungan I Kelurahan Kota Baru mengatakan, ada sekitar 19 rumah warga yang bakal terkena sterilisasi.

Anggota Komisi III DPRD Wahyu Lesmono menuturkan, pihaknya berharap dirjen perkeretaapian dapat mengakomodir keinginan masyarakat setempat. (ben)
Share:

Aura Publishing Gelar Kelas Menulis Bagi Anak Yatim Piatu

METRO (CL) - Penerbit Aura Publishing terus berupaya mengembangkan budaya literasi. Salah satu upayanya yakni bekerjasama dengan KSEI Filantropi STAIN Metro menggelar kelas menulis bagi anak yatim piatu, Minggu (29/11) di Rumah Bersama, Metro.

Pemilik Aura Publishing, Ikhsan menjelaskan, dengan kelas menulis bagi anak yatim piatu diharapkan dapat memberikan life skill bagi anak-anak yatim.

"Bila mereka memiliki kemampuan menulis maka dapat membuat mereka mandiri. Sekarang ada banyak media yang menerima tulisan dan memberikan honor," kata Ikhsan.

Kelas menulis ini sendiri, lanjutnya, sengaja digelar di Metro sebagai pilot project untuk dikembangkan.

"Kami menggandeng organisasi mahasiswa yakni KSEI Filantropi STAIN sebagai mitra dan juga portal jurnalisme warga pojoksamber.com," tambahnya.

Aura sendiri, tambahnya, akan menghadirkan Rudiansyah jurnalis Lampost sebagai fasilitator belajar.

"Kelas menulis bagi anak yatim ini gratis dan kami siapkan tempat fasilitator, makan siang bagi para peserta yang dibatasi maksimal 20 orang." ujarnya.‎ (*/ben)
Share:

Taring, Group Band Asal Bandung Peduli Hak Pendidikan Anak Moro - Moro

METRO (CL) - Group band asal Bandung, Taring peduli terhadap nasib pendidikan anak moro - moro. Kepedulian ini ditunjukkan saat group band yang digawangi Gebeg (drum), Ferry (bass), Angga (gitar) dan Hardy (vokal) ini manggung, Minggu (22/11) malam bersama group band Netral di Lapangan Samber, Kota Metro, Lampung.‎

Dengan dukugan ini, artinya kepedulian terhadap nasib pendidikan anak - anak di Moro - Moro telus meluas. Tak hanyak dari kalangan akademisi, aktifis dan videomaker, kini giliran musisi turut mendukungnya.
Taring adalah sebua grup band asal Bandung beraliran hardcore.

Saat mangung, vokalis Taring, Hardy menggunakan kaos bertuliskan Kami Berhak Sekolah yang notabene adalah kaos kampanye advokasi hak - hak anak Moro - Moro juga berorasi diatas panggung.

“Enam jam dari sini, ratusan anak-anak di Moro - Moro terancam putus sekolah. Ini sebuah ironis disaat pemerintah mewajibkan setiap anak untuk bersekolah, ayo bersama lakukan sesuatu untuk mereka,” teriaknya.

Pada kesempatan itu Hardy mengaku bersimpati terhadap nasib anak-anak Moro-Moro.

”Ya , saya sudah mendapat kabarnya dan juga membaca di media sosial,” ujar ditemui di belakang panggung. Taring tampil sebagai bintang tamu bersama Netral. (rico)
Share:

Nadzarudin: Saksi Paslon di Tiap TPS Maksimal 2 dan Harus Bawa Surat Mandat dari Calon

BANDARLAMPUNG (CL) - Jumlah saksi di dalam tempat pemungutan suara (TPS) untuk masing - masing pasangan calon (paslon) maksimal dua orang dan harus membawa surat mandat dari paslon.

Penegasan ini disampaikan Anggota Bawaslu Lampung Nadzarudin Togakratu kepada cakrawalalampung.com, Minggu (22/11).

"Saksi, pengawas TPS atau PPL harus memegang DPT atau DPTb I. Jika tidak termasuk pelanggaran administratif. DPT dan DPTb jika tidak dikasih bisa minta ke KPPS nya," kata dia.

Satu paslon dua saksi artinya, jelas Nadzarudin, untuk ajang pemilihan kepala daerah di Bandarlampung dan Lampung Selatan total jumlah saksi di tiap TPS ada 6 orang saksi.

"Untuk kabupaten/kota lainnya, jumlah saksi di tiap TPS yakni jumlah paslon dikalikan 2 orang saksi," ungkapnya. (ben)
Share:

14 Tim Ramaikan Futsal DPC PKS Tanjungkarang Barat

BANDARLAMPUNG (CL) - Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Tanjungkarang Barat (DPC) PKS TKB menggelar turnamen futsal ke 4 di lapangan Interganda Futsal Area (IFA) Bilabong, Langkapura, Minggu (22/11).

Wakil Ketua DPD PKS Bandarlampung Muchlas E Bastari saat membuka turnamen mengatakan, kegiatan ini digelar salah satunya bertujuan untuk memfasilitasi penyaluran bakat olahraga para kaula muda Bandarlampung.

“Dengan berolahraga dapat mendidik mental generasi muda dengan baik," katanya.

Ketua DPC PKS TKB Joni Warman menuturkan, kegiatan ini menjadi agenda rutin DPC PKS TKB tiap tahun sebagai ajang silaturahim dengan generasi muda.

Turnamen ini diikuti sebanyak 14 tim futsal," ujarnya. (ben)
Share:

Asik, Upah Melipat Surat Suara di KPU Way Kanan Sebesar Rp60 Ribu - Rp120.000

WAY KANAN (CL) - KPU Way Kanan mulai melakukan pelipatan surat suara sejak Sabtu (21/11). Pelipatan surat suara dilakukan di KPU setempat oleh sekitar 41 orang pekerja wanita. Pelipatan 345.571 surat suara yang mendapat pengawalan kepolisian ini ditargetkan selesai Minggu (22/11).

Komisioner KPU Way Kanan Divisi Logistik Darul Hafizh mengatakan, total surat suara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Way Kanan yakni sebanyak 345.571 lembar. Jumlah tersebut melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Way Kanan yakni sebanyak 337.142. Selain itu, KPU juga menyiapkan surat suara untuk mengantisipasi bila terjadi pilkada ulang sebanyak 2.000 lembar.

“Jumlah surat suara tersebut melebihi karena ditambah sebesar 2,5% dari jumlah DPT per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai surat suara cadangan,” ungkap Darul

Mengenai upah pelipatan surat suara, Darul menyebutkan, setiap satu bal berisi 1.000 lembar surat suara, satu pekerja mendapat target melipat mulai 2.000 hingga 4.000 lembar surat suara (2-4 bal).
“Kami memberikan upah kerja sebesar Rp30.000,- per bal. Jadi, setiap orang bisa dapat Rp60.000 - Rp120.000,- per hari,” ujarnya seraya menuturkan surat suara akan dihimpun dalam satu ikatan dikisaran satu ikatan berisi 25 lembar surat suara atau 50 lembar surat suara.

Pelipatan surat suara tersebut, jelasnya, diawasi 10 personel Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan. Aparat juga ditugaskan untuk menjaga gudang logistik Pilkada tersebut selama 24 jam dalam sehari.

Ditambahkannya juga, KPU mendapati laporan surat suara yang ditengarai rusak dari para pekerja, yakni tidak tercetaknya kolom penulisan KPPS pada surat suara, serta adanya gambar paslon di surat suara yang tercetak buram.

“Untuk surat suara yang rusak, akan kami konsultasikan ke percetakan pemenang tender pengadaan surat suara, CV. Sumber Prima yang beralamat di Kemiling, Bandarlampung agar diganti yang baru. Jumlah surat suara yang rusak tersebut berpotensi akan bertambah, sebab pelipatan akan dilakukan sampai esok hari,” pungkasnya. (*/ben)
Share:

Pegiat Komunitas Siapkan 300 Relawan Untuk 228 TPS di Pilkada Metro

METRO (CL) - Para pegiat komunitas mulai melakukan rekrutmen relawan untuk terlibat dalam gotong - goyong real count warga di pilkada Metro mendatang.

Dharma Setyawan, penanggung jawab real count mengatakan, pihaknya berencana merekrut 300 relawan dari berbagai kalangan‎.

"Relawan itu akan ditempatkan di 228 tempat pemungutan suara (TPS). Sekretariat real count untuk membantu input data serta relawan untuk menyiapkan konsumsi," ujarnya.

Menurut Dharma, real count yang diinisiasi warga ini adalah yang pertama di Lampung. Dan pada umumnya quick count atau real count dilakukan‎ oleh tim sukses, lembaga survey, Kesbangpol dan KPU.

"Namun kali ini kami mencoba untuk melibatkan warga. Sementara ini sudah 63 orang relawan yang telah mendaftar. Kebanyakan dari mahasiswa dan pegiat komunitas. Kami optimis dalam 14 hari kedepan, relawan akan terekrut dan partisipasi politik warga akan semakin luas," pungkas dosen yang juga peneliti Sai Wawai Institute ini.‎ (*/ben)
Share:

1.104 Surat Suara Rusak di Pesisir Barat Dimusnahkan

BANDARLAMPUNG (CL) - Sebanyak
1.104 surat suara rusak di Pesisir Barat dimusnahkan, Minggu (21/11).

"Total surat suara yang dicetak sebanyak 114.258. Surat suara di cetak oleh CV. Tawakal," kata Komisioner KPU Lampung Barat selaku pendamping KPU Pesisir Barat, Syarief Ediansyah kepada cakrawalalampung.com, Sabtu (21/11).

Surat suara baru tersebut, kata Syarief, akan dilipat mulai 23 - 28 November. Direncanakan didistribusikan mulai 1 Desember. Dan semua logistik diharapkan Senin (22/11) dipastikan sudah berada di gudang KPU Pesisir Barat.

"Pemusnahan surat suara di percetakan disaksikan panwaskab dan aparat kepolisian dari polres Lambar.
Kotak dan bilik suara pakai yang baru," pungkasnya. (ben)
Share:

Staff KPU Nias Belajar Tata Kelola Pemilu di Universitas Lampung

BANDARLAMPUNG (CL) - Staf KPU Nias, Sumatera Utara, saat ini sedang mengikuti pendidikan pasca sarjana tata kelola pemilu di Fisip Universitas Lampung. Selain Nias ada juga staf KPU dari kabupaten/kota di Lampung.

Ini disampaikan Dekan Fakultas Fisip Unila Agus Hadiawan kepada cakrawalalampung.com.

"Ada enam mahasiswa program pasca sarjana tata kelola pemilu. Semuanya staf KPU," kata dia.

Dia menambahkan, program S2 tata kelola pemilu ini merupakan konsetrasi dari S2 ilmu administras pemerintahan.

"Ini untuk mata kuliah staff umum KPU. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa diikuti oleh masyarakat umum. Satu minggu tiga kali kuliah. Setiap Kamis, Jumat dan Sabtu," ungkapnya. (ben)
Share:

Budiono: Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin Bisa Ajukan Banding ke PTTUN

BANDARLAMPUNG (CL) - Akademisi Universitas Lampung Budiono mengatakan, Calon Bupati Lampung Timur Erwin Arifin dapat mengajukan banding ke PTTUN Medan setelah gugatannya ditolak Panwaslu Lamtim.

"Erwin Arifin bisa mengajukan banding ke PTTUN. Dan kita harus menghargai dan menghormati upaya Erwin tersebut," kata dia.

Menurut Budiono, panwaslu Lamtim memutuskan menolak gugatan Erwin Arifin karena bersifat teknis. Dimana panwaslu khawatir pilkada Lamtim terancam jika panwaslu memutuskan mengabulkan atau menerima gugatan Erwin Arifin.

"Kita juga harus menghormati keputusan panwaslu. Tapi saya melihat panwaslu mengambil keputusan ini karena berpikir teknis dan tidak subtansional. Ini karena panwaslu khawatir akan mengganggu tahapan pilkada serentak di Lamtim. Apalagi saat ini sudah tahap pencetakan surat suara. Sehingga khawatir akan mengganggu pilkada serentak karena waktunya sudah mepet," ungkapnya kepada cakrawalalampung.com, Sabtu (21/11).

Ketua KPU Lamtim Andri Oktavia mengutarakan, panwaslu dalam keputusannya membenarkan langkah dan keputusan yang diambil KPU Lamtim terkait pencalonan Erwin Arifin.

"Panwaslu sudah memutuskan menolak gugatan Erwin Arifin. Tahapan terus berjalan seperti saat ini pencetakan surat suara hanya bergambar dua pasang calon kepala daerah. Dan surat suara yang akan dicetak lebih dari 800 ribu surat suara. Pencetakan surat suara selambat - lambatnya harus selesai pada 25 Desember mendatang," pungkasnya kepada cakrawalalampung.com, Sabtu (21/11).

Sementara Anggota Panwaslu Lamtim Divisi Hukum Afrizal sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi cakrawalalampung.com, telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif. (ben)
Share:

Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Diduga Hendak Tampar PPL

BANDARLAMPUNG (CL) - Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra diduga melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap salah satu anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) saat sedang melakukan konsolidasi atau kampanye di Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah kepada cakrawalalampung.com, Jumat (20/11) mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada panwaslu setempat untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Kita menyayangkan sikap yang dilakukan calon petahana tersebut. Karena PPL hanya menjalankan tugas di lapangan," kata Fatikhatul.

Selain itu, wanita yang disapa Khoir ini juga menyayangkan terjadinya dugaan intimidasi atau kekerasan tersebut. Karena semestinya calon bupati dapat menjaga etika.

"Kejadiannya saat anggota PPL sedang mengawasi calon petahana yang diduga sedang membagikan uang saat kampanye. Melihat hal tersebut, anggota PPL berusaha mencegahnya namun justru dimarahin dan hampir ditampar sama calon petahana," ujarnya.

Anggota Panwaslu Pesawaran Divisi Penindakan dan Pelaggaran, Munzir kepada cakrawalalampung.com mengungkapkan, dugaan intimidasi terhadap anggota PPL itu terjadi saat Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra melakukan kampanye dialogis dengan warga di Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima.

"Informasinya mau ditampar. Tapi kita klarifikasi, PPL mengatakan Aries Sandi tidak jadi melakukan kekerasan itu. Tapi melontarkan kata - kata yang tidak enak. Aries Sandi mengatakan kalau yang menggaji PPL adalah dirinya. Lalu PPL menjawab kalau yang membayar honornya adalah negara. Mendengar hal itu Aries Sandi naik pitam. Aries Sandi juga diduga pernah membagi - bagikan uang di Kecamatan Kedondong," ungkapnya.

Saat ditanya apakah pihaknya sudah mengklarifikasi terkait ini dengan calon petahana tersebut, Munzir mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada Aries Sandi Dharma Putra. Namun, sampai saat ini calon petahana tersebut mangkir dari panggilan klarifikasi panwaslu.

"Sudah kita panggil, namun Aries Sandi tidak datang dengan alasan lagi sibuk kampanye. Hari ini (kemarin) kita akan kirim surat klarifikasi lagi ke tim pemenangannya. Jika tidak hadir juga tetap akan kita kaji bersama bawaslu Lampung apakah memenuhi unsur atau tidak. Kita juga akan menyerahkan kasus ini ke kepolisian," ungkapnya.

Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra saat dikonfirmasi cakrawalalampung.com melalui pesan singkatnya membantah hal ini.

"Tidak benar itu, dan kita semua tau aturan serta fungsi tugasnya masing - masing," katanya.

Sementara Ketua Tim Kampanye Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra, Anwar Anom juga menegaskan tidak ada kekerasan terhadap PPL pada saat kampanye dialogis tersebut.

"Tidak ada penamparan. Nggak mungkin calon melakukan itu," tegasnya singkat saat dihubungi cakrawalalampung.com, Jumat (20/11). (ben)
Share:

Dekan Fisip Unila Tolak Keras Perayaan LGBT di Unila

BANDARLAMPUNG (CL) - Dekan Fisip Universitas Lampung Agus Hadiawan membantah jika perayaan hari Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) akan digelar di gedung fisip setempat pada Jumat (27/11).

Agus Hadiawan saat dihubungi cakrawalalampung.com menegaskan, sampai saat ini tidak ada konfirmasi kepada dirinya jika LGBT akan menggelar acara di fisip unila.

"Saya pastikan tidak ada acara itu," kata dia, Jumat (20/11).

Menurut Agus, jika hanya sekedar kajian dan masih dalam ambang batas keilmuan tidak bermasalah. Tapi jika sudah mengundang pakar dan pelakunya maka pihaknya akan menolak acara tersebut jika akan digelar di fisip unila.

"Saya juga sudah koordinasi dengan ketua jurusan fisip. Kita akan menolak keras acara itu," tegasnya.

Sebelumnya di media sosial beredar kabar jika LGBT akan menggelar seminar perayaan hari LGBT Jumat (27/11) di fisip Unila. (ben)
Share:

Puncak HUT ke - 37 FKPPI Diisi Penghijauan di Hutan Mangrove

BANDARLAMPUNG - Setelah melalui berbagai rangkaian acara seperti bakti sosial dan donor darah. Puncak HUT ke - 37 Forum Komunikasi Putra - Putri Purnawirawan (FKPPI) TNI - Polri yang serentak dirayakan di Lampung ini salah satunya diisi dengan penghijauan hutan mangrove.

Ketua Pengurus Daerah (PD) VIII FKPPI Lampung Tony Eka Candra mengatakan, peringatan HUT FKPPI selain di Bandarlampung diantaranya juga diselenggarakan di Lampung Utara Lampung, Tengah dan Tanggamus.

"Kita juga akan melakukan penghijauan hutan mangrove di Padang Cermin. Puncaknya 7 Desember mendatang kita adakan pemotongan tumpeng yang dihadiri Ketua Umum Ponco Sutowo, Siti Hardianti Soeharto dan Adiguna Sutowo," ungkap Tony Eka Candra, usai bakti sosial di sekretariat FKPP, Kamis (19/11).

Letkol U Sinambela, Komandan Satlog Korem 043 Gatam berharap kedepan FKPPI dapat menjadi organisasi yang dapat membangun bangsa dan negara menjadi lebih besar dan kokoh. Terutama di Lampung FKPPI dapat mencetak sumber daya manusia yang mumpuni.

"Di dalam berorganisasi harus mengutamakan kepentingan umum dengan niat yang baik dalam bertugas," ujarnya. (*/ben)
Share:

Gugatan Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin Diputuskan Sabtu Besok

BANDARLAMPUNG (CL) - Panwaslu Lampung Timur akan menggelar rapat pleno Sabtu (21/11) di kantor panwas setempat. Rapat pleno ini untuk memutuskan hasil sidang gugatan calon bupati Lamtim Erwin Arifin.

"Kedua belah pihak baik pemohon dan termohon sama - sama bertahan pada pendiriannya masing - masing," kata Anggota Panwaslu Lamtim Afrizal saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (19/11).

Karena tidak terjadi kesepakatan selama proses sidang sengketa, kata dia, maka sesuai PKPU perbawaslu nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian pasal 24 yang isinya dalam hal sengketa pemilihan dimaksud tidak mencapai kesepakatan, maka panwaslu kabupaten yang akan memutuskan.

"Kita akan rapat pleno untuk memutuskan gugatan Erwin Arifin ini pada Sabtu (21/11) pukul 14.00 WIB. Karena sidang yang digelar sampai Kamis (19/11) tidak ada titik kesepakatan," ujarnya. (ben)
Share:

Hamrin Sugandi: Kader dan Simpatisan PAN Wajib Menangkan Calon Kada di Pilkada 8 Kabupaten/Kota yang Diusung PAN

BANDARLAMPUNG (CL) - Kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional wajib memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung PAN di 8 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah di Lampung.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPW PAN Lampung Bidang Komunikasi Hamrin Sugandi di ruang kerjanya, Kamis (19/11).

"Calon kada PAN wajib kita menangkan di pilkada," kata Hamrin.

Hamrin menuturkan, seluruh kader dan simpatisan partai saat ini terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dalam melakukan pemenangan calon. (ben)
Share:

Jelang Pilkada, KPU Way Kanan Gelar Bimtek

WAY KANAN (CL) – Selama dua hari yakni pada (17 – 18/11), Komisi Pemilihan Umum Way Kanan menggelar bimbingan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di Aula DCC Baradatu.

Komisioner KPU Way Kanan Erwan Bustami mengatakan, bimtek ini digelar salah satunya bertujuan memastikan kesiapan berbagai komponen dalam pemungutan suara yang akan Desember mendatang.

“Bimtek kali ini sifatnya cukup detail lantaran di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Way Kanan kali ini memiliki perbedaan mekanisme dengan pilkada sebelumnya,” kata pokja Tungsura KPU Way Kanan ini.

“Penghitungan suara merupakan hal yang krusial di pilkada. Untuk itu kita minta petugas di lapangan bisa memahami secara cermat. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada hari penghitungan nanti. Selain membahas tehnik penghitungan surat suara, bimtek juga membahas tentang manajemen logistik dan sumber daya manusia,” pungkasnya. (*/ben)
Share:

Uchok Minta DPRD Desak Ridho Untuk Mundur Sebagai Ketua KONI Lampung

BANDARLAMPUNG (CL) - Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi meminta DPRD Lampung untuk mendesak gubernur Lampung M. Rido Ficardo untuk memilih jabatannya sebagai gubernur atau ketua KONI Lampung.

"Ultimatum saja gubernur Lampung. Pilih mana yang dia suka. Jabatan gubernur atau ketua KONI. Harus pilih satu jangan serakah atas jabatan," katanya melalui BlackBerryMassengernya kepada cakrawalalampung.com.

Menurut dia, hal ini tidak baik buat rakyat. Karena dengan satu jabatan saja belum bisa apa - apa atau belum dapat memberikan kontribusi buat rakyat.

"Masih nol. Tapi jangan sampai menuduh publik jika tidak mau melepaskan jabatan. Sebab itu bisa diduga karakter otoriter yang muncul di dalam diri gubernur," ungkapnya. (ben)
Share:

Komisioner KPU Baru Dilantik, Pilkada Pesisir Barat Perlu Perhatian Khusus Masyarakat

BANDARLAMPUNG (CL) - Selepas dilantik pada Selasa (17/11), lima komisioner KPU Pesisir Barat menjalani bimbingan teknis. Dan memiliki wewenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sedangkan KPU Lampung Barat mendapat instruksi mendampingi KPU Pesisir Barat selama menggelar pilkada dengan disupervisi oleh KPU Lampung.

Komisioner KPU Lambar Syarief Ediansyah mengatakan,
KPU Lambar sesuai instruksi KPU RI dan KPU Lampung akan terus mendampingi KPU Pesisir Barat dalam melaksanakan Pilkada sampai dengan tahapan selesai.

"Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap pelaksaanan pilkada di Pesbar. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar. Dalam kondisi bagaimanapun pilkada harus kami pastikan berjalan dengan sukses," kata dia.

Kendati baru dilantik, ujarnya, pihaknya yakin dengan komposisi komisioner baru KPU Pesbar yang baru dilantik serta dengan pendampingan dari KPU Lambar, pilkada pesbar tidak akan ada kendala.

"Bagi masyarakat Pesbar kita minta untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada komisioner baru yang telah dilantik untuk bekerja. Kemudian lakukan pengawasan dan berikan masukan apapun demi suksesnya pilkada," ungkapnya.
Share:

Petani Kampung Purwo Belajar Padi Organik ke Kelompok Tani Adem Ayem

TRIMURJO (CL) – Istilah studi banding tidak hanya digunakan oleh para wakil rakyat. Karena petani padi organik Kampung Purwo juga melakukan studi banding ke kelompok tani Adem Ayem di RT 12, RW 06, Dusun 2, Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo. Ini lantaran kelompok tani Adem Ayem telah mendapat sertifikat organik dalam mengembangkan pertanian organik sejak tahun 2011.

Kunjungan kelompok tani untuk belajar cara bercocok tanam padi organik ini dihadiri juga kelompok tani Multibaliwo, Sababat Tani, kelompok tani Barokah, yayasan bimbingan mandiri (YABIMA), dan ketua gapoktan Mekar Jaya Desa Purwo.

Hal ini disampaikan Anggota Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Trimurjo, Ismiati, Selasa (17/11).

Dia mengatakan, perkembangan pertanian organik di Desa Untoro itu dimotori Widianto yang telah mendapatkan sertifikat organik pada tahun 2014.

“Jadi pada tahun 2008 pak Widi telah mencoba pertanian semi organik, baru kemudian di tahun 2011 beliau full di organik. Kalau kita bertani organik artinya kita peduli dengan bumi kita. Dan jika dipelajari lebih jauh maka pertanian organik akan semakin organik,” ujar wanita yang akrab dipanggil Ismi ini.

Ketua kelompok Tani Adem Ayem Widianto menuturkan, keinginan untuk menggeluti pertanian organik agar tanah kembali sehat. Selain itu, alasan bertani organik karena susahnya mendapatkan pupuk kimia, pertimbangan kesehatan, dan hasil yang ditawarkan dari bertani organik lebih tinggi.

“Bertani organik selain sehat juga meningkatkan pendapatan. Selain itu kita beralih ke organik karena pasokan pupuk kimia susah,” jelasnya. (*/ben)
Share:

Molor dari Jadwal, PT. Subanus SBRJO Berlindung Dibalik Adendum

BANDARLAMPUNG (CL) – PT. Subanus SBRJO selaku pelaksana pembangunan flyover Ki Maja – Ratu Dibalau akan mengajukan adendum pengerjaan flyover selama lima puluh hari. Ini lantaran pembangunan flyover tidak mencapai target pada 2 Desember 2015.

Hal ini disampaikan Project Manager PT. Subanus SBRJO, Ismail Ali Usman usai pertemuan dengan Komisi III DPRD Bandarlampung, Rabu (18/11).

Menurut Ismail, pengerjaan flyover terhambat diantaranya karena terlambatnya pembebasan lahan, perubahan design, dan arus lalu – lintas di sekitar pembangunan flyover. Sehingga manufer alat berat di lapangan terhambat. Kendati demikian, ujarnya, flyover ini optimistis dapat digunakan pada akhir tahun 2015.

“Kita melakukan perubahan design di awal kontrak karena terjadi penyimpangan seperti penentuan titik koordinat. Dimana seharusnya titik koordinat agak belok, namun ternyata di lapangan terlalu ekstrim,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, pembangunan flyover sampai saat ini sudah mencapai 79,22 persen. Tinggal pembangunan mayor dan minor. Seperti pengecoran lantai, girder dan pengerjaan penerangan jalan, taman dan pengecatan.

“Mudah – mudahan awal tahun 2016 flyover sudah bisa digunakan,” ujarnya lagi.
Saat ditanya apakah pengajuan adendum ini lantaran pengerjaan flyover molor dari jadwal, dia membantahnya. Menurut dia, pembangunan flyover tidak molor, karena produktifitas harian sudah berjalan.

Kabid Bina Marga Dinas PU Bandarlampung Azwar mengatakan, lambatnya pembangunan flyover ini karena ada kendala administrasi atau teknis. Kendati demikian pengerjaan flyover harus tetap berjalan optimal.

Sementara di dalam hearing yang berlangsung sekitar lima menit dan dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas Bastari itu, Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Achmad Riza meminta kepada pelaksana proyek untuk melakukan pemasangan penerangan jalan dan taman sebelum dilakukan serah terima. (ben)
Share:

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru “Nyangkut” di Meja Kadisdik

BANDARLAMPUNG (CL) – Para guru pegawai negeri sipil harus bersabar lagi untuk menerima pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga. Pasalnya, pengajuan pencairan tunjangan sertifikasi saat ini sudah berada di meja kepala dinas pendidikan (Kadisdik) Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Kasi PTK Dikdas Disdik Bandarlampung Khairul Attar saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (17/11).

“Bersabar aja, prosesnya tinggal menunggu pencairannya. Pengajuan pencairan sudah di meja Pak Kadis (kepala dinas pendidikan). Jadi tinggal nunggu tandatangan Pak Kadis,” kata dia.

Dia mengatakan, jumlah guru pendidikan dasar (dikdas) yang akan menerima tunjungan sertifikasi sebanyak 3.435 dari guru TK, SD, SMP dan pengawas.

Sementara Kadisdik Bandarlampung Suhendar belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan dan pesan singkat wartawan sampai berita ini diturunkan belum mendapat jawaban. (ben)
Share:

Sore Ini Pelantikan Lima Komisioner KPU Pesisir Barat

BANDARLAMPUNG (CL) – Lima komisioner KPU Pesisir Barat, Selasa (17/11) sore akan dilantik Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono di kantor KPU Lampung. Pelantikan menurut rencana digelar sekitar pukul 16.00 WIB.

Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, lima komisioner KPU Pesisir Barat yang akan dilantik itu yakni Tulus Basuki, Jepri, Yuliyanto, Yurlisman dan Marlini.

“Yang melantik Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono,” kata Handi saat dihubungi cakrawalalampung.com, Selasa (17/11).

Handi menjelaskan, setelah pelantikan dilakukan serah terima dari KPU Lampung Barat ke KPU Pesisir Barat. Dilanjutkan orientasi dan bimbingan teknis selama dua hari. Selain itu, kata dia, KPU Lampung memberikan tugas kepada KPU Lambar untuk mendampingi KPU Pesisir Barat.

“Sejak dilantik, KPU Pesisir Barat memiliki wewenang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun tetap didampingi KPU Lambar dan disuvervisi oleh KPU Lampung,” jelasnya. (ben)
Share:

Komisi III Minta TPS di Kelurahan Ketapang Kuala Dipindahkan

BANDARLAMPUNG (CL) – Keberadaan tempat penampungan sampah (TPS) di Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang dinilai tidak tepat. Sebab, selain berada di pinggir jalan, aroma tak sedap muncul dari tumpukan sampah tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E Bastari mengatakan, pihaknya meminta agar pihak kelurahan setempat untuk segera memindahkan lokasi TPS tersebut.

“Sebaiknya dipindahkan saja TPS nya. Karena lokasi sekarang berada pinggir jalan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Apalagi di sekitar lokasi banyak hilir mudik kendaraan besar yang melintas sehingga dikhawatirkan menyebabkan kemacetan. Belum lagi bau sampah yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat setempat,” kata dia.

Terkait ini Kabid Kebersihan Disbertam Bandarlampung, Siswanto tidak bisa berbuat banyak terhadap TPS yang berada di pinggir jalan dan tidak menggunakan kontainer itu.

"Kalau kita cuma mengangkut sampahnya aja. Sedangkan lokasinya yang berwenang pihak kelurahan dan kecamatan setempat. Memang bak kontainernya belum bisa disediakan karena anggarannya terbatas. Satu kontainer harganya sekitar Rp30 juta,” ujarnya kepada wartawan.

Ditambahkannya, terkait TPS itu sudah disampaikan dan didiskusikan dengan DPRD agar anggarannya tersedia.

"Kami sudah diskusi dengan DPRD soal anggaran itu. Mudah - mudahan tahun depan sudah ada anggaran untuk pengadaan kontainer itu. Kalau masalah lokasi bisa langsung ke lurah atau camatnya, karena mereka yang punya wilayah," ungkapnya. (ben)
Share:

Sidang Sengketa Ditunda, KPU Lamtim Dinilai Tidak Konsisten

BANDARLAMPUNG (CL) - KPU Lampung Timur dinilai tidak konsisten dengan menunda musyawarah gugatan sengketa Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin.

"Kan sudah jelas keputusan rapat pleno KPUD. Lalu kenapa mereka (KPU) tidak siap. Anehh bukan. Apalagi penundaannya hanya karena belum siap dengan materinya. Lah wong tim penggugat sudah menyampaikan gugatannya. Lalu apa masalahnya," kata Akademisi Universitas Lampung Yusdianto kepada cakrawalalampung.com, Senin (16/11).

Menurut Yusdianto, ini artinya KPU Lamtim tidak konsisten dengan putusannya. Padahal, kata dia, KPU semestinya menjalankan asas pilkada sebagaimana tercantum di UU nomor 9/2015.

"Itu tercermin dalam intergritas, sikap,  tindakan dan pertanggungjawaban.
Apalagi sengketa ini terkait dengan waktu yang sudah mepet. Maka KPUD Lamtim tidak boleh main - main dengan menunda proses ini. Karena harus ada kepastian hukum biar tahapan dan distribusi logistik pilkada tidak tersendat," pungkasnya. (ben)
Share:

KPU Lamtim Belum Siap, Musyawarah Sengketa Erwin Arifin Ditunda

BANDARLAMPUNG (CL) - Musyawarah sengketa Calon Bupati Lampung Timur Erwin Arifin ditunda. Musyawarah yang semestinya digelar Senin (16/11), ditunda Selasa (17/11) sekitar pukul 13.00 WIB.

Anggota Panwaslu Lamtim Afrizal mengatakan, musyawarah ditunda karena KPU Lamtim belum siap mengikuti musyawarah sengketa.

"Ditunda besok, KPU belum siap. Kalau calonnya Pak Erwin Arifin tadi sudah datang," katanya.

Ketua KPU Lampung Timur Andri Oktavia saat dikonfirmasi membenarkan hal ini. Menurut dia, ketidaksiapannya hapir karena baru
karena baru menerima undangan Minggu.

"Kita akan koordinasi dengan pengacara kita dulu. Jadi musyawarahnya kita tunda dulu karena akan koordinasi dengan pengacara. Ditunda besok jam 13.00 WIB," ungkapnya.

Selain itu dia menjelaskan, penundaan ini karena pihaknya baru menerima materi musyawarah sengketa pada Senin (16/11).

"Kita baru membahas materinya bersama pengacara kita M. Ridho," ujarnya. (ben)
Share:

Hernowo: Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tidak Bisa Gugurkan Pencalonan

BANDARLAMPUNG (CL) - Hasil pemeriksaan tim kesehatan terhadap 58 calon kepala daerah (calon kada) yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota beberapa waktu lalu tidak bisa menggugurkan pencalonan. Terkecuali calon kada terdeteksi mengidap penyakit jantung berat.

Demikian disampaikan Mantan Ketua IDI Lampung Hernowo saat dihubungi cakrawalalampung.com, Senin (16/11).

"Semua penyakit calon terdeteksi pada saat pemeriksaan kesehatan calon. Seperti terdapat diabetes, kolestrol dan penyakit lainnya. Karena pemeriksaan kesehatan melalui uji laboratorium," kata Hernowo.

Kendati demikian, kata Hernowo, berbagai penyakit yang terdeteksi pada saat pemeriksaan kesehatan itu tidak bisa menggugurkan pencalonan.
"Kecuali calon terdeteksi penyakit berat seperti mengidap penyakit jantung berat yang dapat menghambat pencalonan. Itu baru kita pertimbangkan hasil kesehatannya. Atau pada saat pemeriksaan kesehatan, calon menggunakan alat penyangga seperti tongkat," jelasnya.

Ditambahkanya, setelah pemeriksaan kesehatan, tim menyerahkan rekomendasi ke KPU. Namun rekomendasi hanya menyatakan calon memenuhi persyaratan hasil kesehatan dan pencalonan.

"Kita tidak mengirimkan detail hasil pemeriksaan kesehatannya. Hanya menyatakan calon memenuhi syarat kesehatan dalam pencalonan atau tidak. Yang namanya ajal manusia tidak ada yang tahu. Hanya saja calon diimbau untuk menjaga kesehatannya," ungkapnya. (ben)
Share:

Alumni KAMMI Menyambung Tugas Sejarahnya

BANDARLAMPUNG (CL) - Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dari berbagai generasi dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung sejak 14 hingga 15 November ini. Pertemuan puncak dari beberapa rangkaian pertemuan sejak delapan bulan yang lalu menghasilkan beberapa keputusan penting.

"Yang pertama, seluruh alumni KAMMI bersepakat dan mendeklarasikan kelahiran organisasi yang menaungi seluruh alumni KAMMI bernama keluarga alumni KAMMI. Yang kedua, dalam rapat yang penuh dengan suasana meriah dan kekeluargaan itu telah menetapkan keputusan untuk mengangkat dan menetapkan 9 orang pimpinan yang disebut Presidium Nasional Keluarga Alumni KAMMI. Mereka adalah aktivis KAMMI dari beberapa generasi" kata Muhammad Badaruddin yang akrab disapa Badar, Ketua Panitia Pengarah Silatnas Alumni KAMMI.

Lalu, lanjutnya, keputusan penting yang ketiga adalah membentuk kepemimpinan organisasi dari pusat hingga daerah adalah kolektif kolegial dengan bentuk presidium.

"Sedangkan keputusan organisasi lain yang tak kalah pentingnya adalah kita akan membuat tim kecil yang akan merumuskan dasar-dasar organisasi dan menyiapkan pembentukan di daerah-daerah. Saya harapkan semua daerah sudah mulai menyiapkan. Karena informasi hasil silatnas hari ini sudah bisa diterima daerah Senin (16/11)," kata Badar.

Yang tak kalah pentingnya, kata dia, menyatukan pemahaman dan spirit bersama bahwa organisasi yang sedang kita bangun ini didasari keinginan untuk menyambung tugas sejarahnya, melanjutkan perjuangan mewujudkan amanat penderitaan rakyat, memajukan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar di tengah percaturan dunia dan untuk menyatukan seluruh potensi kekuatan dan niat untuk melahirkan kepemimpinan yg kuat dan berkarakter," ungkapnya.

Sementara itu Handrie Kurniawan perwakilan dari alumni KAMMI Lampung yang hadir menyatakan kesiapannya membentuk kepengurusan keluarga alumni KAMMI di Lampung.

“Kami seluruh alumni KAMMI di Lampung siap membentuk kepengurusan Keluarga alumni KAMMI di Lampung,” Jelas Een sapaan akrab Handrie Kurniawan.

Nama-nama Presidium Keluarga Alumni KAMMI yang terpilih adalah DR. Fitra Arsil (Calon Guru Besar Universitas Indonesia), Akbar Zulfakar (Ketua Umum DPP Gema Keadilan), M. Badaruddin (Dosen Universitas Bakrie), Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), DR. M. Najib (Dosen IPB Bogor), Fahmi Rusydi (Dosen Al-Hikmah Jakarta), Rahmantoha Budiarto (Aktivis Sosial), Johan Rosihan (Anggota DPRD di NTB dan Eka Suwarna (pengusaha). (*/ben)
Share:

Musyawarah Penyelesaian Sengketa Calon Bupati Lamtim Molor dari Jadwal

BANDARLAMPUNG (CL) - Musyawarah penyelesaian sengketa Calon Bupati Lampung Timur Erwin Arifin molor dari jadwal. Sedianya musyawarah dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB namun molor karena pemohon dan termohon belum hadir.

"Bawaslu Lampung sifatnya sebagai pendamping. Acaranya molor karena pemohon da termohon belum hadir. Tapi Erwin Arifin dikonfirmasi akan hadir," kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Senin (16/11). (ben).
Share:

HUT FKPPI Diwarnai Bakti Sosial dan Donor Darah

BANDARLAMPUNG (CL) - Forum Komunikasi Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Pengurus Daerah (VIII) Lampung menggelar  kegiatan jalan sehat dan senam. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke 37 FKPPI.

Ketua FKPPI PD VIII Lampung, Tony Eka Candra  mengatakan, HUT FKPPI diisi dengan berbagai kegiatan bakti sosial.

"Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, donor darah, penghijauan hutan mangrove. Ada juga lomba mewarnai, lomba senam ibu - ibu dan jalan sehat," kata Tony.

Ditambahkannya, puncak kegiatan HUT FKPPI ini menurut rencana akan digelar Desember mendatang.

"Rangkaian acara lainnya kita juga mengadakan dialog kebangsaan dan tabur bunga di makam pahlawan," ujarnya. (ben)
Share:

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Tauhidi Siap Hadapi dan Ingin Tahu Kejelasan Persoalannya

BANDARLAMPUNG (CL) – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Timur Tauhidi siap menghadapi persoalan dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu tingkat SD, MI, SMP, MTs di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada tahun 2012 yang menjeratnya saat ini.

Kesiapan ini disampaikan Tauhidi usai menghadiri pelantikan Pj Bupati Lampung Tengah Edarwan, di Balai Keratun, Minggu (15/11).

“Jelas, hidup ini pasti siap aja. Sekarang ini yang terpenting kita ingin tahu dulu persoalaannya seperti apa,” kata Tauhidi.

Saat ditanya sejauh mana persoalaan sebenarnya yang saat ini menjeratnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung ini menyarankan untuk menanyakan langsung kepada penyidik.

“Tanya kepada penyidiknya, saya ini kan disangka. Saya diminta keterangan dan saya sudah berikan keterangan. Tapi kalau ternyata tersangkannya salah berarti tidak ada persoalan. Selama ini belum ada pemberitahuan ke saya. Hidup ini harus dihadapi, memangnya kita mau bunuh diri apa,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya Tauhidi, mantan Kadisdik Lampung yang saat ini menjabat Pj Bupati Lamtim beserta mantan Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Lampung Edwar Hakim, Rekanan M. Hendrawan dan pegawai negeri sipil Pemberdayaan Masyarakat Lampung, Aria Sukma S Rizal diperiksa Kejaksaaan Agung, Senin (9/11) lalu sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu tingkat SD, MI, SMP, MTs di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada 2012. Keempat tersangka ini diduga telah merugikan negara sekitar Rp9 miliar. (ben).
Share:

Terkait Konflik PG, Konflik Selesai Jika Kedua Elite Partai Diakomodasi

BANDARLAMPUNG (CL) - Akademisi universitas Lampung Hertanto mengatakan, perseteruan di tubuh Partai Golkar (PG) dapat diselesaikan jika kedua kelompok elit partai terakomodasi. Dan musyawarah nasional (Munas) bersama dinilai juga dapat membuat rujuk kedua belah pihak.

"Ya, bisa selesai apabila para elit kedua kelompok antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saling diakomodasi dalam kepengurusan hasil munas bersama itu," kata dia.

Menurut dia, solusi politik yang paling bisa membuat rujuk yaitu munas bersama.

"Munas itu mekanisme kelembagaan tertinggi sebuah partai di dalam menyelesaikan konflik elitnya," jelasnya. (ben)
Share:

PKS Memang Pendukung Kyai Wahab

METRO (CL) - Pertanyaan yang sering terlontar tentang posisi Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) dalam belantika politik Indonesia, misalnya yang terkait dengan apakah PKS ini adalah partai sesat, bukan asli Indonesia dan sebagainya sesungguhnya telah selesai dan terjawab secara clear dalam berbagai kesempatan.

Dikesempatan yang kesekian kalinya, atas pertanyaan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dalam agenda Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jum’at (13/11) menyampaikan bahwa PKS lahir dari rahim Indonesia. PKS hadir di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“PKS kadang disebut dengan Wahabi, padahal kita tahu Kyai Haji Wahab Hasbullah adalah pendiri NU. Kalau demikian PKS memang pendukung Kyai Wahab, atau bahasa arabnya Wahaby dan akhirnya juga mendukung Nahdhatul Ulama.,” kata Hidayat yang akrab di panggil HNW.

“Atau jika wahabi diartikan terkait dan mengarah ke Arab Saudi, maka di sana tidak ada partai dan bagi Arab Saudi, partai termasuk bid’ah. Dalam sumber yang ada disebut-sebut jika bid’ah akan ke neraka. Maka jika pks adalah partai yang disebut bid’ah maka  tentu masuk neraka”, jelas HNW

“Bahasa mudahnya ngapain kita berjuang untuk membangun, merawat serta berkhidmat untuk Indonesia melalui Partai namun ujungnya harus ke neraka, tentu kita tidak mau demikian”. Lebih lanjut, “ngapain PKS ikut pilkada kemudian mengusung pak Abdul Hakim dan Mas Muchlido di Metro, jika ujungnya juga harus masuk neraka, tentu kita tidak ingin seperti ini.” Tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

Jika hari ini masih ada pihak-pihak yang mendeskreditkan demikian saya pikir sudah tidak relevan dan pihak tersebut harus mengkoreksi. “Sebab jika terus dilanjutkan maka akan timbul fitnah dan hal ini dapat dipidana,” tegasnya lagi.

Hidayatpun berharap jika pada proses pilkada yang berlangsung serentak ini pada akhirnya tidak sampai memunculkan orang-orang terpidana karena melakukan fitnah dan black campaign.

Sementara itu, Ketua PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim menyatakan bahwa pilkada kota Metro menjadi salah satu unggulan diantara pilkada-pilkada yang mengusung kader PKS sebagai kandidatnya.

“Dengan Pak Abdul Hakim sebagai Calon Walikota Metro yang berpasangan dengan Mas Muchlido kita mentargetkan menang dan memang punya kans untuk menang besar, maka kini banyak fitnah yang berujung black campaign dialamatkan ke beliau. Dan kami berharap pihak-pihak tersebut menghentikan fitnah tersebut.  Karena jika memang pihak tersebut adalah pendukung calon tertentu, maka masyarakat justru makin tidak simpatik dengan calon yang didukung,” terang Alumni Ponpes Krapyak Yogyakarta.

Mufti juga mengharapkan bahwa seluruh peserta pilkada untuk menang harus berkampanye dengan cara bermartabat, santun, dan lebih mengedepankan penyampaian visi, misi, program dan gagasan kepada pemilih, sehingga kemenangannya pada hakikatnya adalah kemenangan masyarakat. (*)
Share:

Wasit Nasional Ramaikan Kejurda Forki Bandarlampung

BANDARLAMPUNG (CL) - 694 atlit karateka meramaikan kejuaraan daerah (Kejurda) Forki Bandarlampung yang digelar di GOR Saburai, 13 - 15 November.

"Ada tiga wasit nasional yang juga memeriahkan kejurda Forki ini. Saya lupa nama wasitnya," kata Ketua Panita Kejurda Forki Bandarlampung Fandi Tjandra mendampingi Ketua Forki Bandarlampung Wiyadi, Jumat (13/11).

Fandi Tjandra menambahkan, pihaknya mengapresiasi membludaknya peserta kejurda ini.

"Kejurda ini memperebutkan piala bergilir walikota Bandarlampung. Ada doorprize juga," ujarnya. (ben)
Share:

Inilah Tanggapan Yanwardi Terkait Kinerjanya Dinilai Tidak Optimal Oleh Komisi II DPRD Bandarlampung

BANDARLAMPUNG (CL) - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bandarlampung Yanwardi angkat bicara karena kinerjanya dinilai tidak optimal dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang dilontarkan Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesah.

Menurut Yanwardi, Jumat (13/11) sore, meski baru tiga pekan dilantik namun tetap konsisten dan bekerja maksimal mencapai target PAD. Salah satunya dengan menurunkan semua komponen dan tim di tingkat kecamatan.

"Tidak tercapainya PAD bukan karena sumber daya manusia yang kurang. Tapi salah satunya karena efek kebijakan pemerintah pusat dan nilai tukar dolar yang tinggi beberapa waktu lalu," kata Yanwardi kepada cakrawalalampung.com.

Ditegaskannya, tidak ada yang akan ditutup - tutupi terkait PAD. Tapi apa daya seorang kepala dinas jika tidak mendapat dukungan dari para UPTD.

"Kedepan pajak akan disetor langsung ke bank karena kita sudah bekerjasama dengan Bank Lampung," ujarnya. (ben)
Share:

Target PAD Tidak Tercapai, Komisi II Pertanyakan Kinerja Dispenda

BANDARLAMPUNG (CL) – Komisi II DPRD Bandarlampung menilai kinerja Dinas Pendatapan Daerah (Dispenda) setempat tidak optimal. Ini lantaran realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Bandarlampung dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB - P2), pajak hotel dan restoran diluar ekspektasi yang ditargetkan.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesah, sampai dengan penghujung triwulan ke III tahun 2015, realisasi PBB - P2 baru mencapai Rp32 miliar dari target sebesar Rp100 miliar. Sementara untuk pajak hotel baru bertonggak di angka Rp11 miliar atau sekitar 48 persen dari target Rp22 miliar.

Menilik capaian tersebut, kata dia, walaupun mungkin sekarang sudah ada perubahan data, namun patut dipertanyakan kinerja Dispenda. Sebab, sebagai instansi yang berwenang mengurus pendapatan daerah, semestinya Dispenda memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompentensi yang mumpuni.

Ditambahkannya, berdasarkan hearing atau rapat dengar pendapat dengan UPTD kecamatan beberapa waktu lalu, terungkap format laporan realisasi penerimaan pajak antara UPTD yang satu dengan yang lain berbeda. Semestinya format itu sudah baku atau seragam sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami.
Belum lagi masalah database yang wajib dimiliki UPTD. Semestinya setiap UPTD kecamatan sudah mempunyai database potensi pajak diwilayahnya. Jadi setiap tahun tidak perlu membuat potensi penerimaan pajak baru, cukup memperbaharui database yang sudah ada.

Mamesah mengungkapkan, di dalam anggaran dispenda tahun 2015 terdapat program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp300 juta. Lalu berikutnya ada progam penyusunan laporan anggaran pendapatan UPTD sebesar Rp450 juta.

Jika kedua program tersebut merupakan program rutin dispenda setiap tahunnya, maka lanjutnya, seharusnya SDM yang dimiliki Dispenda baik di kantor utama maupun yang ditempatkan di UPTD memiliki kemampuan yang mumpuni.

“Mumpuni dalam hal membuat database potensi pajak, merealisasikan target yang dibebankan, dan mumpuni dalam membuat laporan realisasi penerimaan pajak. Jadi benar-benar terasa efek dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, PAD meningkat, pembangunan lancar,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dispenda Bandarlampung Yanwardi sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat dari cakrawalalampung.com tidak kunjung mendapat jawaban. (ben)
Share:

Heru Sambodo: Akbar Tanjung Dukung Munas Bersama Partai Golkar

BANDARLAMPUNG (CL) – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (PG) Akbar Tanjung mendorong agar secepatnya dilaksanakan musyawarah nasional (munas) bersama PG. Ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

Hal ini disampaikan Ketua DPD I PG Lampung versi Agung Laksono, MW. Heru Sambodo, Kamis (12/11).

“Pertemuannya Kamis (12/11) jam 13.30. Bang Akbar punya keinganan besar agar permasalahan PG bisa diselesaikan sesegera mungkin. Berkenaan mekanisme jika memang jalan satu – satunya adalah Munas. Ini setelah dianalisa beliau (Akbar Tanjung) secara hukum, maka pada intinya Bang Akbar mendorong agar bisa terjadi Munas Bersama. Ketua DPD PG yang hadir di pertemuan itu yakni DPD I Ancol, Lampung, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Maluku,” kata Heru. (ben)
Share:

Tidak Serahkan Laporan Dana Kampanye, Pasangan Calon Bakal Dicoret Dari Pencalonan

BANDARLAMPUNG (CL) - Pasangan calon kepala daerah (calon kada) dapat dicoret sebagai calon kada jika tidak menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye pada 6 Desember mendatang.

Komisioner KPU Lampung divisi hukum M. Tio Aliansyah mengatakan, KPU akan mengklarifikasi penggunaan dana kampanye pasangan calon kada di 8 kabupaten/kota. Dimana laporan dana kampanye meliputi uang, barang dan jasa.

“Jika sampai 6 Desember mendatang tidak melaporkan penggunaan dana kampanye, calon bisa dicoret dari pencalonan,” kata Tio usai workshop pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota yang digelar di Hotel Grand Anugerah, Kamis (12/11).

Tio menjelaskan, dana kampanye yang meliputi uang, barang atau jasa itu diantaranya seperti jika calon mengadakan even tertentu dengan menggandeng sebuah even organizer. Artinya, calon harus melaporkan berapa biaya yang digunakan calon untuk menyelenggarakan sebuah acara. Selain itu, calon juga harus melaporkan dana yang digunakan untuk honor para relawan yang turut melakukan kampanye calon.

“Seperti honor untuk relawan yang membagikan stiker calon juga harus dilaporkan dalam laporan penggunaan dana kampanye. Kita juga sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk melaporkan kejelasan atau keberadaan kantor akuntan publik,” jelasnya.
Ditambahkannya, dana kampanye calon dapat disimpan di rekening pasangan calon atau gabungan partai politik pengusung atau pendukung calon. (ben)
Share:

Inilah Perusahaan Pencetak Surat Suara di Empat KPU Kabupaten/Kota

BANDARLAMPUNG (CL) - Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan atau tepatnya 9 Desember mendatang, 8 KPU kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu logistik yang akan digunakan di pilkada yakni surat suara yang saat ini masih dalam proses pencetakan. Terkait ini tidak banyak semua tahu nama - nama perusahaan pemenang tender surat suara untuk pilkada tèrsebut.

Berikut ini diantaranya perusahaan yang memenangkan tender surat suara dan sedang melakukan pencetakan surat suara untuk pilkada.

Komisioner KPU Lampung Tengah Dodi Sahrun Tanjung di dalam acara workshop pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang digelar di Hotel Grand Anugrah, Kamis (12/11) mengatakan, surat suara untuk pilkada Lamteng saat ini dalam proses pencetakan oleh CV. Ganesha Baru.

"Surat suara untuk pilkada Lamsel juga yang mencetak CV. Ganesha Baru," ujarnya.

Senada disampaikan Komisioner KPU Lampung Selatan Mislamudin. "Ya, surat suara yang dicetak CV. Ganesha Baru untuk pilkada Lamsel yakni sebanyak 727.147 x 2,5 %. Penambahan 2,5 % itu untuk setiap tempat pemungutan suara (TPS)," kata dia.

Sementara Komisioner KPU Way Kanan Darul HafiZ menuturkan, perusahaan pencetak surat suara untuk pilkada di Way Kanan yakni CV. Sumber Prima. Untuk pilkada Bandarlampung surat suara dicetak Perum Peruri. (ben)
Share:

KPU Akan Awasi Kantor Akuntan Publik

BANDARLAMPUNG (CL) - KPU akan memantau dan memonitoring kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap dana kampanye pasagan calon kepala daerah (calon kada)

Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah mengatakan, pihaknya akan memantau semua kantor akuntan publik diantaranya terkait letak kantor dan karyawannya.

Dia menjelaskan, ada tiga jenis laporan terkait dana kampanye yakni laporan awal, penerimaan dan penerimaan dan pengeluaran.

"Prinsipnya dana kampanye calon  digunakan secara wajar dan maksimal dilaporkan ke KPU kabupaten/kota," ujarnya di dalam acara workshop hasil pegawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di Provinsi Lampung yang digelar di salah satu hotel di Bandarlampung, Kamis (12/11). (ben)
Share:

KPU Lamtim Putuskan Erwin Arifin Gugur Sebagai Calon Kada

BANDARLAMPUNG (CL) - KPU Lampung Timur (Lamtim) melalui rapat pleno yang digelar, Selasa (10/11) sekitar pukul 11.00 WIB memutuskan Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah di Lamtim.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Lamtim Andri Oktavia saat dihubungi cakrawalalampung, Selasa (10/11).

"Berdasarkan hasil pleno nomor 56, KPU memutuskan Erwin Arifin gugur sebagai calon kepala daerah (calon kada). Jika dikemudian hari ada perubahan keputusan, kita siap mematuhinya," katanya.

Dia menjelaskan, Erwin Arifin gugur sebagai calon kada sesuai dengan PKPU 9 tahun 2015 pasal 83 dan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI beberapa waktu lalu.

"Hasil pleno ini secepatnya kita serahkan ke Erwin Arifin atau LO nya," ujarnya.

Sementara Liassion Officer Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin, Marindro tidak dapat dikonfirmasi terkait ini. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan cakrawalalampung.com tidak kunjung mendapat balasan. (ben)
Share:

DPT Pilwakot Bandarlampung Berkurang 11.217

BANDARLAMPUNG (CL) - Anggota Panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf mengatakan, Daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan untuk pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung berkurang 11.217. Sebab, sebelumnya DPT berjumlah 641.583 hasil penjumlahan DPT 635.387 + DPTB 6.196 menjadi 630.366.

Jika mengacu pada jumlah pilpres lalu, tambahnya, DPT berkurang sebanyak 23.364. Karena sebelumnya jumlah DPT pilpres ada 653.730. Sedangkan DPT pilwakot sebanyak 630.366.

Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi membenarkan jika DPT untuk pilwakot Bandarlampung berdasarkan pleno yang digelar di KPU, Selasa (10/11), jumlah DPT untuk pilwakot menjadi 630.366.

"Pleno dihadiri semua pihak terkait seperti liassion oficer calon walikota, panwaslu dan aparat keamanan," ujarnya. (ben)
Share:

Panwaslu Bandarlampung Sesalkan Sikap KPU Cetak 210 APK

BANDARLAMPUNG (CL) - Panwaslu Bandarlampung menyayangkan sikap KPU yang tanpa koordinasi sudah mencetak alat peraga kampanye (APK) sebanyak 210.

Menurut Nur Rakhman Yusuf, semestinya KPU terlebih dahulu berkoordinasi dan mencapai kata sepakat terlebih dahulu dengan semua pihak terkait.

"Sebelumnya kan dibahas dalam rapat pleno sehingga mencapai kata sepakat atau keputusan bersama. Tapi kenapa KPU sudah mencetak APK tanpa koordinasi dan kesepakatan bersama berapa jumlah APK calon walikota yang harus diganti dan dicetak ulang," katanya ketika ditemui di kantor panwaslu setempat, Selasa (10/11).

Sementara Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi saat dihubungi cakrawalalampung.com mengatakan, saat ini sedang dalam proses pencetakan 210 APK.

"Masih proses cetak, mudah - mudahan di dalam pekan ini selesai cetak. Jumlah itu berdasarkan hasil pleno dengan panwaslu dan pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu," ujarnya. (ben)
Share:

Banyak APK Herman Yuk Rusak

BANDARLAMPUNG (CL) - Separuh alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon walikota Bandarlampung Herman HN - M. Yusuf Kohar yang tersebar di 20 kecamatan se-Bandarlampung diduga dirusak orang yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini disampaikan Liassion Officer (LO) pasangan calon walikota Bandarlampug Herman HN - M. Yusuf Kohar, Rakhmat Husein, Selasa (10/11).

"Hampir merata di 20 kecamatan APK milik Herman Yuk diduga rusak karena ulah tangan jahil," kata dia.

Menurut Rahmat Husein, setidaknya di setiap kecamatan ada 1 - 2 APK Herman Yuk yang rusak. Untuk itu, dia berharap pihak terkait seperti KPU, panwaslu dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

"Kami belum melaporkan hal ini ke KPU atau panwaslu. Tapi kita yakin semua sudah sudah tahu," ujarnya.

Sementara KPU belum bisa dikonfirmasi karena sedang mengadakan rapat pleno. (ben)
Share:

Rabu, Komisi I Hearing dengan Bapol PP, BPMP dan City Spa

BANDARLAMPUNG (CL) - Komisi I DPRD Bandarlampung akan memanggil Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP), BPMP dan City Spa. Pemanggilan ini terkait akan meminta penjelasan tentang dugaan rekayasa penggrebekan City Spa beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta di DPRD Bandarlampung, Senin (9/11).

"Undangan panggilannya sudah kita kirimkan tadi pagi (kemarin). Kita akan minta penjelasan langsung dari mereka," kata Dedi Yuginta.

Sebelumnya Kepala Bapol PP Bandarlampung Cik Raden mengatakan siap menghadiri undangan hearing tersebut.

"Kita siap hadir menjelaskan semuanya. Yang pasti kita sudah menjalankan tugas sesuai prosedur," katanya. (ben)
Share:

Forum DPD PG se-Indonesia Termasuk Lampung Minta Digelar Munas

BANDARLAMPUNG (CL) – 30 DPD Partai Golkar (PG) yang tergabung di dalam Forum Silaturahmi DPD PG se-Indonesia mendesak DPP Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) sesuai dengan amanat Mahkamah Partai Golkar.

Salah satu peserta forum silaturahmi DPD PG se- Indonesia yakni Ketua DPD PG Lampung MW. Heru Sambodo mengatakan, sebelum Munas pihaknya minta DPP Golkar untuk menggelar rapat pimpinan nasional untuk mengambil keputusan yang melibatkan DPD se-Indonesia.

“Forum itu diikuti DPD dari kedua belah pihak seperti Dolly Kurniawan. Jadi permintaan munas itu dari kedua belah pihak termasuk Aburizal Bakrie (ARB). Para senior partai dan kader muda partai menginginkan digelar munas lagi karena memikirkan pemilukada kedepan,” ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, MA memutuskan kepengurusan PG dikembalikan ke kepengurusan hasil Munas Riau dan kepengurusan Riau sudah habis masa waktu kepengurusannya. Dan kepengurusan hasil Munas Riau ini akan menjadi dasar dilakukannya munas rekonsiliasi.

Sekretaris DPD I PG Lampung versi ARB, Iberahim Besari menuturkan, permintaan munas dari PG versi Agung Laksono itu dinilai nyeleneh.

“Munas itu kan maunya pengurus Agung Laksono karena kalah. Dan tidak pernah ada tradisi munas dua kali di PG,” imbuhnya. (ben)
Share:

Dirjen Perkeretaapian Akan Sterilisasi Lahan Dari Garuntang – Tanjungkarang

BANDARLAMPUNG (CL) – Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin mengatakan, Dirjen Perkeretaapian akan melakukan sterilisasi lahan sepanjang rel kereta api mulai dari Garuntang sampai Tanjungkarang.

“Ini program satker Dirjen Perkeretaapian. Besok (Selasa, 10/11) ada pertemuan untuk sosialisasi program ini di kantor camat Bumi Waras,” kata Muhaimin, Senin (9/11).

Muhaimin menjelaskan, di dalam program sterilisasi itu pihaknya hanya bertugas mendampingi Dirjen Perkeretaapian.

“Yang pasti sekarang belum ada yang melakukan pengukuran lahan. Karena masih akan disosialisasikan dulu dengan tokoh dan masyarakat setempat. Kita belum tahu persis di titik mana saja dan berapa meter lahan yang akan disterilisasi oleh dirjen,” ungkapnya. (ben)
Share:

Terkait City Spa, PD Nilai Ada Upaya Mendiskriditkan Kader Partai

BANDARLAMPUNG (CL) – DPD Partai Demokrat (PD) menduga ada konspirasi politik untuk menyudutkan kadernya menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di 8 kabupaten/kota. Salah satu upaya menyudutkan kader PD itu yakni dengan menghembuskan kabar jika ada kader PD yang diduga terlibat dalam bisnis karoke mesum.

"Kita melihat ada konspirasi menyudutkan PD. Apalagi saat ini kita lagi bersiap – siap mengikuti perhelatan pemilukada di 8 kabupaten/kota,” kata Ketua Eksternal DPD PD Lampung Nerozely Koenang, Minggu (8/11).

Dia menambahkan, buntut kabar tersebut saat ini kader PD mengecam keras oknum yang sengaja melontarkan pernyataan yang mendiskriditkan PD.

"Karaoke City Spa atau CV Suria Jaya itu bukan punya kader PD Hartarto Lojaya. Berdasarkan surat izin usahanya, tempat karaoke itu milik Abu Asnawi sejak 2013 lalu. Artinya, pernyataan oknum pejabat pemerintah Kota Bandarlampung yang menyatakan tempat karaoke itu milik Hartarto tidak benar,” tegasnya.

Oleh karena itu, tegasnya lagi, DPD PD Lampung telah menginstruksikan kepada Hartarto Lojaya untuk menuntut secara hukum, baik pidana maupun perdata terhadap oknum yang sengaja mencemarkan nama baik PD. (*/ben)
Share:

ADVERTORIAL RAPERDA 2016

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG
NOMOR: 21/DPRD-BL/2015
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG

Menimbang : Bahwa dengan telah disetujuinya program pembentukan peraturan daerah Kota Bandarlampung tahun 2016, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung.

Mengingat :
1.Undang – Undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang – undang nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 55)
2.Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
3.Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara nomor 4389)
4.Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 3213)
5.Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 30, tambahan lembaran negara nomor 3254)
6.Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang peraturan tata tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 441)
7.Keputusan gubernur Lampung nomor :G/599/B.II/HK/2014 tentang peresmian keanggotaan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandarlampung masa keanggotaan 2014 – 2019 dan peresmian pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandarlampung hasil pemilihan umum tahun 2009.
8.Keputusan gubernur Lampung nomor G/729/B.II/HK/2014 Keputusan gubernur Lampung nomor :G/599/B.II/HK/2014 tentang peresmian keanggotaan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandarlampung masa keanggotaan 2014 – 2019.
9.Peraturan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandarlampung nomor 2 tahun 2014 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandarlampung.

Memperhatikan : Persetujuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandarlampung pada rapat paripurna tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Program pembentukan peraturan daerah Kota Bandarlampung tahun 2016 sebagaimana terlampir.

Kedua : Dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Bandarlampung tahun 2016, memuat daftar kumulatif terbuka yaitu pengajuan raperda diluar program pembentukan peraturan daerah tahun 2016 akibat:
1. Keputusan Mahkamah Agung
2. Pembatalan atau klarifikasi dari menteri dalam negeri atau gubernur
3. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
4. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya.
5. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan atau nama lainnya.
6. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam
7. Kerjasama dengan pihak lain
8. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandarlampung.

Ketiga : Laporan badan pembentukan peraturan daerah tentang penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun 2016 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandarlampung tanggal 28 September 2015 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini mulai berlakuk sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

A. Raperda Usul Inisiatif DPRD
1. Raperda tentang kawasan tanpa rokok
2. Raperda tentang penyakit menular
3. Raperda tentang perubahan perda nomor 08 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kepariwisataan
4. Raperda tentang pola angkutan umum dalam kota
5. Raperda tentang penataan menara telekomunikasi kota Bandarlampung
6. Raperda tentang pendirian PD Pasar
7. Raperda tentang pengelolaan taman pemakaman dan lampu jalan
8. Raperda tentang pemberantasan buta huruf al-quran

B. Raperda Usul Pemerintah Kota Bandarlampung
1. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2017
2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016
3. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015
4. Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).


Ditetapkan di Bandarlampung
Pada tanggal 28 September 2015
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG
KETUA
Dto
HI. Wiyadi, SP
Share:

Live Music Warnai Puncak Pameran PFI Lampung Malam Ini

BANDARLAMPUNG (CL) - Pameran Foto The Journey gelaran Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung dan Asquad bakal berakhir malam ini. Pada hari terakhir ini, panitia bakal menggelar aneka gelaran fotografi dan live music.

Hal tersebut disampaikan Humas PFI Lampung Angger Putranto di bandar Lampung, Minggu (8/11). "Selain pameran foto, khusus hari ini ada rangkaian acara sejak pagi. Ada Car Free day foto hunting, hunting model, sharing session, pengumuman pemenang car free day, dan live music," ujar dia.

Lomba foto Car free day foto hunting, lanjut Angger, akan memperebutkan hadiah Rp 1,5 juta. Lomba tersebut terbuka untuk umum dan bebas menggunakan kamera atau ponsel.

"Sore harinya kami mengadakan foto hunting dengan model yg kami sediakan. Ada juga sharing session tentang food fotografi dari siger fooding," imbuh dia.

Sejak pukul 19.00 bakal ada live music. Panitia mendatangkan new island, Mr and Mrs, Sunday Project, maSKAryoo.

"Langsung aja datang ke RED9 Cafe, Jl Raden inten. Hari ini hari terakhir pameran, jangan sampai tidak datang. Acara serupa mungkin baru ada tahun depan," pungkasnya. (*)
Share:

Bawaslu Gandeng Komunitas Untuk Awasi Pilkada Metro

METRO (CL) - Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menggandeng berbagai komunitas untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada di Metro. Hal tersebut tampak dalam gelaran diskusi bertajuk Pilkada dan Pengawasan Partisipatif oleh Warga yang akan digelar Senin (9/11) di Taman Kota Metro, pukul 15.00 WIB.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikatul Khoiriyah mengatakan, ‎gagasan untuk menggandeng berbagai kalangan untuk ikut mengawasi suksesnya Pilkada ini adalah wujud ikhtiar Bawaslu dalam mendorong Pilkada yang berkualitas.

"Kami mengajak anak-anak muda, komunitas-komunitas di Kota Metro untuk ikut berperan serta dalam pengawasan Pilkada bersama kami. Kami mengapresiasi kesadaran mendorong Pilkada yang berkualitas telah tumbuh di berbagai kalangan. Tidak hanya mengandalkan institusi penyelenggara semata," ujarnya.

Panitia acara, Arif Budhi menjelaskan, dalam diskusi tersebut pihaknya mengundang Ketua Bawaslu Lampung Fatikatul Khoiriyah, Ketua AJI Bandarlampung oso Muliawan, dan Oki Hajiansyah Wahab, pengajar di UMM Metro. Diskusi akan dimoderatori oleh perwakilan Bawaslu‎ Lampung.

Lebih lanjut Arif mengatakan, pihaknya memang sengaja membuat acara di ruang publik.

"Selain diskusi ada teman-teman komunitas stand up dan akustik, stand photobooth, kresbag yang akan meramaikan acara ini," tambahnya.

Kerjasama dengan Bawaslu, lanjut Arif juga merupakan komitmen komunitas-komunitas yanga da di Kota Metro untuk mendorong Pilkada yang berkualitas.

"Sebelumnya kami juga telah bekerjasama dengan KPU Kota Metro, kalangan perguruan tinggi, media dan berbagai komunitas untuk memberikan pendidikan politik dengan berbagai media," pungkas ketua HMI Metro ini.‎ (*)
Share:

Ayo Rebut Hadiah Rp1,5 Juta di Lomba Foto PFI Lampung

BANDARLAMPUNG (CL) - Selain mengadakan pameran foto, pewarta foto Lampung menggelar lomba foto car free day (CFD) photo hunting. Lomba foto yang terbuka untuk umum tersebut berhadiah total uang tunai Rp1,5 juta. Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Pameran Foto Pewarta Foto Indonesia Lampung Tegar Mujahid, sabtu (7/11).

"Car free day photo hunting digelar Minggu, (8/11). Lokasi pengambilan foto di rute CFD Jl. Raden Inten, Ahmad Yani dan Diponegoro," ujar dia.

Car free day photo hunting, lanjut Tegar, dilaksanakan dari pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai. Nantinya, hasil foto langsung dikumpulkan hari itu juga mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB di Red9 cafe Jalan Raden Intan nomor 106, Bandarlampung.

"Jangan lupa unggah foto kamu di twitter dg tagar #theJOURNEY dan mention ke @pfilampung dan @asquad_lampung. Unggah juga di instagram dg hastag #theJOURNEY dan tag ke @pfi_lampung dan @asquad_lampung," kata dia.

Tegar menuturkan, peserta lomba foto ini terbuka untuk umum. Jenis kamera yang digunakan bebas, boleh kamera HP atau kamera Digital.

"Pengumuman car free day photo hunting #theJOURNEY akan disampaikan pada malam puncak yakni (8/11) pukul 19.00 WIB di red9 cafe. Info lebih lanjut dapat menghubungi ferdi 08127218837 dan ayub 081271905576," ungkapnya. (*)
Share:

1.300 Petugas Pengawas TPS Untuk Pilwakot Bandarlampung Masih Gelap

BANDARLAMPUNG (CL) - Panwaslu Bandarlampung menurut rencana akan merekrut 1.300 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk ajang pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung mendatang. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah TPS

Ketua Panwaslu Bandarlampung Adek Asyari kepada cakrawalampung.com di ruang kerjanya, Sabtu (7/11), mengatakan, proses rekrutmen pengawas TPS berakhir Sabtu (7/11).

"rekrutmen dilakukan masing - masing panwascam melalui PPL. Tapi saya belum dapat informasi apakah rekrutmen pengawas TPS itu sudah dilakukan di semua kelurahan se-Bandarlampung atau belum," kata Adek.

Dia menjelaskan, masing - masing petugas pengawas TPS tersebut akan mendapatkan surat tugas dan kartu pengenal saat menjalankan tugas.

"Petugas pengawas TPS itu akan mendapat surat keputusan (SK) dari masing - masing panwascam setempat. Hari ini batas akhir rekrutmen pengawas TPS. Tapi poses rekrutmen bisa diperpanjang jika dibutuhkan," ujarnya. (ben)
Share:

Forki Bandarlampung Akan Kirim Satu Atlit ke PON Jabar

BANDARLAMPUNG (CL) - Federasi Olaharaga Karatedo Indonesia (Forki) Bandar Lampung akan mengirimkan atlitnya di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) pada 15 September 2016.

Ketua Forki Bandarlampung Wiyadi didampingi Sekretaris Forki Bandarlampung Indra mengatakan, pengiriman atlit Forki ini setelah sebelumnya lolos seleksi pra PON di Medan beberapa waktu lalu.

"Atlit Forki Bandarlampung yang akan kita kirim ke PON Jabar yakni Fitrah Satria Sutrisno. Fitrah akan turun di kelas komite 67kg. Kita berharap anak didik kita ini bisa meraih juara 1 di PON Jabar itu," kata Wiyadi, Sabtu (7/11).

Wiyadi menambahkan, menurut rencana persiapan pelatihan dan keberangkatan Fitrah akan dibahas setelah ajang kejuraan daerah Forki mendatang.

"Setelah kejurda kita akan berkoordinasi dengan Forki Lampung terkait persiapan keberangkatan Fitrah ke PON Jabar," ujarnya. (ben)
Share:

Yusdianto Imbau KPU Lamtim Jangan Bermain di Area Abu - Abu

BANDARLAMPUNG (CL) – Akademisi Universitas Lampung Yusdianto mengatakan, KPU Lampung Timur (Lamtim) diimbau untuk tidak bersikap abu – abu di dalam mengambil keputusan terkait kepastian pencalonan Erwin Arifin sebagai calon bupati Lamtim.
Kendati demikian, menurut Yusdianto, KPU belum mengambil keputusan kemungkinan karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya diperkirakan saat ini masih dalam suasana berduka.

“Tapi mengingat masa kampanye sekitar 30 hari lagi, KPU sebagai pelaksana dan panwaslu sebagai pengawas harus mengambil langkah – langkah strategis. Jika berlarut – larut akan menyebabkan ketidakpastian. Langkah - langkah strategis itu seperti berkoordinasi dengan KPU provinsi dan pusat apakah Erwin akan dianulir pencalonannya atau tidak,” kata Yusdianto, Jumat (6/11).

Ditambahkannya, KPU Lamtim juga diminta segera berkomunikasi dengan Erwin Arifin dan partai politik pengusung atau pendukungnya sehingga ada kepastian hukum yang jelas.

“KPU tidak boleh mengambil keputusan yang gegabah dan segera membuat keputusan hukum yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan tanda tanya. Jangan sampai KPU bermain di area abu – abu. KPU harus berkomunikasi dengan KPU provinsi dan pusat,” ujarnya.

Ketua KPU Lamtim Andri Oktavia ketika dihubungi, Jumat (6/11) menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum mengambil keputusan karena tidak ingin salah dalam mengambil keputusan.

“Bukannya KPU galau atau gamang. Karena ada potensi digugat jika KPU salah dalam mengambil keputusan. Apalagi sekarang kita masih mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung,” tandasnya.

Saat ditanya apakah KPU mengetahui rincian hasil kesehatan calon kada, Andri mengutarakan, KPU hanya menerima surat keterangan dari tim kesehatan yang mengatakan bahwa calon dinyatakan lolos tes kesehatan.

“Kita hanya terima surat rekomendasi dari IDI yang menyatakan calon direkomendasikan lolos seleksi kesehatan. Jadi tidak ada riwayat hasil pemeriksaan kesehatannya,” ungkapnya. (ben)
Share:

KIPP Ragukan Hasil Tes Kesehatan Calon Kada Lamtim

BANDARLAMPUNG (CL) - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempertanyakan hasil tes kesehatan para calon kepala daerah (calon kada) Lampung Timur. Keraguan KIPP terhadap hasil kesehatan calon ini mencuat setelah Calon Wakil Bupati Lamtim Prio Budi Utomo meninggal dunia yang diduga karena sakit.

"Ini jadi pelajaran kedepan untuk tes kesehatan calon yang dilakukan tim kesehatan. Artinya jika seorang calon memiliki riwayat penyakit hendaknya tidak diluluskan tes kesehatannya," kata Koordinator KIPP Lamtim Hamami kepada Lamtim, Kamis (5/11).

Artinya, ujar Hamami, tes kesehatan calon kada dilakukan hanya sekedar formalitas. (ben)
Share:

Hamami Imbau Semua Pihak Hargai Rencana Erwin Ajukan Uji Materi ke MK

BANDARLAMPUNG (CL) - Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Lampung Timur (Lamtim), Hamami mengatakan, selepas wafatnya Calon Wakil Bupati Lamtim Prio Budi Utomo, sesuai peraturan secara otomatis Erwin Arifin gugur sebagai calon kepala daerah setempat.

Namun, menurut dia, Erwin memiliki hak atas rencananya untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Artinya, janganlah orang - perorang melarang atau mengeluarkan statemen negatif atas rencana gugatan tersebut. Kita juga minta KPU untuk memplenokan atas status Erwin Arifin," kata Hamami kepada cakrawalalampung.com, Kamis (5/11). (ben)
Share:

Rahmat Husein Nilai Recana Gugatan Erwin Arifin ke MK Nyeleneh

BANDARLAMPUNG (CL) – Rencana Calon Bupati Lampung Timur (Lamtim) Erwin Arifin yang akan mengajukan uji materi terkait peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota ke Mahkamah Konstitusi dinilai nyeleneh oleh aktivis Partai Rakyat Demkratik (PRD), Rahmat Husein.

Menurut Rahmat Husein DC, Erwin Arifin sebelumnya ingin berkuasa sebagai bupati Lamtim tanpa seorang wakil.

“Sok mau gugat ke MK. Dulu Erwin Arifin seharusnya punya wakil bupati malah mau berkuasa sendirian. Selama tiga tahun birokrasi dibiarkan tanpa wakil bupati. Kalau Allah berkehendak, apa Erwin bisa menghadang,” kata Rahmat Husein dalam siaran persnya, Kamis (5/11).

Ditambahkannya, kisah Erwin Arifin ini semestinya dapat menjadi pelajaran bagi politisi serta tokoh – tokoh terhadap kepala daerah terpilih.

Liassion Officer (LO) Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin, Marindro saat diminta tanggapan cakrawalalampung.com, Kamis (5/11) mengatakan, siapa saja boleh mengutarakan pendapat. Namun yang pasti semua warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum.

“Rencana kita akan mengajukan gugatan ke MK ini karena ingin azas keadilan. Terkait dikabulkan atau tidak, terpenting sudah menggunakan hak sebagai warga negara. Seperti contoh, sebelumnya calon tunggal tidak bisa maju di pilkada, tapi setelah melalui uji materi di MK, calon tunggal bisa ikut pilkada. Jadi sebagai warga negara kita juga bisa mengajukan gugatan ke MK,” ujarnya singkat. (ben)
Share:

Tiap Tahun Forki Bandarlampung Akan Gelar Kejurda

BANDARLAMPUNG (CL) – Federasi Olaharaga Karatedo Indonesia (Forki) Bandar Lampung tiap tahun akan mengadakan agenda kejuaraan daerah (Kejurda). Kejurda ini bertujuan untuk menjaring atlit handal lokal, nasional dan internasional.

“Kita akan menggelar even perdana pada 13 – 15 November mendatang di GOR Saburai. Persiapan pelaksanaan kejurda sudah 70 persen. Diperkirakan kejurda ini akan diikuti 500 – 700 peserta. Ada doorprize khusus. Kejurda diikuti peserta umum pemula – senior,” kata Ketua Forki Bandarlampung Wiyadi, Kamis (5/11).

Wiyadi menuturkan, kejurda tersebut merupakan event perdana pengurus baru Forki Bandarlampung dalam rangka membangun silaturahmi seluruh perguruaan atlet karate di Lampung.

“Kejurda ini juga dalam rangka regenerasi/pembibitan atlet baru karate. Dimana karate merupakan salah satu cabang olahraga andalan Indonesia. Dengan ikut Forki juga dapat membentuk pribadi generasi muda yang baik,” ujarnya.

Ditambahkannya, kedepan pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandarlampung dan Provinsi Lampung untuk menyediakan tempat latihan dengan standar khusus yang dapat digunakan untuk pembinaan atlit karate. (ben)
Share:

Terancam Gugur Sebagai Calon Bupati, Besok Erwin Arifin Akan Gugat ke MK

BANDARLAMPUNG (CL) – Calon Bupati Lampung Timur (Lamtim) Erwin Arifin akan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Dimana di dalam pasal 83 ayat 1 menyatakan, dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota melanjutkan tahapan Pemilihan.

Ayat (2), calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan calon atau pasangan calon pengganti. Kemudian ayat (3), calon atau pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Liassion Officer (LO) Calon Bupati Lamtim Erwin Arifin, Marindro mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data untuk menyusun materi gugatan uji materi ke MK. Menurut dia, gugatan ke MK ini menggunakan pengecualian karena yang namanya kematian adalah takdir yang tidak dapat terelakkan.

“Jadi tidak serta merta dinyatakan gugur sebagai calon bupati. Untuk menuju pilkada ini kan harus mempersiapkan materi dan non materi. Besok kita akan kita ajukan gugatannya ke MK. Kita juga sudah mengajukan calon pengganti Prio Budi Utomo ke DPP PDIP dan PKS. Untuk kuasa hukum di MK masih kita konsultasikan dengan Pak Erwin Arifin,” ungkapnya, Kamis (5/11). (ben)
Share:

Ganti Provider, Perekaman KTP Elektronik Terkendala Jaringan Internet

BANDARLAMPUNG (CL) – Camat Tanjung Karang Pusat (TKP) Maryamah mengatakan, untuk saat ini pihaknya belum bisa melayani masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP elektronik. Ini lantaran sejak Agustus sampai saat ini perekaman terkendala jaringan internet.

“Kalau mesin untuk melakukan perekaman kondisinya masih bagus. Tapi sekarang terkendala jaringan internet sejak masa transisi ganti provider. Sebelum terkendala jaringan, yang melakukan perekaman KTP elektronik cukup banyak,” kata Maryamah, Kamis (5/11).

Ditambahkannya, warga berusia 17 tahun ke atas di TKP yang belum membuat KTP elektronik antara 200 – 1.000 orang. Tidak hanya itu, 4.000 KTP elektronik saat perekaman pertama kali sampai sekarang juga belum dicetak.

“Kita nggak tau kenapa yang 4.000 an KTP elektronik itu belum dicetak sampai sekarang. Padahal itu untuk perekaman yang pertama kali dulu. Kalau Disdukcapil sudah punya alat perekaman sendiri,” ujarnya. (ben)
Share:

Gimana Nih, di TKT Ada 632 DPT dan NIK Ganda

BANDARLAMPUNG (CL) - Anggota panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, panwascam Tanjung Karang Timur menemukan 632 daftar pemilih tetap (DPT) dan NIK yang ganda.

"Temuan ini akan kita koordinasikan dengan KPU dan panwas setempat," ujarnya.

Menurut dia, 632 data pemilih ini berdasarkan hasil penelusuran merupakan data pemilih yang bermasalah sebelumnya.

632 data itu, ungkapnya, terdiri dari
NIK ganda sebanyak 348 dan 284 pemilih ganda di lima kelurahan yaitu kebon jeruk 52 NIK ganda dan 18 pemilih ganda, Tanjung Agung 49 NIK ganda dan 18 Pemilih ganda, Kota Baru 134 NIK Ganda dan 206 pemilih ganda, Kampung Sawah Brebes 67 NIK ganda dan 28 pemilih ganda, Kampung Sawah Lama 46 NIK ganda dan 14 Kampung Sawah Lama.

"Kita instruksikan kepada panwascam TKT untuk sefera membuat surat rekomendasi penyerahan temuan data pemilih ganda ke PPK TKT, karena harus segera kordinasi untuk diperbaiki," kata dia Rabu (4/11).

Ketua Panitia pengawas kecamatan Tanjungkarang Timur (TkT) Mutiara Dewi mengatakan data tersebut adalah hasil kroscek sejak satu minggu lalu.

"Hari in saya sudah buat surat rekomendasi ke PPK agar mereka segera perbaiki DPT sesuai dengan temuan kami," tandasnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed