Hamrin Sugandi: Terkait Rolling, Sulpakar Tidak Perlu Izin Tertulis Mendagri

BANDARLAMPUNG (CL) – Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Hamrin Sugandi angkat bicara terkait polemik rolling jabatan yang dilakukan Penjabat (Pj) Walikota Bandarlampung Sulpakar di berbagai media.

Menurut Hamrin, pelaksanaan mutasi pejabat eselon II, III dan IV yang dilaksanakan Sulpakar tidak menyalahi aturan. Sebab, walikota Bandarlampung tersebut tidak termasuk kriteria penjabat kepala daerah yang dilarang melakukan mutasi pegawai.

“Ini sebagaimana ketentuan pasal 132 A PP 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 49 tahun 2008. Oleh karenanya, di dalam melakukan mutasi, Sulpakar tidak perlu meminta izin menteri dalam negeri (Mendagri),” kata dia di ruang kerjanya di DPRD Bandarlampung, Senin (2/11).

Disamping itu, politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengutarakan, mutasi jabatan yang dilakukan Sulpakar itu tidak menyalahi aturan karena Pj walikota tersebut diangkat dan dilantik sebagai Pj walikota Bandarlampung dikarenakan berakhirnya masa jabatan walikota sebelumnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed