Langsung ke konten utama

Target PAD Tidak Tercapai, Komisi II Pertanyakan Kinerja Dispenda

BANDARLAMPUNG (CL) – Komisi II DPRD Bandarlampung menilai kinerja Dinas Pendatapan Daerah (Dispenda) setempat tidak optimal. Ini lantaran realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Bandarlampung dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB - P2), pajak hotel dan restoran diluar ekspektasi yang ditargetkan.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesah, sampai dengan penghujung triwulan ke III tahun 2015, realisasi PBB - P2 baru mencapai Rp32 miliar dari target sebesar Rp100 miliar. Sementara untuk pajak hotel baru bertonggak di angka Rp11 miliar atau sekitar 48 persen dari target Rp22 miliar.

Menilik capaian tersebut, kata dia, walaupun mungkin sekarang sudah ada perubahan data, namun patut dipertanyakan kinerja Dispenda. Sebab, sebagai instansi yang berwenang mengurus pendapatan daerah, semestinya Dispenda memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompentensi yang mumpuni.

Ditambahkannya, berdasarkan hearing atau rapat dengar pendapat dengan UPTD kecamatan beberapa waktu lalu, terungkap format laporan realisasi penerimaan pajak antara UPTD yang satu dengan yang lain berbeda. Semestinya format itu sudah baku atau seragam sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami.
Belum lagi masalah database yang wajib dimiliki UPTD. Semestinya setiap UPTD kecamatan sudah mempunyai database potensi pajak diwilayahnya. Jadi setiap tahun tidak perlu membuat potensi penerimaan pajak baru, cukup memperbaharui database yang sudah ada.

Mamesah mengungkapkan, di dalam anggaran dispenda tahun 2015 terdapat program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp300 juta. Lalu berikutnya ada progam penyusunan laporan anggaran pendapatan UPTD sebesar Rp450 juta.

Jika kedua program tersebut merupakan program rutin dispenda setiap tahunnya, maka lanjutnya, seharusnya SDM yang dimiliki Dispenda baik di kantor utama maupun yang ditempatkan di UPTD memiliki kemampuan yang mumpuni.

“Mumpuni dalam hal membuat database potensi pajak, merealisasikan target yang dibebankan, dan mumpuni dalam membuat laporan realisasi penerimaan pajak. Jadi benar-benar terasa efek dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, PAD meningkat, pembangunan lancar,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dispenda Bandarlampung Yanwardi sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat dari cakrawalalampung.com tidak kunjung mendapat jawaban. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…