Terkait Pemadaman Bergilir, Juniardi Nilai PT. PLN Diduga Melanggar UU

BANDARLAMPUNG (CL) – PT. PLN wilayah Lampung diminta bertanggungjawab atas kerusakan peralatan elektronik milik masyarakat akibat pemadaman bergilir yang sudah berlangsung selama dua bulan ini. Hal ini disampaikan mantan Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi kepada cakrawalalampung.com.

“PLN harus memberikan kompensasi dan bertanggungjawab kepada masyarakat karena sudah melanggar hukum,” ujarnya.

Menurut Juniardi, PT. PLN wilayah Lampung diduga telah melanggar undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terutama pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, pasal 9 ayat (1) huruf e dan k serta pasal 62 yakni mengenai sanksi pidana. PLN juga diduga telah melanggar UU no 25 tentang pelayanan publik.

"Saya juga heran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga2 masyarakat yang peduli masyarakat belum melakukan fasilitasi kepada konsumen yang merasa dirugikan atas gangguan PLN selama ini," sesalnya.

Dugaan pelanggaran tersebut, jelasnya, berdasarkan pada analisa kasus gangguan PLN terjadi terlebih dahulu, namun PLN baru melakukan konferensi pers dan mengumumkan ke publik tentang pemadaman setelah banyak mendapat komplain warga.

"Ini menunjukkan tidak adanya sikap responsif dan ketidakpedulian PLN pada konsumen. Hingga saat ini hampir setiap hari komplain masyarakat, dan sumpah serapah ditujukan ke pada PLN melalui berbagai akun sosial, BBM, dan serta menjadi gunjingan di tengah masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya Deputi Manager Distribusi PT. PLN Wilayah Lampung Alam Awaludin kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11) mengakui kondisi pasokan terakhir saat ini memang sangat kurang. Ini dikarenakan Tarahan 3 terganggu.

“Semoga besok (Kamis, 26/11) bisa masuk lagi pasokannya setelah mengalami perbaikan. Selain itu pasokan listrik dari Tarahan 4 mengalami penurunan kapasitas dan perlu pemeliharaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengatasi pemadaman bergilir ini pihaknya juga berupaya memulihkan bantuan pasokan dari Sebalang yang saat ini mengalami ganguan.

“Mudah – mudahan besok (Kamis, 26/11) bisa membantu. Sesuai yang pernah kami sampaikan, kemungkinan pemadaman bergilir seperti ini akan terjadi sampai  akhir Desember 2015,” ungkapnya.

Saat ditanya apa kompensasi bagi masyarakat Lampung yang terkena pemadaman bergilir, dia mengungkapkan, kompensasi TMP sesuai peraturan menteri ESDM nomor 33 tahun 2014  yakni, kali gangguan per bulan, lama gangguan per bulan, kecepatan perubahan daya TR, kesalahan baca meter, dihitung per tri wulan, dan kecepatan koreksi rekening, dihitung per tri wulan.

“Tapi untuk pemadaman karena defisit tidak termasuk dalam katagori mendapat kompensasi. Yang mendapat kompensasi yakni pemadaman karena gangguan saja. Kita berharap awal Desember sudah ada perbaikan,” pungkasnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog