Langsung ke konten utama

Terkait Pemadaman Bergilir, Juniardi Nilai PT. PLN Diduga Melanggar UU

BANDARLAMPUNG (CL) – PT. PLN wilayah Lampung diminta bertanggungjawab atas kerusakan peralatan elektronik milik masyarakat akibat pemadaman bergilir yang sudah berlangsung selama dua bulan ini. Hal ini disampaikan mantan Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi kepada cakrawalalampung.com.

“PLN harus memberikan kompensasi dan bertanggungjawab kepada masyarakat karena sudah melanggar hukum,” ujarnya.

Menurut Juniardi, PT. PLN wilayah Lampung diduga telah melanggar undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terutama pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, pasal 9 ayat (1) huruf e dan k serta pasal 62 yakni mengenai sanksi pidana. PLN juga diduga telah melanggar UU no 25 tentang pelayanan publik.

"Saya juga heran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga2 masyarakat yang peduli masyarakat belum melakukan fasilitasi kepada konsumen yang merasa dirugikan atas gangguan PLN selama ini," sesalnya.

Dugaan pelanggaran tersebut, jelasnya, berdasarkan pada analisa kasus gangguan PLN terjadi terlebih dahulu, namun PLN baru melakukan konferensi pers dan mengumumkan ke publik tentang pemadaman setelah banyak mendapat komplain warga.

"Ini menunjukkan tidak adanya sikap responsif dan ketidakpedulian PLN pada konsumen. Hingga saat ini hampir setiap hari komplain masyarakat, dan sumpah serapah ditujukan ke pada PLN melalui berbagai akun sosial, BBM, dan serta menjadi gunjingan di tengah masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya Deputi Manager Distribusi PT. PLN Wilayah Lampung Alam Awaludin kepada cakrawalalampung.com, Rabu (25/11) mengakui kondisi pasokan terakhir saat ini memang sangat kurang. Ini dikarenakan Tarahan 3 terganggu.

“Semoga besok (Kamis, 26/11) bisa masuk lagi pasokannya setelah mengalami perbaikan. Selain itu pasokan listrik dari Tarahan 4 mengalami penurunan kapasitas dan perlu pemeliharaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengatasi pemadaman bergilir ini pihaknya juga berupaya memulihkan bantuan pasokan dari Sebalang yang saat ini mengalami ganguan.

“Mudah – mudahan besok (Kamis, 26/11) bisa membantu. Sesuai yang pernah kami sampaikan, kemungkinan pemadaman bergilir seperti ini akan terjadi sampai  akhir Desember 2015,” ungkapnya.

Saat ditanya apa kompensasi bagi masyarakat Lampung yang terkena pemadaman bergilir, dia mengungkapkan, kompensasi TMP sesuai peraturan menteri ESDM nomor 33 tahun 2014  yakni, kali gangguan per bulan, lama gangguan per bulan, kecepatan perubahan daya TR, kesalahan baca meter, dihitung per tri wulan, dan kecepatan koreksi rekening, dihitung per tri wulan.

“Tapi untuk pemadaman karena defisit tidak termasuk dalam katagori mendapat kompensasi. Yang mendapat kompensasi yakni pemadaman karena gangguan saja. Kita berharap awal Desember sudah ada perbaikan,” pungkasnya. (ben)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…