​Terkait Hazizi, Demi Dinata akan Pertanyakan Perkembangan Laporannya ke Polresta

setialampung.com - Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin akan mempertanyakan perkembangan laporannya ke Polresta Bandarlampung terkait dugaan kasus setoran proyek yang melibatkan anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi.

"Iya, saya mau cek dulu ke polresta. Saya sendiri belum ada panggilan lagi dari Polresta. Dan sampai saat ini juga belum ada komunikasi dengan Hazizi," kata Demi kepada setialampung.com, Jumat (30/12).

Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan atau membawa kasus ini ke Polda Lampung, Demi menuturkan, kalau untuk ke sananya belum.

"Biar saja polresta yang menangani kasus ini dulu. Saya percayakan saja sama aparat penegak hukum," ujarnya.

Sebelumnya Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan meminta keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12).

Saat ditanya apa sangsi yang akan diberikan kepada HZ jika terbukti menerima setoran proyek, Saad menuturkan idak ingin berandai - andai.

"Kita liat nanti, ini kan sudah masuk ranah hukum. Saya panggil dulu orangnya (HZ) untuk mencari tahu kebenarannya," ujarnya.

Saat setialampung.com berupaya mengkonfirmasi terkait hal ini ke kediaman HZ dibilangan Jalan Abdi Negara, Senin (19/12), salah satu penghuni rumah mengatakan HZ sedang tidak berada di rumah.

"Nggak ada orangnya (HZ), lagi berobat," ujarnya. (ben)
Share:

​Dua Anggota DPRD Tanggamus Mangkir dari Panggilan KPK




setialampung.com - Meski sudah menahan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap proses APBD 2016 Tanggamus. Terbaru, Kamis (29/12), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk tersangka Bambang Kurniawan.

Juru bicara (KPK) Febri Diansyah kepada setialampung.com, Kamis (29/12), mengatakan, semestinya KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi. Namun dua anggota DPRD Tanggamus mangkir dari panggilan KPK.

"Dijadwalkan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi untuk tersangka BK (Bambang Kurniawan). 2 orang anggota DPRD yang tidak hadir yaitu Aris Budianto dan Sunu Jatmiko. Kami akan jadwalkan ulang pemanggilan untuk saksi yang nggak hadir," ungkapnya.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Kamis (22/12). Bambang ditahan karena diduga melakukan suap terhadap anggota DPRD Tanggamus terkait APBD Tanggamus.

"Terhadap tersangka BK (Bambang Kurniawan) dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur, Cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur," ujar Jubir KPK Febri Diansyah kepada setialampung.com, Kamis (22/12).

Febri menuturkan, Bambang ditahan selama 20 hari terhitung mulai 22 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017. (ben)
Share:

​FMPK Laporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Mabes Polri

setialampung.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Lampung, Rofei mengatakan, pihaknya telah melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Mabes Polri, Kamis (29/12). Di dalam surat laporan nomor : 001/FMPK-BL/12/2016 itu, FMPK menilai Herman HN diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yaiti Herman diduga memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Rofei mengungkapkan, indikasi atau dugaan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri yang dilakukan Herman HN yaitu tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV pada tahun 2012.

"Dugaan ini mengarah pada pembayaran dana sertifikasi guru tahun 2012 ditutupi pada anggaran tahun 2013 dan kejadian ini terus berlanjut sampai sekarang. Makanya dana sertifikasi guru tahun 2016 juga tersendat pembayarannya," ungkapnya, seperti dilansir fajar sumatera.

Menurutnya, sesuai peraturan, dana sertifikasi guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tidak boleh dialihkan untuk kegiatan lainnya.

"Diduga dana sertifikasi dicairkan melalui rekening seseorang. Kemudian diduga merekayasa pembuatan SPJ untuk mengeluarkan dana itu," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, dirinya menduga tersendatnya pencairan dana sertifikasi guru tahun 2012 itu digunakan Herman HN untuk ikut dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung beberapa waktu lalu.

"Diduga saat itu dana sertifikasi guru digunakan untuk membiayai Herman ikut pilgub. Kemudian, tertundanya dana sertifikasi guru pada 2015 sekitar Rp71 miliar digunakan untuk pemilihan Walikota Bandarlampung," jelasnya.

Lalu, katanya, pihaknya melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN atas dugaan penarikan setoran fee proyek dari rekanan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar 15 persen dari nilai pagu paket pekerjaan.

"Diduga ada intervensi kepada panitia lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa/pelelangan yang harus dimenangkan oleh rekanan yang telah ditentukan pemenangnya karena sudah ada uang setoran 15 persen. Dugaan lainnya yaitu banyaknya paket pekerjaan bernilai diatas Rp1 miliar disinyalir dikerjakan oleh adik ipar dan adik sepupu kandungnya. Ini diindikasikan dengan cara penunjukan langsung (PL). Untuk diatas Rp5 miliar dikerjakan melalui kerabat dan saudara Herman HN," tegasnya.

Kemudian, ujarnya lagi, disinyalir ada hasil dana setoran dari Kadis PU Bandarlampung Tirta ke Walikota Bandarlampung Herman HN untuk dibelanjakan aset pribadi. Hal ini atas dasar Wali Herman HN diduga telah memiliki harta kekayaan tidak wajar berupa rumah dan mobil mewah serta memiliki emas, berlian yang disimpan dalam banker rumah di Bandarlampung.

"Indikasi ini juga dibuktikan Herman HN mampu mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung dan Walikota Bandarlampung untuk dua periode," ungkapnya.

Permasalahan ketiga, belum ada kejelasan nama penerima dana hibah dan bansos tahun 2015 yang telah menjadi temuan BPK RI perwakilan Lampung sekitar Rp60 miliar.

"Karena tidak ada kejelasan di kejati Lampung, makanya saya laporkan ke Bareskrim Mabes Polri agar permasalahan ini ada titik terangnya. Karena munculnya dugaan penerima dana bansos dan hibah dan laporan pertanggungjawabannya disinyalir hanya rekayasa saja," ucapnya.

Ia berharap, Mabes Polri dapat segera mengusut tuntas laporan tersebut guna menekan angka korupsi di Kota Tapis Berseri maupun Bumi Ruwa Jurai.

"Semoga pelaporan ini ada efek jera bagi pejabat agar tidak melakukan korupsi dan dapat bekerja secara lurus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"harapnya.

Sementara staf penerima surat Mabes Polri, Mince mengakui pihaknya telah menerima laporan dari FMPK. (*)
Share:

​Selama 2016, Tingkat Kriminalitas di Bandarlampung Menurun

setialampung.com - Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, selama 2016, pihaknya menangani atau mengungkap 2.959 kasus pidana. Jumlah ini menurun dibandingkan kasus yang ditagani selama 2015 yakni sebanyak 3.038 kasus. Penurunan ini juga terjadi pada kasus curat, curas, dan curanmor (C3).

"Untuk kasus curas menurun 1 kasus. Curanmor menurun 21,8 persen, tapi curat masih tetap marak dengan jumlah kasus 421atau meningkat 1,9 persen. Ada pula perdagangan manusia dua kasus, pemerkosaan 9 kasus atau meningkat 200 persen," kata Murbani dalam rilis akhir tahun di Mapolresta, Kamis (29/12).

Dia juga mengatakan, angka kriminalitas dan peredaran narkotika selama 2016 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dimana perbuatan pidana mengalami penurunan sebesar 2,6 persen atau mencapai 79 kasus. Dan penggunaan serta peredaran narkoba juga menurun hingga 22,9 persen atau 76 kasus.

Kendati demikian, kata Murbani, untuk kasus pembunuhan akan menjadi perhatian utama dengan pengungkapan 3 kasus penghilangan nyawa. Secara keseluruhan, tindak penyelesaian kasus di Polresta mencapai 73,5 persen atau 2.189 kasus yang meningkat 4 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.112 kasus.

Sementara itu, hingga akhir tahun ini Polresta beserta jajaran menangkap 1.492 orang tersangka. Diantaranya 743 orang tahanan Reskrim, 604 tahanan narkoba, dan 145 tahanan dari jajaran Polsek. Dari satuan reserse narkoba mengamankan 101,2 kilogram ganja, 241 gram sabu-sabu, dan 323 gram ekstasi.

Hasil tersebut, lanjutnya, merupakan hasil operasi pihaknya untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan terjadinya tindak pidana kasus curas, curat, dan curanmor yang terbilang sangat meresahkan masyarakat.

"Penurunan angka kasus yang terjadi ini bukan berarti kami kurang melakukan kegiatan. Tapi tindakan yang kami lakukan telah dapat menekan angka kejahatan dan peredaran narkoba," ujar Murbani.

Dia berharap, di tahun selanjutnya pihaknya dapat lebih giat mengungkapkan dan menyelesaikan kasus yang terjadi di Bandar Lampung. "Ya mudah-mudahan 2017 kondisi kota ini dapat lebih kondusif lagi dan angka kriminalitas dan narkoba terus menurun dan bisa minimalisir," pungkasnya. (*)
Share:

​Gubernur Lampung M. Ridho: Pemprov Lampung Terus Berupaya Mempermudah Masyarakat Menunaikan Ibadah Haji

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengukuhkan pengurus IPHI Lampung periode 2016 - 2021 di ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Kamis (29/12).
Ketua IPHI Lampung Thobroni Harun mengatakan, dengan adanya IPHI diharapkan bisa menjaga kemabruran haji sepanjang hari. Dan kepengurusan IPHI hampir tersebar di semua kabupaten/kota di Lampung.



"Mudah - mudahan dengan keberadaan IPHI bisa meningkatkan kepuasan pelayanan publik dan pemerintahan di Lampung menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Ditambahkannya, untuk menjadi anggota IPHI ini minimal memiliki pasport dan sudah menunaikan ibadah haji.



"Dengan pengukuhan ini diharapkan silaturahmi tetap terjaga. IPHI siap bekerja sama dengan pemprov Lampung. Karena agenda utama IPHI Lampung diantaranya terkait program kesehatan, pendidikan dan program keumatan," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Sekretaria IPHI pusat Ansori mengimbau, dengan sumber daya manusia IPHI yang memiliki integritas yang baik, program IPHI Lampung bisa bersinergi dengan pemerintah daerah setempat.

"Kedepan diharapkan IHPI Lampung bisa menjadi lebih kuat dan bisa dibanggakan,"harapnya.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang juga ketua penasehat IPHI Lampung dalam sambutannya berpesan esensi haji diantaranya hubungan antara manusia. Dan sebagai haji punya tanggungjawab moril melakukan pembinaan keumatan.

"Lampung sebagai daerah srategis memiliki potensi kerawanan. Oleh karena itu, IPHI Lampung diharapkan bisa membentenginya. Dan ini salah satu tanggungjawab moral untuk membentenginya sebagai seorang haji," ungkapnya.

Menurut Ridho, Tanggungjawab moril seorang haji adalah setelah pulang menunaikan ibadah haji.

"IPHI jangan hanya sebatas sebagai paguyuban alumni orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Tapi harus ada program signifikan bagi masyarakat. Sehingga pengurus IPHI Lampung bisa lebih bermakna di tengah - tengah masyarakat. Kami (pemprov Lampung) terus berupaya mempermudah masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh," pungkasnya. (ben)
Share:

​Pesan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo untuk Praja IPDN, AKPOL dan AKMIL

setialampung.com - Gubernur Lampung Ridho Ficardo memberi sambutan pada acara silahturahmi dan makan malam bersama Praja IPDN, Taruna Akpol dan Akmil Lampung yang sedang dalam masa cuti di Rumah Makan Raja Kuring, Bandarlampung, Rabu (28/12).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur berharap acara silahturahmi seperti ini bisa menjadi agenda rutin untuk memperkuat sinergitas dan kekompakan calon abdi negara asal Lampung.



"Ini gagasan yang bagus dari Pak Kapolda mengumpulkan taruna dan praja semacam ini. Silahturahmi untuk saling mengenal sebelum dilahirkan sebagai abdi negara, karena Polri, TNI dan IPDN adalah tulang punggung pemerintahan dan keamanan kedepan. Soliditas dan sinergitas harus dibangun sejak dini," kata gubernur.



"Jangan sampai sebagai backbone pemerintahan dan keamanan serta sebagai abdi negara, kalian malah mencoreng nama baik keluarga dan kesatuan masing-masing. Jaga nama Lampung dan saling mendukung kedepannya. Apa yang kalian capai jelas sebuah kebanggan namun tidak menjadi sombong. Jadilah generasi Lampung yang rendah hati unggul dan bisa dibanggakan," ungkap Ridho. (*)
Share:

(VIDEO): Lebih Dekat Mengenal Sosok dan Kinerja Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo

Share:

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo beserta Istri Hadiri Tabligh Akbar

setialampung.com - Ribuan jemaah menghadiri tabligh akbar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Tabligh akbar yang digelar di masjid Al Furqon, Rabu (28/12) ini dihadiri Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo beserta istri Aprilani Yustin, Wakil Gubernur Bachtiar Basri, Kapolda Lampung, Danrem, Forkopimda dan diisi dengan ceramah oleh ustad Yusuf Mansur.



Dalam sambutannya, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, dengan kegiatan tabligh akbar ini diharapkan bisa diserap ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa diterapkan di tengah - tengah masyarakat, kehidupan sehari - hari dan keluarga.



Ridho menuturkan, dirinya beserta pemerintah provinsi Lampung sangat mendukung digelarnya kegiatan keagamaan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Sehingga Lampung tumbuh dalam Kebhinekaan yang dipayungi dengan suasana religius.

"Pemprov sangat mendukung berbagai kegiatan agama. Kegiatan agama harus diambil sebagai pembelajaran khususnya untuk diteruskan kepada keluarga kita. Terutama anak - anak sebagai generasi penerus. Cek anak-anak kita apakah solat dan sembahyangnya sudah bagus. Yang terpenting lindungi dari bahaya narkoba dengan mendekatkan mereka pada agama," ujar gubernur dihadapan sekitar 5.000 an jamaah yang mayoritas adalah Ibu - ibu tersebut.

Pada kesempatan itu Ridho juga memohon doa agar pembangunan di Lampung bisa berjalan lancar, aman dan damai. Ia berharap masyarakat bisa mensyukuri segala nikmat dan bersabar atas cobaan ekonomi sosial dan politik yang belakangan makin sering terjadi.

Menurutnya, bila masyarakat bisa tenang dan memetik hikmahnya, Bangsa Indonesia akan naik kelas lulus dari ujian yang diberikan yang maha kuasa. Pada kesempatan tersebut dilakukan juga penyerahan bantuan oleh pemprov Lampung bagi anak yatim dan kaum dhuafa. (*)
Share:

​Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo: Anggota PSKS di Lampung Capai 9.000 Orang

setialampung.com - Gubernur Lampung Ridho Ficardo bersilahturahmi dengan ribuan anggota Potensi Sumber Kesejahteran Sosial (PSKS) di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (27/12).

PSKS merupakan kumpulan dari organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pekerja sosial. Di seluruh Lampung anggota PSKS terdaftar 9.000 orang.



Menurut Gubernur Ridho, jaringan yang besar ini sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan cita - cita mensejahterakan masyarakat.

"Semangat dan cita - cita kita sama yaitu membantu masyarakat Lampung. Pemprov sangat berterimakasih, kedepannya yang harus kita pikirkan adalah saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan bisa terangkat. Keberhasilan kita adalah dimana pada suatu titik dalam suatu waktu mereka bisa sejahtera dan mandiri sehingga tidak perlu bantuan kita lagi. Disaat itulah keberhasilan kita," ujar Ridho.

Ridho mengharapkan awal silahturahmi ini bisa dilanjutkan dengan menyusun konsep bersama antara PSKS dan pemprov Lampung yang lebih komprehensif. Sehingga kegiatan sosial yang berlangsung bisa lebih tertuju dan tertarget.

"Saya ingin ada konsep yang lebih komprehensif, pemprov siap menampung ide - ide besar dari teman - teman yang lebih tau situasi karna berada di Lapangan. Jika sudah tersusun, pemprov siap membantu menganggarkan dana untuk Ide - ide tersebut. Karena semangat kita sama. Tenaga dan waktu kita untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. Tinggal bagaimana bisa dilakukan sebaik mungkin lagi," ungkapnya.

Ridho juga mengimbau agar para pekerja sosial yang turut melakukan pendampingan terhadap masyarakat, bisa mendampingi masyarakat di tengah pembangunan yang sedang terjadi. Karena bila tidak siap, akan mengakibatkan ketimpangan. Sehingga saat ini sangat diperlukan menyiapkan masyarakat agar bisa menangkap peluang-peluang kemajuan.

Ridho berpesan, pekerjaan yang dilakukan oleh PSKS tentulah tidak membuat kaya raya secara harta benda. Tapi kaya hati dan ibadah untuk meringankan beban masyarakat itu adalah yang utama. Pada kesempatan ini Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga menyerahkan berbagai bantuan kepada pekerja dan organisasi sosial PSKS. (*)
Share:

​Soal Amblasnya Jembatan Way Tatayan, Bupati Lampung Tengah Mustafa akan Copot Kadis PU

setialampung.com - Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa angkat bicara terkait amblasnya jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lamteng.

Kepada setialampung.com, Selasa (27/12), Mustafa menegaskan, ada dua langkah yang akan diambil terkait amblasnya jembatan Way Tatayan. Langkah pertama yaitu menginstruksikan kepada rekanan untuk secepatnya memperbaiki jembatan yang amblas tersebut. Kemudian yang kedua mencopot kepala dinas pekerjaan umum (PU) setempat.

"Dua langkah itu yang akan saya ambil. Ini agar para pejabat paham dengan kerja saya. Jadi jangan main - main," tegas pria yang juga menjabat ketua DPW Partai Nasdem Lampung ini.

Sebelumnya, belum lama diresmikan penggunaannya, namun Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lamteng, mengalami kerusakan (amblas).

Sebelumnya, Kepala bidang pemeliharaan jalan dinas bina marga Lampung, Toni Ferdinansyah menegaskan, perbaikan amblasnya Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, lamteng merupakan tanggung jawab dinas pekerjaan umum (PU) setempat.

"Dinas PU Lamteng yang harus bergerak cepat memperbaiki jembatan yang amblas sekitar 10 meter itu. Kabarnya pembuatan jembatan Way Tatayan itu menghabiskan anggaran sekitar Rp5 miliar," kata Toni.

Toni juga menegaskan, dinas bina marga Lampung hanya mendorong percepatan pembangunan jembatan agar pembangunan infrastruktur cepat terealisasi.

"Jadi bukan dinas bina marga Lampung yang bertanggungjawab atas kerusakan jembatan Way Tatayan tersebut. Warga bisa melaporkan kerusakan jembatan itu langsung ke dinas PU Lamteng. Pekerjaannya bukan tanggung jawab dinas bina marga Lampung. Karena pengelolaan jembatan itu dipegang langsung dinas PU Lamteng," tegasnya lagi.

Toni menjelaskan, dinas bina marga Lampung tidak bisa langsung menangani atau memberikan bantuan memperbaiki jembatan tanpa prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Kami (pemprov) bisa turun tangan membantu penanganan persoalan jembatan tersebut dengan menggunakan APBD provinsi asalkan ada surat permohonan/pernyataan yang menyatakan bahwa Pemkab Lamteng tidak mampu memperbaikinya," tegasnya pula.

Jiika pemprov langsung turun tangan memperbaikinya, kata Toni, pihaknya bisa disalahkan. Karena bukan kewenangan provinsi, walau tujuan bantuan itu baik. Begitu pula penggunaan APBD provinsi untuk membantu penanganan persoalan jembatan itu tidak serta merta, dan harus ada mata anggarannya.

Untuk diketahui, amblasnya jembatan di kabupaten yang di pimpin oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa itu, Sabtu (24/12), diduga karena jembatan tidak mampu menahan tonase kendaraan yang melintasi jembatan. Ditambah lagi tanah timbunan masih labil serta disebabkan faktor cuaca. (ben)
Share:

FOTO: Begini Kondisi Pasar Kurnia Mataram, Lamteng Saat Ini

Share:

​Soal Amblasnya Jembatan Way Tatayan, Humanika Lampung Sayangkan Kualitas Pembangunan Jembatan

setialampung.com - Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Lampung angkat bicara terkait Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah (Lamteng) yang abudment-nya amblas pada sisi utara dan selatan sepanjang 10 meter lebih pada, Sabtu (24/12) lalu.

Menurut Ketua Humanika Lampung, Basuki, tuntutan warga terhadap Dinas Bina Marga Lampung untuk segera melakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut sangat tidak tepat. Karena jembatan itu sudah melakukan serah terima FHO (Finish Hand Over).

"Artinya, yang bertanggungjawab adalah kedua belah pihak yakni KPA (kuasa pengguna anggaran) diwakili panitia dan kontraktor/pemborong (Dinas PU Lampung Tengah)," kata Basuki, Senin (26/12).

Selain itu, Basuki mengatakan, di dalam semua pembangunan infrastruktur termasuk Jembatan Way Tataan, pastinya memiliki kontrak kerja sama antar perusahaan pemborong dan panitia. Oleh karena itu sangat aneh jika perusahaan yang belum beres lalu dilakukan serah terima.

"Aneh dong kalau begitu. Kenapa panitia tidak sekalian saja terima pemborongnya biar kena pinalti," imbuhnya.

Masih lanjutnya, dalam kontrak kerja sama pengerjaan proyek juga terdapat retensi (uang yang ditahan jika terjadi ketidaksempurnaan bangunan yang sudah selesai dikerjakan). Artinya, retensi dilakukan setelah satu hingga tiga bulan tergantung kontrak.

"Jadi rekanan tidak dapat berlindung di mekanisme retensi. Karena retensi ini kan pemeliharaan. Jika perbaikan, maka anggarannya tidak cukup diangka 10 persen. Disini saja sudah sangat jelas bahwa ada perbedaan antara pemeliharaan dan perbaikan," kata Basuki.

Untuk itu, ujarnya, Humanika Lampung, masyarakat setempat, dan pengguna jalan sangat menyesalkan kualitas bangunan dari pengerjaan proyek tersebut.

"Harapannya bisa cepat diperbaiki. Agar akses jalan menjadi lebih mudah," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga Lampung, Toni Ferdinansyah memastikan, meskipun pihaknya sudah mengetahui terkait amblasnya Jembatan Way Tatayan tersebut. Seyogyanya Dinas PU Lamteng yang harus gerak cepat untuk memperbaiki akses jalan yang katanya menelan dana sekitar Rp5 miliar tersebut.

"Kalau warga kecewa atas amblasnya jembatan itu, langsung laporkan ke dinas terkait, jangan sampai salah sasaran. Pasalnya, dalam hal rusak atau robohnya jembatan itu tidak menjadi tanggung jawab provinsi. Karena lrovinsi hanya mendorong agar percepatan pengembangan infrastruktur terealisasi, dengan serangkaian penghitungan anggaran," papar Toni, seperti dilansir fajarsumatera..co.id.

Masih kata Toni, Dinas Bina Marga Lampung tidak bisa langsung menangani atau memberikan bantuan tanpa kesesuaian prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Kami (pemprov) bisa turun tangan membantu penanganan persoalan jembatan tersebut, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi asalkan ada surat permohonan/pernyataan ketidakmampuan Pemkab Lamteng setempat," tegasnya.

Sebab, sambungnya, jika pemprov langsung turun tangan bisa disalahkan, karena bukan kewenangan provinsi walau tujuan bantuan itu baik. Begitu pula penggunaan APBD provinsi untuk membantu penanganan persoalan jembatan itu tidak serta merta, dan harus ada mata anggarannya.

Untuk diketahui, amblasnya jembatan di kabupaten yang di pimpin oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa itu diduga karena tak mampu menahan tonase kendaraan yang melintasinya. Ditambah lagi tanah timbunan masih labil serta faktor cuaca yang tidak mendukung. (*)
Share:

​Kabid Bina Marga Lampung Toni Ferdinansyah: Dinas PU Lamteng Bertanggungjawab Atas Amblasnya Jembatan Way Tatayan

setialampung.com - Kepala bidang pemeliharaan jalan dinas bina marga Lampung, Toni Ferdinansyah menegaskan, perbaikan amblasnya Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah (Lamteng) merupakan tanggung jawab dinas pekerjaan umum (PU) Lamteng.

"Dinas PU Lamteng yang harus bergerak cepat memperbaiki jembatan yang amblas sekitar 10 meter itu. Kabarnya pembuatan jembatan Way Tatayan itu menghabiskan anggaran sekitar Rp5 miliar," kata Toni, seperti dikutip dari fajarsumatera.co.id.

Toni juga menegaskan, dinas bina marga Lampung hanya mendorong percepatan pembangunan jembatan agar pembangunan infrastruktur cepat terealisasi.

"Jadi bukan dinas bina marga Lampung yang bertanggungjawab atas kerusakan jembatan Way Tatayan tersebut. Warga bisa melaporkan kerusakan jembatan itu langsung ke dinas PU Lamteng. Pekerjaannya bukan tanggung jawab dinas bina marga Lampung. Karena pengelolaan jembatan itu dipegang langsung dinas PU Lamteng," tegasnya lagi.

Toni menjelaskan, dinas bina marga Lampung tidak bisa langsung menangani atau memberikan bantuan memperbaiki jembatan tanpa prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Kami (pemprov) bisa turun tangan membantu penanganan persoalan jembatan tersebut dengan menggunakan APBD provinsi asalkan ada surat permohonan/pernyataan yang menyatakan bahwa Pemkab Lamteng tidak mampu memperbaikinya," tegasnya pula.

Jiika pemprov langsung turun tangan memperbaikinya, kata Toni, pihaknya bisa disalahkan. Karena bukan kewenangan provinsi, walau tujuan bantuan itu baik. Begitu pula penggunaan APBD provinsi untuk membantu penanganan persoalan jembatan itu tidak serta merta, dan harus ada mata anggarannya.

Untuk diketahui, amblasnya jembatan di kabupaten yang di pimpin oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa itu, Sabtu (24/12), diduga karena jembatan tidak mampu menahan tonase kendaraan yang melintasi jembatan. Ditambah lagi tanah timbunan masih labil serta disebabkan faktor cuaca. (*)
Share:

VIDEO: Pelatihan Damar, Jurnalis Diajak Joget Bersama

Share:

​LPSK akan Koordinasi dengan Polda Lampung, Polres Tanggamus dan DPP PDIP

setialampung.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, meski KPK sudah melakukan penahanan terhadap Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, LPSK tetap memberikan pengamanan terhadap anggota DPRD Tanggamus.

"Iya, kan beberapa hari yang lalu mereka (anggota DRPD Tanggamus) kembali diperiksa KPK. LPSK insya allah ke Tanggamus di minggu keempat Januari 2017," ujarnya kepada setialampung.com, Sabtu (24/12).

Lili menjelaskan, kedatangannya ke Lampung untuk melakukan konsolidasi dengan Polda Lampung dan Polres Tanggamus. Tentunya selain itu insya allah kami di minggu pertama Januari sudah mengirim surat kordinasi dengan ketua DPP PDIP terkait usulan pemecatan terlindung LPSK. (ben)
Share:

​Pasca Penahanan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, KPK Terus Kembangkan Kasus Dugaan Suap APBD Tanggamus

setialampung.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pasca penahanan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, pihaknya terus melakukan pengembangan perkara terkait kasus dugaan suap APBD Tanggamus.

"Saat ini penanganan perkara masih fokus pada penyidikan tersebut," kata Febri kepada setialampung.com, Sabtu (24/12).

Saat ditanya apakah KPK akan menetapkan tersangka baru terkait kasus ini, Febri menuturkan, sampai saat ini belum ada.

"Namun pengembangan perkara akan ditinjau lebih lanjut jika didapatkan bukti yang cukup," ujarnya. (ben)
Share:

​Menteri Perindustrian Dukung Arah dan Pengembangan AMPI

setialampung.com - Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengapresiasi arah pengembangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Menteri menyetujui pengembangan AMPI yaitu 70% untuk pengembangan minat bakat dan profesionalitas, dan 30% bagi pendidikan politik kebangsaan.

"Saya sangat setuju dengan arah pengembangan AMPI," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, seperti dilansir tribunnews.com belum lama ini.

Hal ini disampaikan menteri saat menerima kunjungan AMPI yang diwakili Ketua Umum Dito Ariotedjo dan Bendahara Umum Heru Sambodo. Kedatangan AMPI ini untuk membahas program dukungan pemerintah yang dapat mengangkat perkembangan bisnis industri kreatif. Pertemuan tersebut juga dalam rangka tugas dan fungsi AMPI sebagai ormas kepemudaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mempersiapkan tenaga kerja terampil.

Ketua Umum AMPI Dito Ariotedjo mengatakan, sebagai ormas kepemudaan yang sudah 38 tahun berdiri dengan pengurus yang tersebar lengkap dari tingkatan propinsi hingga kabupaten, AMPI merupakan salah satu ormas kepemudaan yang mampu untuk berkontribusi nyata untuk membantu program pemerintah.

"Kami sangat mendukung komitmen dan keseriusan pemerintah. Khususnya pada kementrian perindustrian untuk meningkatkan perkembangan SDM sebagai sarana utama peningkatan laju industry Negara kita kedepannya," katanya.

Sebagai bukti kongkrit dari pertemuan tersebut, lanjut Dito, AMPI mempersiapkan berbagai kerjasama dengan Kemenperin berupa pelatihan teknis dan professional bagi para kadernya.

"Kedepan, kami akan menggagas kerjasama pelatihan mekanik motor roda dua, pelatihan manajemen usaha perbengkelan dan akses penyertaan modal usaha dengan kemenperin," pungkas Bendahara Umum AMPI, Heru Sambodo. (*)

Sumber: tribunnews.com
Share:

​Meski Belum Terbukti Bersalah, Yohannes Nilai Hazizi Diduga Telah Rusak Kredibilitas DPRD

setialampung.com - Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, Yohannes Joko Purwanto menilai, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi diduga telah mencoreng nama baik wakil rakyat di DPRD pasca pasca dilaporkan ke Polresta Bandarlampung atas dugaan menerima setoran proyek sebesar Rp515 juta dengan menjanjikan akan mendapat proyek di Lampung Selatan.

"Walaupun belum terbukti salah ataupun benarnya, tetapi setidaknya masyarakat Bandarlampung mengetahui bahwa para Wakil Rakyat ini rentan melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri," kata Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, Yohannes Joko Purwanto, seperti dilansir fajarsumatera.

Menurutnya, seharusnya sebagai wakil rakyat bisa mengemban amanah rakyat dan menjalankan tugas sebagai pengawas anggaran dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, para anggota dewan itu harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding memikirkan diri sendiri.

"Kalau wakil rakyatnya saja sudah tidak ada niat baik dalam menjalankan tugas. Terus masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada siapa lagi agar anggaran yang dijalankan oleh satker dapat berjalan dengan maksimal," ucapnya.

Ditambahkannya, dugaan kasus Hazizi ini telah menambah deretan beberapa pejabat di Lampung yang tersandung persoalan hukum sepanjang tahun 2016. Misalnya, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh KPK RI, pemeriksaan walikota Bandarlampung, Herman HN di Kejagung. Mantan Kepala Dinas PU Waykanan, Ahmad Odani yang dilaporkan oleh KPKAD ke KPK RI beberapa waktu lalu.

"Setidaknya publik mengetahui, bahwa hukum di Lampung diduga masih lemah sehingga pejabatnya berani melawan aturan," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ia berharap aparat hukum dapat segera mengusut tuntas persoalan penerimaan setoran proyek yang diduga dilakukan Hazizi. Serta menindak tegas siapapun oknum yang melawan hukum.

"Dibuat jera agar pejabat kita nantinya dapat mengemban amanah jabatan dengan sebaik mungkin," harapnya.

Sementara itu, Kepala Biro informasi dan pusat data Matala Lampung, Sony Ashadel berharap, aparat hukum harus segera menindaklanjuti laporan masuk yang melibatkan nama anggota DPRD Lampung Hazizi terkait telah menerima sejumlah uang setoran proyek dari rekanan sekitar Rp515 juta.

"Kalau laporan itu tidak ditindaklanjuti, maka secara otomatis telah menurunkan kredibilitas aparat hukum di mata publik dan muncul asumsi bahwa aparat hukum di Lampung takut dengan pejabat," ujar Sony.

Untuk itu, ujarnya lagi, aparat hukum sebaiknya dapat mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas tanpa adanya tebang pilih. Karena semua warga NKRI dimata hukum adalah sama.

"Mau dia kaya, miskin, cakep, jelek itu tidak ada gunanya di mata hukum. Karena hukum yang sebenarnya itu bekerja untuk oknum yang telah melanggar hukum agar ada efek jera," ungkapnya.

Terpisah Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPAKD) Lampung, Gindha Anshori harap Polresta Bandarlampung dapat bersikap independen dalam memeriksa saudara kandung ketua MPR Zulkifli Hasan ini.

"Setiap warga negara, baik pejabat maupun masyarakat kecil terlihat sama dimata hukum. Jangan pernah ada keistimewaan seorang pejabat yang telah melakukan kesalahan. Dalam melayani hukum harus secara independen dan tidak terpengaruh kekuasaan. Kita dukung Polresta melakukan pengusutan permasalahan ini," pungkasnya.

setialampung.com - Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Jumat (23/12) mengatakan, dirinya berharap permasalahan antara pihaknya dengan oknum anggota DPRD sekaligus ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi bisa secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Baru satu kali saya diperiksa sebagai saksi. Sampai sekarang belum ada komunikasi Hazizi ke saya," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya didampingi kuasa hukum menghadapi masalah ini, Demi mengaku sejauh ini belum menggunakan kuasa hukum.

"Ya kalau memang nanti kuasa hukum diperlukan, saya akan pakai kuasa hukum," katanya.

Sebelumnya, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," mbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung Hazizi. (ben)
Share:

​Ridho Ficardo Optimistis dengan Pramuka Bisa Tumbuh Jiwa Kepemimpinan dan Kemandirian

setialampung.com - Ketua Majelis Pembina (Kamabida) Pramuka Lampung yang juga Gubernur Lampung Ridho Ficardo menutup Raimuna Daerah 2016 di Lapangan Kwarda Pramuka Lampung, Jumat malam (23/12).

Pada kesempatan tersebut Ridho menuturkan, dirinya berharap dengan event Reimuna yang berlangsung dari 18 - 24 Desember ini dan yang diikuti 5.000an anggota bisa memberikan pengalaman kepada anggota pramula Lampung agar tumbuh jiwa kepemimpinan dan kemandiriannya.

"Perluas pertemanan. Di pramuka kita berlatih, belajar. Jangan hanya sekedar asik berkegiatan, tapi kegiatan ini betul-betul harus bisa jadi pembelajaran. Resapi pengalamannya untuk masa depan kalian," ujar Ridho.

Ridho juga menghimbau agar para anggota pramuka Lampung bisa mempersiapkan diri agar bisa mewakili Lampung di ajang nasional bahkan Internasional sehingga bisa mengharumlan Lampung lewat kegiatan Pramuka.

"Kuncinya belajar bahasa inggris karna syarat menjadi wakil dikegiatan Internasional bisa Bahasa Inggris. Kakak, bisa dikirim ke Timur Tengah dalam youth forum pramuka karna bisa bahasa Inggris selain harus berprestasi di Pramuka," kenang Ridho.

Reimuna pramuka adalah kegiatan kemah para Penegak dan Pandega dari satuan pramuka. Nilai-nilai pramuka dan pendidikan keorganisasian dikedepankan pada Reimuna sehingga di dalamnya ada edukasi untuk modal masa depan para anggota.

Ridho Ficardo aktif digerakan pramuka sejak diusia sekolah. Ia pernah masuk dalam struktur Dewan Kerja Nasional Pramuka. Bahkan berkat kepeduliannya terhadap Pramuka beberapa waktu lalu Ia dianugerahi Mabida Peduli Pramuka oleh Presiden Joko Widodo. Baginya Pramuka dan kegiatan kepemudaan lainnya sangat penting untuk membimbing dan menjadikan generasi muda Lampung sebagai calon pemimpin selanjutnya dan terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. (*)
Share:

Demi Dinata Berharap Kasusnya dengan Hazizi Cepat Selesai

setialampung.com - Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Jumat (23/12) mengatakan, dirinya berharap permasalahan antara pihaknya dengan oknum anggota DPRD sekaligus ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi bisa secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Baru satu kali saya diperiksa sebagai saksi. Sampai sekarang belum ada komunikasi Hazizi ke saya," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya didampingi kuasa hukum menghadapi masalah ini, Demi mengaku sejauh ini belum menggunakan kuasa hukum.

"Ya kalau memang nanti kuasa hukum diperlukan, saya akan pakai kuasa hukum," katanya.

Sebelumnya, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12). (ben)
Share:

FOTO: Sebelumnya Rusak, Kini Kondisi Aspal Jalan Raden Imbakesuma Sudah Diperbaiki



setialampung.com - Jalan Raden Imbakesuma kini sudah diperbaiki. Berdasarkan pantauan setialampung.com, Jumat (23/12), beberapa titik yang aspalnya rusak, kini sudah diperbaiki dengan sistem tambal sulam. 



Sebelumnya berdasarkan pantauan setialampung.com, Rabu (21/12), jalan yang baru diperbaiki tersebut terlihat mengalami kerusakan di beberapa titik. (ben)
Share:

Ini Kata Arinal Djunaidi Soal Struktur Kepengurusan DPD I Partai Golkar Lampung

setialampung.com – Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung yang juga ketua tim formatur, Arinal Djunaidi kepada setialampung.com, Jumat (23/12) mengatakan, terkait struktur kepengurusan DPD I PG Lampung masih akan dirapatkan dengan tim formatur. Semua akan dipersiapkan dengan matang dan penuh pertimbangan.

“Ada pertimbangannya untuk menyusun struktur kepengurusan, diantaranya pengalaman, kemampuan, loyalitas dan rekam jejaknya. Yang membawa organisasi itu kan saya, saya yang akan mengajak teman – teman semua. Saya nggak mau nantinya salah pilih. Jadi lebih baik dipikirkan secara matang dan tidak terburu – buru. Sehingga hasilnya baik. Setelah itu baru saya mengundang anggota formatur,” ujarnya.

Saat ditanya apakah jumlah pengurus kedepan lebih banyak atau lebih sedikit, mantan sekretaris daerah provinsi Lampung ini menuturkan akan mengikuti AD/ART partai. Seperti diantaranya berapa orang wakil ketua, bendahara, sekretaris, wakil sekretaris dan biro – biro. Intinya semuanya harus melihat pengalaman dan kemampuannya. Diperkirakan ada sekitar 100 orang.

“Saya sesuaikan dengan AD/ART dan juklak. Nanti akan kita sampaikan. Insya allah akhir Januari atau awal Februari, selesai formatur dan pembentukan kepengurusan, kita pelantikan. Golkar itu kan menyeruakan kepentingan rakyat dan bangsa. Kita menyesuaikan kepengurusan agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkapnya. (ben)
Share:

Ini Kata Arinal Djunaidi Soal Struktur Kepengurusan DPD I Partai Golkar Lampung

setialampung.com – Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung yang juga ketua tim formatur, Arinal Djunaidi kepada setialampung.com, Jumat (23/12) mengatakan, terkait struktur kepengurusan DPD I PG Lampung masih akan dirapatkan dengan tim formatur. Semua akan dipersiapkan dengan matang dan penuh pertimbangan.

“Ada pertimbangannya untuk menyusun struktur kepengurusan, diantaranya pengalaman, kemampuan, loyalitas dan rekam jejaknya. Yang membawa organisasi itu kan saya, saya yang akan mengajak teman – teman semua. Saya nggak mau nantinya salah pilih. Jadi lebih baik dipikirkan secara matang dan tidak terburu – buru. Sehingga hasilnya baik. Setelah itu baru saya mengundang anggota formatur,” ujarnya.

Saat ditanya apakah jumlah pengurus kedepan lebih banyak atau lebih sedikit, mantan sekretaris daerah provinsi Lampung ini menuturkan akan mengikuti AD/ART partai. Seperti diantaranya berapa orang wakil ketua, bendahara, sekretaris, wakil sekretaris dan biro – biro. Intinya semuanya harus melihat pengalaman dan kemampuannya. Diperkirakan ada sekitar 100 orang.

“Saya sesuaikan dengan AD/ART dan juklak. Nanti akan kita sampaikan. Insya allah akhir Januari atau awal Februari, selesai formatur dan pembentukan kepengurusan, kita pelantikan. Golkar itu kan menyeruakan kepentingan rakyat dan bangsa. Kita menyesuaikan kepengurusan agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkapnya. (ben)
Share:

​KPK Tahan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan di Rutan Kelas I Cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur

setialampung.com -  Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, usai menjalani pemeriksaan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Kamis (22/12). Bambang ditahan karena diduga melakukan suap terhadap anggota DPRD Tanggamus terkait APBD Tanggamus. 
"Terhadap tersangka BK (Bambang Kurniawan) dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur, Cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur," ujarnya kepada setialampung.com, Kamis (22/12).

Febri menuturkan, Bambang ditahan selama 20 hari terhitung mulai 22 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017. (ben)
Share:

​Soal Kasus Hazizi, Ketua MPP DPW PAN Lampung, Irfan Nuranda Djafar: Itu Urusan Pribadi, Bukan Urusan Partai

setialampung.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Lampung Irfan Nuranda Djafar menegaskan, kasus oknum anggota dan ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung yang juga kader PAN, Hazizi merupakan kasus pribadi.

"Itu urusan pribadi, bukan urusan partai. Nanti saya cek kebenarannya ke DPW," kata Irfan melalui sambungan telpon, Rabu (21/12).

Menurutnya, meski belum mengetahui jelas kasus ini, namun dirinya menyarankan hal ini harus diselesaikan karena sudah masuk ke ranah hukum.

"Karena ini masalah pribadi, ya harus diselesaikan secara pribadi. Kita hormati proses hukum yang berlaku," ujarnya.

Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari saat dihubungi mengaku sudah mengirimkan surat panggilan kepada Hazizi untuk mengklarifikasi terkait masalah ini.

"Surat panggilan klarifikasi sudah kami kirimkan Selasa kemaren ke Hazizi. Lebih jelasnya hubungin Iswan (Sekretaris DPW PAN Lampung) aja," ungkapnya.

Sementara Iswan H. Cahya ditemui di DPW PAN Lampung, Rabu (21/12) mengajak semua pihak untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.

"Kasus Hazizi itu urusan pribadi, jangan melebar kemana - mana. Hasil klarifikasi partai ke Hazizi nggak bisa kami publikasikan. Karena itu urusan internal partai. Kami hormati proses hukum yang berlaku," ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12).

Saat ditanya apa sangsi yang akan diberikan kepada HZ jika terbukti menerima setoran proyek, Saad menuturkan idak ingin berandai - andai.

"Kita liat nanti, ini kan sudah masuk ranah hukum. Saya panggil dulu orangnya (HZ) untuk mencari tahu kebenarannya," ujarnya.

Saat setialampung.com berupaya mengkonfirmasi terkait hal ini ke kediaman HZ dibilangan Jalan Abdi Negara, Senin (19/12), salah satu penghuni rumah mengatakan HZ sedang tidak berada di rumah.

"Nggak ada orangnya (HZ), lagi berobat," ujarnya. (ben)
Share:

FOTO: Baru Diperbaiki, Aspal Jalan Raden Imbakesuma Sudah Rusak

Share:

​Reuni Akbar SMP Dharmapala Berlangsung Meriah

setialampung.com - Reuni Akbar SMP Dharmapala, Kampung Barunajaya, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, Angkatan 1985 - 1994 yang akan dilaksanakan , Rabu, (21/12) berlangsung meriah.

Ketua panitia reuni akbar SMP Dharmapala, Suradi dalam sambutanya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua alumni yang sudah hadir dan mendukung terselenggaranya acara reuni ini.



"Atas nama panitia kami mengucapkan terimakasih atas kehadiranya. Bahkan bukan hanya kehadiran tetapi segala bentuk sumbangan dan bantuanya. Baik suportnya bahkan bantuan materi," ujarnya .

Pada kesempatan tersebut Suradi juga menyampaikan laporan keuangan atas kegiatan reuni tersebut .

Kepala Sekolah SMP D Drs . Oman M Yaman dalam sambutanya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan berharap semua mantan alumni SMP Dharmapala dapat menjadi orang-orang yang sukses .

"Kami para dewan guru atas nama sekolah mendoakan agar semua alumni SMP Dharmapala dapat menjadi orang-orang yang sukses. Kami juga berharap agar semua alumni yang sekiranya ingin berbuat untuk kemajuan sekolah kita ini, maka pintu sekolah terbuka selebar-lebarnya atas segala bentuk kepedulianya dan semoga untuk kegiatan positif seperti ini dapat terselenggara lebih besar lagi," ujarnya .



Untuk diketahui, kurang lebih 500 an mantan Alumni SMP DHARMAPALA menghadiri acara reuni mulai dari angkatan 1985-1994. Kemeriahan acara selaian berbagai hiburan dan doorprize juga ada kegiatan sosial berupa pemberian bantuan dana bagi siswa SMP DHARMAPALA yang kurang mampu.



Selain itu suasana keakraban sangat terlihat saat bertemu antar sesama angkatan. terlebih kehadiran mantan Alumni ada yang hadir dati luar Provinsi Lampung, baik pula jawa dan Sumatera dan hadir juga para Guru Alumni yang saat ini sudah pengsiun. (*).
Share:

​Terkait Dugaan Kasus Hazizi, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono: Kami Masih Menguatkan Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi

setialampung.com - Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12).

Saat ditanya apa sangsi yang akan diberikan kepada HZ jika terbukti menerima setoran proyek, Saad menuturkan idak ingin berandai - andai.

"Kita liat nanti, ini kan sudah masuk ranah hukum. Saya panggil dulu orangnya (HZ) untuk mencari tahu kebenarannya," ujarnya.

Saat setialampung.com berupaya mengkonfirmasi terkait hal ini ke kediaman HZ dibilangan Jalan Abdi Negara, Senin (19/12), salah satu penghuni rumah mengatakan HZ sedang tidak berada di rumah.

"Nggak ada orangnya (HZ), lagi berobat," ujarnya. (ben)
Share:

​Malam Ini Welcome Party, Besok Ridho Ficardo Buka Raida V

setialampung.com - Area bumi perkemahan kwartir daerah gerakan pramuka di Rajabasa, Bandarlampung, dipadati para pramuka panegak dan pandega se-Lampung. Kedatangan mereka ini guna menyelenggarakan Raimuna Daerah V (Raida) atau kegiatan pesta pramuka yang akan berlangsung sejak 17 hingga 24 Desember 2016 mendatang.

Wakil Ketua I Bidang Binaan Anggota Muda Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung, Catur Agus Dewanto mengatakan, sejak Senin (19/12) pagi hingga malam hari ini, seluruh kontingen dari kabupaten/kota masih melakukan beberapa persiapan. Seperti membenahi masing-masing stand pameran hingga tempat perkemahan.

"Insya Allah malam ini seluruh peserta sudah lengkap. Yang terakhir datang hari ini adalah rombongan kontingen terkecil dari Pesisir Barat dan yang pertama datang adalah kontingen Lampung Barat yaitu pada 16 Desember lalu," kata Agus, ditemui di lokasi bumi perkemahan pramuka.

Agus menuturkan, puncak acara malam ini akan diramaikan dengan penampilan artis asal Lampung yakni LO Band, Kiki the Poters, Andika eks Kangen Band.

"Malam ini adalah welcome party untuk seluruh kontingen yang hadir. Tidak jauh-jauh, artis ibukota asal daerah sendiri yang menghibur panegak dan pandega," ujarnya.

Ketua Dewan Kerja Daerah Kwarda Lampung Bambang Setiawan menjelaskan, acara welcome party malam ini akan dihadiri langsung oleh seluruh unsur pimpinan Kwarda, Kwancab, dan peserta Raida V.

Untuk persiapan pembukaan secara resmi pada Selasa (20/12), yang dibuka langsung oleh Ka Mabida M Ridho Ficardo, sambung Bambang, sudah dilakukan persiapan secara matangmulai dari gladi hingga kedatangan protokol Gubernur Lampung guna mengecek segala persiapan esok.  

"Kami berharap acara pembukaan Raida V bisa berjalan sesuai dengan rencana," tukas Bambang.

Selain melakukan persiapan welcome party, terlihat suasana para panegak dan pandega malam ini meneriakan yel-yel  baik dalam bentuk tepukan hingga nyanyian. Menurut Bambang, yel itu guna memberikan semangat. Karena, nanti seluruh kontingen akan menampilkan pameran dari masing-masing daerah.

"Untuk esok malam (20/12), akan diadakan juga pentas seni dengan tema kontemporer yaitu menceritakan asal mula setiap daerah," imbuhnya

Dirinya melanjutkan, suasana malam ini sangat luar biasa. Pasalnya, seluruh kontingen peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Raida V.

"Selain 4500 peserta yang terdaftar mengikuti Raida V. Dari pantauan tim kami, acara ini juga melibatkan 1000 peserta di luar yang resmi. Jadi total ada 5.500 peserta malam ini," urainya.

Masih katanya, besok pemateri dari Unicef Indonesia, MOV Indonesia, sutradara Film Surat Kecil untuk Tuhan, selain itu ada juga dari ketua Gerakan Anti Narkoba Asia Fasifik dari Australia akan memberikan materinya.
Share:

​Anggaran Perbaikan Jalan Ir. Sutami Sekitar Rp100 Miliar

setialampung.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan meskipun beberapa jalan diantaranya berstatus milik pemerintah pusat atau jalan nasional seperti Jalan Ir. Sutami yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan-Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Timur.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga Lampung Abdilah mengatakan, perbaikan jalan Nasional Ir Sutami dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P). APBN-P sudah masuk sejak tahun 2015 akhir, ketika pemerintah pusat menyetujui Jalan Ir Sutami menjadi jalan nasional. Di tahun 2016 juga dilakukan perbaikan, hanya saja cakupannya meluas. Untuk tahun 2017 nanti, anggaran masuk di APBN-P, untuk jalan Ir Sutami. Semuanya dilakukan secara bertahap," jelas Abdilah, Minggu (18/12).

Abdilah menuturkan, pengalihan kewenangan status jalan menjadi Nasional bukan karena Pemprov Lampung tidak mampu. Namun, dengan dipegang oleh pemerintah pusat, maka pemprov dapat menghemat anggaran untuk dimanfaatkan ke daerah lain yang betul-betul membutuhkan.

“Alokasi untuk perbaikan jalan Ir Sutami saja ada sekitar Rp60 miliar, kemudian yang arah Dipasena itu ada sekitar Rp15 miliar. Totalnya kalau sama yang perubahan ya lebih dari Rp100 milliar, bahkan nanti 2017 bisa meningkat, dan itu bisa kami manfaatkan untuk perbaikan di tempat lain," tegas Abdilah. (*)

sumber: fajar sumatera
Share:

​Anggaran Perbaikan Jalan Ir. Sutami Sekitar Rp100 Miliar

setialampung.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan meskipun beberapa jalan diantaranya berstatus milik pemerintah pusat atau jalan nasional seperti Jalan Ir. Sutami yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan-Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Timur.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga Lampung Abdilah mengatakan, perbaikan jalan Nasional Ir Sutami dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P). APBN-P sudah masuk sejak tahun 2015 akhir, ketika pemerintah pusat menyetujui Jalan Ir Sutami menjadi jalan nasional. Di tahun 2016 juga dilakukan perbaikan, hanya saja cakupannya meluas. Untuk tahun 2017 nanti, anggaran masuk di APBN-P, untuk jalan Ir Sutami. Semuanya dilakukan secara bertahap," jelas Abdilah, Minggu (18/12).

Abdilah menuturkan, pengalihan kewenangan status jalan menjadi Nasional bukan karena Pemprov Lampung tidak mampu. Namun, dengan dipegang oleh pemerintah pusat, maka pemprov dapat menghemat anggaran untuk dimanfaatkan ke daerah lain yang betul-betul membutuhkan. 

“Alokasi untuk perbaikan jalan Ir Sutami saja ada sekitar Rp60 miliar, kemudian yang arah Dipasena itu ada sekitar Rp15 miliar. Totalnya kalau sama yang perubahan ya lebih dari Rp100 milliar, bahkan nanti 2017 bisa meningkat, dan itu bisa kami manfaatkan untuk perbaikan di tempat lain," tegas Abdilah. (*)

sumber: fajar sumatera
Share:

​Reuni Akbar SMP Darmapala Tahap Finishing

setialampung.com - Reuni akbar SMP DARMAPALA Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, angkatan 1985 - 1994 yang akan dilaksanakan, Rabu, (21/12) yang akan datang sudah tahap finishing.

Ketua panitia reuni akbar SMP DARMAPALA, Suradi mengatakan, saat ini sudah 99 persen persiapan menyambut hari H sudah siap. Mulai dari penyebaran undangan, pemasangan tarup dan panggung. Begitu juga pemasangan sound sistem sebagai sarana hiburan .



"Selain itu, kita juga sudah kedatangan rekan-rekan alumni terutama yang dari luar daerah, seperti ari Surabaya, Bandung, Jakarta, Banten. Termasuk dari Sumatera seperti Palembang dan Jambi, serta Bengkulu. saat ini sudah 500 an yang terdaftar dalam undangan," ujarnya.

Dijelaskan Suradi, acara reuni ini merupakan satu semangat dari rekan-rekan berbagai angkatan alumni yang tetap memgiginkan dan terjalinya ikatan tali silahtuhrahmi antar sesama Alumni SMP DARMAPALA. Selain itu juga diharapkan dengan adanya kegiatan ini memberikan satu kesempatan bagi para alumni untuk berbagi informasi kegiatan-kegiatan yang positif .

Termasuk kata dia, jika ada yang bisa memberikan kontribusi terhadap sekolah SMP DARMAPALA dalam bentuk apapun yang bisa memdukung kemajuan SMP DARMAPALA .



"Ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap sekolahan ini. Jadi apapun bentuknya yang sekiranya dapat meningkatkan kemajuan kegiatan belajar mengajar untuk sekokah ini, kita persilahkan untuk berbuat semaksimal mungkin ," ujarnya.

"Kita semua berharap sekolah kita ini dapat semakin maju . dan kita juga sangat berterimakasih kepada para dewsn guru terdahulu maupun uang sekarang. Karena atas jasa-jasa merekalah saat ini banyak mantan alumni sekolah ini yang cukup berhasil dan baik tingkat ekonominya . meski tidak kita pungkiri masih ada juga rekan- rekan yang ekonominya kurang baik. Melalui reuni ini kita berharap ada saling tukar informasi seperti lowongan pekerjaan untuk rekan-rekan yang belum memiliki pekerjaan yang kurang baik," ungkapnya.

Sebab kata dia, saat ini mantan alumni SMP DARMAPALA cukup banyak yang berhasil. Mulai dari pengusaha wiraswasta, pejabat, politisi, aparat baik TNI maupun polisi dan berbagai bidang lainya .

"Kami berharap kegiatan ini benar-benar membawa dampak positif . dan diacara reuni ini , kita juga akan memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu , meskipun tidak bisa maksimal tapi ini adalah sebagai bentuk perhatian kita para alumni," pungkasnya. (rls)
Share:

​Sejak 2015, Jalan Ir. Sutami Berstatus Nasional

setialampung.com - Jalan Ir. Sutami, ruas jalan alternatif yang menghubungkan Lampung Selatan, Bandarlampung dan Lampung Timur resmi berstatus jalan nasional. Jalan Ir. Sutami yang merupakan ruas jalan terpanjang di Lampung ini juga merupakan jalur alternatif lintas timur Sumatera.

Meskipun fungsi jalan ini begitu penting, namun kondisinya selalu rusak. Terlebih lagi pada musim hujan. Tiap tahun, Jalan Ir Sutami tak kunjung diperbaiki. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu Pera) atas surat usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga Lampung Toni Ferdinand, menegaskan, Jalan Ir Sutami yang membentang dari Lampung Selatan, Bandarlampung dan Lampung Timur, statusnya adalah jalan nasional sejak tahun 2015 lalu.

Kendati berstatus jalan nasional, ujarnya, pemprov Lampung bukan berarti tutup mata atas persoalan infrastruktur jalan yang masih belum diperbaiki. Pasalnya, ini sebagai bentuk strategi untuk percepatan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur jalan yang memang selama ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Provinsi Lampung.

"Surat keputusan peningkatan jalan provinsi menjadi jalan nasional telah dikeluarkan. Dengan dikeluarkanya surat tersebut, maka perbaikan dan pemeliharaan dibebankan kepada pemerintah pusat. Kalau berapa nomor suratnya saya lupa, tapi yang jelas sudah ada sejak tahun 2015 lalu," jelas Toni," Minggu (18/12).

Masih katanya, dari 20 ruas jalan yang diusulkan pada tahun 2015 lalu, pemerintah pusat baru menyepakati delapan ruas jalan yang ditingkatkan statusnya. Kedelapan ruas jalan yang meningkat statusnya tersebut di antaranya, Jalan Ir Sutami-Way Galih, Way Galih-Bergen, Bergen-Pugung simpang Sribhawono. Kemudian simpang Gedungaji Baru-Rawajitu, dan Tanjungkarang-Kurungan Nyawa.

“Peningkatan status jalanya sudah disahkan kira-kira ada sekitar 130 km, kalau total usulan kami ada sekitar 20 ruas jalan. Tapi karena memang sangat sulit mau meningkatkan satu ruas saja. Tapi ini kebetulan respons dari pusat cukup baik walaupun belum semua usulan kami dikabulkan,” ungkapnya. (*)

sumber: Fajar Sumatera
Share:

​Diduga Terima Setoran Proyek Senilai Rp515 Juta, Saad Sobari akan Panggil HZ

setialampung.com - Kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12).

Saat ditanya apa sangsi yang akan diberikan kepada HZ jika terbukti menerima setoran proyek, Saad menuturkan idak ingin berandai - andai.

"Kita liat nanti, ini kan sudah masuk ranah hukum. Saya panggil dulu orangnya (HZ) untuk mencari tahu kebenarannya," ujarnya.

Saat setialampung.com berupaya mengkonfirmasi terkait hal ini ke kediaman HZ dibilangan Jalan Abdi Negara, Senin (19/12), salah satu penghuni rumah mengatakan HZ sedang tidak berada di rumah.

"Nggak ada orangnya (HZ), lagi berobat," ujarnya. (ben)
Share:

​Nggak Bisa Datang, Djoko Prihartanto Minta Konfrontir Ditunda

setialampung.com - Rencana penyidik polda Lampung melakukan konfrontir terhadap pihak - pihak terkait kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar pada Senin (19/12) kemungkinan ditunda. Pasalnya, Djoko Prihartanto, selaku pelapor berhalangan hadir.

Erik Subarkah, kuasa hukum Djoko Prihartanto mengatakan, kliennya (Djoko) tidak bisa hadir dalam konfrontir yang akan dilakukan penyidik polda Lampung, Senin (19/12).

"Djoko nggak bisa dateng ke polda besok (Senin) karena anaknya lagi sakit. Djoko minta pemeriksaannya ditunda Kamis (22/12). Besok kami akan ke polda mengantarkan surat pemberitahuan Djoko berhalangan hadir," kata Erik kepada setialampung.com, Minggu (18/12).

Saat ditanya siapa saja yang akan dipanggil penyidik untuk dikonfrontir, Erik mengutarakan, yang dipanggil penyidik yaitu Djoko, Dewi (istri muda Djoko) Dati (Putri Djoko) dan Nina (istri pertama Djoko Prihartanto).

"Kalau dari pihak kami itu nama - nama yang dipanggil penyidik. Panggilannya untuk dikonfrontir di direktorat reserse kriminal umum," ujarnya.

Sementara Ansori, kuasa hukum Sang Sang dan Eka, salah satu rekanan. Ansori menuturkan, pihaknya mendapat panggilan penyidik untuk dilakukan konfrontir terkait kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.

"Agenda pemeriksaannya jam 2 siang besok (Senin)," kata Ansori, Minggu (18/12).

Benny NA Puspanegara, Kuasa hukum tersangka Farizal Badri menuturkan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat panggilan penyidik untuk dikonfrontir dengan pihak lainnya.

"Mungkin konfrontir antara rekanan dengan pelapor dulu. Panggilan untuk dikonfrontir belum kami terima. Tapi kalau panggilan untuk memberikan keterangan tambahan sudah dilakukan. Yang sudah diperiksa untuk keterangan tambahan yaitu Neforita (istri Farizal). Sedangkan Eva (putri Farizal) diperiksa besok (Senin)," ungkapnya. (ben)
Share:

​Tim Relawan Garuda Ridho Berbakhti Peduli Terhadap Sesama

setialampung.com - Setelah menyambangi veteran di Lampung Timur dan Lampung Tengah, Tim Relawan Garuda Ridho Berbakhti kembali melakukan bakti sosial dengan fokus utama memberi perhatian kepada veteran dan janda veteran yang berdomisili di Lampung Barat, Sabtu (17/12). Bakti sosial berupa pemberian bingkisan dan pengobatan gratis berlokasi di Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat.

Selain kepada 150 veteran dan janda veteran, dalam acara bakti sosial ini dilakukan pula pelayanan pengobatan gratis kepada 150 an warga, serta khitanan masal kepada 50 anak.

Solihin, salah satu veteran yang berdomisili di Sumber Jaya mengatakan, kegiatan bakti sosial ini sangat bermanfaat, khususnya bagi veteran yang tinggal di Sumber Jaya.

"Kami yang tinggal jauh dari Bandarlampung sangat merasa diperhatikan, walaupun bapak Ridho tidak bisa hadir langsung di sini." ujarnya.

"Kami senang relawan Garuda Ridho Berbakhti memberi perhatian kepada kami veteran dan keluarga. Mudah-mudahan di tempat lain juga bisa dilaksanakan, jangan dibeda-bedakan karena tempat." Lanjut Solihin.



Ketua Tim Relawan Garuda Ridho Berbakhti, Ahmad Zain menuturkan, bakti sosial masih akan terus berlanjut ke semua kabupaten/kota yang ada di Lampung.
"Kita akan kunjungi semua kabupaten/kota, dan selalu melakukan survey terlebih dahulu mana tempat yang banyak veteran. Untuk menyampaikan amanah dari pak Ridho untuk para veteran, sebagai bentuk perhatian dan silaturrahim beliau kepada para veteran yang sudah berjuang untuk bangsa kita," ungkapnya.



"Sampai saat ini dalam rentang waktu satu bulan, kami sudah menyambangi tiga kecamatan di tiga kabupaten. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan kali ini di Sumber Jaya Lampung Barat. Segera menyusul di daerah-daerah lain," ungkapnya lagi.

Relawan Garuda menutup acara di Lampung Barat dengan mengunjungi Pesantren Miftahul Huda Sumber Jaya. Diterima oleh pengasuh Ponpes KH. Sanusi, Relawan menyampaikan bantuan berupa uang tunai, sarung , peci, dan air mineral. (*)
Share:

​Nggak Perlu Izin Mendagri Tuk Periksa Tersangka Berstatus Anggota DPRD, Begini Tanggapan Azwar Yakub

setialampung.com - Anggota DPRD Lampung yang juga tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima, Azwar Yakub siap memenuhi panggilan Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Ini buntut terbitnya surat Dirjen Otda Kemendagri nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kapolri.

Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono itu dikatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis mendagri untuk anggota DPRD provinsi, dan persetujuan tertulis gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota.

Surat Dirjen Otda ini jawaban surat kapolri nomor R/2147/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal permohonan persetujuan tertulis mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Lampung.

"Ya, kalau di panggil pasti datang. Tidak masalah. Insya allah semuanya bisa selesai dengan baik," kata Azwar Yakub kepada setialampung.com, Sabtu (17/12).

Saat ditanya apakah dirinya didampingi kuasa hukum untuk menghadapi masalah ini, Azwar Yakub menuturkan didampingi kuasa hukumnya Abi Hasan Muan.

"Enggak pake pengacara juga enggak apa - apa. Saya rasa tidak perlu pake pengacara. Saya bisa ngejawabnya semua. Harapan saya kedua belah pihak bisa dipanggil bersamaan supaya jelas persoalannya. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apa lagi persoalan ini bukan persoalan korupsi atau narkoba. Insya allah semuanya bisa diselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Sementara tersangka lainnya Miswan Rodi dan Joni Corne sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (ben)
Share:

​Penyidik KPK Terus Dalami Sejumlah Informasi dan Fakta Terkait Tersangka Bambang Kurniawan

setialampung.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan dilakukan setelah ada agenda pemeriksaan.

"Jadwal pemeriksaan tersangka (Bambang Kurniawan) akan disampaikan nanti setelah ada agenda. Penyidik masih mendalami sejumlah informasi dan fakta yang relevan dalam perkara tersebut. Sejauh ini Penyidik masih terus mendalami perkara ini," ujarnya singkat kepada setialampung.com, jumat (16/12). (ben)
Share:

​Gubernur Lampung Ridho Ficardo Berharap Putra - Putri Lampung Memiliki Daya Saing Kuat

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung yang memiliki kemampuan sebisa mungkin diberikan sertifikasi. Supaya tidak kalah, tidak tersisih hanya karena masalah kualifikasi tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan acara pencanangan dan penandatanganan Lampung kompeten di Gedung Pusiban, Jum'at (16/12).

Dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan kedepan akan semakin keras. Apabila tidak siap, maka akan ditelan oleh persaingan.

"Untuk itu perlu diadakannya Lampung kompeten ini," ujarnya.



Telah ada 5 (Lima) provinsi yang telah melakukan sertifikat kompetensi ini yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Provinsi lampung memiliki posisi strategis dari sisi lokasi, karena Lampung merupakan penunjang untuk memberikan dukungan di pulau Sumatera dan penghubung dengan ibu kota.

Dari posisi persaingan, Lampung akan menjadi basis dari kegiatan perekonomian ketika ekonomi dibuka secara global. Banyak yang melirik, berkegiatan dan berinvestasi di Lampung.



Dengan dibukanya MEA ini, maka perlu dikembangkan potensi SDM anak-anak Lampung, apabila  tidak siap, maka pembangunan di Lampung akan memakan masa depan anak - anak Lampung yang akan dijadikan korbannya.

"Saya tidak ingin anak - anak Lampung seperti anak-anak di jakarta. Dimana sebagai pusat bisnis ibukota, tetapi anak betawi tidak siap, dan akhirnya tersingkir. Saya Berharap bahwa anak - anak Lampung bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, bukan menjadi tuan tanah di daerahnya," tambahnya.

Pemerintah provinsi lampung sangat bersemangat, memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam mempersiapkan SDM provinsi Lampung. Namun, tidak ada artinya apabila kemajuan tersebut justru tidak memperoleh manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Pemerintah provinsi Lampung juga sangat memberikan dukungan, dorongan dan memfasilitasi untuk secapat-cepatnya melakukan pengakuan kompetensi dalam bentuk sertifikasi kompeten.

Ditambahkan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ir. Sumarna F. Abdurrahman, M.Sc, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada provinsi Lampung karena telah mendeklarasikan Lampung Kompeten.

"Pendeklarasian Lampung kompeten ini memiliki makna, bahwa pemerintah Lampung memiliki komitmen untuk mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi untuk SDM-nya. Artinya dalam pengembangan sistem berbasis kompetensi ini ada 4 (empat) pilar yang harus dibangun bersama," ujarnya.

Adapun pilar tersebut yaitu pengembangan standar kompetensi, penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, memastikan pembangunan, pendidikan dan pelatihan telah dilakukan oleh pembina dengan benar yang telah memiliki sertifikasi, serta setelah semua memiliki sertifikasi maka pihak industri harus mengakui bahwa yang memiliki sertifikat memang layak menjadi dasar penilaian.

Dalam acara ini juga terdapat, penandatanganan MOU tentang SDM berbasis kompetensi, penerimaan sertifikat kompetensi dan penandatanganan berita pinjam pakai kendaraan pelatihan.

Adapun bidang dalam penerimaan sertifikat kompeten yaitu bidang Pariwisata, bidang peternakan, bidang Kontruksi, bidang BKD, bidang Bakorluh, bidang Naker, bidang Perkebunan, bidang perikanan, bidang kesehatan, bidang pertahanan pangan,dan bidang  pengawasan benih. Acara ini dihadiri oleh dirjen kementerian tenaga kerja, forkopimda, perwakilan Polda Lampung, kepala sertifikasi agribisnis, kepala BKD dan bupati/walikota. (*)
Share:

​M. Ridho Ficardo Imbau Gunakan Kemampuan Fiskal Ekonomi Demi Kesejahteraan Masyarakat

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 kepada SKPD dan Satker Provinsi Lampung serta kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Komplek Pemprov Lampung, Jumat (16/12).

Ridho mengatakan, DIPA telah diserahkan oleh Presiden kepada gubernur seluruh Indonesia pada 7 Desember lalu, dan kini sebagai wakil pemerintah di daerah Gubernur menyerahkan kepada instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung.



Pada penyerahan DIPA oleh presiden beberapa waktu lalu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yang diamanatkan Presiden terkait pelaksanaan DIPA 2017. Diantaranya Presiden berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 10,5% dan pengangguran ditelan menjadi 5,6% di Indonesia.
Gubernur menuturkan, alokasi Dana APBN untuk Lampung mengalami penurunan dimana pada tahun lalu mendapatkan cukup besar yakni 9,04 Triliun dan pada 2017 akibat beberapa alasan seperti penghematan pagu anggaran hingga pelemahan ekonomi global dan Lampung menerima 7,199 triliun atau mengalami penurunan 11,81%.

Ridho menjelaskan, dalam penyerahan DIPA oleh Presiden beberapa waktu lalu, Lampung menerima Dana Insentif Daerah sebesar 208.429 milyar.

"Saya ucapkan terimakasih kepada bupati dan walikota yang telah menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas prestasi tersebut Pemprov Lampung dan kabupaten/kota di Lampung mendapatkan penghargaan dalam pencapaian kinerja dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID)," ujar Ridho.

Untuk itu Gubernur Ridho mengajak semua unsur untuk bekerja lebih keras lagi dan memanfaatkan kemampuan fiskal ekonomi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. Jumlah kekuatan fiskal ekonomi Lampung pada 2017 yakni sebesar 36,1 Triliun yang terdiri dari APBD Provinsi dan APBN senilai 14,777 triliun, dan 28,141 triliun APBD kabupaten/kota se-Lampung. (*)
Share:

​Soal Kasus Golkar, Pemeriksaan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tidak Perlu Izin Mendagri dan Gubernur

setialampung.com - Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Mizwan Rodi, dan anggota DPRD Pesawaran Joni Corne terkait dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung beberapa waktu lalu tidak memerlukan izin tertulis dari menteri dalam negeri (mendagri) dan gubernur.

Hal ini berdasarkan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kapolri. Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA), Sumarsono itu dikatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis mendagri untuk anggota DPRD provinsi, dan persetujuan tertulis gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Surat Dirjen Otda ini terkait surat kapolri nomor R/2147/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal permohonan persetujuan tertulis mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Lampung.

Sumarsono mengungkapkan, di dalam ketentuan pasal 409 huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, maka pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, pasal 418 sampai dengan pasal 421 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran negara RI tahun 2014 nomor 182. Tambahan lembaran negara RI nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tidak lagi dimuat pengaturannya di dalam UU tersebut," ujarnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Lampung Azwar Yakub, Jumat (2/12) menegaskan akan bersikap kooperatif dengan Polda Lampung. Ini terkait telah dikirimkannya surat permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka Azwar Yakub dan Miswan Rodi ke kementerian dalam negeri (kemendagri) atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. Mewakili tersangka lainnya, kepada setialampung.com, Azwar Yakub mengaku memiliki bukti tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami akan kooperatif. Dari awal kan kami sudah kooperatif kalau dipanggil polisi. Kami juga akan koordinasi dengan ketua partai. Karena kami kader parta,” katanya.

Sebelumnya Dirkrimum Polda Lampung (kala itu), Kombes Zarialdi ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11), mengatakan, Kapolri sudah menandatangani permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima.

“Suratnya sudah ditandatangani kapolri pada Jumat (25/11) dan sudah dikirimkan ke sekretariat kemendagri. Jadi, jika dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak surat itu diterima kemendagri yaitu sejak Jumat (25/11) tidak ada keputusan dari mendagri. Polda Lampung bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Polda Lampung telah menetapkan tiga anggota DPRD asal Partai Golkar yaitu anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Miswan Rodi serta anggota DPRD Pesawaran Joni Corne sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. (ben)
Share:

​Baru Selesai Dikerjakan, Proyek Jalan Pekon Suko Arum Sudah Rusak

setialampung.com, Pringsewu -  Pengerjaan perbaikan jalan Pekon Suko Arum di RT tiga dan empat Kecamatan Adiluwih, Pringsewu diduga dikerjakan oleh orang dalam Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten pringsewu, dengan memakai perusahaan CV Wahana Rimba‬. Pasalnya, proyek perbaikan jalan yang baru dikerjakan beberapa bulan oleh CV. Wahana Rimba dengan menelan anggaran sekitar Rp1,3 miliar tersebut kini kondisinya telah rusak. 
‪Sehingga, Jalan mulus dengan dilapisi aspal yang sangat didambakan warga dijalan Melati telah sirna, seiring keadaan jalan itu kembali berlubang di beberapa titik.

Hal ini, menjadi pembicaraan dari warga jalan Melati sampai Ahmad Yani. Dimana masyarakat menilai buruknya kinerja Dinas PU dalam menentukan rekanan proyek perbaikan jalan dengan sistim pengaspalan sekedar menyiram jalanan mereka.‬ ‪

"Belum lama kok mas pengerjaannya, diperkirakan sekitar Oktober lalu. Tapi ya itu, sudah rusak lagi," kata Novi, salah satu warga sekitar, Rabu, (14/12).

‪Senada disampaikan warga lain yang kediamannya di jalan Melati yang mengaku heran melihat pengerjaan pengaspalan, lantaran aspal sangat tipis. Padahal, menurut penuturan warga bila keadaan aspal sebelumnya tebal, tetapi setelah adanya perbaikan itu menjadi tipis.

"Aneh ya mas, kok tipis bener kelihatannya mas," ujar beberapa warga lainnya, sembari menunjukkan kondisi aspal yang rusak dengan tangan.‬ ‪

Saat dikonfirmasi beberapa hari lalu Kabid Bina Marga Ahmad Handri Yusuf mengaku dirinya bekerja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dikerjakan oleh pihak rekanan CV Wahana Rimba.

"Kalau PPK nya memang benar saya mas, tetapi perbaikan jalan itu kan masih masuk dalam masa retensi (pemeliharaan)," ucap Handri. ‬

Selain itu, Handri juga beralasan, rusaknya jalan hasil perbaikan yang dikerjakan oleh CV Wahana Rimba karena setiap memasuki musim penghujan, jalan aspal hasil perbaikan pasti akan rusak lagi.

"Karena lawannya air, jadi aspal hasil perbaikan itu rusak lagi. Apa lagi bulan-bulan ini sering turun hujan mas," ungkapnya. (*)
Share:

​Gubernur Lampung Ridho Ficardo: Kerukunan Beragama Salah Satu Dasar Pembangunan di Daerah

setialampung.com - Tari Sekar Wawai yang kombinasi antara gerakan tarian Bali dan tarian Lampung membuka secara resmi lomba Utsawa Dharma Gita VIII Tingkat Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Sahid Bandarlampung, mulai Jumat (16/12) hingga Sabtu (17/12) 2016 mendatang. Acara ini pun dihadiri langsung Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Kapolda Lampung Birgjen Sudjarno, Dirjen Bimas Hindu Direktur Urusan Agama Hindu kemenag RI I Wayan Budha, Kakanwil Kemenag Lampung Suhaili, Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Lampung Ketua Panitia I Putu Swarta, beserta ratusan peserta dan juri, dan ribuan umat se Lampung. 

Dalam sambutannya, Ketua PHDI Provinsi Lampung I Nengah Maharta mengatakan, kegiatan ini guna mengasah sportivitas, dalam hal ini mencari bibit-bibit unggul untuk nantinya maju ke tingkat Nasional dan membanggakan nama Lampung.

Dirinya menjelaskan, kegiatan ini diikuti ratusan peserta umat Hindu se-Lampung. Dengan rincian 500 peserta lomba, 96 official, 55 juri, dan ratusan perwakilan umat.

"Saya berharap hasil lomba ini akan melahirkan wakil-wakil dari Lampung yang akan dikirim pada acara Utsawa tingkat Nasional ke 13 di Palembang bulan Juli 2017 mendatang. Sesuai dengan tema berlomba untuk menciptakan kader bermoral sebagai anak bangsa," jelas I Nengah Maharta.

Sementara Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, dalam sambutannya mengaku, sangat bangga dengan adanya kegiatan seperti Utsawa Dharma Gita ini. Pasalnya, umat Hindu di Lampung dalam keadaan kompak dan ceria tanpa ada tekanan atau paksaan terhadap situasi apapun. Terlebih lagi nantinya bisa membawa nama daerah sendiri.

"Di Lampung, menjunjung tinggi kebhinekaan dalam semangat membangun provinis berlambang Siger ini," kata Gubernur Ridho.

Tidak sampai disitu, Gubernur termuda se-Indonesia ini bahkan menyiapkan lahan untuk rumah ibadah umat Hindu. Menurutnya, Lampung salah satu provinsi yang memiliki umat Hindu yang cukup banyak dan berkontribusi pada pembangunan di Lampung. Melihat banyaknya umat Hindu dengan pusat tempat ibadah yang terbilang sempit, Ridho berjanji akan memberikan sekitar 3 hingga 4 hektare tanah untuk keperluan umat Hindu nantinya.

"Umat Hindu salah satu yang terbanyak selain di Bali adalah di Lampung. Saya melihat tempat ibadah untuk umat sebanyak ini tergolong sempit hingga parkir harus di bahu jalan lintas seperti ini. Ada tanah di Kota Baru yang bisa dimanfaatkan,” kata Ridho. Bahkan Gubernur menjamin tidak ada diskriminasi umat, apalagi umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung diyakininya hampir 99% ber-KTP Lampung, untuk itu jangan pernah merasa menjadi tamu di tanah sendiri.

"Kerukunan beragama adalah bagian dari dasar pembangunan di suatu daerah, tanpa adanya kerukunan rasanya pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal," ujar Ridho.

Sementara itu, terkait perlombaan pembacaan Kitab Suci Weda ini, Ridho berharap, bahwa sudah sepantasnya Utsawa Dharma Gita tingkat Nasional kedepan bisa meraih posisi yang lebih tinggi lagi. "Ketika saya dengar perlombaannya nanti di Palembang, maka Lampung harus diperingkat pertama, karena disetiap kesempatan Sumatera Selatan ini selalu menempel Lampung. Artinya kita tidak terkalahkan," canda Ridho, disambut tepuk tangan peserta. Masih kata Ridho, kegiatan seperti malam ini harus dapat terus berjalan dengan kualitas yang meningkat. Apalagi tantangan zaman saat ini sangat mempengaruhi generasi muda melakukan penyimpangan-penyimpangan.

"Semua umat menghadapi permasalahan serupa, seperti narkoba, dan pengarus sosial lainnya. Dengan adanya kegiatan ini maka menjadi solusi untuk meningkatkan iman dan taqwa bagi generasi muda," tutup Ridho.

Untuk diketahui, acara ini telah dilakukan ke-8 kalinya, dan secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan Kontingen Provinsi Lampung dalam ikut serta berlomba dalam Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional tahun 2017 mendatang di Palembang, Sumatera Selatan.(*)

 
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog