Bertambah, DPC PAN Tolak Hasil Musda DPD PAN Bandarlampung

setialampung.com – Setelah Tanjung Karang Timur, penolakan terhadap hasil musyawarah daerah (musda) IV DPD PAN Bandarlampung yang digelar di Pondok Rimbawan, Senin (11/1) terus bergulir. Kali ini Sekretaris DPC PAN Sukarame Fan Sanrego mengkritisi hasil musda.

Menurut Sekretaris DPC PAN Sukarame Fan Sanrego saat dihubungi setialampung.com, Selasa (26/1), musda DPD PAN Bandarlampung itu dinilai cacat hukum dan tidak mengakomodir aspirasi peserta.

Dia mengungkapkan, beberapa penilaian musda cacat hukum diantaranya interupsi peserta musda terkait laporan pertanggungjawaban (lpj) ketua DPD PAN Bandarlampung periode sebelumnya diabaikan, terdapat salah satu peserta yang tidak punya hak suara tetapi bisa memilih calon anggota formatur, Lpj ketua DPD PAN periode 2010 – 2015 tidak disampaikan tertulis kepada peserta musda.

“Ada salah satu pengurus harian yang mendapat mandat untuk menjadi peserta musda. Kan menurut AD/ART hal ini tidak boleh.  Selain itu, SC di dalam musda kok dari unsur DPW. Seharusnya SC dari unsur DPW kalau terjadi deadlock,” ungkapnya.

Selain itu dia menambahkan, pihaknya mempertanyakan mengapa kertas suara peserta musda langsung disobek setelah perhitungan suara. Padahal kertas suara itu sangat diperlukan jika terjadi perhitungan suara ulang.

“Musda itu tidak mencerminkan PAN sebagai partai yang besar. Padahal kita berharap PAN menjadi partai yang besar, bukan partai yang kerdil. Tapi bagaimana mau jadi partai yang besar, kalau suara kader di bawah tidak didengar,” ujarnya.

Senada disampaikan Sekretaris DPC PAN Tanjung Senang Muhammad Noprijal.  Dia mengatakan, semestinya di dalam musda itu disampaikan secara tertulis lpj ketua DPD PAN periode sebelumnya terkait program kerja dan kondisi keuangan partai selama lima tahun terakhir yang diperoleh dari dana bantuan partai politik dan dan yang berasal dari kontribusi anggota dewan.

"Kenyataannya Thobroni Harun hanya menyampaikan lpj secara lisan di musda. Seharusnya lpj disampaikan secara tertulis juga kepada peserta musda dan ini sudah cacat hukum,” tandasnya.

Sedangkan Ketua DPC PAN Kedaton Insori menuturkan, pada prinsipnya pihaknya berharap semua anggota formatur dapat diakomodir di dalam jajaran kepengurusan.

“Jangan sampai PAN terbecah belah. Empat anggota formatur itu harus duduk bersama bermusyawarah untuk menduduki jabatan secara proposional,” imbuhnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog