Diduga Terdapat Peserta Illegal, Musda DPD PAN Bandarlampung Dinilai Cacat Hukum

setialampung.com - Musyawarah daerah (musda) ke IV DPD PAN Bandarlampung yang digelar di Pondok Rimbawan, Senin (11/1) lalu meninggalkan masalah di internal partai.

Menurut Ketua DPC PAN Tanjung Karang Timur Ahmad Latif, diduga terdapat peserta yang tidak memiliki hak suara tapi bisa jadi peserta musda.

"Musdanya cacat hukum. Ternyata ada salah satu peserta musda yang mewakili plt ketua. Kan nggak boleh itu. Di dalam musda itu ada peserta dari daerah hasil pemekaran yang pengurusnya masih plt," ungkapnya kepada setialampung.com, Minggu (24/1).

Disamping itu, ujar dia, selama pelaksanaan musda tidak disampaikan tata tertib musda.

"Peserta juga tidak menerima laporan tertulis pertanggungjawaban ketua DPD PAN Bandarlampung sebelumnya yakni Thobroni Harun. Masak pertanggungjawaban ketua disampaikan secara lisan di musda. Anehnya lagi, laporan pertanggungjawaban Thobroni Harun kok tidak ada terkait anggaran. Seperti anggaran bantuan partai dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara Ketua DPD PAN Bandarlampung terpilih periode 2016 - 2021 Wahyu Lesmono menolak berkomentar terkait ini.

"No comen," ujar Wahyu melalui pesan sigkatnya kepada setialampung.com, Minggu (24/1). (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog