Refly Dukung Sikap Kemenkumham Tidak Keluarkan SK Kubu ARB

BANDARLAMPUNG - Sikap Kemenkumham yang sampai saat ini belum mengeluarkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali mendapat dukungan pakar hukum tata negara Refly Harun.

Menurut Refly, langkah yang diambil kemenkumham itu sudah benar. Ini karena keputusan mahkamah agung (MA) beberapa waktu lalu tidak bisa menjadi dasar dikeluarkannya SK kemenkumham.

"Gugatan yang dilakukan pihak ARB itu bukan tentang perselisihan politik. Melainkan terkait gugatan melawan hukum," ujar Refly usai diskusi yang digelar di restoran Puang Ocha, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari tribunnews.com, Rabu (20/1).

Semestinya, kata dia, sesuai undang - undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, sengketa terkait partai harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

"Jika masih ada yang kurang puas, permasalahan ini dapat dilanjutkan ke tingkat pengadilan negeri. Tapi batas waktu penyelesaiannya selama 60 hari. Dan keputusan MA itu kan mencabut SK Partai Golkar hasil munas Ancol dan mengembalikan kepengurusan Partai Golkar hasil munas Riau," ungkapnya.

Ditambahkannya, proses gugatan perbuatan melawan hukum itu akan memakan waktu yang lama. Bahkan bisa bertahun - tahun lamanya.

"Seharusnya Aburizal Bakrie menempuh proses sesuai UU partai politik. Tapi saya yakin Aburizal Bakrie tidak mau," pungkasnya. (*)

 
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog