Langsung ke konten utama

Soal Dugaan Korupsi Alkes, DPP PETIR Lampung Minta Reihana Ditetapkan Sebagai Tersangka

BANDARLAMPUNG (CL) – Ratusan massa Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Elit Inti Rakyat Lampung (DPP Petir Lampung) menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis (7/1).

Dalam orasinya, Biro Hukum DPP PETIR Lampung, Ansori meminta agar Reihana dicopot dari jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan Lampung. Selain itu, DPP PETIR juga meminta agar Reihana turut bertanggungjawab atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2012 senilai Rp15,5 miliar.

“Nama Reihana beberapa kali disebut di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini karena sebagai kepala dinas kesehatan Lampung, Reihana pernah menandatangani surat keputusan nomor 800/2627/III.03.3/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012, tentang penetapan alokasi peralatan kesehatan, puskesmas keliling dan rumah sakit keliling bagi provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2012,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Ansori, pihaknya mendorong agar Reihana ditetapkan sebagai tersangka dan turut bertanggungjawab atas dugaan korupsi alkes tersebut.

“Kita juga minta Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mencopot Reihana dari jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan Lampung. Kita juga mendesak ketua pengadilan tipikor melalui majelis hakim tipikor Tanjung Karang untuk memerintahkan polisi/jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap Reihana,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, sampai berita ini diturunkan tidak dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi, telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif. Pesan singkat cakrawalalampung.com pun tidak mendapat jawaban. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …