Anggaran Pengawasan Pilkada 2017 di 5 kabupaten/kota Tidak Masuk Akal

setialampung.com – Anggaran pengawasan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2017 di 5 kabupaten/kota sebesar Rp6,6 miliar dinilai tidak masuk akal. Ini karena anggaran Rp6,6 miliar itu lebih besar dari anggaran pengawasan pilkada serentak 2015 di 8 kabupaten/kota yang hanya sebesar Rp5,5 miliar.

Hal ini disampaikan akademisi universitas Lampung Yusdianto kepada setialampung.com, Senin (8/2).

“Anggaran pengawasan pilkada 2017 tidak masuk. Dari sini saja dapat diduga terjadi markup anggaran dan perencanaan anggaran yang tidak realistis. Disini dapat diduga terjadi penganggaran yang double/rangkap atau termark-up seperti dana pembentukan panwas, rapat dikantor, jamuan tamu, perjalanan dinas, supervisi, rakor stakeholder, audit anggaran dan bimtek pengawasan.
Sementara kita tahu, pada tahun 2015 di pilkada 8 kabupaten/kota banyak terjadi pelanggaran sementara penyelesaian oleh panwas terbatas. Ibaratnya lembaga ini sebagai kantor pos saja,” ujarnya.

Sementara Ketua dan anggota Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dan Nadzarudin Togakratu sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat dan blackberry massenger setialampung.com tidak mendapat jawaban. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog