Langsung ke konten utama

Ini Alasan Ridho Ficardo Kembali Pimpin Demokrat Lampung

setialampung.com - M. Ridho Ficardo untuk kedua kalinya dipercaya untuk memimpin DPD Partai Demokrat (PD) Lampung. Ini setelah di dalam musyawarah daerah (musda) IV DPD PD Lampung yang digelar di Aula Yudhoyono, DPD PD setempat, Sabtu (27/2), secara aklamasi pria yang juga gubernur Lampung ini dipercaya memimpin PD Lampung untuk lima tahun ke depan.

Ketua BP OKK DPP PD Pramono Edhie Wibowo di dalam jumpa pers disela - sela musda mengatakan, Ridho Ficardo terpilih secara aklamasi karena dinilai pantas, dekat dan dipercaya semua kader untuk kembali memimpin PD Lampung periode 2016 - 2021.

Disamping itu, lanjutnya, calon ketua terpilih dikatakan aklamasi setidaknya harus mendapat dukungan 70 persen dari pemegang hak suara.

"Selain itu, dari 8 calon kepala daerah yang didukung PD, lima calon berhasil menjadi kepala daerah di pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu. Dan terjadinya aklamasi di dalam musda juga terjadi di Sulawesi barat dan Aceh,"

Ditambahkannya, selanjutnya ketua terpilih beserta dewan formatur akan memilih pengurus DPD Lampung periode 2016 - 2021. Serta melaksanakan musyawarah cabang (muscab) untuk memilih pengurus di tingkat DPC.

"Tidak boleh ada intervensi di dalam menentukan pengurus yang baru. Beberapa tugas pengurus PD Lampung yang baru yakni menciptakan serta mendukung program - program yang mensejahterakan rakyat. Dan mensukseskan pilkada 2017 mendatang," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …