Inilah Tiga Poin Penting di Dalam Surat Keputusan Menkumham Tentang Golkar

setialampung.com - Ketua DPD I Partai Golkar Lampung hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Heru Sambodo menegaskan, ada tiga poin penting di dalam surat keputusan (SK) menkumham nomor M.HH.-02.AH.11.01 tahun 2016.

Heru mengungkapkan, tiga poin penting di dalam SK menkumham itu yang pertama mengesahkan kembali SK menkumham No.M.HH-21.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 4 september 2012 tentang pengesahan perubahan susunan komposisi dan personalia dewan pimpinan pusat partai Golkar masa bakti 2009 - 2015.

Poin kedua, lanjutnya, mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia dewan pimpinan pusat partai Golkar hasil munas Riau tahun 2009 dengan masa bakti 6 (enam) bulan.

Lalu point yang ketiga adalah, kepengurusan yang disahkan kembali dengan SK menkumhan tersebut mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sesuai AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan.

"Dengan demikian sudah jelas bahwa tugas kepengurusan Riau yang diperpanjang itu hanya bertugas melaksanakan Munas/Munaslub sesuai dgn AD/ART yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan dengan masa tugas 6 bulan. Dalam pengertian rekonsiliatif tentu ada dua pihak yang berkonflik yakni Golkar hasil munas Ancol dan Munas Bali," tegasnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog