Akhirnya Bawaslu Lampung revisi anggaran rekrutmen calon anggota panwaslu di lima kabupaten

setialampung.com - Bawaslu Lampung akhirnya merevisi alokasi anggaran untuk proses rekrutmen calon anggota panwaslu di lima kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati 2017 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung komisioner bawaslu Lampung divisi administrasi dan sumber daya manusia, Ali Sidik saat ditemui di kantor bawaslu Lampung, Rabu (23/3).

Ali Sidik mengungkapkan, sebelumnya anggaran untuk rekrutmen anggota panwaslu itu sebesar Rp535.235.000. Tapi setelah direvisi menjadi Rp321.885.000.

Total anggaran Rp321.885.000 itu, ungkapnya lagi, digunakan untuk kegiatan pembentukan tim seleksi (timsel) 5 orang dan 2 orang pembantu timsel sebesar Rp16.215.000.

"Dana ini untuk biaya rapat yang komponennya yaitu belanja bahan, barang dan alat tulis kantor dan uang saku rapat," kata Ali Sidik.

Selain biaya pembentukan timsel, lanjutnya, ada juga untuk biaya pemeriksaan berkas persyaratan calon anggota panwaslu sebesar Rp4.235.000 yang terdiri dari biaya dokumentasi Rp250.000, penggandaan berkas Rp500.000, konsumsi untuk 7 orang dimana perorangnya sebesar Rp55.000, alat tulis kantor Rp500.000, komputer suplay Rp500.000, uang saku rapat untuk 7 orang sebesar Rp300.000.

"Pemeriksaan berkas calon panwaslu ini dilakukan oleh timsel," ujarnya.

Ali Sidik menambahkan, ada juga biaya iklan pengumuman di media cetak sebesar Rp50.000.000.

"Iklan di media cetak lima kali di empat koran. Perkoran biayanya Rp2.500.000. Terus ada biaya pelaksanaan tes tertulis sebesar Rp5.910.000 yang terdiri dari penggandaan soal. Soal seleksinya dari bawaslu RI," jelasnya.

Dia juga menjelaskan, anggaran rekrutmen calon panwaslu setelah direvisi menjadi lebih kecil karena proses rekrutmen calon panwaslu di lima kabupaten sebelumnya akan dilaksanakan oleh lima timsel. Tapi sekarang seleksi dilakukan oleh satu timsel untuk calon panwaslu lima kabupaten.

Namun sayangnya Ali Sidik enggan untuk menunjukkan lebih dekat detail anggaran bawaslu Lampung di 2016 ini. Menurut Ali Sidik, hal itu merupakan wewenang penegak hukum.

"Kalau untuk mengetahui lebih detail lagi atau memeriksa terkait anggaran di bawaslu itu merupakan wewenang dan ranah auditor, BPK atau penegak hukum," ungkap Ali Sidik. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog