Langsung ke konten utama

Akhirnya Bawaslu Lampung revisi anggaran rekrutmen calon anggota panwaslu di lima kabupaten

setialampung.com - Bawaslu Lampung akhirnya merevisi alokasi anggaran untuk proses rekrutmen calon anggota panwaslu di lima kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati 2017 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung komisioner bawaslu Lampung divisi administrasi dan sumber daya manusia, Ali Sidik saat ditemui di kantor bawaslu Lampung, Rabu (23/3).

Ali Sidik mengungkapkan, sebelumnya anggaran untuk rekrutmen anggota panwaslu itu sebesar Rp535.235.000. Tapi setelah direvisi menjadi Rp321.885.000.

Total anggaran Rp321.885.000 itu, ungkapnya lagi, digunakan untuk kegiatan pembentukan tim seleksi (timsel) 5 orang dan 2 orang pembantu timsel sebesar Rp16.215.000.

"Dana ini untuk biaya rapat yang komponennya yaitu belanja bahan, barang dan alat tulis kantor dan uang saku rapat," kata Ali Sidik.

Selain biaya pembentukan timsel, lanjutnya, ada juga untuk biaya pemeriksaan berkas persyaratan calon anggota panwaslu sebesar Rp4.235.000 yang terdiri dari biaya dokumentasi Rp250.000, penggandaan berkas Rp500.000, konsumsi untuk 7 orang dimana perorangnya sebesar Rp55.000, alat tulis kantor Rp500.000, komputer suplay Rp500.000, uang saku rapat untuk 7 orang sebesar Rp300.000.

"Pemeriksaan berkas calon panwaslu ini dilakukan oleh timsel," ujarnya.

Ali Sidik menambahkan, ada juga biaya iklan pengumuman di media cetak sebesar Rp50.000.000.

"Iklan di media cetak lima kali di empat koran. Perkoran biayanya Rp2.500.000. Terus ada biaya pelaksanaan tes tertulis sebesar Rp5.910.000 yang terdiri dari penggandaan soal. Soal seleksinya dari bawaslu RI," jelasnya.

Dia juga menjelaskan, anggaran rekrutmen calon panwaslu setelah direvisi menjadi lebih kecil karena proses rekrutmen calon panwaslu di lima kabupaten sebelumnya akan dilaksanakan oleh lima timsel. Tapi sekarang seleksi dilakukan oleh satu timsel untuk calon panwaslu lima kabupaten.

Namun sayangnya Ali Sidik enggan untuk menunjukkan lebih dekat detail anggaran bawaslu Lampung di 2016 ini. Menurut Ali Sidik, hal itu merupakan wewenang penegak hukum.

"Kalau untuk mengetahui lebih detail lagi atau memeriksa terkait anggaran di bawaslu itu merupakan wewenang dan ranah auditor, BPK atau penegak hukum," ungkap Ali Sidik. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …