Jurnalis Lampung Post Padli Ramdan terpilih sebagai ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019

setialampung.com - Jurnalis Lampung Post Padli Ramdan terpilih sebagai ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung periode 2016 - 2019 di dalam ajang konferensi kota VII di aula PKBI, Sabtu (30/4).

Selain ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019, di dalam konferkot tersebut juga terpilih sebagai sekretaris AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019 adalah Wandi Barboy. (ben)
Share:

AJI Indonesia mendorong penghapusan APBD untuk media lokal

setialampung.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendorong
penghapusan APBD untuk media lokal dan wartawan. Ini sudah dilakukan di Jawa Tengah dan kabupaten Batang beberapa kabupaten/kota lainnya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono disela - sela konferensi kota VII AJI Bandarlampung yang dilaksanakan di gedung PKBI, Sabtu (30/4).

"Masak media didirikan untuk menampung iklan dari pemda. Penghapusan APBD untuk media lokal ini bertujuan untuk menjaga independensi media," tegasnya.

Suwarjono mengatakan, harus diakui banyak media lokal di daerah saat ini secara bisnis tidak sehat. Karena sebagian besar media saat ini menggantungkan hidup dari iklan kerjasama dengan pemerintah daerah.
"Parahnya lagi terkadang ditemukan iklan dalam bentuk berita dan tidak dituliskan advertorial. Dan ini tidak benar. Yang murni bisnis tidak ada kerjasama dengan media sangat sedikit," tegasnya.
 
Semestinya, kata Suwarjono, untuk pemuatan advertorial diberikan notifikasi yang jelas yakni berupa tulisan yang menjelaskan hal tersebut merupakan bentuk kerjasama antara media dengan pemda atau pihak lainnya.

"Sehingga masyarakat yang membaca jelas mengetahui mana yang berita dan mana yang berbentuk iklan atau advertorial," ungkapnya. (ben)
Share:

Jurnalis Radar Lampung Yayu Suhaesti masuk bursa calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019

setialampung.com - Sehari jelang konferensi kota (Konferkot) VII Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung yang akan dilaksanakan di aula gedung PKBI, Jalan Cut Meutya, Telukbetung Utara , Sabtu (30/4), mencuat satu lagi calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019 yakni Yayu Suhaesti.

Ketua AJI Bandarlampung periode 2013 - 2016 Yoso Muliawan mengatakan, Yayu Suhaesti merupakan anggota AJI Bandarlampung yang tergabung di divisi perempuan.

"Yayu saat ini jurnalis Radar Lampung, desk liputannya di bidang politik," kata Yoso dalam siaran persnya yang diterima setialampung.com, Jumat (29/4).

Menurut Yoso yang juga jurnalis Tribun Lampung ini, munculnya nama Yayu Suhaesti sebagai calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 -2019 karena dorongan sejumlah anggota perempuan AJI Badarlampung yaitu Eni Muslimah dan Nurlaila Yanti.

"Eni Muslihah dan Nurlaila Yanti berpendapat sudah saat ini AJI Bandarlampung dipimpin sosok ketua dari kaum perempuan. Karena sejak berdirinya AJI Bandarlampung pada tahun 2001 di Lampung, belum pernah ada anggota perempuan yang mengemban amanah sebagai pemimpi AJI Bandar Lampung. Sekarang saatnya anggota perempuan maju dalam pemilihan ketua di Konferkot. Sudah saatnya di kepengurusan AJI ada sentuhan perempuan," ujar kedua jurnalis kompas.com dan Radar Lampung ini.

Sebelumnya, empat nama mencuat menjadi calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019. Keempat nama itu adalah Padli Ramdan, Abdul Ghofur, Wandi Barboy Silaban, dan Dian Wahyu Kesuma. Keempatnya adalah jurnalis Lampung Post. (*)
Share:

Taufik Basari: Dua pekan sebelum pendaftaran, calon laporkan hasil koalisi

setialampung.com - Rekomendasi pasangan calon kepala daerah (calon kada) akan ditandatangani Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh jika sudah ada kepastian syarat.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyampaikan hal ini kepada setialampung.com, Kamis (28/4).

"Karena itulah kita minta paling lambat 14 hari sebelum pendaftaran, pasangan calon melaporkan perkembangan koalisi. Jika sudah cukup tentu akan kita keluarkan rekom sesuai format KPU," kata

Saat ditanya kenapa rekomendasi calon yang sudah terbit tidak ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Taufik Basari mengungkapkan, rekomendasi tidak akan berubah.

"Tidak akan berubah, tetap. Yang 2017 kita keluarkan dengan model begitu. Karena di 2015  ada di 2 - 3 daerah di luar Lampung yang ternyata calonnya tidak berhasil cukup syarat kursi parpolnya. Untuk hindari hal tersebut, maka surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh ketua umum menunggu kepastian kecukupan syarat," ungkapnya.

Selama ini, lajutnya, Nasdem kalau sudah mengeluarkan rekomendasi akan konsisten atau tidak akan berubah. Kecuali kalau ada keadaan luar biasa yakni terkait syarat kursi parpol. Di luar hal tersebut tidak akan berubah," ujarnya. (ben)
Share:

Jumlah kursi kurang, Partai Nasdem akan alihkan rekomendasi ke calon lain

setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari kepada setialampung.com, Kamis (28/4) mengatakan, Partai Nasdem akan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU.

"Ya kalau ketika pendaftaran, jumlah kursi tidak cukup, berarti tidak ada yang diusung Nasdem donk. Karena itu, jika menjelang pendaftaran kursinya tidak cukup, tentu Nasdem akan memilih calon yang memenuhi syarat," kata Taufik Basari.

Tapi, katanya lagi, kecil kemungkinan itu terjadi. karena pastinya Nasdem akan terus bantu calon untuk dapatkan koalisi. komunikasi antar partai akan terus berjalan.

"Ketika sudah kita kasih rekomendasi, kita kawal terus calonnya termasuk dalam hal memenuhi syarat kursi," ujarnya. (ben)
Share:

Mei, KPU Bandarlampung luncurkan rumah demokrasi

setialampung.com - Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, Mei mendatang KPU akan meluncurkan program rumah demokrasi.

Fauzi Heri menjelaskan, KPU menggagas rumah demokrasi ini salah satu tujuannya untuk memberi pehamanan sejak dini tentang proses demokrasi.

"Di rumah demokrasi itu diantaranya ada film pendek terkait proses awal pilkada sampai dengan hari H. Selain rumah demokrasi, KPU juga berencana mengadakan cerdas cermat dan jumpa walikota bersama siswa SD," kata Fauzi Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/4).

Fauzi Heri mengutarakan, untuk lokasi rumah demokrasi pihaknya akan menggunakan gudang KPU yang saat ini sudah diubah menjadi rumah demokrasi.

"Insya Allah Mei sudah kita luncurkan rumah demokrasi ini," ujarnya. (ben)

(ben)
Share:

Sekarang anak hasil perlakuan salah bisa mendapatkan akte kelahiran

setialampung.com - Anak hasil perlakuan salah atau hasil nikah siri sekarang bisa mendapatkan akta kelahiran. Ini tertuang di dalam peraturan daerah (perda) perlindungan anak yang disahkan di dalam paripurna DPRD Bandarlampung, Rabu (27/4).

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Raperda Perlindungan Anak DPRD Bandarlampung Syarief Hidayat di ruang komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (27/4).

"Hak anak hasil pernikahan siri harus dijamin akte kelahiran. Perda ini salah satu golnya atau tujuannya adalah agar tercipta kota layak anak. Artinya ada tempat bermain untuk anak - anak dan ruang terbuka hijau," katanya.

Syarief menjelaskan, perda ini juga akan mencegah, mengurangi resiko anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi anak.

"Dengan adanya perda perlindungan anak ini, penanggulangan anak yang terlibat hukum bisa diselesaikan dengan kearifan lokal. Seperti jika anak mendapat masalah hukum, sebaiknya diselesaikan melalui nilai adat setempat," ungkap ketua komisi IV DPRD Bandarlampung. (ben)
Share:

Wandi Barboy siap emban amanah jadi ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019

setialampung.com - Jurnalis Lampung Post lainnya yang masuk bursa calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019 di dalam ajang konferensi kota (Konferkot) VII, Sabtu (30/4) adalah Wandi Barboy.

Wandi Barboy kepada setialampung.com, Selasa (26/4) menuturkan, jika diberikan kepercayaan, dirinya siap mengemban amanah sebagai ketua AJI Bandarlampung periode 2013 - 2019.

"Kedepan saya akan meneruskan program sekolah jurnalistik, uji kompetensi jurnalis, pelatihan kehumasasan serta pemberian penghargaan kepada jurnalis yang berprestasi," pungkasnya. (ben)
Share:

Padli Ramdan nilai semua anggota AJI Bandarlampung pantas jadi ketua

setialampung.com - Konferensi kota (Konferkot) VII Aliansi Jurnalis Bandarlampung akan dilaksanakan pada Sabtu (30/4) di gedung PKBI. Salah satu agendanya adalah pemilihan ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019.

Sampai saat ini sudah ada beberapa nama yang masuk bursa calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019. Salah satunya jurnalis Lampung Post Padli Ramdan.

Padli Ramdan saat diminta tanggapannya sebagai salah satu calon ketua AJI Bandarlampung mengatakan, AJI Bandarlampung saat ini didominasi dengan anggota muda.

"Saya pikir tidak hanya saya yang pantas menjadi ketua AJI, yang lain juga cocok mengemban amanah ini. Karena anggota muda yang ada saat ini insyaallah profesional dan berkompeten untuk mengemban amanah sebagai ketua," katanya kepada setialampung.com, Selasa (26/4).

Menurut Padli, di dalam setiap suksesi calon ketua AJI, selalu diwarnai dengan musyawarah dan mufakat. Serta persaingan antar calon yang sehat dan penuh persahabatan.

"Kita tunggu aja di konferkot 30 April nanti. Mudah - mudahan dengan adanya konferkot, bisa menghasilkan ketua yang terbaik pilihan semua anggota AJI. Sekarang sih berdoa aja, semoga konferkot berjalan lancar dan banyak anggota yang bersedia dicalonkan sebagai ketua. Karena semuanya punya kompetensi," ungkapnya. (ben)
Share:

Pertemuan pansus LKPJ dengan Dishub Bandarlampung di lobi DPRD Bandarlampung

https://youtu.be/FD-jmMvVM2w
Share:

Konferkot ke VII AJI Bandarlampung akan dibuka langsung ketua umum AJI Indonesia

setialampung.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Sabtu (30/40) akan menggelar konferensi kota (konferkot) VII di gedung PKBI, di Jalan Cut Meutia, Bandarlampung.

Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan mengatakan, di dalam Konferkot tersebut diantaranya yang pertama sebagai ajang untuk mengevaluasi kinerja pengurus AJI Bandarlampung periode sebelumnya. Sehingga bisa dijadikan bahan refleksi untuk pengurus AJI Bandarlampung periode berikutnya.

"Kemudian yang kedua, Konferkot juga akan membahas perihal internal AJI dan yang ketiga melakukan pemilihan pengurus AJI Bandarlampung untuk periode 2016 - 2019. Konferkot akan dibuka langsung Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono," kata Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan kepada setialampung.com, Selasa (26/4). (ben)
Share:

Soal BPHTB, Dispenda Bandarlampung akan terapkan sistem zonasi

setialampung.com - DPRD Bandarlampung meminta agar dinas pendapatan daerah (Dispenda) Bandarlampung untuk mengkaji ulang kebijakannya terkait penarikan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluhkan para notaris.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dalam pertemuan lanjutan antara pihak Dispenda dan para notaris di ruang ketua DPRD Bandarlampung, Senin (25/4).

"Kita minta dispenda mengkaji ulang kebijakannya agar tidak menyalahi aturan. Selama ini kebijakan yang diambil dispenda sudah menyalahi aturan. Dan  permasalahan ini kemungkinan besar muncul akibat saling kurang percaya antara para notaris dengan pihak dispenda," ujarnya.

Menurut Wiyadi, dengan kebijakan yang sudah diambil oleh dispenda itu secara tidak langsung sudah menghambat salah satu sektor untuk meningkatkan PAD.

"Harus ada zonasi yang jelas agar tidak ada permasalahan. Sehingga tidak ada wilayah abu - abu lagi. Solusinya dispenda harus mengurangi kebocoran dan mengupgarade datanya," tegasnya.

Sementara Kepala dinas pendapatan daerah Bandarlampung Yanwardi menuturkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerapkan sistem zonasi untuk sistem pembayaran pajak BPHTB.

"Sebentar lagi kita akan terbitkan zonasi. Besok (Selasa, 26/4) kita akan rapat membahas hal ini. Mudah - mudahan Mei sudah bisa kita terapkan sistem zonasi ini," ungkapnya.

Yanwardi menjelaskan, kedepan sistem zonasi ini akan menentukan nilai jual tanah. Seperti nilai jual tanah untuk di daerah sekitar Jalan kartini berbeda dengan di jalan Raden intan.

"Pada dasarnya tidak ada masalah terkait BPHTB antara para notaris dengan pihak dispenda. Hanya aturan pembayaran pajak harus diverifikasi dulu. Selama ini kita sudah menjalankan tugas sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2011," ungkapnya.

Sebelumnya puluhan notaris dan PPAT yang tergabung di dalam Ikatan Notaris dan PPAT se-Bandarlampung mendatangi DPRD Bandarlampung. Kedatangan para notaris dan PPAT itu karena resah atas sikap dinas pendapatan daerah (Dispenda) Bandarlampung yang diduga menarik pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 70 persen dan tanpa payung hukum yang jelas.

Sekretaris umum ikatan notaris dan PPAT se-Bandarlampung, Hendri Gunadi di dalam pertemuan menegaskan, kedatangan pihaknya tersebut karena saat ini para notaris diminta oleh dispenda untuk memberikan nilai harga jual tanah lebih tinggi. Selain itu, Ini terkait sikap dispenda yang sewenang – wenang memberlakukan pajak BPHTB sebesar 70 persen dengan dalih untuk meningkatkan PAD.

“Harga atau nilai jual tanah itukan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan notaris hanya mencatat hasil kesepakatan nilai transaksinya. Tapi pihak dispenda menarik bea pajak BPHTB nya sekitar 70 persen. Ini namanya melanggar aturan, karena dispenda belum memiliki payung hukumnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika pihak notaris tidak mengikuti keinginan dispenda untuk menaikkan harga jual tanah. Maka dispenda akan memperlambat proses verifikasi.

“Sebelum retribusi ditarik ke daerah, semua berjalan lancar. Tapi sekarang kami dipaksa untuk membuat harga jual tanah yang tinggi oleh dispenda. Seharusnya pemkot harus membuat payung hukumnya dulu. Karena para notaris nggak mau menabrak aturan hukum yang berlaku. Dan notaris tidak bisa intervensi proses jual beli antara pemilik dan pembeli tanah. Bagaimana jika terjadi permasalahan hukum dan diproses di kepolisian?. Tolong jangan minta kami untuk menabrak hukum dan dibenturkan dengan masyarakat,” tegasnya lagi.

Sementara kepala dispenda Bandarlampung Yanwardi saat dikonfirmasi menyangkal hal tersebut.

“Tidak ada itu, yang ada adalah berdasarkan nilai transaksi dan nilai NJOP. Dan kita tidak pernah minta untuk menaikkan nilai transaksi. Kita ini tau aturan. Justru sebaliknya tim kita dilapangan menemukan dugaan mengurangi nilai transaksi yang dilakukan oknum notaris. Misalnya, sebenarnya nilai transaksi sebesar Rp5 miliar, tapi ditulisnya 1,5 miliar. Kita kembali kepada tupoksi masing – masing aja lah,” ungkapnya. (ben)
Share:

DPRD Bandarlampung akan bawa masalah reklamasi pantai ke BPK dan menteri

setialampung.com - DPRD Bandarlampung akan meneruskan permasalahan reklamasi pantai ke badan pemeriksa keuangan (BPK) dan kementerian kelautan dan kemaritiman, jika pemerintah kota Bandarlampung tidak mengindahkan surat rekomendasi DPRD agar pemkot Bandarlampung mencabut izin reklamasi pantai PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT. SKL).

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di ruang kerjanya, Senin (25/4).

"DPRD akan memanggil lagi semua pihak terkait reklamasi pantai ini," tegasnya.

Menurut Wiyadi, semestinya proses reklamasi mengikuti aturan yang ada. Namun kenyataannya meski izin untuk melakukan reklamasi pantai sudah berakhir, tapi pihak perusahaan tetap melakukan proses reklamasi pantai.

"Disamping itu, semestinya saat ini pihak perusahaan sudah memberikan hasil reklamasi pantai ke pemkot Bandarlampung. Dan kenyataannya nggak ada hasil reklamasi yang sudah diserahkan ke pemkot. Untuk itu, pemkot harus evaluasi dan mencabut izin reklamasi pantai PT. SKL," ujarnya.

Yang menjadi tanda tanya besar saat ini, kata Wiyadi, mengapa pihak perusahaan yakni PT. SKL tidak pernah menghadiri undangan DPRD untuk menjelaskan duduk permasalahannya di dalam pertemuan (hearing).

"Kita minta ketegasan pemkot. Karena pihak perusahaan sudah melanggar aturan. Kalau pihak perusahaan merasa benar, kenapa nggak pernah hadir saat kita panggil hearing," ujarnya.

Sementara Asisten 1 Bidang pemerintahan Dedi Amrullah mempersilakan jika DPRD akan membawa masalah reklamasi pantai ini ke BPK dan menteri kelautan dan kemaritiman.

"Silakan saja. Yang pasti rekomendasi DPRD itu tidak serta merta kita telan begitu saja. Karena semua harus melalui proses pembahasan tim. Setelah dibahas dengan tim, dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan," ungkapnya. (ben)
Share:

Empat nama ramaikan bursa calon ketua AJI Bandarlampung periode 2016 -2019

setialampung.com - Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan kepada setialampung.com, Senin (25/4) mengatakan, empat kandidat masuk dalam bursa pemilihan calon ketua aliansi jurnalis independen (AJI) Bandarlampung periode 2016 - 2019.

Empat kandidat tersebut adalah Abdul Ghofur, Padli Ramdan, Wandi Barboy Silaban, dan Dian Wahyu Kesuma.

"Sistem pemilihan ketua AJI yakni mengedepankan musyawarah. Setiap anggota AJI berhak mengajukan calon. Kalau nggak tercapai mufakat, baru voting. Saat ini jumlah anggota AJI Bandarlampung mencapai 48 orang. Semua anggota AJI Bandarlampung punya hak suara," ungkapnya seraya mengatakan pemilihan ketua AJI Bandarlampung ini akan berlangsung di dalama acara konferensi kota VI yang akan dilaksanakan di gedung PKBI, Sabtu (30/4). (ben)
Share:

Tidak ada titik temu, warga Desa Gebang minta PT. Sari Ringgung serahkan lahan Pasir Timbul

setialampung.com - Kepala Desa Gebang, Dadang meminta pengelola wisata Sari Ringgung untuk mengosongkan lahan Pasir Timbul jika tidak memberikan kompensasi sebesar Rp25 juta per tahun kepada pihak Desa Gebang.

"Kalau PT. Sari Ringgung tidak berani dengan angka Rp25 juta, maka Pasir Timbul harus dikosongkan dan akan kami kelola secara mandiri bersama - sama warga masyarakat desa gebang," katanya kepada setialampung.com, Minggu (24/4).

Dadang mengungkapkan, awalnya tim dari desa minta Rp50 juta, tapi ditawar oleh PT. Sari Ringgung Rp15 juta. Kemudia, lanjutnya, pihak desa bermusyawarah dengan warga desa gebang dan menghasilkan keputusan bersama sebesar Rp25 juta untuk 1 tahun.

"Percobaan aja di luar CSR, dan berita acaranya sudah kami serahkan pada hari Selasa ke kuasa hukum desa yakni LBH dan pendamping kami mitra bentala dan walhi," ungkapnya.

Sementara pengelola PT. Sari Ringgung, Habrin Trimadhika tidak mempermasalahkan jika Desa Gebang akan mengelola Pasir Timbul secara mandiri.

"Kita tidak mempermasalahkannya, asalkan tidak ada yang dikorbankan. Khususnya warga yang menggantungkan nafkahnya dari Pasir Timbul," ujarnya.

Dia mengutarakan, pihak desa menginginkan sewa Pasir Timbul sebesar Rp50jt/tahun namun Sari Ringgung tidak bisa memenuhinya.

"Kami tidak bisa menyanggupinya, kami hanya bisa menyanggupi sebesar Rp15jt/tahun. Itu yang paling rasional dan cukup bijaksana bagi kami. Karena kami mengusahakan Pasir Timbul hanya untuk menjadikan icon kebanggaan dan membantu menambah perekonomian warga sekitar," ungkapnya. (ben)
Share:

Belum ada titik temu antara Sari Ringgung dan Desa Gebang soal nilai kompensasi

setialampung.com - Polemik antara pengelola wisata Sari Ringgung dan warga Desa Gebang terkait pengelolaan pasir timbul belum ada titik temu terkait nilai kompensasi.

Pengelola PT. Sari Ringgung, Habrin Trimadhika melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Sabtu (23/4) mengatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan pihak Desa Gebang.

"Desa Gebang meminta kompensasi sebesar Rp50 juta, dan kami tidak bisa menyanggupinya," katanya singkat.

Sementara Kepala Desa Gebang, Dadang menuturkan, Desa Gebang meminta kompensasi Rp25 juta pertahun kepada Sari Ringgung.

"Tawaran Sari Ringgung awalnya lima belas juta. Ya, itu (kompensasi Rp25 juta) keputusan warga Desa Gebang," ujarnya singkat kepada setialampung.com. (ben)
Share:

Tiga ekor gajah menghibur masyarakat di Lapangan Kalpataru, Kemiling

Share:

Senin, AJI Bandarlampung umumkan calon ketua yang baru

setialampung.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Sabtu (30/4) akan melakukan pemilihan ketua AJI yang baru yakni periode 2016 - 2019. Acara yang berbalut nama konferensi kota (Konferkot) VI ini akan dilaksanakan di gedung PKBI, Bandarlampung.

Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan, Sabtu (24/4) kepada setialampung.com mengaku tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai ketua AJI Bandarlampung di ajang konferkot tersebut

"Saya cukup satu periode aja. Biar regenerasi tidak mandek dan stagnan," ujarnya.

Saat ditanya siapa aja bursa calon ketua AJI yang baru, Yoso Muliawan menuturkan, hal ini akan disampaikan Senin (25/4).

"Untuk nama - nama calon ketua AJI Bandarlampung yang baru, akan kita sampaikan Senin (25/4)," kata Yoso. (ben)
Share:

Permohonan maaf Sekdaprov Lampung Arinal Djunaidi kepada para wartawan

https://youtu.be/nxPyMqx_sgs
Share:

Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Mustafa akan kerahkan kekuatan penuh dukung pasangan calon kada dari Nasdem

setialampung.com - Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Mustafa menuturkan, DPW Partai Nasdem akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem.

"Saya menginstruksikan kepada seluruh kader di semua tingkatan dan seluruh kabupaten untuk mendukung penuh pasangan calon kada dari Partai Nasdem. Insya Allah pasangan calon yang diusung Nasdem akan menang," ujarnya. (ben)
Share:

DPP Partai Nasdem baru putuskan dua rekomendasi balon kada Tuba dan Tubabar

setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, berdasarkan surat keputusan nomor 112 - SI/DPP - Nasdem - IV/2016 tertangal 21 April 2016, DPP Partai Nasdem memutuskan Umar Ahmad - Fauzi Hasan sebagai pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Tulangbawang Barat.

Selain itu, berdasarkan surat keputusan nomor 113 - SI/DPP - Nasdem - IV/2016 memutuskan Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo sebagai pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Tulangbawang.

"Kita baru memutuskan dua rekomendasi yakni Tulangbawang dan Tulangbawang Barat karena masih ada kabupaten yang masih berjalan proses surveynya. Bahkan ada proses survey sampai dua kali dilakukan survey," ujarnya di DPW Partai Nasdem Lampung, Jumat (22/4). (ben)
Share:

Desak sangsi tegas untuk Arinal Djunaidi, LBH Bandarlampung kirim surat ke presiden, dewan pers dan gubernur Lampung

setialampung.com - Meski Sekdaprov Lampung Arinal Djunaidi sudah mengakui dan meminta maaf karena sudah menyinggung perasaan para wartawan. Namun dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan ini terus bergulir. Kali ini kecaman disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi menegaskan, atas dugaan pelecehan terhadap wartawan yang diduga dilakukan Sekdaprov Lampung Arinal Djunaidi, LBH Bandarlampung melalui surat nomor  : 027/SK/LBH-BL/IV/2016 mengirimkan surat kepada Presiden RI, Mendagri, Dewan Pers, Gubernur Lampung dan DPRD Lampung.

"Ini bukan persoalan sudah minta maaf atau belum. LBH mendesak presiden, mendagri dan gubernur Lampung memberikan sanksi administrasi yang tegas kepada Arinal Djunaidi. Jadi harus ada sangsi administrasi dari presiden, mendagri, dewan pers dan gubernur Lampung untuk Arinal Djunaidi. Biar ada efek jera terhadap para pejabat publik yang suka arogan dan melecehkan profesi wartawan," tegasnya kepada setialampung.com, Jumat (22/4).

Ditambahkannya, sejak tahun 2012 - 2016 YLBHI - LBH Bandarlampung selalu menerima laporan dan pendampingan terhadap kawan - kawan jurnalis. Baik karena penganiayaan, pengancaman  serta pelecehan terhadap profesi jurnalis di Lampung.

Sebelumnya, Sekretaris daerah provinsi Lampug Arinal Djunaidi menyadari dan mengakui kekhilafannya atas pernyataannya yang tidak pantas dan sudah menyinggung perasaan para wartawan. Kekhilafan Arinal ini terkait pernyataannya kepada wartawan di sekitar Islamic Center beberapa waktu lalu.

“Saya dengan hati yang tulus memohon maaf kepada rekan – rekan wartawan. Saya ingin di masa akhir jabatan, bisa berakhir dengan baik. Ini hikmah yang berharga bagi saya,” ujar Arinal Djunaidi dihadapan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alpian, Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan dan awak media cetak, elekronik dan online di aula PWI Lampung, Rabu (20/4).

Selain itu, Arinal juga menuturkan, kedepan dirinya akan mengajak rekan – rekan jurnalis untuk meningkatkan jalinan silaturahmi demi membangun Lampung dari sisi komunikasi.

“Sekali lagi atas nama pribadi dan sebagai sekdaprov saya minta maaf kepada para wartawan dan media atas kekhilafan saya,” ucapnya. (ben)
Share:

Orasi Ketua PWI Lampung Supriyadi Alpian terkait Arinal Djunaidi

Share:

Buronan BLBI Samadikun Hartono malam ini tiba di tanah air dan langsung dieksekusi

setialampung.com - Pemerintah malam ini membawa buronan terpidana kasus BLBI Samadikun Hartono ke tanah air dan akan langsung dieksekusi. Hal ini ditegaskan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

"Selama ini Samadikun Hartono kita buru sejak 2003, divonis dan sudah inkrah ini ternyata diduga memiliki usaha di Cina dan Vietnam. Malam ini Samadikun Hartono akan datang melalui Bandara Halim," kata Prasetyo di dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Dia menekankan upaya Kejaksaan Agung serta Badan Intelijen Negara dalam penangkapan Samadikun ini menjadi bukti bahwa aparat tak mendiamkan buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Menurutnya, sudah lama pihaknya diam-diam memantau Samadikun.

"Ini suatu bukti bahwa kami bukan hanya selama ini diam atau tidak atau membiarkan para buron itu bebas di luar negeri. Diam-diam kami selalu berusaha keras untuk bagaimana bisa menemukan mereka," tuturnya.

Dia paham dalam penangkapan ini memerlukan biaya. Meski demikian, penangkapan terhadap buronan yang telah melarikan uang negara tetap harus dilakukan.

"Tentu dipahami ini juga sebenarnya juga memerlukan biaya. Kami bersyukur karena BIN, Badan Intelejen Nasional ini dengan wewenang yang ada mampu dan memang diperkenankan untuk melakukan gerakan di luar negeri ini," tuturnya.

Penangkapan Samadikun di China ini menjadi bukti bika BIN punya kemampuan untuk mencari buronan di luar negeri.

"Kita juga punya tim pemburu koruptor bersama terdakwa dan aset di luar negeri. Kita usahakan kapasitas BIN ini untuk membantu mencari buron-buron di luar negeri," sebutnya.

Sejauh ini, kata Prasetyo, sudah ada tiga terpidana yang ditangkap saat melarikan diri ke luar negeri. Meskipun sempat ada kabar pemerintah Cina sempat menyampaikan deal-deal dalam kasus Samadikun, pemerintah Indonesia tegas dalam persoalan ini.

"Kami sudah menangkap 3, mantan bupati Temanggung yang 7 tahun sudah dia bersembunyi. Memang sempat beredar di luar bahwa khususnya saudara Samadikun ini, pemerintah China sempat ingin menyampaikan deal-deal dengan suku China di Indonesia dari suku Uighur," paparnya.

Ditegaskannya Samadikun merupakan buronan yang melakukan kejahatan di Indonesia. Berbeda dengan adanya penilaian suku Uighur yakni orang dari China yang melakukan kejahatan di Indonesia.

"Kalau Uighur memang orang dari negara China yang melakukan kejahatan di Indonesia. Berbeda pendekatannya dan mereka bisa memahami itu," tuturnya.

Begitu sampai di Tanah Air, Samadikun akan langsung di eksekusi. Prasetyo mengatakan akan terus mengejar buronan yang masih berada di luar negeri.

"Kembali malam ini akan datang. Nanti akan segera kita eksekusi. Mengurangi jumlah buron di luar negeri. Masih banyak yang lain ada joko Chandra, Bambang Sutrisno, masih banyak," sebutnya. (*)

Sumber: detikcom.
Share:

Sekdaprov Lampung Arinal Djunaidi akui kekhilafan dan mohon maaf kepada wartawan dan media

setialampung.com - Sekretaris daerah provinsi Lampug Arinal Djunaidi menyadari dan mengakui kekhilafannya atas pernyataannya yang tidak pantas dan sudah menyinggung perasaan para wartawan. Kekhilafan Arinal ini terkait pernyataannya kepada wartawan di sekitar Islamic Center beberapa waktu lalu.

"Saya dengan hati yang tulus memohon maaf kepada rekan - rekan wartawan. Saya ingin di masa akhir jabatan, bisa berakhir dengan baik. Ini hikmah yang berharga bagi saya," ujar Arinal Djunaidi dihadapan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alpian, Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan dan awak media cetak, elekronik dan online di aula PWI Lampung, Rabu (20/4).

Selain itu, Arinal juga menuturkan, kedepan dirinya akan mengajak rekan - rekan jurnalis untuk meningkatkan jalinan silaturahmi demi membangun Lampung dari sisi komunikasi.

"Sekali lagi atas nama pribadi dan sebagai sekdaprov saya minta maaf kepada para wartawan dan media atas kekhilafan saya," ucapnya.

Ketua PWI Lampung Supriyadi Alpian pada kesempatan yang sama juga turut mohon maaf jika wartawan di dalam menjalankan tugasnya kurang berkenan.

"Wartawan ini hanya mendapat senyum dan berita dari narasumber aja sudah merasa senang dan dihargai, itu saja," ujarnya. (ben)
Share:

DPP Partai Nasdem tunda umumkan rekomendasi calon kada untuk pilkada 2017 di Lampung

setialampung.com - DPP Partai Nasdem menunda pengumuman rekomendasi calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan diusung di pilkada lima kabupaten di Lampung 2017 mendatang.

"Baru dua kabupaten yang sudah keluar rekomendasinya. Tapi belum bisa kita sampaikan kabupaten mana aja. Jumat (22/4) kita umumkan rekomendasi calon kada lima kabupaten," kata Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, Selasa (19/4).

Taufik Basari menjelaskan, sebelumnya pengumuman rekomendasi calon kada akan disampaikan Rabu (20/4). Namun ditunda karena ada proses survey calon yang masih berlangsung.

"Jumat (22/4) kita umumka nama calon yang dapet rekomendasi dari Partai Nasdem," unkapnya. (ben)
Share:

Jelang pilkada 2017, DPW PKS Lampung terus jalin komunikasi dengan semua calon kada dan partai politik

setialampung.com - Ketua Bapilu DPW PKS Lampung Antoni Imam mengatakan, PKS terus melakukan komunikasi dengan calon kepala daerah (calon kada) dan partai politik.

"Kita masih komunikasi dengan semua pihak. Dan PKS tidak melakukan penjaringan terbuka. Teknisnya lebih banyak melakukan komunikasi daripada secara formil melakukan pembukaan penjaringan," ungkapnya di ruang komisi III DPRD Lampung, Selasa (19/4).

Dia menambahkan, saat ini belum ada keputusan terkait calon kada. Karena masih dalam konteks namanya baru disebut - sebut akan maju sebagai calon kada.

"Untuk incumbent yang sudah komunikasi dengan PKS diantaranya di Tulangbawang Barat, Mesuji dan Pringsewu. Tapi pada intinya kita ingin membangun komunikasi seluas mungkin," ungkapnya. (ben)
Share:

Dinilai lebih banyak merugikan, Walhi minta Pemkot Bandarlampug tidak keluarkan izin reklamasi pantai

setialampung.com - Pemerintah kota Bandarlampung diminta untuk tidak mengeluarkan izin reklamasi pantai. Karena reklamasi pantai dinilai lebih banyak merugikan masyarakat atau nelayan setempat.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Hendrawan di DPRD Lampung, Selasa (19/4).

Selain lebih banyak mendatangkan kerugian, Hendrawan menegaskan, reklamasi pantai saat ini belum ada dasar hukumnya. Dan lebih banyak menguntungkan pemilik modal.

"Reklamasi pantai juga akan membawa dampak buruk. Diantaranya bisa menghilangkan akses publik, menambah kerusakan di wilayah pesisir, mengurangi nilai tangkapan nelayan dan menyebabkan tingkat pencemaran lingkungannya tinggi," tegasnya.

Semestinya, lanjut Hendrawan, semestinya pemerintah kota Bandarlampung terlebih dahulu harus memiliki masterplan perencanaan penataan pesisir.

"Pemerintah kota juga seharusnya terlebih dahulu menetapkan daerah atau zona industri, pemukiman, konservasi dan zona pariwisata. Mana masterplannya, jangan sporadis," ujarnya. (ben)
Share:

Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Pattimura: banyak incumbent sudah jalin komunikasi dengan Gerindra

setialampung.com - Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Pattimura mengatakan, menjelang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang, calon kepala daerah/wakil kepala daerah baik incumbent maupun bukan sudah menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra.

"Komunikasi dengan incumbent atau bukan sudah berjalan. Dan nantinya DPD akan memperkenalkan calon kepala daerah ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi," kata Pattimura kepada setialampung.com di ruang kerja DPRD Lampung, Senin (18/4).

Pria yang juga wakil ketua DPRD Lampung ini mengungkapkan, untuk calon incumbent yang sudah menjalin komunikasi yaitu di Tulangbawang Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo, Tulangbawang Barat Umar Ahmad.

Lalu di Pringsewu Eli Wahyuni, Sujadi Sajad dan Ririn Kuswantari. Lampung Barat Edi Irawan Arief, dan di Mesuji Muhammad Junaidi yang sudah menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra.

"Tapi semua keputusan akhir ada di DPP. Terkait kader internal yang ingin menjadi calon kepala daerah, saat ini tergantung dengan dua hal yaitu mau dan mampu. Saat ini proses politik sudah berjalan. Peta kekuatan politik menjelang pilkada 2017 sudah kita diserap. Intinya yang jadi pertanyaan, siapa yang akan diusung oleh Partai Gerindra di pilkada 2017 mendatang," pungkasnya. (ben)
Share:

Pimpinan DPRD Lampung minta panja bekerja maksimal dalam membahas LKPJ gubernur

setialampung.com - Pimpinan DPRD Lampung panitia kerja (panja) untuk bekerja maksimal dalam rangka menyikapi atau mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun 2015.

Hal ini disampaikan wakil ketua DPRD Lampung Ismet Roni di ruang kerjanya, Senin (18/4).

"Setidaknya kita bisa tahu laporan terkait kegiatan di 2015. Kita kasih kesempatan panja bekerja dulu sesuai tugasnya," kata Ismet Roni.

Ismet Roni menambahkan, jika di dalam LKPJ tersebut panja menemukan hal yang kurang baik. Sebaiknya disampaikan ke unsur pimpinan.

"Jika panja memerlukan waktu yang lebih lama dari yang sudah ditetapkan. Panja bisa mengajukan perpanjangan waktu," ujarnya.

Sementara wakil ketua DPRD Lampung lainnya Pattimura mengatakan, setelah menerima LKPJ gubernur. Pihaknya menindaklajutinya dengan membentuka panja yang diketuai Tony Eka Candra.

"Panja akan mencermati dan membahas LKPJ gubernur tersebut. Panja juga akan mencermati tanggapan DPRD atas LKPJ tersebut. Sehingga diharapkan pada 6 Mei mendatang harus sudah selesai dan bisa diparipurnakan. Panja bekerja sekitar tiga minggu ini untuk menelaah dokumen LKPJ untuk sebuah rekomendasi apa akan dibacakan pada 16 Mei nanti. Dan saya pikir panja cukup memiliki waktu sampai 16 mei mendatang. Seperti untuk melakukan hearing atau cek data - data yang ada di dalam LKPJ," pungkasnya. (ben)
Share:

LBH Bandarlampung kecam keras oknum pejabat pemprov yang diduga melakukan penganiayaan

Setialampung.com – LBH Bandarlampung mengecam keras dugaan penganiayaan terhadap karyawan maskapai penerbangan Garuda yang diduga dilakukan oknum pejabat pemprov Lampung, yang dilakukan di Bandara Raden Intan II, Sabtu (16/4).

Kecaman ini disampaikan kepala divisi Ekosob LBH Bandarlampung, Chandra Bangkit Saputra dalam siaran pers yang diterima setialampung.com, Senin (18/4).

Menurut Chandra, dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum pejabat pemprov Lampung tersebut merupakan tindak penganiayaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini karena Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan pada tanggal 28 september 1998 melalui undang – undang No. 5 tahun 1998 apa lagi ini di lakukan oleh pejabat pemerintah yang notabennya paham tentang pendidikan hak asasi manusia.

“LBH juga mendorong penegakan hukum perkara ini. Dan keseriusan aparat kepolisian di dalam mengungkap kasus ini. Tindak pidana penganiayaan bukan merupakan delik aduan, jadi tidak ada aturan untuk cabut laporan. Dan LBH Bandarlampung juga mengingatkan pihak kepolisian untuk tidak takut untuk mengungkap perkara. Meski terlapor adalah seorang pejabat provinsi lampung,” ungkapnya.

Karena sudah jelas diatur di undang–undang dasar bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian.
Selain itu, tegasnya, LBH mengimbau agar gubernur Lampung menindak tegas dan mengevaluasi seluruh jajarannya untuk tidak bertindak semena – mena kepada buruh/pekerja.
Sebelumnya, Sabtu (16/4), diduga oknum pejabat pemprov Lampung melakukan check in di Bandara Raden Inten II untuk melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat Garuda menuju Jakarta. Saat oknum pejabat yang check in itu menggunakan jalur khusus terjadi perdebatan dengan petugas tiket Garuda, Tiba tiba oknum pejabat itu marah dan diduga memukul pegawai Garuda tersebut. (*)
Share:

Eksekutif dan legislatif sepakat raperda pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai dicabut kembali

setialampung.com - Wakil ketua DPRD Lampug Ismet Roni di ruang kerjanya, Senin (18/4) mengatakan, berdasarkan kesepakatan antara pansus dan eksekutif, maka rancangan peraturan daerah (raperda) pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai dicabut kembali.

“Berdasarkan kesepakatan, raperda pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai tidak diteruskan pembahasannya. Karena merupakan raperda luncuran pada tahun 2013. Dan ternyata berdasarkan hasil pembahasan saat itu, raperda ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Ismet Roni.

Ismet roni menjelaskan, mengingat raperda tersebut merupakan usulan eksekutif, maka penarikan raperda harus dilampirkan surat dari gubernur dan dibacakan di paripurna.

“Tahapan ini sudah kita lakukan di paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2015 gubernur Lampung hari ini, (Senin, 18/4). Sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Lampung pasal 107 huruf a sampai i dikatakan, pencabutan raperda yang sudah masuk di dalam tahap pembahasan harus melalui paripurna,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, setelah penarikan raperda tersebut, pihaknya akan melakukan kajian secara hukum apakah raperda tersebut dibutuhkan masyarakat atau tidak.

“Jika raperda ini dibutuhkan masyarakat, bisa saja raperda ini bisa menjadi raperda usulan legislatif,” imbuhnya.
Wakil ketua DPRD Lampung lainnya Pattimura saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/4) menuturkan, di dalam paripurna LKPJ gubernur tahun 2015 dilaksanakan juga paripurna penarikan raperda tersebut.

“Agar tidak ada permasalahan terhadap payung hukum, disepakati juga untuk menarik kembali raperda tersebut. Karena belum ada dasar hukumnya. Jika sudah ada dasar hukumnya bisa diusulkan kembali. Penarikan raperda juga harus disertai alasan gubernur mengapa menarik raperda yang sudah dibahas tersebut,” jelasnya. (ben)
Share:

Langkah Muhammad Junaidi untuk menjadi bupati Mesuji semakin terbuka lebar

setialampung.com - Muhammad Junaidi semakin memantapkan diri untuk menjadi orang nomor satu di Mesuji. Hal ini dibuktikannya dengan mengembalikan berkas penjaringan bakal calon bupati Mesuji di Partai Amanat Nasional dan sekaligus mengambil berkas pendaftaran balon kada di Partai Demokrat (PD), Jumat (15/4).

Didampingi sesama anggota DPRD Lampung Agus Revolusi, kedatangan Muhammad Junaidi diterima langsung Ketua DPC PD Mesuji Edi Anwar.

Muhammad Junaidi mengatakan,
program unggulannya diantaranya terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan dan ekonomi.

"Sementara saat ini pembangunan di Mesuji tertinggal jauh dibandingkan dengan Tulangbawang. Untuk calon wakil saya di pilkada Mesuji mendatang, saya serahkan kepada partai pengusung," ujarnya. (*)
Share:

Penjaringan balon kada Partai Demokrat Tulangbawang hanya diikuti pasangan incumbent

setialampung.com - Berikut bakal calon bupati/wakil bupati yang ikut penjaringan di Partai Demokrat.

Bakal calon bupati/wakil bupati Mesuji Khamamik, M. Junaidi, Ismail Ishak dan Wahyu Dani Purwanto.

Bakal calon wakil bupati M. Kastur, Mulkipli, Aziza Rozak, Sutomo, Supriyanto, Mat Nur.

Bakal calon bupati Lampung Barat, Edi Irawan Arief, Parosil Mabsus, Hamrin Sugandi, Ali Rukman, Zulkarnain Zubairi, Hidayat, Heriyanto dan Widyatmoko.

Bakal calon wakil bupati Lampung Barat Ulul Azmi Soltiansyah, Deswan, Mad Hasnurin, Zeflin Erizal, Jafar Sodik, Bahrin Ayub, Heri Gunawan, Indra Sanjaya.

Bakal calon bupati Pringsewu Edi Agus Yanto, Ardian Saputra, Ririn Kuswantari, Reza Berawi, Siti Rahma, Sujadi Sadat.

Bakal calon wakil bupati Pringsewu Darwis Ekalaya, Ulinnoha, Mailan Bastari, Roy Imam Nurrachman, Bahagia Saputra, Tri Prawoto, Irwan Saputra, Heridian, Donal Andrias, Mariyanto, Maulana Lahudin, Maria, Taufiqurrahman.

Bakal calon bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, Marzani, Raden Anwar. Bakal calon wakil bupati Tulangbawang Barat Sugito, Mujiarto, Muammil, Fauzi Hasan, Askari, Supeno.

Bakal calon bupati Tulangbawang Hanan A Rozak.

Bakal calon wakil bupati Heri Wardoyo.

"Hanya berkas yang lengkap persyaratan administrasi saja yang akan ikut proses selanjutnya," kata pengurus DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad, Minggu (17/4).

Saat ditanya mengapa balon kada yang ikut penjaringan di Tulangbawang hanya diikuti pasangan incumbent saja, Fajrun Najah Ahmad menuturkan, hal itu faktanya, karena tidak ada balon lain yang daftar penjaringan.

"Kita kan buka penjaringan secara terbuka. Kami juga tak bisa memaksa orang tuk daftar," ungkapnya. (ben)
Share:

Senin, LBH, warga Desa Gebang dan Sari Ringgung bahas soal polemik Pasir Timbul

setialampung.com - Polemik pasir timbul antara warga desa gebang dengan PT. Sari Ringgung masih terus berlanjut. Kali ini sudah ditemukan titik terang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Masih dalam proses, Senin besok (18/4) masih rapat di Desa Gebang," kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi kepada setialampung.com, Minggu (17/4).

Menurut Alian, pada prinsipnya aset Pasir Timbul adalah aset pemerintahan Desa Gebang. Dan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat setempat harus ada keuntungan yang didapat dari Sari Ringgung untuk desa. Karena selama ini pihak Sari Ringgung sudah memanfaatkan dan menjadikan objek wisata dan sudah mengambil keuntungan dari Pasir Timbul.

"Jadi desa juga berharap ada pemasukan ke desa. Sudah ada itikad baik dari Sari Ringgung. Namun masih dalam tahapan negoisasi berapa PT. Sari Ringgung akan memberikan hak sewa atau kontrak pengelolaan Pasir Timbul pertahunnya," ungkapnya. (ben)
Share:

Pilkada lima kabupaten di Lampung, pekan depan DPP Partai Nasdem umumkan rekomendasi bakal calon kada

setialampung.com - DPP Partai Nasdem pekan depan akan mengumumkan rekomendasi bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada lima kabupaten di Lampung 2017 mendatang.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari membenarkan hal ini.

"Minggu depan kita umumkan di DPW. Selasa atau Rabu diumumkannya. Kalau sekarang baru rekomendasi bakal calon kada untuk dua kabupaten," katanya kepada setialampung.com. (ben)
Share:

Hari ketiga, bakal calon bupati dan wakil bupati yang ikut penjaringan Partai Demokrat capai 34 orang

setialampung.com - Bakal calon bupati dan wakil bupati yang ikut penjaringan Partai Demokrat terus bertambah. Sampai Jumat (15/4), jumlah bakal calon bupati dan wakil bupati yang ikut penjaringan sudah mencapai 34 orang.

"Ini nama - nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang daftar penjaringan Jumat (15/4). Mesuji, M Junaidi (cabup), Azizah Rozak (cawabup). Pringsewu, Heridian (cawabup). Tubabar, Hi Askari (cawabup).). Lambar Heriyanto (cabup) dan Bahrin Ayub (cawabup)," ujar pengurus DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad.

Sebelumnya sudah 28 balon kada yang ikut penjaringan Partai Demokrat. (*)
Share:

Tony Eka Candra bersikeras tidak turunkan tarif angkutan

setialampung.com - meski pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan telah menginstruksikan kepada organda pada umumnya dan para pengusaha angkutan umum pada khususnya untuk menurunkan tarif. Namun organda Bandarlampung bersikeras tidak akan menurunkan tarif angkutan.

Menurut ketua organda Bandarlampung, Tony Eka Candra, pemerintah pusat melalui kemenhub menetapkan penurunan tarif sebesar 3 - 3,5 persen. Dan keputusan penurunan tarif ini sudah dikirimkan ke gubernur se-Indonesia. Namun, perlu diketahui kalau kondisi di setiap daerah berbeda.

"Seperti di Jakarta yang angkutan BRT nya di subsidi. Sedangkan di Indonesia turunnya harga bbm tidak diiringi dengan turunnya biaya perawatan dan suku cadang," ujarnya di ruang komisi III DPRD Lampung.

Ditambahkannya, saat ini para para operator angkutan tidak mememiliki kemampuan untuk melakukan peremajaaan kendaraan.

"Oleh karena itu, sebaiknya ditinjau ulang untuk menurunkan tarif angkutan. Organda provinsi juga semestinya melibatkan pengurus organda di tingkat kabupaten/kota. Penurunan tarif akan mengorbankan masyarakat, karena pelayanan dan perawatan angkutan yang tidak maksimal. Sehingga membahayakan para penumpang," kata dia.

Kendati demikian, lanjutnya, secara pribadi mengapresiasi dan menyambut baik kepada walikota dan dishub Bandarlampung yang tidak ikut - ikutan menurunkan tarif angkutan.

"Ini artinya pemkot dan dishub mengerti kondisi riil di lapangan," ungkapnya. (ben)
Share:

Teguh Wibowo jenguk korban yang diduga dianiaya pada saat musda KNPI Lamsel

setialampung.com - Ketua DPD KNPI Lampung Teguh Wibowo didampingi pengurus KNPI se-Lampung menjenguk Eko Tri Pranoto di RS Bumi Waras, Kamis (14/4). Eko merupakan salah satu pengurus KNPI Lampung yang menjadi korban penganiayaan yang diduga terjadi pada saat pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) KNPI Lampung Selatan pada
Selasa (12/4).

Teguh Wibowo mengatakan, kedatangannya ini bertujuan ingin melihat kondisi kesehatan serta memberikan dukungan dan semangat kepada Eko. Pada kesempatan itu dia juga berharap Polda Lampung segera memproses dan menangkap aktor intelektual dan pelaku penganiayaan tersebut.
"Mudah – mudahan pihak kepolisian bisa menangkap pelakunya. Sehingga kedepan aksi kekerasan dan premanisme seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Eko Tri Pranoto mengalami luka di pelipis kanan yang diduga akibat aksi penganiayaan yang terjadi pada saat musda KNPI Lamsel. Peristiwa penganiayaan ini pun sudah dilaporkan ke Polda Lampung pada (12/4) sekira pukul 23.45 WIB. (*)
Share:

Frans Agung Mula Putra kembalikan berkas penjaringan calon bupati Tulangbawang

Setialampung.com – Bakal calon bupati (bacabup) Tulangbawang Frans Agung Mula Putra mengembalikan berkas penjaringan bacabup ke Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura di kabupaten setempat, Kamis (14/4).

Frans Agung Mula Putra mengatakan, pengembalian berkas penjaringan ke dua partai tersebut merupakan bentuk tekadnya untuk menjadi orang nomor satu di Tulangbawang.

“Jika dipercaya sebagai bupati Tuba, kedepan saya bertekad membangun Tuba menjadi lebih baik lagi. Apapun hasil penjaringannya, semuanya saya serahkan ke pusat,” ujarnya.

Di dalam pencalonannya ini, lanjutnya, dirinya sudah menjalin komunikasi dan mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh setempat. Termasuk mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

“Saya optimis mendapat dukungan PAN, Nasdem, PDIP dan Hanura di pilkada 2017 mendatang sebagai calon bupati Tuba. Komunikasi dengan partai politik tersebut sangat intens. Untuk calon wakilnya saya serahkan kepada partai pengusung,” kata dia.

Sekretaris DPD PAN Tuba Imam Safrudin Haryanto mengatakan, selain Frans Agung Mula Putra, bacabup yang sudah mengembalikan berkas pencalonan yaitu Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo.

“Selain itu, ada juga Syarnubi dan Hendriwansyah yang sudah mengembalikan berkas. Penjaringan kita tutup, Jumat (15/4). Kemudian berkas penjaringan kita serahkan ke DPW,” ungkapnya. (*)
Share:

Imer Darius: komposisi pengurus DPD Partai Demokrat Lampung sudah dikirimkan ke DPP

setialampung.com - Tim formatur DPD Partai Demokrat (PD) Lampung sudah mengirimkan usulan struktur formasi kepengurusan DPD Partai Demokrat Lampung ke DPP.

Hal ini disampaikan anggota tim formatur DPD Partai Demokrat Lampung Imer Darius kepada awak media di ruang komisi IV, Kamis (14/4).

"Nama pengurus yang diusulkan ke DPP masih didominasi wajah - wajah lama. Untuk posisi bendahara yang diusulkan ke DPP yaitu Fajrun Najah Ahmad, Yandri Nazir, Imer Darius dan Toto Herwantoko," kata Imer.

Saat ditanya siapa yang diusulkan untuk menempati posisi sebagai sekretaris, Imer mengutarakan, untuk saat ini yang diusulkan sebagai sekretaris DPD PD Lampung adalah Fajrun Najah Ahmad.

"Fajar (sapaan Fajrun Najah Ahmad) yang diusulkan sebagai sekretaris. Karena Fajar dinilai masih cocok untuk posisi tersebut. Salah satunya karena Fajar memiliki waktu lebih luang untuk berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai sekretaris DPD PD Lampung," ungkapnya.

Sementara Fajrun Najah Ahmad saat diminta tanggapannya terkait dirinya kembali diusulkan sebagai sekretaris DPD PD Lampung menuturkan, sebagai kader partai akan taat dan patuh terhadap perintah partai.

"Saya sudah dengar kabar tersebut, pada prinsipnya saya siap atas perintah partai," ujarnya.

Fajar menjelaskan, tugas sekretaris salah satunya bertanggungjawab mengatur manajeman partai. Terlebih lagi saat ini ketua DPD PD Lampung juga sebagai gubenur Lampung. Sehingga otomatis sekretaris posisinya strategis.

"Tapi semua perlu kerjasama yang baik dengan semua pengurus untuk menjalankan roda partai," pungkasnya.
Share:

Empat hari lagi masa tugas panwaslu Bandarlampung berakhir

setialampung.com - Empat hari lagi atau tepatnya pada 17 April 2016, masa tugas panwaslu Bandarlampung akan berakhir.

Hal ini dibenarkan anggota panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf, kepada setialampung.com, Rabu (13/4).

Saat ditanya apakah panwaslu sudah menyelesaikan laporan penggunaan anggaran pengawasan, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, laporan penggunaan anggarannya masih belum selesai.

"Kalau yang 2016 masih progres kayaknya. Itu sekretariat sama SDMO fokusnya. Belum selesainya sampe mana itu yang saya tidak tahu," ujarnya. (ben)
Share:

Pilkada lima kabupaten di Lampung, Sudah 28 balon kada ikut penjaringan Partai Demokrat

setialampung.com - Bakal calon kepala daerah (balon kada) yang ikut penjaringan di Partai Demokrat terus bertambah. Sampai dengan hari kedua penjaringan, balon kada ikut penjaringan sudah mencapai 20 orang.

Pengurus DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad kepada setialampung.com, Rabu (13/4) mengatakan, hari kedua penjaringan di Pringsewu, balon kada yang ikut penjaringan yaitu Ardian Saputra (cabup), Malian Bastari (cawabup), Roni Nurrahman.

Tubabar, Raden Anwar (cabup), Fauzi Hasan (cawabup), dan Muammil.

Lambar, Parosil Mabsus (cabup), Ali Rukman (cabup), Zulkarnain Zubaidi (cabup), Hidayat (cabup), Deswan (cabup). 6. Mad Hasnurin (cawabup), dan Zeflin Erizal (cawabup).

Mesuji Sutomo (cabup).

"Untuk Tulangbawang, dihari kedua belum ada balon kada yang daftar penjaringan," ujarnya.

Sebelumnya di hari pertama penjaringan sudah ada 14 balon kada yang ikut penjaringan Partai Demokrat. Yaitu, di Pringsewu yait Edi Agus Yanto (cabup), Darwis Ekalaya (cawabup), Dr. Ulin Noha (cawabup).

Mesuji yaitu Khamamik (cabup), Wahyu Hartono (cabup), Mulkipli (cabup).

Tuba, Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo diwakili Kirnali. Tubabar, Umar Ahmad (cabup), Sugito (cawabup), Mujiarto (cawabup) dan Saprodi (cawabup). Kemudian balon kada yang sudah ikut penjaringan melalui Partai Demokrat di Lampung Barat yakni Edi Irawan Arief (cabup) dan Ulul Azmi S (cawabup). (ben)
Share:

Dugaan gratifikasi, DPD Partai Demokrat Lampung akan PAW anggota fraksi PD DPRD Tanggamus jika terbukti terlibat

setialampung.com - DPD Partai Demokrat (PD) Lampung akan memberhentikan dan melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Tanggamus jika terbukti terlibat atas dugaan gratifikasi pengesahan APBD 2016 Kabupaten Tanggamus yang dilakukan bupati setempat.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad kepada setialampung.com, Rabu (13/4).

Menurut Fajrun Najah Ahmad, terkait dengan kabar pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Tanggamus dalam dugaan kasus suap atau gratifikasi, Ketua DPD PD Lampung H.M. Ridho Ficardo sejak jauh hari telah memerintahkan 5 anggota FPD DPRD Taggamus untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut dengan menemui Sekretaris PD Lampung Fajrun Najah Ahmad.

"Jadi, sejak masalah isu dugaan gratifikasi itu naik kepermukaan, kami langsung bergerak cepat untuk antisipasi berbagai kemungkinannya," kata pria yang disapa Fajar ini.

Fajar menerangkan, saat kelima anggota fraksi PD DPRD Tanggamus tersebut memberikan klarifikasi ke DPD PD Lampung, kelimanya menyampaikan surat pernyataan yang isinya siap diberhentikan sebagai anggota PD jika terlibat dalam dugaan kasus gratifikasi tersebut.

"Surat pernyataannya sudah diserahkan sejak beberapa bulan lalu. Dan ketua DPD PD Lampung sangat mendukung proses penegakan supremasi hukum yang dilakukan KPK. Karena itu bila pada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK ditemukan ada anggota FPD DPRD Tanggamus yang terlibat, kami akan berhentikan yang bersangkutan dan dilakukan PAW," ugkapnya.

Sementara Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistiyaningsih saat dihubungi setialampung.com, Rabu (13/4) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap anggota DPRD Tanggamus yang dilakukan oleh KPK.

"Iya benar, pemeriksaannya di SPN Kemiling," ujarnya singkat. (ben)
Share:

Hari pertama, sudah 14 balon kada ikut penjaringan Demokrat

setialampung.com – Pengurus DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, pihaknya akan melakukan dua kali survey terhadap bakal calon kepala daerah (balon kada) yang mengikuti penjaringan di lima kabupaten/kota.
Fajrun Najah Ahmad yang biasa disapa Fajar ini menjelaskan, dua kali survey itu yakni survey dilakukan sebelum dan sesudah terbit rekomendasi calon kepala daerah.

“Untuk lembaga survey apa yang akan digunakan, akan dibahas dan ditentukan oleh DPP. Mulai 12 – 17 April PD sudah membuka penjaringan balon kada di lima kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati/wakil bupati serentak 2017 mendatang,” katanya, Selasa (12/4).

Adapun hasil penjaringan balon kada di hari pertama ini (Selasa), Fajar mengungkapkan, untuk di Pringsewu yaitu Edi Agus Yanto (cabup), Darwis Ekalaya (cawabup), Dr. Ulin Noha (cawabup). Mesuji yaitu Khamamik (cabup), Wahyu Hartono (cabup), Mulkipli (cabup). Tuba, Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo diwakili Kirnali. Tubabar, Umar Ahmad (cabup), Sugito (cawabup), Mujiarto (cawabup) dan Saprodi (cawabup). Kemudian balon kada yang sudah ikut penjaringan melalui Partai Demokrat di Lampung Barat yakni Edi Irawan Arief (cabup) dan Ulul Azmi S (cawabup). (ben)
Share:

DPRD Bandarlampung terbitkan rekomendasi pemutusan perjanjian kerjasama pemkot dan PT. SKL

setialampung.com – DPRD Bandarlampung mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota Bandarlampung untuk melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng terkait izin operasional penimbunan (reklamasi). Rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di ruang kerjanya, Selasa (12/4) menegaskan, PT. Sekar Kanaka Langgeng diduga telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemkot Bandarlampung. Akibatnya pemkot Bandarlampung sangat dirugikan baik secara materiil dan in materiil. Dalam hal ini kesempatan mengembangkan wilayah pantai kepada pihak lain yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah kota Bandarlampung.

Selain itu dia menambahkan, jika dilihat dari waktu dibuatnya perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 2003 sampai sekarang tahun 2016, pihak perusahaan tidak memenuhi perjanjian bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan reklamasi pantai.

“Pihak perusahaan diduga belum menyusun detail enggenering design (DED) serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), padahal telah melakukan penimbunan. Oleh karena itu pihak perusahaan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Melihat fakta tersebut di atas, DPRD merekomendasikan kepada pemkot Bandarlampung untuk bertindak tegas memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng,” tegasnya.

Ditambahkannya pula , selama proses reklamasi tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga. Dalam hal ini CV. Sumber Niaga telah beroperasi di atas lahan yang perizinannya diberikan kepada PT. SKL. Dan yang namanya reklamasi ada hak pemkot. Yakni dimana 15 persen lahan reklamasi harus diserahkan ke pemkot. Lalu pemkot melakukan evaluasi apakah reklamasi yang telah dilakukan sesuai atau tidak.

"Setiap tahun reklamasi harus berjalan sebanyak 4 hektar. Jadi selama lima tahun reklamasi seharusnya sudah ada hasil reklamasi seluas 20 hektar. Harus ada izin AMDAL nya juga. Jika pemkot melindungi warganya, maka izinnya reklamasi harus dicabut,” ungkapnya.

Sementara asisten I pemkot Bandarlampung Dedi Amrullah saat diminta tanggapannya mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut.

“Tapi tidak serta merta kita tindaklanjuti. Kita pelajari dan bahas terlebih dahulu dengan tim terkait rekomendasi DPRD tersebut. Kita juga akan mempelajari permasalahan di lapangan dan akan mengkonfirmasi dengan pihak perusahaan terkait kebenarannya,” ungkapnya.

Sementara pihak perusahaan sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Meski telepon selulernya dalam kondisi aktif. Namun panggilan telpon wartawan tidak mendapat respon.
Seperti diketahui, reklamasi pantai di pesisir teluk Lampung Jalan Yos Sudarso bermula perjanjian kerja sama PT. SKL dengan pemkot Bandarlampung dengan nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 tanggal 22 Februari 2003, tentang pengembangan dan penataan ulang kawasan tepi pantai dalam wilayah kota Bandarlampung seluas 20 hektare. (ben)
Share:

Akhirnya Budi Kurniawan resmi jabat ketua fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung

setialampung.com - Budi Kurniawan resmi menjadi ketua fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung. Ini setelah DPRD Bandarlampung membacakan pergantian ketua fraksi Nasdem di dalam rapat paripurna yang dilaksanakan, Senin (11/4).

Budi Kurniawan mengatakan, setelah menjadi ketua fraksi Nasdem, pihaknya akan membuat program serta menyerap aspirasi masyarakat.

"Sebelumnya ketua umum Partai Nasdem melalui surat keputusan nomor 1572_Sk/DPP_NasDem/XII/2015 telah merubah struktur fraksi Nasdem," kata Budi.

Selain pergantian ketua fraksi, ujarnya, dilakukan juga perubahan nama fraksi dari sebelumnya bernama fraksi restorasi nurani rakyat menjadi fraksi partai nasdem hanura.

"Fraksi partai Nasdem Hanura akan langsung menyerap aspirasi rakyat. Karena selama ini fraksi belum pernah turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat," kata Budi, didampingi sekretaris fraksi Poltak Aritonang.

Disamping itu, lanjutnya, pihaknya akan menegakkan disiplin bagi anggota fraksi Nasdem di dalam bekerja sebagai wakil rakyat.

"Kita akan bertindak tegas terhadap anggota yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita akan rekomendasi agar anggota dewan yang tidak aktif untuk dievaluasi oleh partai. Bila perlu di PAW," tegasnya. (ben)
Share:

Soal BPHTB, minggu depan DPRD Bandarlampung akan panggil Dispenda

Setialampung.com – DPRD Bandarlampung pekan depan akan memanggil dinas pendapatan daerah (Dispenda). Pemanggilan ini terkait tudingan ikatan notaris se-Bandarlampung yang menuding Dispenda yang diduga telah menarik pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rencana pemanggilan ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi.

“Kita (DPRD) akan menindaklanjuti keluhan para notaris ini. Selain Dispenda, kita juga akan panggil BPN dan Bank Lampung. Ini karena penarikan bea BPHTB itu sudah merugikan masyarakat Bandarlampung. Selain itu, dengan lambatnya proses verifikasi juga akan menghambat PAD,” kata Wiyadi, Senin (11/4).

Menurut politis PDIP ini, seharusnya terlebih dahulu dibuat payung hukum dan zonasi yang jelas. Karena dikhawatirkan diduga terjadi transaksi di bawah tangan saat penarikan bea pajak BPHTB.

“Kita akan minta penjelasan dari semua pihak terkait. Dikhawatirkan diduga terjadi kebocoran PAD jika terjadi transaksi di bawah tangan saat penarikan bea BPHTB,” tegasnya.

Sementara kepala dinas pendapatan daerah Bandarlampung Yanwardi tidak mempermasalah jika DPRD Bandarlampung akan memanggilnya untuk memberikan penjelasan terkait BPHTB.

“Silakan saja. Kalau sehat, saya selalu hadir kalau dipanggil ke DPRD,” ujarnya. (ben)
Share:

Datangi DPRD Bandarlampung, puluhan notaris tuding Dispenda tarik bea BPHTB tanpa payung hukum

setialampung.com – Puluhan notaris dan PPAT yang tergabung di dalam Ikatan Notaris dan PPAT se-Bandarlampung mendatangi DPRD Bandarlampung. Kedatangan para notaris dan PPAT itu karena resah atas sikap dinas pendapatan daerah (Dispenda) Bandarlampung yang diduga menarik pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 70 persen dan tanpa payung hukum yang jelas.

Kedatangan para notaris dan PPAT itu diterima langsung lengkap unsur pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi, Wakil Ketua I DPRD Hamrin Sugandi, Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung Nandang Hendrawan, Wakil Ketua III DPRD Bandarlampung Naldi Rinara dan Sekretaris Komisi II DPRD Bandarlampung Yusirwan.

Sekretaris umum ikatan notaris dan PPAT se-Bandarlampung, Hendri Gunadi di dalam pertemuan menegaskan, kedatangan pihaknya tersebut karena saat ini para notaris diminta oleh dispenda untuk memberikan harga jual tanah atau nilai transaksi yang lebih tinggi dari nilai transaksi. Selain itu, Ini terkait sikap dispenda yang sewenang – wenang memberlakukan pajak BPHTB sebesar 70 persen dengan dalih meningkatkan PAD.

“Harga jual tanah itu kan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan notaris hanya mencatat hasil kesepakatan nilai transaksinya. Tapi pihak dispenda menarik bea pajak BPHTB nya sekitar 70 persen. Ini namanya melanggar aturan, karena dispenda belum memiliki payung hukumnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika pihak notaris tidak mengikuti keinginan dispenda untuk menaikkan harga jual tanah. Maka dispenda akan memperlambat proses verifikasi.

“Sebelum retribusi ditarik ke daerah, semua berjalan lancar. Tapi sekarang kami dipaksa untuk membuat harga jual tanah yang tinggi oleh dispenda. Seharusnya pemkot harus membuat payung hukumnya dulu. Karena para notaris nggak mau menabrak aturan hukum yang berlaku. Dan notaris tidak bisa intervensi proses jual beli antara pemilik dan pembeli tanah. Bagaimana jika terjadi permasalahan hukum dan diproses di kepolisian?. Tolong jangan minta kami untuk menabrak hukum dan dibenturkan dengan masyarakat,” tegasnya lagi.

Senada disampaikan notaris Tubagus Lukman. Pada pertemuan tersebut Tubagus minta agar DPRD memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena penarikan bea pajak BPHTB yang dilakukan dispenda sudah menyalahi peraturan dan perundang – undangan.

Sementara kepala dispenda Bandarlampung Yanwardi saat dikonfirmasi menyangkal hal tersebut.
“Tidak ada itu, yang ada adalah berdasarkan nilai transaksi dan nilai NJOP. Dan kita tidak pernah minta untuk menaikkan nilai transaksi. Kita ini tau aturan. Justru sebaliknya tim kita dilapangan menemukan dugaan mengurangi nilai transaksi yang dilakukan oknum notaris. Misalnya, sebenarnya nilai transaksi sebesar Rp5 miliar, tapi ditulisnya 1,5 miliar. Kita kembali kepada tupoksi masing – masing aja lah,” ungkapnya. (ben)
Share:

Pindah dari Golkar, Bupati Lamteng Mustafa jadi Ketua DPW Partai Nasdem Lampung

setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, setelah melalui pembahasan oleh tim 7 organisasi dan kepengurusan di DPP, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan komposisi kepengurusan DPW Partai Nasdem Lampung. Adapun struktur kepengurusan DPW Partai Nasdem Lampung hasil keputusan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh melalui surat keputusan (SK) nomor 129-SK/DPP-NASDEM/IV/2016 tgl 8 April 2016 ini yaitu Ketua DPW Partai Nasdem Mustafa, Ketua Dewan Pakar Agus Istiqlal, Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung Fauzan Sibron dan Ketua DPD Nasdem Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

"Ketua dewan pakar ‎yang lama Tamanuri akan ditarik ke DPP menjadi anggota dewan pakar pusat. Sementara ketua DPD Nasdem Lampung Utara yang lama Djonis Idris menjadi ketua dewan pertimbangan NasDem Lampung Utara," katanya.

Sementara, lanjut Taufik Basari, dirinya tetap menjadi koordinator wilayah DPP untuk Provinsi Lampung dan menjalankan tugas sebagai Ketua DPP.

"Saya tidak kemana-mana, masih di Lampung juga. Melanjutkan tugas - tugas sebagai koorwil. Membantu DPW untuk memperkuat struktur partai dan memenangkan Pilkada", ujarnya.

Pria yang disapa Tobas ini menambahkan, komposisi ini kepengurusan DPW Partai Nasdem Lampung ini merupakan komposisi yang ideal dan diharapkan mampu membangun sinergitas organisasi.

"Pengukuhan kepengurusan direncanakan akan dilaksanakan pada 10 April 2016 bersamaan dengan acara panen raya petani Nasdem. Dilanjutkan penyerahan pataka partai kepada para pengurus baru oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Acara yang diadakan di Desa Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah ini selain dihadiri Surya Paloh juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry, Wagub Jambi Fachrori Umar, Wagub Kepri Nurdin‎ Basirun yang kesemuanya adalah kader NasDem. Selain itu juga diundang para kepala daerah seluruh Lampung. Setelah panen raya yang menghadirkan lebih dari 20 ribu Petani, selanjutnya akan diadakan acara penyematan gelar adat kepada Surya Paloh," pungkasnya.

Sebelumnya DPW Partai NasDem Lampung telah mengusulkan empat nama kepada DPP untuk menjadi Ketua DPW. Keempat nama tersebut adalah, Mustafa, Bupati Lampung Tengah, Agus Istiqlal, Bupati Pesisir Barat, Agung Ilmu Mangkunegara Bupati Lampung Utara, dan Fauzan Sibron Plt Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung. (rls)
Share:

Pemkot Bandarlampung terima deviden lebih dari Rp5 miliar per tahun dari Bank Lampung

setialampung.com - Pemerintah kota Bandarlampung per tahun mendapat keuntungan sebesar Rp5,47 miliar lebih dari Bank Lampung. Ini karena Pemkot Bandarlampung per Desember 2015 memiliki saham sebesar Rp15 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala kantor cabang utama Bandarlampung Bank Lampung, Ahmad Rudi Hendra Akuan saat pertemuan dengan komisi II DPRD Bandarlampung di ruang komisi setempat, Jumat (8/4).

Di dalam pertemuan itu dipimpin wakil ketua komisi II DPRD Bandarlampung Nu'man Abdi dengan anggota Barlian Mansyur, Grafieldy Mamesah, Yusuf Erdiansyah Putra, Wiwik Anggraini. Sedangkan dari Bank Lampung dihadiri kepala kantor cabang Bandarlampung A. Rudi Hendra Akuan dan staf Febri.

"Selain mendapat deviden per tahun sebesar Rp5,47 miliar lebih dari Bank Lampung. Setiap tahun kita memberikan CSR sebesar Rp384 juta per tahun," katanya.

Dia menuturkan, dengan kepemilikan saham sebesar Rp15 miliar, Pemkot Bandarlampung menempati peringkat ke empat yakni sebesar 8,34 % setelah Provinsi Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

"Jika pembayaran pajak akan dilakukan secara online melalui Bank Lampung, kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan ahli IT dan melakukan studi kelayakan," imbuhnya.

Selain itu, di dalam pertemuan Rudi juga mengatakan, sampai saat ini penyaluran KUR di Bank Lampung belum maksimal. Ini karena banyaknya kompetitor dalam menyalurkan KUR.

"Kita juga memberikan edukasi kepada para pelajar dalam bentuk tabungan pelajar," ujarnya.

Anggota komisi II DPRD Bandarlampung Yusuf Erdiansyah Putra di dalam pertemuan mempertanyakan kesiapan Bank Lampung jika kedepan pembayaran pajak akan dilakukan secara online melalui Bank Lampung.

Wakil ketua komisi II DPRD Bandarlampung Nu'man Abdi mengatakan, untuk mencapai peringkat kedua, setidaknya Pemkot Bandarlampung menambahkan saham atau modal sekitar Rp2 miliar lebih.

"Jika ada dana di pemkot Bandarlampung yang belum terpakai, sebaiknya disimpan atau disertakan sebagai modal di Bank Lampung," tandasnya.

Ditambahkannya, memang Bank Lampung ibaratnya buah simalakama di dalam menyalurkan KUR. Ini karena Bank Lampung memiliki peraturan yang cukup ketat di dalam penyaluran KUR. (ben)
Share:

Tersendatnya pembangunan Pasar Kurnia Mataram, Bupati Lampung Tengah menduga ada satu kesalahan

setialampung.com - Bupati Lampung Tengah Mustafa menduga tersendatnya pembangunan Pasar Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, diduga ada satu kesalahan. Namun sayangnya Bupati Lamteng Mustafa tidak secara gamblang mengatakan satu kesalahan seperti apa yang menyebabkan tersendatnya pembangunan Pasar Kurnia Mataram tersebut.

"Mungkin karena ada satu kesalahan atau ada faktor lain. Ini sekarang masih kita dipelajari," kata Mustafa, usai menyatakan dirinya bergabung dengan Partai Nasdem belum lama ini.
Mantan ketua DPD II Partai Golkar Lamteng ini menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah pembangunan Pasar Kurnia Mataram tersebut, tim TKKSD sudah menggelar rapat dan menindaklanjutinya.

"Mudah - mudahan dalam waktu dekat sudah ada kesimpulannya," harapnya. (ben)
Share:

Soal kepastian kelanjutan pembangunan Pasar Smep, Komisi II minta pengembang Pasar Smep buat pernyataan tertulis

setialampung.com - Komisi II DPRD Bandarlampung minta pengembang Pasar Smep Fery Sulistiyo alias Alay untuk membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupannya untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep yang sudah lama terbengkalai.

Hal ini disampaikan wakil ketua komisi II DPRD Bandarlampung Nu'man Abdi di ruang komisi II setempat, Kamis (7/4).
Menurut Nu'man Abdi, langkah ini dikarenakan selama ini pengembang Pasar Smep selalu memberikan angin surga dengan berjanji akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep kepada para pedagang dan pemerintah kota Bandarlampung.

"Sekarang ini jangan pernyataan lisan aja janji akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep. Seharusnya pengembang membuat pernyataan tertulis kapan kesanggupannya untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep. Jadi komisi II sesuai tugas pokok dan fungsinya bisa mengawasi jalan atau tidak pembangunan Pasar Smep,” tegasnya.

Selain itu, politisi PDIP ini menuturkan, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui isi adendum perpanjangan kerjasama antara pengembang dengan pemkot Bandarlampung. Sehingga ini membuat komisi II tidak mengetahui sampai kapan batas waktu perjanjian pembangunannya.

“Sementara perjanjian kerjasama yang lama untuk pembangunan baseman dan semi baseman Pasar Smep sudah berakhir. Dan pihak pengembang meminta adendum. Semestinya pihak pengembang mematuhi apa yang telah tercantum dalam adendum PKS Pasar Smep sehingga semua bisa berjalan dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya kepala dinas pengelolaan pasar kota Bandarlampung Girendra mengimbau untuk menunggu perkembangan.
“Sesuai apa yang disampaikan pengembang di media Pasar Smep tetap dibangun, kita tunggu saja,” ujarnya singkat.

Sementara pengembang Pasar Smep Ferry Sulistyo alias Alay melalui telepon selulernya memastikan akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep.

“Untuk apa pernyataan tertulis. Bulan April ini pasti saya lanjutkan pembangunan Pasar Smep,” ujarnya singkat, Kamis (7/4). (ben)
Share:

Antisipasi reklame tidak bayar pajak, komisi II DPRD Bandarlampung minta pemkot terapkan moratorium

setialampung.com - Wakil ketua komisi II DPRD Bandarlampung Nu'man Abdi minta pemerintah kota Bandarlampung memberlakukan moratorium terhadap maraknya penerbitan reklame.

Menurut Nu'man, salah satu dasar pertimbangannya yaitu pendataan berapa jumlah reklame di kota Bandarlampung tidak terupdate dengan baik. Sehingga tidak diketahui mana yang sudah bayar pajak atau belum.

"Berdasarkan studi kami di Bandung beberapa waktu lalu, pemerintah kota Bandung sudah menerapkan moratorium untuk menertibkan reklame yang sudah bayar pajak atau belum. Bagi reklame yang belum bayar pajak sebaiknya melakukan registrasi ulang agar mau membayar pajak.  Setelah moratorium sebaiknya dibentuk tim satgas reklame," kata Nu'man di ruang komisi II, Kamis (7/4).

Selain itu, politisi PDIP ini yakin satker terkait di tingkat bawah tidak memiliki alat untuk mengukur berapa luas atau besaran reklame yang di pasang.

"Kami yakin bukan hanya jumlah reklame aja yang tidak update, tapi untuk melihat berapa luas reklame yang dipasang aja mungkin satker terkait kesulitan untuk menilai berapa  pajak yang harus dibayarkan," ungkapnya, diamini anggota komisi II DPRD Bandarlampung lainnya Barlian Mansyur. (ben)
Share:

Hamrin Sugandi mengaku sudah kantongi nama calon wakilnya di pilkada Lambar 2017 mendatang

setialampung.com - Bakal calon kepala daerah Lampung Barat di pilkada 2017, Hamrin Sugandi mengaku sudah mengantoni nama calon wakilnya. Namun sayang wakil ketua DPRD Bandarlampung ini belum mau menyebutkan namanya.

"Niat hati kecil saya ingin memperbaiki Lampung Barat menjadi lebih baik lagi. Yang sudah bagus akan menjadi lebih bagus lagi. Mei - juni jika jumlah kursi cukup, saya akan deklarasi pencalonan," ujarnya.

Politis Partai Amanat Nasional ini mengutarakan, persiapan pencalonannya diantaranya dengan terus menjalin komunikas dengan Partai Demokrat, PKB, PAN dan Golkar.

"Survey pada 15 April, dan hasil survey untuk menentukan calon. Golkar juga demikian. Wakil saya bisa dari birokrat atau politisi," ungkapnya. (ben)
Share:

PKS Bandarlampung nilai langkah DPP berhentikan Fahri Hamzah sudah tepat

setialampung.com - DPD PKS Bandarampung mendukung langkah DPP PKS yang telah memberhentikan Fahri Hamzah. Dukungan ini disampaikan Ketua DPD PKS Bandarampung Aep Saripudin dalam siaran persnya yang diterima setialampung.com, Rabu (6/4).

Menurut Aep, keputusan DPP PKS yang memberhentikan Fahri Hamzah sudah tepat. Karena sesuai AD/ART partai, pedoman partai tentang pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, serta aturan perundang - undangan negara.

“Meski Fahri Hamzah salah satu pendiri PKS, tapi kedudukannya sama dengan kader lainnya dalam hal penegakan aturan partai, keputusan partai atau kebijakan pimpinan partai.
PKS tidak bergantung dengan figur atau sosok," kata Aep.

Aep melanjutkan bahwa dirinya sangat yakin keputusan yang dikeluarkan oleh DPP bukanlah keputusan pribadi ketua majelis syuro atau presiden partai saja, tetapi sudah dimusyawarahkan dalam forum Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

“Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan kader untuk disiplin dan taat dalam menjalankan setiap keputusan dan kebijakan partai di level manapun,” ujarnya.

Aep pun mengingatkan Fahri Hamzah sebagai sesama kader PKS dan alumni KAMMI agar tidak melakukan gugatan di pengadilan.

Aep berpandangan bahwa gugatan Fahri Hamzah akan mentah dipengadilan. Karena itu Aep menghimbau Fahri Hamzah untuk menerima keputusan partai serta mengakui kekeliruan atas tindakan yang telah dilakukannya.

Walaupun mendukung keputusan DPP, namun Aep tetap menghormati sosok Fahri Hamzah. Menurut Aep Fahri Hamzah adalah salah satu aset terbaik yang pernah dimiliki PKS. Kontribusi dan jasa Fahri Hamzah terhadap PKS begitu banyak dan tak dapat dipungkiri.

“Saya meyakini jika FH menyadari kekeliruannya dan meminta maaf kepada pimpinan partai, maka ketua majelis syuro dan presiden partai pun sebagai hamba Allah yang ikhlas pasti akan memaafkan. Jika ini dilakukan saya yakin akan ada proses islah. Apalagi dalam Pedoman Partai juga Ada klausul rehabilitasi keanggotaan," pungkasnya. (rls)
Share:

Tidak ada akses jalan menuju makam, Warga Way Gubak minta bantuan komisi III DPRD Bandarlampung

setialampung.com - Warga RT 01/LK I Kelurahan Way Gubak, Kecamatan Sukabumi mengalami kendala dalam memakamkan warganya. Ini karena akses jalan menuju pemakaman setempat saat ini sulit untuk dilalui warga.

Hal ini terungkap di dalam pertemuan antara perwakilan warga, pemilik lahan, lurah dan komisi III DPRD Bandarlampung yang dilaksanakan di ruang komisi III, Rabu (6/4).

Ketua RT 01/LK I Kelurahan Way Gubak, Kecamatan Sukabumi, Syaiful mengatakan, saat ini tidak memiliki akses jalan menuju ke makam karena area pemakaman milik warga seluas 2.300 m2 itu berada di tengah - tengah lahan milik tiensu alias Suryadi, awi, abi dan alun.

"Kami hanya minta akses jalan menuju makam, itu saja. Sebelumnya akses jalan menuju ke pemakaman melalui tanah tiensu, tapi sekarang tidak bisa karena tanahnya di tinggikan oleh pemilik lahan. Sehingga warga tidak bisa lewat jalan itu lagi kalau ada warga yang meninggal. Di pemakaman itu ada sekitar 30 kuburan dari warga sekitar," ungkapnya.

Sekretaris komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas Bestari yang juga memimpin pertemuan itu meminta agar Lurah setempat membantu memediasi antara warga dengan pemilik lahan untuk menyelesaikan masalah itu.

"Saya berharap warga bersabar dan tidak perlu demo. Semua masalah harus dihadapi dengan kepala dingin," ujarnya.

Lurah Way Gubak, Edi di dalam pertemuan itu mengatakan akan melakukan penjajakan ke semua pihak terkait.

"Hasilnya secepatnya akan saya laporkan ke semua pihak. Kami juga mohon bantuan DPRD untuk menyelesaikan masalah jalan ini," kata lurah.

Salah satu perwakilan warga setempat, Khatib di dalam pertemuan berharap ada akses jalan menuju pemakaman setempat. Karena jika ada warga yang meninggal dunia akan kesulitan untuk memakamkannya.

"Jangan sampai jika ada warga yang meninggal tidak bisa dimakamkan karena tidak bisa menuju makam karena akses jalannya nggak ada," ujarnya. (ben)
Share:

Setelah Mustafa, Taufik Basari klaim masih ada kepala daerah yang akan bergabung ke Nasdem

setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari klaim setelah Bupati Lampung Tengah Mustafa, masih ada beberapa kepala daerah lain lagi yang sudah komunikasi dengan Partai Nasdem. Namun sayangnya pria yang juga plt ketua DPW Partai Nasdem Lampung ini belum mau menyebutkan siapa nama kepala daerah tersebut.

"Kita menyamakan persepsi dari ke dua arah. Sekarang tergantung perhitungan masing - masing kepala daerah tersebut kapan waktunya akan bergabung ke Partai Nasdem," katanya kepada setialampung.com, Rabu (6/4).

Koorwil wilayah Lampung ini menjelaskan, bergabungnya beberapa kepala daerah itu merupakah salah satu upaya menjalin komunikasi dengan beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, politik dan lainnya.

"Partai politik itu tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang. Karena partai ibaratnya sebagai alat bagi seseorang yang ingin berbuat sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya sudah tiga kepala daerah yang bergabung ke Partai Nasdem. Tiga kepala daerah itu yaitu Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara dan terakhir Bupati Lampung Tengah Mustafa. (ben)
Share:

Soal calon kada, Partai Nasdem gunakan lima lembaga survey

setialampung.com - DPP Partai Nasdem menggunakan Indo Barometer, Charta Politika, Polmark Institute, Indikator Politik dan Media Research Center sebagai lembaga survey calon kepala daerah (calon kada) yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah 2017 mendatang.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan hal ini kepada setialampung.com, Sabtu (2/4).

"Semua calon kada yang namanya beredar kita survey. Lembaga surveynya masih sama seperti di 2015 kemarin. Sekarang ditambah satu lagi yakni Media Research Center," katanya.

Pria yang juga menjabat plt ketua DPW Partai Nasdem Lampung ini menegaskan, semua lembaga survey yang digunakan Partai Nasdem tersebut merupakan lembaga survey dengan kredibilitas tinggi dan hasilnya akurat.

"Dan tidak ada seorangpun yang bisa mempengaruhi hasilnya sehingga keputusan - keputusan DPP Partai Nasdem terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya. (ben)
Share:

Komisi I DPRD Bandarlampung akan rekomendasikan penghentian sementara pembangunan klinik Tirtayasa Medika

setialampung.com - Komisi I DPRD Bandarlampung akan merekomendasikan penghentian sementara pembangunan klinik Tirtayasa Medika milik Bambang Kurniawan. Rekomendasi ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta di dalam pertemuan antara komisi I dengan pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan dan BPMP di aula DPRD setempat, Rabu (6/4).

"Karena sama sekali belum mengantongi izin, kita minta pembangunannya dihentikan sementara sampai izinnya terbit," tegasnya.

Anggota komisi I DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan di dalam pertemuan tersebut menyayangkan sikap Bambang Kurniawan selaku pemilik klinik Tirtayasa Medika.

"Miris sekali. Padahal pembangunan klinik sudah berjalan empat bulan. Setelah ribut - ribut baru akan membuat izinnya. Apalagi bapak (Bambang Kurniawan) kan orang yang cerdas dan seorang pegawai negeri sipil. Tapi membangun klinik kok belum ada izinnya," sesal Handrie.

Senada disampaikan anggota komisi I lainnya Ernita Sidik. Politisi Partai Demokrat ini pun menyarankan pembangunan klinik dihentikan sementara sampai terbit izinnya.

Sementara pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan menanggapi komisi I yang akan merekomendasi penghentian sementara pembangunan kliniknya menuturkan, awal

"Nanti saya koordinasi dulu dengan RT, kelurahan. Kalau lingkungan memungkin ya dilanjutkan, jika tidak ya tidak dilanjutkan," ujarnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya baru mulai mengurus izin karena awalnya hanya untuk renovasi, bukan untuk pembangunan klinik. Ini dikarenakam di daerah tersebut tidak boleh dibangun klinik. Alasanya di daerah tersebut sudah banyak klinik.

"Sebelumnya tempat praktek, dan itu tidak perlu izin warga," tandasnya. (ben)
Share:

Tiga kepala daerah dan satu kader internal diusulkan menjadi ketua definitif DPW Partai Nasdem Lampung

setialampung.com - DPW Partai Nasdem Lampung mengusulkan tiga kepala daerah dan satu kader internal ke DPP untuk menjadi ketua DPW Partai Nasdem Lampung definitif. Tiga kepala daerah dan satu kader internal itu adalah Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung Fauzan Sibron.

Hal ini disampaikan Plt Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Taufik Basari kepada setialampung.com, Selasa (5/4).

"DPW mengusulkan 4 nama kepada DPP untuk diproyeksikan memimpin Partai Nasdem Lampung. Keempatnya merupakan tokoh yang layak untuk memimpin Nasdem Lampung. Dan keputusannya ada ditangan ketua umum," kata Taufik Basari.

Saat ditanya mengapa dirinya tidak termasuk yang diusulkan menjadi ketua DPW Partai Nasdem Lampung definitif, pria yang disapa Tobas ini menuturkan, dirinya hanya bertugas menghantarkan ketua definitif yang baru.

"Saya tetap menjadi ketua DPP sekaligus koorwil wilayah Lampung. Saya hanya menghantarkan saja," ungkapnya. (ben)
Share:

Made Bagiasa: Saya belum dengar kabar, dan Mustafa belum mengajukan pengunduran diri

setialampung.com - Ketua harian DPD I Partai Golkar Lampung Made Bagiasa angkat bicara soal pindahnya Mustafa ke Partai Nasdem.

Menurutnya, dirinya tidak mengetahui jika Mustafa akan pindah ke Partai Nasdem.

"Saya belum denger kabar itu. Setahu saya secara defacto Mustafa belum mengajukan pengunduran diri," katanya saat dihubungi setialampung.com melalui ponselnya, Selasa (5/4).

Sementara Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi terkait pindahnya Mustafa ke Partai Nasdem ini. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan dan pesan singkat setialampung.com tidak mendapat jawaban.

Sebelumnya Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Tengah, Mustafa menyatakan sudah mengundurkan diri dan pamit dengan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie.

"Saya sudah mengundurkan dan izin dengan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie," ujarnya di DPW Partai Nasdem Lampung, Selasa (5/4). (ben)
Share:

Soal pindah ke Partai Nasdem, Mustafa pastikan tidak akan pengaruhi basis dukungan di Lampung Tengah

setialampung.com - Mustafa memastikan kepindahannya dari Partai Golkar ke Partai Nasdem tidak akan berpengaruh terhadap basis dukungannya di Lampung Tengah. Kepastian ini disampaikan Mustafa di DPW Partai Nasdem Lampung, Selasa (5/4).

"Hati saya sudah tertarik untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Dan ini tidak akan berpengaruh dengan para pendukung saya di Lampung Tengah," kata dia.

Pria yang juga bupati Lampung Tengah ini menuturkan, dengan dirinya bergabung ke Partai Nasdem, diharapkan bersama - sama bisa bersinergi membangun Lampung pada umumnya dan Lampung Tengah pada khususnya.

"Kedepan target di Lampung Tengah yakni menciptakan kabupaten yang lebih aman. Visi misinya yaitu memperbaiki infrastruktur atau jalan di Lamteng," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya akan turut serta mengajak kader Partai Golkar lainnya untuk pindah ke partai besutan Surya Paloh ini, Mustafa menuturkan hal itu merupakan pilihan politik masing - masing.

"Kalau itu pilihan, saya nggak bisa mempengaruhinya," tegasnya. (ben)
Share:

Mustafa: saya pindah ke Partai Nasdem bukan karena sakit hati, tapi sudah mendapat restu

setialampung.com - Bupati Lampung Tengah Mustafa hijrah ke Partai Nasdem. Berpindahnya Mustafa ini dengan ikut serta mendaftarkan diri melalui program Indonesia memanggil.

"Kedepan saya akan bergabung dan bersinergi dengan Partai Nasdem untuk bekerja keras baik pikiran dan tenaga untuk mewujudkan tujuan Partai Nasdem yakni masyarakat yang sejahtera," ujarnya di DPW Partai Nasdem Lampung, Selasa (5/4).

Mustafa menambahkan, dirinya pindah ke Partai Nasdem diantaranya karena visi misi dan platform Partai Nasdem cukup jelas. Sehingga diharapkan dengan bergabungnya ke Partai Nasdem ini dapat memberikan sumbangsih dan membuat Partai Nasdem menjadi lebih besar.

"Saya sudah mengundurkan diri dari Partai Golkar dan sudah meminta izin dengan ketua DPD I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie. Dan saya tidak ada permasalahan atau sakit hati dengan Partai Golkar dengan berpindahnya saya ke Partai Nasdem. Tapi untuk mematangkan ilmu dan merangkul semua elemen," ungkap pria yang juga bupati Lampung Tengah ini. (ben)
Share:

Soal Pasar Smep, komisi II DPRD Bandarlampung siap carikan pengembang baru

setialampung.com - Komisi II DPRD Bandarlampung angkat bicara terkait berlarut - larutnya pembangunan pasar Smep.

Menurut anggota komisi II DPRD Bandarlampung Yusirwan, semestinya pemerintah kota Bandarlampung bertindak tegas karena pembangunan pasar Smep yang sampai saat ini belum terlaksana. Sementara para pedagang sudah memberikan sejumlah uang dan direlokasi ke tempat penampungan sementara.

"Kalau nggak sanggup membangun pasar Smep, komisi II DPRD Bandarlampung siap mencari pengembang barunya. Soalnya kasihan nasib para pedagang yang sampai saat ini masih berdagang di tempat penampungan sementara," kata Yusirwan di ruang komisi II, Senin (4/4).

Kepala dinas pengelolaan pasar Bandarlampung Girendra saat ditanya apakah pembangunan pasar Smep akan dilanjutkan bulan ini atau apakah pemerintah kota Bandarlampung akan mencari pengembang pasar Smep yang baru jika pembangunan pasar Smep kembali molor, dia menyarankan untuk menunggu.

"Sesuai yang disampaikan pengembang di media, kita tunggu saja," ujarnya melalui pesan singkatnya, Senin (4/4).

Sementara Direktur PT. Prabu Arta, Fery Sulistio alias Alay sebagai pengembang pasar Smep belum bisa dikonfirmasi. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan tidak mendapat jawaban. (ben)
Share:

Jaksa KPK sebut anggota DPR RI asal Lampung Musa Zainudin diduga terima fee sebesar Rp8 miliar terkait kasus Damayanti

setialampung.com - Anggota DPR RI asal Lampung Musa Zainudin diduga menerima suap senilai Rp8 miliar dari total nilai proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara. Fee sebesar 8 % itu diduga diberikan oleh
Dirut PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Hal ini disampaikan Jaksa pada KPK saat membacakan berkas dakwaan untuk Abdul Khoir, Mochamad Wiraksajaya di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakpus, Senin (4/4).

"Musa Zainuddin menyetujui permintaan Abdul Khoir (terdakwa)
agar proyek aspirasinya senilai Rp104,76 miliar diserahkan untuk dikerjakan oleh terdakwa dan So Kok Seng alias Aseng (Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa), dengan komitmen terdakwa dan Aseng memberikan fee 8 % dari nilai proyek atau sejumlah Rp8 miliar," kata Jaksa.

Jaksa mengungkapkan, proyek pembangunan Jalan Piru-Waisala senilai Rp50,44 miliar akan diserahkan kepada Abdul Khoir. Dan untuk mendapatkan proyek tersebut, Abdul Khoir bersedia memberikan fee sebesar 8% dari nilai proyek, yakni sejumlah Rp 3,52 miliar kepada Musa Zainuddin. 

Kemudian proyek pembangunan jalan Taniwei-Saleman senilai Rp 54,32 miliar akan diberikan kepada Aseng. Dengan konsekuensi, Aseng harus memberikan fee sebesar 8% dari nilai proyek yakni Rp 4,48 kepada Musa Zainuddin.

Pada tanggal 16 November 2015 terjadi penyerahan sebesar Rp 2,8 miliar dan SGD 103.780 dari Erwantoro yang merupakan suruhan Abdul Khoir kepada Jailani yang dikemas dalam tas ransel warna hitam di parkiran Blok M Square Melawai Jakarta Selatan. Pemberian tahap kedua diberikan kepada Jailani sejumlah Rp 2 miliar dan SGD 103.509 yang diserahkan di parkiran kantor PT Windhu Tunggal Utama, Jakarta Selatan.

"Pemberian tahap ketiga, terdakwa memerintahkan Erwantoro untuk memberikan uang Rp 1,2 miliar dalam satuan dolar Singapura menjadi sejumlah SGD 121.088 yang dikemas dalam amplop cokelat dan diserahkan di Food Hall Mal Senayan City," kata Jaksa.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 di Komplek Perumahan DPR, Kalibata, Jaksel, Jailani menyerahkan Rp 3,8 miliar dan SGD 328.377 kepada Musa Zainuddin melalui seseorang. Sedangkan Rp 1 miliar diberikan kepada Jailani untuk dibagi berdua dengan Henock Setiawan alias Rino.

Saat ini Musa belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara Abdul Khoir didakwa melanggar pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara Musa Zainudin belum bisa dikonfirmasi terkait ini karena telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Peluang Muhammad Junaidi menuju kursi bupati Mesuji di pilkada 2017 semakin besar

setialampung.com - Peluang Muhammad Junaidi untuk menjadi orang nomor satu di Mesuji melalui ajang pemilihan bupati Mesuji pada 2017 mendatang semakin terbuka lebar. Ini karena Muhammad Junaidi sudah mendapat restu dan dukungan dari para tokoh masyarakat Mesuji.

Tokoh Mesuji yang mendukung M. Junaidi tersebut diantaranya Sariaman, tokoh masyarakat Wiralaga Mat Jaya dan tokoh masyarakat Simpang Pematang, Sanjaya.

"Mesuji butuh pemimpin baru yang memiliki konsep dan praktek pembangunan yang jelas. Serta pemimpin yang bersih dan memiliki niat yang tulus untuk membangun Mesuji. Dan itu saya perhatikan ada di dalam diri Muhammad Junaidi. Oleh karena itu saya bertekad akan mengantarkan Muhammad Junaidi sebagai bupati Mesuji di pilkada 2017 mendatang," kata Sariaman saat menerima kunjungan bakal calon bupati Mesuji M.Junaidi di kediamannya, Sabtu (2/4) lalu.

Menurutnya, dengan kabupaten hasil pemekaran lainnya, saat ini pembangunan di Mesuji jauh tertinggal dan tidak berkembang.

"Kondisi infrastruktur di Mesuji saat ini cukup memprihatinkan. Kantor bupati dan DPRD nya aja sampai saat ini belum selesai pembangunannya. Padahal sudah menghabiskan dana lebih dari Rp30 miliar. Akhirnya sampai saat ini kantor bupati dan DPRD masih sewa," ungkapnya.

Tokoh masyarakat Simpang Pematang, Sanjaya menuturkan, sudah saatnya Mesuji dipimpin sosok pemimpin muda yang cerdas serta memiliki konsep dan terobosan yang baru.

"Sosok pemimpin muda itu ada di dalam diri Muhammad Junaidi," tegasnya.

Sementara, Ketua Tim Sahabat Muhammad Junaidi untuk Mesuji (MaJu), Andhika Mahesa mengutarakan, sosialisasi pihaknya akan terus melakukan sosialiasi terkait pencalon Muhammad Junaidi untuk maju sebagai calon bupati.

"Kami bersyukur karena sampai saat ini sosok Muhammad Junaidi sangat baik dikenal di tengah masyarakat Mesuji. Mudah - mudahan DPP Partai Demokrat di dalam surveynya akan menetapkan dan mendukung Muhammad Junaidi sebagai calon bupati Mesuji. Kami yakin popularitas dan elektabilitas Muhammad Junaidi semakin hari semakin mencapai puncak," ujarnya. (ben)
Share:

DPP Nasdem bisa munculkan nama calon kada di luar hasil pleno masing - masing DPD

setialampung.com - Berdasarkan aturan dan mekanisme, DPP boleh memunculkan nama calon kepala daerah selain calon kada hasil pleno di masing - masing DPD.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari kepada setialampung.com, Sabtu (2/4).

"Jika diperlukan, DPP boleh memunculkan nama calon lain. Terutama untuk nama wakil. Namun akan melihat dinamika politik yang berkembang," ujarnya.

Namun, ujar pria yang disapa Tobas ini, yang menjadi dasar utama pertimbangan DPP adalah hasil usulan masing - masing DPD.

"Di beberapa daerah termasuk di Lampung, NasDem banyak berperan "mengawinkan" calon - calon yang ada menjadi pasangan calon kada dan wakil kada," kata dia.

Disamping itu, plt ketua DPW Partai Nasdem Lampung ini menambahkan, hasil survey merupakan salah satu faktor utama menentukan calon kada. Faktor lainnya adalah kajian terhadap rekam jejak dan latar belakang calon menyangkut kemampuan/kapabilitas, integritas, dan kepemimpinan.

"Survey adalah tolok ukur apakah calon kada diharapkan masyarakat atau tidak. Tidak mungkin kita mengusung calon yang tidak disukai/tidak diharapkan masyarakat untuk memimpin. Partai harus mampu menangkap harapan masyarakat ini di dalam setiap keputusannya. Itulah gunanya survey," pungkasnya. (ben)
Share:

Terbukti bersalah, Supriady Yakin Jafar diberhentikan dari anggota KPU Kabupaten Banggai

setialampung.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
memberhentikan Supriady Yakin Jafar dari anggota KPU Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Supriady terbukti melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai prosedur dan yurisdiksi. Selain itu, Supriadi juga bertindak tidak hati - hati dalam penggunaan anggaran.
 
Putusan ini dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (1/4) dengan ketua majelis, Jimly Asshiddiqqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.
Selaku Pengadu, Alwin Palalo, Boby Armansyach Dajanun, dan Bobby Pondaag, dimana masing-masing sebagai ketua dan anggota panwas Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Dalam pertimbangan Putusan yang dibacakan  Nur Hidayat Sardini, teradu selaku anggota KPU Kabupaten Banggai pada 15 Januari 2014 membuat surat pesanan iklan layanan masyarakat dengan menggunakan cap KPU Kabupaten Banggai kepada PT. Radio Swara Bahana Mutiara.

Terungkap fakta bahwa teradu melakukan pesanan iklan kepada PT. Radio Swara Bahana Mutiara tanpa diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Banggai lainnya, karena tindakan tersebut dilakukan Teradu tanpa melalui mekanisme keputusan pleno KPU Kabupaten Banggai. Surat pesanan iklan yang hanya ditandatangani oleh Teradu tersebut tidak memiliki nomor surat, padahal surat tersebut berkop dan menggunakan cap lembaga KPU Kabupaten Banggai. Surat yang ditujukan untuk eksternal lembaga seharusnya ditandatangani oleh ketua berdasarkan keputusan pleno.

Terungkap juga fakta dalam persidangan sesuai dengan Kwitansi nomor 3364.019.011.A522191 tertanggal 17 Februari 2014 KPU Kabupaten Banggai melalui Bendahara Albert Wolter Pasia, telah membayar sebesar Rp40.800.000 kepada Muhlis Pampawa (Station Manajer Radio Swara Bahana Mutiara) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Spot Iklan. Bahwa dari total Rp 40.800.000 yang diberikan oleh Bendahara tersebut, oleh Muhlis Pampawa diambil hanya sejumlah Rp1.500.000, sesuai dengan spot iklan riil yang ditayangkan dan sisanya dikembalikan.

“Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu telah secara nyata terbukti bertindak melampaui kewenangannya mengeluarkan surat pesanan iklan mengatasnamakan lembaga KPU Kabupaten Banggai tanpa melalui keputusan pleno KPU Kabupaten Banggai yang mengakibatkan munculnya permasalahan dan telah merugikan negara dalam pesanan iklan sosialisasi tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Nur Hidayat.
 
Selain itu, dalam fakta persidangan terungkap teradu melakukan peminjaman uang kepada Effendy Syamsul sebesar Rp2.500.000 dengan mengatasnamakan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan perjalanan dinas. Hal ini didasarkan pada bukti kwitansi peminjaman uang tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani teradu, dan video rekaman klarifikasi yang dilakukan panwas Kabupaten Banggai kepada Effendy Syamsul.

Dalam peminjaman uang tersebut, Teradu menjanjikan akan memberikan proyek pencetakan spanduk, sosialisasi pembuatan formulir dan lain-lain.

Terkait dengan jawaban Teradu bahwa peminjaman tersebut diketahui dan disetujui ketua KPU Kabupaten Banggai, telah dibantah ketua KPU Banggai selaku pihak terkait dalam persidangan. Tindakan tersebut murni dilakukan teradu tanpa melibatkan komisioner KPU lainnya.

“Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat tindakan Teradu tersebut seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komisioner KPU Kabupaten Banggai lainnya,” lanjut NHS.

Dalam persidangan terungkap juga fakta teradu selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai divisi sosialisasi dan SDM melakukan inisiatif pemesanan kaos dan topi dalam rangka sosialisasi “Jalan Santai Pilkada Damai” tanpa melalui persetujuan pleno KPU Kabupaten Banggai.

Hal ini mengakibatkan kaos dan topi yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Berdasarkan keterangan panitia dan pemeriksa barang/jasa, dan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai, jumlah kaos yang seharusnya berjumlah 1500 lembar hanya ada sebanyak 1298 lembar, dan topi yang seharusnya berjumlah 1500 hanya ada sebanyak 996. Selain itu bahan kaos yang dipenuhi terbuat dari nilon, tipis dan transparan yang seharusnya berbahan katun. Teradu bertindak tidak profesional dengan berupaya memaksakan untuk tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi
“Jalan Santai Pilkada Damai” meskipun pihak penyedia tidak dapat mengadakan perbaikan barang sesuai dengan jadwal sosialisasi yang ditetapkan. Akibat dari tindakan teradu, kegiatan tersebut pada akhirnya tidak terlaksana.
 
“Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat, teradu telah melampaui kewenangannya selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang merupakan tugas dan tanggungjawab pihak sekretariat KPU Kabupaten Banggai,” pungkas NHS.
 
Selain Supriady Yakin Jafar, DKPP memvonis E. Bambang Kamajaya sebagai mantan ketua PPS Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyelenggara pemilu di masa datang.
 
Dalam sidang pembacaan enam putusan ini, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada masing-masing ketua dan anggota KPU Indramayu, ketua dan anggota Panwas Indramayu, Jawa Barat. (rls)
Share:

Warga Kelurahan Sukabumi tuding pembangunan poliklinik Tirtayasa Medika belum kantongi izin dari warga setempat

setialampung.com - Komisi I DPRD Bandarlampung minta pembangunan poliklinik Tirtayasa Medika untuk dihentikan sementara. Ini karena poliklinik yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi ini diduga belum mengantongi izin dari warga setempat.

Hal ini terungkap saat rombongan komisi I DPRD Bandarlampung yang diketuai Dedi Yuginta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan poliklinik.

"Kami minta dihentikan sementara pembangunan poliklinik ini. Karena jelas belum ada izin dari warga sekitar," tegas Dedi Yuginta.

Selain itu, kata Dedi Yuginta, di dalam sidak ditemukan belum adanya tempat pengolahan limbah medis dari poliklinik.

"Ini tempat pembuangan dan proses limbahnya dimana?," tanya politisi PDIP ini.

Ketua RT 9/LK I Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Yudi Hendra saat mendampingi komisi I sidak menegaskan, sejak awal pemilik poliklinik tersebut tidak pernah mengajukan izin lingkungan dengan dirinya selaku ketua RT.

"Kita juga khawatir limbah medisnya bagi warga sekitar," katanya dihadapan rombongan komisi I DPRD Bandarlampung yang terdiri dari Dedi Yuginta, Hambali Sanusi, Ernita Siddik, Agus Sujatma dan Irpan Setiawan.

Yudi menjelaskan, sebelum direnovasi, poliklinik tersebut merupakan rumah pribadi yang digunakan sebagai tempat praktek dokter.

"Kami minta pembangunan poliklinik ini dihentikan dulu karena warga khawatir limbahnya akan mencemari sumur warga. Dan pembangunannya belum izin dengan saya selaku ketua RT," tegasnya.

Di lokasi yang sama, pengawas pembangunan poliklinik Tirtayasa Medika, Ideham mengatakan, pembangunan poliklinik ini sudah berjalan selama 4 bulan.

"Rencananya akan dibangun tiga lantai. Poliklinik ini diantaranya terdapat poli anak, gigi dan kebidanan," jelasnya.

Sementara warga sekitar pembangunan poliklinik Tirtayasa Medika, Yuswardi Arif saat ditemui di lokasi menuturkan kekhawatirannya atas pembangunan poliklinik tersebut.
"Kami takut sumur dan kesehatan warga terganggu karena limbah poliklinik itu loh mas. Apalagi saya tepat di belakang poliklinik," diamini Yunus dan Rostina. (ben)
Share:

Komisi I DPRD Bandarlampung Minta Reklamasi Pantai di Way Lunik Dihentikan

setialampung.com - Komisi I DPRD Bandarlampung beserta Asisten I Pemerintah Kota Bandarlampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area reklamasi pantai yang terletak di RT 04/LK I Kelurahan Way Lunik, Panjang.

Hadir di dalam sidak itu Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta beserta anggota komisi I DPRD Bandarlampung Hambali Sanusi, Ernita Sidik, Agus Sujatma, Irpan Setiawan dan Taufiqurahman.

Pemerintah Kota Bandarlampung diwakili Asisten I Deddy Amrullah, Kabid Tata Kota Dekrison. Disaksikan juga ketua RT setempat Dadang Suhanda.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta pada kesempatan sidak tersebut minta agar reklamasi pantai dihentikan sementara. Karena MoU reklamasi pantai nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 tertanggal 22 Februari 2003 antara PT. SKL dengan pemkot Bandarlampung sudah kadar luarsa dan bertentangan dengan SK walikota no: 31/23/hk/2003 tanggal 24 Februari 2003.

"Kami minta agar proses pengerjaan reklamasi pantai ini dihentikan dulu. Karena izin pengerjaan reklamasi pantainya belum diperpanjang. Selain itu, di dalam MoU tercatat 20 hektar lahan yang harus direklamasi. Tapi baru 8 hektar yang sudah direklamasi," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Asisten I Pemerintah Kota Bandarlampung Deddy Amrullah mengatakan, semestinya setiap hasil reklamasi seluas 5 hektar dalam kurun waktu I tahun dijadikan bahan evaluasi bagi pemkot dalam memberikan izin operasional berikutnya.

"Sampai saat ini tidak ada realisasinya. Jadi untuk apa perizinannya diperpanjang kalau tidak ada sumbangsihnya untuk PAD. Kalau DPRD minta dihentikan dulu sebelum mengurus perpanjangan izinnya, ya harus dihentikan dulu. Perusahaan harus mengurus izin yang baru," tegasnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog