Antisipasi reklame tidak bayar pajak, komisi II DPRD Bandarlampung minta pemkot terapkan moratorium

setialampung.com - Wakil ketua komisi II DPRD Bandarlampung Nu'man Abdi minta pemerintah kota Bandarlampung memberlakukan moratorium terhadap maraknya penerbitan reklame.

Menurut Nu'man, salah satu dasar pertimbangannya yaitu pendataan berapa jumlah reklame di kota Bandarlampung tidak terupdate dengan baik. Sehingga tidak diketahui mana yang sudah bayar pajak atau belum.

"Berdasarkan studi kami di Bandung beberapa waktu lalu, pemerintah kota Bandung sudah menerapkan moratorium untuk menertibkan reklame yang sudah bayar pajak atau belum. Bagi reklame yang belum bayar pajak sebaiknya melakukan registrasi ulang agar mau membayar pajak.  Setelah moratorium sebaiknya dibentuk tim satgas reklame," kata Nu'man di ruang komisi II, Kamis (7/4).

Selain itu, politisi PDIP ini yakin satker terkait di tingkat bawah tidak memiliki alat untuk mengukur berapa luas atau besaran reklame yang di pasang.

"Kami yakin bukan hanya jumlah reklame aja yang tidak update, tapi untuk melihat berapa luas reklame yang dipasang aja mungkin satker terkait kesulitan untuk menilai berapa  pajak yang harus dibayarkan," ungkapnya, diamini anggota komisi II DPRD Bandarlampung lainnya Barlian Mansyur. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog