Langsung ke konten utama

Buronan BLBI Samadikun Hartono malam ini tiba di tanah air dan langsung dieksekusi

setialampung.com - Pemerintah malam ini membawa buronan terpidana kasus BLBI Samadikun Hartono ke tanah air dan akan langsung dieksekusi. Hal ini ditegaskan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

"Selama ini Samadikun Hartono kita buru sejak 2003, divonis dan sudah inkrah ini ternyata diduga memiliki usaha di Cina dan Vietnam. Malam ini Samadikun Hartono akan datang melalui Bandara Halim," kata Prasetyo di dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Dia menekankan upaya Kejaksaan Agung serta Badan Intelijen Negara dalam penangkapan Samadikun ini menjadi bukti bahwa aparat tak mendiamkan buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Menurutnya, sudah lama pihaknya diam-diam memantau Samadikun.

"Ini suatu bukti bahwa kami bukan hanya selama ini diam atau tidak atau membiarkan para buron itu bebas di luar negeri. Diam-diam kami selalu berusaha keras untuk bagaimana bisa menemukan mereka," tuturnya.

Dia paham dalam penangkapan ini memerlukan biaya. Meski demikian, penangkapan terhadap buronan yang telah melarikan uang negara tetap harus dilakukan.

"Tentu dipahami ini juga sebenarnya juga memerlukan biaya. Kami bersyukur karena BIN, Badan Intelejen Nasional ini dengan wewenang yang ada mampu dan memang diperkenankan untuk melakukan gerakan di luar negeri ini," tuturnya.

Penangkapan Samadikun di China ini menjadi bukti bika BIN punya kemampuan untuk mencari buronan di luar negeri.

"Kita juga punya tim pemburu koruptor bersama terdakwa dan aset di luar negeri. Kita usahakan kapasitas BIN ini untuk membantu mencari buron-buron di luar negeri," sebutnya.

Sejauh ini, kata Prasetyo, sudah ada tiga terpidana yang ditangkap saat melarikan diri ke luar negeri. Meskipun sempat ada kabar pemerintah Cina sempat menyampaikan deal-deal dalam kasus Samadikun, pemerintah Indonesia tegas dalam persoalan ini.

"Kami sudah menangkap 3, mantan bupati Temanggung yang 7 tahun sudah dia bersembunyi. Memang sempat beredar di luar bahwa khususnya saudara Samadikun ini, pemerintah China sempat ingin menyampaikan deal-deal dengan suku China di Indonesia dari suku Uighur," paparnya.

Ditegaskannya Samadikun merupakan buronan yang melakukan kejahatan di Indonesia. Berbeda dengan adanya penilaian suku Uighur yakni orang dari China yang melakukan kejahatan di Indonesia.

"Kalau Uighur memang orang dari negara China yang melakukan kejahatan di Indonesia. Berbeda pendekatannya dan mereka bisa memahami itu," tuturnya.

Begitu sampai di Tanah Air, Samadikun akan langsung di eksekusi. Prasetyo mengatakan akan terus mengejar buronan yang masih berada di luar negeri.

"Kembali malam ini akan datang. Nanti akan segera kita eksekusi. Mengurangi jumlah buron di luar negeri. Masih banyak yang lain ada joko Chandra, Bambang Sutrisno, masih banyak," sebutnya. (*)

Sumber: detikcom.

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …