Datangi DPRD Bandarlampung, puluhan notaris tuding Dispenda tarik bea BPHTB tanpa payung hukum

setialampung.com – Puluhan notaris dan PPAT yang tergabung di dalam Ikatan Notaris dan PPAT se-Bandarlampung mendatangi DPRD Bandarlampung. Kedatangan para notaris dan PPAT itu karena resah atas sikap dinas pendapatan daerah (Dispenda) Bandarlampung yang diduga menarik pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 70 persen dan tanpa payung hukum yang jelas.

Kedatangan para notaris dan PPAT itu diterima langsung lengkap unsur pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi, Wakil Ketua I DPRD Hamrin Sugandi, Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung Nandang Hendrawan, Wakil Ketua III DPRD Bandarlampung Naldi Rinara dan Sekretaris Komisi II DPRD Bandarlampung Yusirwan.

Sekretaris umum ikatan notaris dan PPAT se-Bandarlampung, Hendri Gunadi di dalam pertemuan menegaskan, kedatangan pihaknya tersebut karena saat ini para notaris diminta oleh dispenda untuk memberikan harga jual tanah atau nilai transaksi yang lebih tinggi dari nilai transaksi. Selain itu, Ini terkait sikap dispenda yang sewenang – wenang memberlakukan pajak BPHTB sebesar 70 persen dengan dalih meningkatkan PAD.

“Harga jual tanah itu kan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan notaris hanya mencatat hasil kesepakatan nilai transaksinya. Tapi pihak dispenda menarik bea pajak BPHTB nya sekitar 70 persen. Ini namanya melanggar aturan, karena dispenda belum memiliki payung hukumnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika pihak notaris tidak mengikuti keinginan dispenda untuk menaikkan harga jual tanah. Maka dispenda akan memperlambat proses verifikasi.

“Sebelum retribusi ditarik ke daerah, semua berjalan lancar. Tapi sekarang kami dipaksa untuk membuat harga jual tanah yang tinggi oleh dispenda. Seharusnya pemkot harus membuat payung hukumnya dulu. Karena para notaris nggak mau menabrak aturan hukum yang berlaku. Dan notaris tidak bisa intervensi proses jual beli antara pemilik dan pembeli tanah. Bagaimana jika terjadi permasalahan hukum dan diproses di kepolisian?. Tolong jangan minta kami untuk menabrak hukum dan dibenturkan dengan masyarakat,” tegasnya lagi.

Senada disampaikan notaris Tubagus Lukman. Pada pertemuan tersebut Tubagus minta agar DPRD memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena penarikan bea pajak BPHTB yang dilakukan dispenda sudah menyalahi peraturan dan perundang – undangan.

Sementara kepala dispenda Bandarlampung Yanwardi saat dikonfirmasi menyangkal hal tersebut.
“Tidak ada itu, yang ada adalah berdasarkan nilai transaksi dan nilai NJOP. Dan kita tidak pernah minta untuk menaikkan nilai transaksi. Kita ini tau aturan. Justru sebaliknya tim kita dilapangan menemukan dugaan mengurangi nilai transaksi yang dilakukan oknum notaris. Misalnya, sebenarnya nilai transaksi sebesar Rp5 miliar, tapi ditulisnya 1,5 miliar. Kita kembali kepada tupoksi masing – masing aja lah,” ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog