DPRD Bandarlampung akan bawa masalah reklamasi pantai ke BPK dan menteri

setialampung.com - DPRD Bandarlampung akan meneruskan permasalahan reklamasi pantai ke badan pemeriksa keuangan (BPK) dan kementerian kelautan dan kemaritiman, jika pemerintah kota Bandarlampung tidak mengindahkan surat rekomendasi DPRD agar pemkot Bandarlampung mencabut izin reklamasi pantai PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT. SKL).

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di ruang kerjanya, Senin (25/4).

"DPRD akan memanggil lagi semua pihak terkait reklamasi pantai ini," tegasnya.

Menurut Wiyadi, semestinya proses reklamasi mengikuti aturan yang ada. Namun kenyataannya meski izin untuk melakukan reklamasi pantai sudah berakhir, tapi pihak perusahaan tetap melakukan proses reklamasi pantai.

"Disamping itu, semestinya saat ini pihak perusahaan sudah memberikan hasil reklamasi pantai ke pemkot Bandarlampung. Dan kenyataannya nggak ada hasil reklamasi yang sudah diserahkan ke pemkot. Untuk itu, pemkot harus evaluasi dan mencabut izin reklamasi pantai PT. SKL," ujarnya.

Yang menjadi tanda tanya besar saat ini, kata Wiyadi, mengapa pihak perusahaan yakni PT. SKL tidak pernah menghadiri undangan DPRD untuk menjelaskan duduk permasalahannya di dalam pertemuan (hearing).

"Kita minta ketegasan pemkot. Karena pihak perusahaan sudah melanggar aturan. Kalau pihak perusahaan merasa benar, kenapa nggak pernah hadir saat kita panggil hearing," ujarnya.

Sementara Asisten 1 Bidang pemerintahan Dedi Amrullah mempersilakan jika DPRD akan membawa masalah reklamasi pantai ini ke BPK dan menteri kelautan dan kemaritiman.

"Silakan saja. Yang pasti rekomendasi DPRD itu tidak serta merta kita telan begitu saja. Karena semua harus melalui proses pembahasan tim. Setelah dibahas dengan tim, dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan," ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog