Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

DPRD Bandarlampung terbitkan rekomendasi pemutusan perjanjian kerjasama pemkot dan PT. SKL

setialampung.com – DPRD Bandarlampung mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota Bandarlampung untuk melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng terkait izin operasional penimbunan (reklamasi). Rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di ruang kerjanya, Selasa (12/4) menegaskan, PT. Sekar Kanaka Langgeng diduga telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemkot Bandarlampung. Akibatnya pemkot Bandarlampung sangat dirugikan baik secara materiil dan in materiil. Dalam hal ini kesempatan mengembangkan wilayah pantai kepada pihak lain yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah kota Bandarlampung.

Selain itu dia menambahkan, jika dilihat dari waktu dibuatnya perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 2003 sampai sekarang tahun 2016, pihak perusahaan tidak memenuhi perjanjian bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan reklamasi pantai.

“Pihak perusahaan diduga belum menyusun detail enggenering design (DED) serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), padahal telah melakukan penimbunan. Oleh karena itu pihak perusahaan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Melihat fakta tersebut di atas, DPRD merekomendasikan kepada pemkot Bandarlampung untuk bertindak tegas memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng,” tegasnya.

Ditambahkannya pula , selama proses reklamasi tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga. Dalam hal ini CV. Sumber Niaga telah beroperasi di atas lahan yang perizinannya diberikan kepada PT. SKL. Dan yang namanya reklamasi ada hak pemkot. Yakni dimana 15 persen lahan reklamasi harus diserahkan ke pemkot. Lalu pemkot melakukan evaluasi apakah reklamasi yang telah dilakukan sesuai atau tidak.

"Setiap tahun reklamasi harus berjalan sebanyak 4 hektar. Jadi selama lima tahun reklamasi seharusnya sudah ada hasil reklamasi seluas 20 hektar. Harus ada izin AMDAL nya juga. Jika pemkot melindungi warganya, maka izinnya reklamasi harus dicabut,” ungkapnya.

Sementara asisten I pemkot Bandarlampung Dedi Amrullah saat diminta tanggapannya mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut.

“Tapi tidak serta merta kita tindaklanjuti. Kita pelajari dan bahas terlebih dahulu dengan tim terkait rekomendasi DPRD tersebut. Kita juga akan mempelajari permasalahan di lapangan dan akan mengkonfirmasi dengan pihak perusahaan terkait kebenarannya,” ungkapnya.

Sementara pihak perusahaan sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Meski telepon selulernya dalam kondisi aktif. Namun panggilan telpon wartawan tidak mendapat respon.
Seperti diketahui, reklamasi pantai di pesisir teluk Lampung Jalan Yos Sudarso bermula perjanjian kerja sama PT. SKL dengan pemkot Bandarlampung dengan nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 tanggal 22 Februari 2003, tentang pengembangan dan penataan ulang kawasan tepi pantai dalam wilayah kota Bandarlampung seluas 20 hektare. (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…