DPRD Bandarlampung terbitkan rekomendasi pemutusan perjanjian kerjasama pemkot dan PT. SKL

setialampung.com – DPRD Bandarlampung mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota Bandarlampung untuk melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng terkait izin operasional penimbunan (reklamasi). Rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di ruang kerjanya, Selasa (12/4) menegaskan, PT. Sekar Kanaka Langgeng diduga telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemkot Bandarlampung. Akibatnya pemkot Bandarlampung sangat dirugikan baik secara materiil dan in materiil. Dalam hal ini kesempatan mengembangkan wilayah pantai kepada pihak lain yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah kota Bandarlampung.

Selain itu dia menambahkan, jika dilihat dari waktu dibuatnya perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 2003 sampai sekarang tahun 2016, pihak perusahaan tidak memenuhi perjanjian bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan reklamasi pantai.

“Pihak perusahaan diduga belum menyusun detail enggenering design (DED) serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), padahal telah melakukan penimbunan. Oleh karena itu pihak perusahaan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Melihat fakta tersebut di atas, DPRD merekomendasikan kepada pemkot Bandarlampung untuk bertindak tegas memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng,” tegasnya.

Ditambahkannya pula , selama proses reklamasi tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga. Dalam hal ini CV. Sumber Niaga telah beroperasi di atas lahan yang perizinannya diberikan kepada PT. SKL. Dan yang namanya reklamasi ada hak pemkot. Yakni dimana 15 persen lahan reklamasi harus diserahkan ke pemkot. Lalu pemkot melakukan evaluasi apakah reklamasi yang telah dilakukan sesuai atau tidak.

"Setiap tahun reklamasi harus berjalan sebanyak 4 hektar. Jadi selama lima tahun reklamasi seharusnya sudah ada hasil reklamasi seluas 20 hektar. Harus ada izin AMDAL nya juga. Jika pemkot melindungi warganya, maka izinnya reklamasi harus dicabut,” ungkapnya.

Sementara asisten I pemkot Bandarlampung Dedi Amrullah saat diminta tanggapannya mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut.

“Tapi tidak serta merta kita tindaklanjuti. Kita pelajari dan bahas terlebih dahulu dengan tim terkait rekomendasi DPRD tersebut. Kita juga akan mempelajari permasalahan di lapangan dan akan mengkonfirmasi dengan pihak perusahaan terkait kebenarannya,” ungkapnya.

Sementara pihak perusahaan sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Meski telepon selulernya dalam kondisi aktif. Namun panggilan telpon wartawan tidak mendapat respon.
Seperti diketahui, reklamasi pantai di pesisir teluk Lampung Jalan Yos Sudarso bermula perjanjian kerja sama PT. SKL dengan pemkot Bandarlampung dengan nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 tanggal 22 Februari 2003, tentang pengembangan dan penataan ulang kawasan tepi pantai dalam wilayah kota Bandarlampung seluas 20 hektare. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog