Langsung ke konten utama

Dugaan gratifikasi, DPD Partai Demokrat Lampung akan PAW anggota fraksi PD DPRD Tanggamus jika terbukti terlibat

setialampung.com - DPD Partai Demokrat (PD) Lampung akan memberhentikan dan melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Tanggamus jika terbukti terlibat atas dugaan gratifikasi pengesahan APBD 2016 Kabupaten Tanggamus yang dilakukan bupati setempat.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad kepada setialampung.com, Rabu (13/4).

Menurut Fajrun Najah Ahmad, terkait dengan kabar pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Tanggamus dalam dugaan kasus suap atau gratifikasi, Ketua DPD PD Lampung H.M. Ridho Ficardo sejak jauh hari telah memerintahkan 5 anggota FPD DPRD Taggamus untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut dengan menemui Sekretaris PD Lampung Fajrun Najah Ahmad.

"Jadi, sejak masalah isu dugaan gratifikasi itu naik kepermukaan, kami langsung bergerak cepat untuk antisipasi berbagai kemungkinannya," kata pria yang disapa Fajar ini.

Fajar menerangkan, saat kelima anggota fraksi PD DPRD Tanggamus tersebut memberikan klarifikasi ke DPD PD Lampung, kelimanya menyampaikan surat pernyataan yang isinya siap diberhentikan sebagai anggota PD jika terlibat dalam dugaan kasus gratifikasi tersebut.

"Surat pernyataannya sudah diserahkan sejak beberapa bulan lalu. Dan ketua DPD PD Lampung sangat mendukung proses penegakan supremasi hukum yang dilakukan KPK. Karena itu bila pada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK ditemukan ada anggota FPD DPRD Tanggamus yang terlibat, kami akan berhentikan yang bersangkutan dan dilakukan PAW," ugkapnya.

Sementara Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistiyaningsih saat dihubungi setialampung.com, Rabu (13/4) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap anggota DPRD Tanggamus yang dilakukan oleh KPK.

"Iya benar, pemeriksaannya di SPN Kemiling," ujarnya singkat. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …