Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Eksekutif dan legislatif sepakat raperda pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai dicabut kembali

setialampung.com - Wakil ketua DPRD Lampug Ismet Roni di ruang kerjanya, Senin (18/4) mengatakan, berdasarkan kesepakatan antara pansus dan eksekutif, maka rancangan peraturan daerah (raperda) pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai dicabut kembali.

“Berdasarkan kesepakatan, raperda pemanfaatan jasa lingkungan air daerah aliran sungai tidak diteruskan pembahasannya. Karena merupakan raperda luncuran pada tahun 2013. Dan ternyata berdasarkan hasil pembahasan saat itu, raperda ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Ismet Roni.

Ismet roni menjelaskan, mengingat raperda tersebut merupakan usulan eksekutif, maka penarikan raperda harus dilampirkan surat dari gubernur dan dibacakan di paripurna.

“Tahapan ini sudah kita lakukan di paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2015 gubernur Lampung hari ini, (Senin, 18/4). Sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Lampung pasal 107 huruf a sampai i dikatakan, pencabutan raperda yang sudah masuk di dalam tahap pembahasan harus melalui paripurna,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, setelah penarikan raperda tersebut, pihaknya akan melakukan kajian secara hukum apakah raperda tersebut dibutuhkan masyarakat atau tidak.

“Jika raperda ini dibutuhkan masyarakat, bisa saja raperda ini bisa menjadi raperda usulan legislatif,” imbuhnya.
Wakil ketua DPRD Lampung lainnya Pattimura saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/4) menuturkan, di dalam paripurna LKPJ gubernur tahun 2015 dilaksanakan juga paripurna penarikan raperda tersebut.

“Agar tidak ada permasalahan terhadap payung hukum, disepakati juga untuk menarik kembali raperda tersebut. Karena belum ada dasar hukumnya. Jika sudah ada dasar hukumnya bisa diusulkan kembali. Penarikan raperda juga harus disertai alasan gubernur mengapa menarik raperda yang sudah dibahas tersebut,” jelasnya. (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…