Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Komisi I DPRD Bandarlampung akan rekomendasikan penghentian sementara pembangunan klinik Tirtayasa Medika

setialampung.com - Komisi I DPRD Bandarlampung akan merekomendasikan penghentian sementara pembangunan klinik Tirtayasa Medika milik Bambang Kurniawan. Rekomendasi ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta di dalam pertemuan antara komisi I dengan pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan dan BPMP di aula DPRD setempat, Rabu (6/4).

"Karena sama sekali belum mengantongi izin, kita minta pembangunannya dihentikan sementara sampai izinnya terbit," tegasnya.

Anggota komisi I DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan di dalam pertemuan tersebut menyayangkan sikap Bambang Kurniawan selaku pemilik klinik Tirtayasa Medika.

"Miris sekali. Padahal pembangunan klinik sudah berjalan empat bulan. Setelah ribut - ribut baru akan membuat izinnya. Apalagi bapak (Bambang Kurniawan) kan orang yang cerdas dan seorang pegawai negeri sipil. Tapi membangun klinik kok belum ada izinnya," sesal Handrie.

Senada disampaikan anggota komisi I lainnya Ernita Sidik. Politisi Partai Demokrat ini pun menyarankan pembangunan klinik dihentikan sementara sampai terbit izinnya.

Sementara pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan menanggapi komisi I yang akan merekomendasi penghentian sementara pembangunan kliniknya menuturkan, awal

"Nanti saya koordinasi dulu dengan RT, kelurahan. Kalau lingkungan memungkin ya dilanjutkan, jika tidak ya tidak dilanjutkan," ujarnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya baru mulai mengurus izin karena awalnya hanya untuk renovasi, bukan untuk pembangunan klinik. Ini dikarenakam di daerah tersebut tidak boleh dibangun klinik. Alasanya di daerah tersebut sudah banyak klinik.

"Sebelumnya tempat praktek, dan itu tidak perlu izin warga," tandasnya. (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…