Langsung ke konten utama

PKS Bandarlampung nilai langkah DPP berhentikan Fahri Hamzah sudah tepat

setialampung.com - DPD PKS Bandarampung mendukung langkah DPP PKS yang telah memberhentikan Fahri Hamzah. Dukungan ini disampaikan Ketua DPD PKS Bandarampung Aep Saripudin dalam siaran persnya yang diterima setialampung.com, Rabu (6/4).

Menurut Aep, keputusan DPP PKS yang memberhentikan Fahri Hamzah sudah tepat. Karena sesuai AD/ART partai, pedoman partai tentang pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, serta aturan perundang - undangan negara.

“Meski Fahri Hamzah salah satu pendiri PKS, tapi kedudukannya sama dengan kader lainnya dalam hal penegakan aturan partai, keputusan partai atau kebijakan pimpinan partai.
PKS tidak bergantung dengan figur atau sosok," kata Aep.

Aep melanjutkan bahwa dirinya sangat yakin keputusan yang dikeluarkan oleh DPP bukanlah keputusan pribadi ketua majelis syuro atau presiden partai saja, tetapi sudah dimusyawarahkan dalam forum Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

“Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan kader untuk disiplin dan taat dalam menjalankan setiap keputusan dan kebijakan partai di level manapun,” ujarnya.

Aep pun mengingatkan Fahri Hamzah sebagai sesama kader PKS dan alumni KAMMI agar tidak melakukan gugatan di pengadilan.

Aep berpandangan bahwa gugatan Fahri Hamzah akan mentah dipengadilan. Karena itu Aep menghimbau Fahri Hamzah untuk menerima keputusan partai serta mengakui kekeliruan atas tindakan yang telah dilakukannya.

Walaupun mendukung keputusan DPP, namun Aep tetap menghormati sosok Fahri Hamzah. Menurut Aep Fahri Hamzah adalah salah satu aset terbaik yang pernah dimiliki PKS. Kontribusi dan jasa Fahri Hamzah terhadap PKS begitu banyak dan tak dapat dipungkiri.

“Saya meyakini jika FH menyadari kekeliruannya dan meminta maaf kepada pimpinan partai, maka ketua majelis syuro dan presiden partai pun sebagai hamba Allah yang ikhlas pasti akan memaafkan. Jika ini dilakukan saya yakin akan ada proses islah. Apalagi dalam Pedoman Partai juga Ada klausul rehabilitasi keanggotaan," pungkasnya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …