Soal BPHTB, Dispenda Bandarlampung akan terapkan sistem zonasi

setialampung.com - DPRD Bandarlampung meminta agar dinas pendapatan daerah (Dispenda) Bandarlampung untuk mengkaji ulang kebijakannya terkait penarikan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluhkan para notaris.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dalam pertemuan lanjutan antara pihak Dispenda dan para notaris di ruang ketua DPRD Bandarlampung, Senin (25/4).

"Kita minta dispenda mengkaji ulang kebijakannya agar tidak menyalahi aturan. Selama ini kebijakan yang diambil dispenda sudah menyalahi aturan. Dan  permasalahan ini kemungkinan besar muncul akibat saling kurang percaya antara para notaris dengan pihak dispenda," ujarnya.

Menurut Wiyadi, dengan kebijakan yang sudah diambil oleh dispenda itu secara tidak langsung sudah menghambat salah satu sektor untuk meningkatkan PAD.

"Harus ada zonasi yang jelas agar tidak ada permasalahan. Sehingga tidak ada wilayah abu - abu lagi. Solusinya dispenda harus mengurangi kebocoran dan mengupgarade datanya," tegasnya.

Sementara Kepala dinas pendapatan daerah Bandarlampung Yanwardi menuturkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerapkan sistem zonasi untuk sistem pembayaran pajak BPHTB.

"Sebentar lagi kita akan terbitkan zonasi. Besok (Selasa, 26/4) kita akan rapat membahas hal ini. Mudah - mudahan Mei sudah bisa kita terapkan sistem zonasi ini," ungkapnya.

Yanwardi menjelaskan, kedepan sistem zonasi ini akan menentukan nilai jual tanah. Seperti nilai jual tanah untuk di daerah sekitar Jalan kartini berbeda dengan di jalan Raden intan.

"Pada dasarnya tidak ada masalah terkait BPHTB antara para notaris dengan pihak dispenda. Hanya aturan pembayaran pajak harus diverifikasi dulu. Selama ini kita sudah menjalankan tugas sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2011," ungkapnya.

Sebelumnya puluhan notaris dan PPAT yang tergabung di dalam Ikatan Notaris dan PPAT se-Bandarlampung mendatangi DPRD Bandarlampung. Kedatangan para notaris dan PPAT itu karena resah atas sikap dinas pendapatan daerah (Dispenda) Bandarlampung yang diduga menarik pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 70 persen dan tanpa payung hukum yang jelas.

Sekretaris umum ikatan notaris dan PPAT se-Bandarlampung, Hendri Gunadi di dalam pertemuan menegaskan, kedatangan pihaknya tersebut karena saat ini para notaris diminta oleh dispenda untuk memberikan nilai harga jual tanah lebih tinggi. Selain itu, Ini terkait sikap dispenda yang sewenang – wenang memberlakukan pajak BPHTB sebesar 70 persen dengan dalih untuk meningkatkan PAD.

“Harga atau nilai jual tanah itukan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan notaris hanya mencatat hasil kesepakatan nilai transaksinya. Tapi pihak dispenda menarik bea pajak BPHTB nya sekitar 70 persen. Ini namanya melanggar aturan, karena dispenda belum memiliki payung hukumnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika pihak notaris tidak mengikuti keinginan dispenda untuk menaikkan harga jual tanah. Maka dispenda akan memperlambat proses verifikasi.

“Sebelum retribusi ditarik ke daerah, semua berjalan lancar. Tapi sekarang kami dipaksa untuk membuat harga jual tanah yang tinggi oleh dispenda. Seharusnya pemkot harus membuat payung hukumnya dulu. Karena para notaris nggak mau menabrak aturan hukum yang berlaku. Dan notaris tidak bisa intervensi proses jual beli antara pemilik dan pembeli tanah. Bagaimana jika terjadi permasalahan hukum dan diproses di kepolisian?. Tolong jangan minta kami untuk menabrak hukum dan dibenturkan dengan masyarakat,” tegasnya lagi.

Sementara kepala dispenda Bandarlampung Yanwardi saat dikonfirmasi menyangkal hal tersebut.

“Tidak ada itu, yang ada adalah berdasarkan nilai transaksi dan nilai NJOP. Dan kita tidak pernah minta untuk menaikkan nilai transaksi. Kita ini tau aturan. Justru sebaliknya tim kita dilapangan menemukan dugaan mengurangi nilai transaksi yang dilakukan oknum notaris. Misalnya, sebenarnya nilai transaksi sebesar Rp5 miliar, tapi ditulisnya 1,5 miliar. Kita kembali kepada tupoksi masing – masing aja lah,” ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog