Langsung ke konten utama

Terbukti bersalah, Supriady Yakin Jafar diberhentikan dari anggota KPU Kabupaten Banggai

setialampung.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
memberhentikan Supriady Yakin Jafar dari anggota KPU Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Supriady terbukti melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai prosedur dan yurisdiksi. Selain itu, Supriadi juga bertindak tidak hati - hati dalam penggunaan anggaran.
 
Putusan ini dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (1/4) dengan ketua majelis, Jimly Asshiddiqqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.
Selaku Pengadu, Alwin Palalo, Boby Armansyach Dajanun, dan Bobby Pondaag, dimana masing-masing sebagai ketua dan anggota panwas Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Dalam pertimbangan Putusan yang dibacakan  Nur Hidayat Sardini, teradu selaku anggota KPU Kabupaten Banggai pada 15 Januari 2014 membuat surat pesanan iklan layanan masyarakat dengan menggunakan cap KPU Kabupaten Banggai kepada PT. Radio Swara Bahana Mutiara.

Terungkap fakta bahwa teradu melakukan pesanan iklan kepada PT. Radio Swara Bahana Mutiara tanpa diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Banggai lainnya, karena tindakan tersebut dilakukan Teradu tanpa melalui mekanisme keputusan pleno KPU Kabupaten Banggai. Surat pesanan iklan yang hanya ditandatangani oleh Teradu tersebut tidak memiliki nomor surat, padahal surat tersebut berkop dan menggunakan cap lembaga KPU Kabupaten Banggai. Surat yang ditujukan untuk eksternal lembaga seharusnya ditandatangani oleh ketua berdasarkan keputusan pleno.

Terungkap juga fakta dalam persidangan sesuai dengan Kwitansi nomor 3364.019.011.A522191 tertanggal 17 Februari 2014 KPU Kabupaten Banggai melalui Bendahara Albert Wolter Pasia, telah membayar sebesar Rp40.800.000 kepada Muhlis Pampawa (Station Manajer Radio Swara Bahana Mutiara) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Spot Iklan. Bahwa dari total Rp 40.800.000 yang diberikan oleh Bendahara tersebut, oleh Muhlis Pampawa diambil hanya sejumlah Rp1.500.000, sesuai dengan spot iklan riil yang ditayangkan dan sisanya dikembalikan.

“Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu telah secara nyata terbukti bertindak melampaui kewenangannya mengeluarkan surat pesanan iklan mengatasnamakan lembaga KPU Kabupaten Banggai tanpa melalui keputusan pleno KPU Kabupaten Banggai yang mengakibatkan munculnya permasalahan dan telah merugikan negara dalam pesanan iklan sosialisasi tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Nur Hidayat.
 
Selain itu, dalam fakta persidangan terungkap teradu melakukan peminjaman uang kepada Effendy Syamsul sebesar Rp2.500.000 dengan mengatasnamakan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan perjalanan dinas. Hal ini didasarkan pada bukti kwitansi peminjaman uang tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani teradu, dan video rekaman klarifikasi yang dilakukan panwas Kabupaten Banggai kepada Effendy Syamsul.

Dalam peminjaman uang tersebut, Teradu menjanjikan akan memberikan proyek pencetakan spanduk, sosialisasi pembuatan formulir dan lain-lain.

Terkait dengan jawaban Teradu bahwa peminjaman tersebut diketahui dan disetujui ketua KPU Kabupaten Banggai, telah dibantah ketua KPU Banggai selaku pihak terkait dalam persidangan. Tindakan tersebut murni dilakukan teradu tanpa melibatkan komisioner KPU lainnya.

“Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat tindakan Teradu tersebut seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komisioner KPU Kabupaten Banggai lainnya,” lanjut NHS.

Dalam persidangan terungkap juga fakta teradu selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai divisi sosialisasi dan SDM melakukan inisiatif pemesanan kaos dan topi dalam rangka sosialisasi “Jalan Santai Pilkada Damai” tanpa melalui persetujuan pleno KPU Kabupaten Banggai.

Hal ini mengakibatkan kaos dan topi yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Berdasarkan keterangan panitia dan pemeriksa barang/jasa, dan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai, jumlah kaos yang seharusnya berjumlah 1500 lembar hanya ada sebanyak 1298 lembar, dan topi yang seharusnya berjumlah 1500 hanya ada sebanyak 996. Selain itu bahan kaos yang dipenuhi terbuat dari nilon, tipis dan transparan yang seharusnya berbahan katun. Teradu bertindak tidak profesional dengan berupaya memaksakan untuk tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi
“Jalan Santai Pilkada Damai” meskipun pihak penyedia tidak dapat mengadakan perbaikan barang sesuai dengan jadwal sosialisasi yang ditetapkan. Akibat dari tindakan teradu, kegiatan tersebut pada akhirnya tidak terlaksana.
 
“Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat, teradu telah melampaui kewenangannya selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang merupakan tugas dan tanggungjawab pihak sekretariat KPU Kabupaten Banggai,” pungkas NHS.
 
Selain Supriady Yakin Jafar, DKPP memvonis E. Bambang Kamajaya sebagai mantan ketua PPS Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyelenggara pemilu di masa datang.
 
Dalam sidang pembacaan enam putusan ini, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada masing-masing ketua dan anggota KPU Indramayu, ketua dan anggota Panwas Indramayu, Jawa Barat. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …