Langsung ke konten utama

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo minta SKPD laporkan rencana aksi daerah tepat waktu

setialampung.com – Lampung menduduki peringkat ke tujuh di dalam hal penyampaian laporan rencana aksi daerah se-Indonesia. Untuk itu, semua satuan kerja perangkat daerah diharapkan bisa menyampaikan laporan rencana aksi daerah secara berkala dan tepat waktu. Harapan ini demi suksesnya program rencana aksi daerah penanganan konflik sosial.

Ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan, Rifki Wirawan saat membacakan sambutan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di dalam upacara bendera mingguan, di lapangan korpri, Senin (23/05).

"Untuk mensukseskan program tersebut, saya minta kepada SKPD terkait agar bisa menyampaikan laporannya tepat waktu,” ujarnya.

Gubernur juga minta dilakukan koordinasi bersama dengan masyarakat dalam mencegah berkembangnya faham radikal yang berdampak buruk bagi stabilitas daerah. Langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban diantaranya pendidikan dan pemahaman karakter bangsa, wawasan kebangsaan, pengembangan nilai budaya daerah yang baik, peningkatan peran para tokoh dalam masyarakat, peningkatan peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) serta pengembangan dialog dengan pengelola media.

"Seluruh ASN harus berperan serta menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Sehingga keamanan dan kenyamanan bisa terwujud,” tegasnya.

Sedangkan terkait permasalahan narkoba, pemerintah provinsi Lampung mengapresiasi adanya satgas anti narkoba se-Lampung yang dilantik Kapolri pada (18/05) lalu. Ini merupakan bentuk tindakan nyata untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Lampung.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah narkoba diperlukan peran aktif segenap lapisan masyarakat dan agama, kelompok remaja, dan warga lainnya sehingga pemberantasan narkoba dapat efektif.

"Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah narkoba, potensi membantu generasi muda dalam menghindari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana dengan baik", ujarnya.
Karo Humas dan Protokol Bayana melalui Kabag Humas, Heriyansyah menambahkan, di dalam upacara itu dihadiri pejabat eselon dan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Lampung. (*/ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)