Kemisikinan dampak ketidakadilan distribusi manfaat pembangunan nasional

setialampung, Amsterdam – Pengamat kebijakan publik Universitas Bandar Lampung Deddy Winarwan mengatakan, kemiskinan saat ini sangat erat kaitannya karena dampak kebijakan pemerintah di masa lalu. Yang seringkali tidak peka dalam melihat dinamika antara masyarakat desa dan negara.

"Pemerintah harus mulai menghilangkan model-model kebijakan yang melahirkan diskriminasi pembangunan desa dengan mengembalikan otonomi asli desa," jelas Deddy Winarwan usai didaulat menjadi pembicara dalam seminar internasional yang membahas dinamika perubahan tata kelola pemerintahan desa pasca diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang digelar di Van Vollenhoven Institute Leiden University, Amsterdam, Senin (23/5)

Deddy mengungkapkan, di dalam seminar itu ia menyampaikan tema dihadapan 250 peserta yang berasal dari berbagai negara. Deddy didaulat menjadi salah satu narasumber mewakili Indonesia.

“Temanya yakni mengenai Revitalization of Village Governance in National Development," ujar lulusan doktor ilmu studi kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude ini.

Adapun pembicara yang dihadirkan dalam seminar ini diantaranya Prof. Ben White, Prof. Adriaan Bedner, Prof Gerry van Klinken, Prof. Keebet von Benda Beckmann, Prof. Olle Tornquist, Prof. Carol Waren, Prof Takeshi Ito, DR. Ward Berenschot , DR. Deddy Winarwan.

"Seminar bertujuan untuk mendiskusikan desain penelitian dan metodologi untuk program penelitian mengenai Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014," ungkap pria yang saat ini ditugaskan di ditjen bina pemerintahan desa kementerian dalam negeri (Kemendagri RI) ini.

Kemudian, Pria kelahiran Kotabumi 38 Tahun yang lalu itu menegaskan, seminar diharapkan mampu menstimulasi pemerintah agar bisa mengambil langkah-langkah strategis.

"Pemerintah melalui aktor pembuat kebijakan wajib memiliki kompetensi dalam merumuskan kebijakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan (pro-poor) sesuai amanat UUD 1945," Tegas dia.

Seminar tersebut bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, KITLV Belanda dan Asian Modernities and Traditions (AMT). (*/ben)
Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog