Langsung ke konten utama

Ketua umum DPP perwanas, M. Suprapti lantik pengurus perwanas Lampung

setialampung.com – Ketua Umum DPP Perkumpulan Pergerakan Wanita Nasional (Perwanas) M. Suprapti, menghadiri seminar dan lokakarya wawasan kebangsaan serta pelantikan DPD dan DPC Perwanas Lampung, di Balai Keratun, komplek kantor pemerintahan provinsi Lampung, Senin (23/5).

Seminar dan lokakarya yang dibuka Asisten pemerintah provinsi Lampung bidang kesejahteraan rakyat, Elya Muchtar ini dihadiri juga Ketua DPD Perwanas Lampung Sri Atidah, Kasi Monev Subdit Evaluasi Mediasi Sengketa Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, Lilik Kriswanto, Kadis Sosial provinsi Lampung Satria Alam serta peserta dari unsur perwanas, LVRI, MUI, GOPTKI, GMNI, majelis luhur kepercayaan Indonesia dan BKOW Lampung.

Dalam sambutannya, asisten bidang kesejahteraan rakyat, Elya Muchtar mengatakan, kegiatan semiloka wawasan kebangsaan mempunyai arti dan makna sangat penting. Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Lampung yang majemuk dan rentan terjadi konflik sosial. Sehingga diperlukan kewaspadaan dini.

“Kemajemukan masyarakat Lampung menjadi modal dasar yang dapat dikelola dan diarahkan dalam rangka membangun daerah mencapai kemajuan," ujarnya.

Diungkapkan oleh Elya Muchtar bahwa "Realitasnya dalam dinamika kemajemukan masyarakat Lampung banyak diwarnai oleh konflik-konflik kekerasan. Baik konflik sosial vertikal ataupun horizontal. Seperti yang pernah terjadi di Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Mesuji.

Konflik yang terjadi biasanya berawal dari hal kecil. Namun apabila diabaikan bisa memicu konflik yang lebih luas. Apalagi berdasarkan data Kepolisian Daerah Lampung, sejak Juni - Juli 2015, jumlah tindak kriminal kasus curas, curat, curanmor, dan senpi illegal, sebanyak 1.996 kasus.

“Mencermati kondisi tersebut diperlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu dan berkelanjutan baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Guna mengantisipasi terjadinya konflik, pemerintah provinsi Lampung diantaranya telah membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) provinsi Lampung. mengembangkan kearifan budaya lokal, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ungkapnya. (*/ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)