Politik Pemberantasan Narkoba

Politik Pemberantasan Narkoba

Oleh : Robi Cahyadi K.
Dosen FISIP Universitas Lampung

Posisi geografis Indonesia yang strategis, dengan jumlah penduduk yang masuk dalam jajaran lima besar dunia menjadi lahan yang menggiurkan untuk bisnis haram narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (NARKOBA). Kondisi ini ditunjang dengan perbatasan darat maupun laut yang belum sepenuhnya terjaga, serta pengawasan bandara dan pelabuhan laut yang belum seluruhnya ketat telah menjadikan wilayah dan penduduk Indonesia sebagai bagian mata rantai kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara yang meliputi narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia (human trafficking), dan terorisme.

Dugaan kuat, terdapat hubungan simbiosis antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkoba. Jenis kejahatan narkoba ini pun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dianggap sebagai 1 (satu) dari 10 (sepuluh) ancaman berbahaya bagi umat manusia.

Penyakit kronis selain KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang menjadi penyakit akut bangsa ini, narkoba merupakan musuh bersama bangsa kita yang siap merusak dengan daya hancur yang besar. Prevalensi kejahatan penyalahgunaan narkoba menunjukkan angka 1,5 % – 1,9 % penduduk. Data ini mengindikasikan bahaya kejahatan narkoba telah sampai pada tingkatan mengkhawatirkan.

Kisaran harga narkoba yang tinggi dan keuntungan yang besar mengakibatkan bisnis dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih marak jika dibandingkan dengan harga negara-negara Asia lainnya. Bahkan, ganja yang dihasilkan oleh wilayah Aceh dan sekitarnya diklaim sebagai yang terbaik di seluruh dunia.

Laporan World Drugs Report tahun 2007; keuntungan dari bisnis narkoba tahun 2004 sd 2006 berkisar US$ 322 juta, yang terdiri dari keuntungan kokain 71 juta dollar Amerika, ophiat US$ 65 juta, mariyuana US$ 113 juta, hasish US$ 29 juta, dan ATS type US$ 44 juta. Ditahun yang sama keuntungan ini diestimasi lebih besar dari GDP 88 % Negara di dunia.

Pengguna narkoba didunia, dari tahun ketahun juga meningkat, jumlah pecandu diseluruh dunia pada tahun 2005 berjumlah 200 juta, tahun 2006 meningkat 210 juta dan tahun 2007 meningkat 215 juta (Laporan UNODC, 2007). Hasil monitoring Badan Narkotika Nasional (BNN) pecandu di Indonesia berkisar 4 juta jiwa, dan hanya 10 % yang mengikuti terapi. Empat juta pecandu itu berpeluang menginfeksi orang lain dengan HIV, AIDS serta penyakit menular lain, sehingga diperkirakan jauh lebih besar manusia Indonesia yang tertular penyakit akibat dampak narkoba.

Modus operandi kejahatan narkoba di wilayah hukum Indonesia tampaknya juga semakin canggih. Beberapa temuan menunjukkan bahwa selain munculnya kecenderungan baru dengan memanfaatkan warga negara asing terutama yang berasal dari Iran, sindikat Afrika Barat telah bekerja sama dengan sindikat China dalam menjalankan bisnis narkoba di Indonesia. Kelonggaran peraturan perundangan dan ketidakmaksimalan pengawasan terhadap impor bahan baku narkoba sintesis semakin mempermudah pelaku untuk mendirikan laboratorium penghasil narkoba. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara produsen, terutama narkoba sintetis dan ganja, sekaligus pasar potensial dalam perdagangan narkoba.

Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2008 kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Jika pada tahun 2000 jumlah kasus hanya 3.748 kasus, pada tahun 2007 meningkat menjadi 22.630 kasus dan pada tahun 2008 mencapai 29.364 kasus. Sementara itu, jumlah tersangka di bawah umur 25 tahun yang berarti golongan muda, pelajar, dan mahasiswa proporsinya rata-rata mencapai 36,48 %.

Indonesia telah memiliki UU No 35 tahun 2009 tentang Psikotropika, sebagai payung peperangan melawan narkoba. Berbagai upaya penegakan hukum bagi kejahatan narkoba terus dilakukan secara intensif terutama di kantong-kantong kejahatan narkoba. Dalam lima tahun terakhir, puluhan ribu kasus narkoba berhasil diselesaikan, puluhan produsen gelap narkoba dalam skala kecil dan besar berhasil diungkap, dan lebih dari 70 orang diputus pidana mati, 5 di antaranya telah dieksekusi mati.

Laporan World Drug Report tahun 2008 bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terbesar melakukan penyitaan narkoba. Sementara itu, jumlah serta cakupan dan kualitas lembaga pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh negara, seperti Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido tercatat juga semakin meningkat.

Namun, upaya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba melalui penegakan hukum dan pemberantasan jaringan narkoba ini tampaknya belum diimbangi dengan upaya peningkatan ketahanan masyarakat dari kejahatan narkoba sehingga berbagai upaya keras yang telah dilakukan selama ini sepertinya tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi penurunan angka prevalensi narkoba.

Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap narkoba itu perlu dilakukan sejak dini dan terstruktur. Untuk skala siswa SD dan SMP perlu diberikan sosialisasi tentang dampak dan bahaya narkoba, bahkan jika diperlukan dimasukkan kedalam kurikulum pelajaran tambahan disekolah. Pihak BNN dan Kepolisian RI bisa menjadi mitra yang strategis dalam hal sosialisasi bahaya narkoba ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah relevansi narkoba dan rokok. Sejauh ini, jumlah anak-anak perokok di Indonesia cukup besar, merata diperkotaan dan juga dipedesaan dengan strata masyarakat marjinal, pinggiran dan miskin. Upaya pemerintah untuk menghentikan bahaya rokok, selalu terbentur dengan keuntungan yang didapatkan pemerintah dalam bisnis rokok, yang meliputi cukai , pajak serta jumlah tenaga kerja yang bisa diserap dalam industri rokok.

School Base Survey BNP tahun 2006 menunjukkan 55% pelajar pernah merokok, dan terus meningkat di tahun - tahun berikutnya. Data ini mengindikasikan bahwa rokok merupakan hal yang biasa dan bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi pelajar, terpaan pengaruh luar, idola artis , dan konsep anak ‘gaul’ yang salah telah menjadikan rokok sebagai teman hidup.

Data RSKO 2008 sebanyak 85% penyalahguna narkoba pada awalnya adalah perokok dan 60% mantan penyalahguna narkoba masih aktif merokok. Dapat di simpulkan bahwasanya rokok dan kegiatan merokok merupakan pintu masuk menuju penggunaan narkoba.

Politik pemberantasan narkoba di Indonesia memerlukan tiga pilar utama yang saling terkait, pertama; pemerintah selaku pemegang regulasi dapat terus ketat memberlakukan hukum narkotika. Kedua; pasar dan media sebagai pembentuk opini dan wacana publik perlu lebih ketat dalam memasarkan citra luar yang penuh glamor dan gaul. Diharapakan lebih mengedepankan citra lokal yang santun, ramah dengan bingkai agama dan budaya . Ketiga ; masyarakat, dalam tataran yang lebih kecil adalah keluarga, perlu menekankan nilai-nilai agama, budaya dan kekeluargaan sehingga keluarga , terutama anak tidak kehilangan jati diri, identitas dan pijakan hidup karena masalah orang tuanya. Karena pintu yang paling rentan masuknya narkoba dalam masyarakat adalah anak-anak dan remaja.
Semoga….
Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog