FOTO: Yustin Ridho Ficardo Saat Berdialog dan Memberi Motivasi Pasien yang Dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Kota Metro

Istri gubernur Lampung Yustin Ridho Ficardo bersilaturahmi, berbagi bingkisan, dan meringankan beban sejumlah pasien dan masyarakat Kota Metro. (*)
Share:

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Tegur Dinas Bina Marga Soal Temuan BPK

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp3 miliar lebih yang terjadi di Bina Marga Provinsi Lampung.

Usai apel kesiapan pengamanan mudik lebaran di lapangan korpri, Selasa (28/6), Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, semakin besar anggaran tentunya mungkin saja temuannya semakin besar di dinas tersebut.

"Ada mekanismenya, dalam sekian hari harus merapikan atau mengganti temuan itu. Sudah dibuat surat untuk diproses sesuai mekanismenya," ujarnya singkat. (ben)
Share:

Soal Temuan BPK Lampung, Sekretaris Dinas Bina Marga Lampung Rony Witono: Manusia Bekerja Tak Ada Gading yang Tak Retak

setialampung.com – Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono angkat bicara soal temuan BPK Lampung terkait dugaan kerugian negara di Dinas Bina Marga sebesar lebih dari Rp3 miliar.

Menurut Rony, temuan BPK sifatnya normatif dan hasilnya sudah diketahui bersama. Sebelumnya Bina Marga sudah memerintahkan rekanan untuk menyelesaikan dan mengembalikan temuan BPK tersebut. Lalu terkait temuan BPK yang mengatakan Bina Marga lemah di dalam pengawasannya, dia mengatakan, kenyataannya Bina Marga berupaya memaksimalkan pengawasan. Upaya Bina Marga salah satunya dibuktikan dengan menyewa konsultan Kortim I dan 2 yang bertugas mengawasi konsultan pengawas.

“Artinya kita sudah berlapis melakukan pengawasan. Ini bukan kecolongan, manusia bekerja tak ada gading yang tak retak. Insya Allah ini bukan kesalahan yang disengaja,” ujarnya kepada awak media di Dinas Bina Marga, Selasa (28/6).

Mengenai besaran kelebihan pembayaran, ujarnya, harus dibandingkan dengan total nilai pekerjaan berapa persen. Dan untuk memblack list rekanan ada ketentuannya. Karena bisa digugat rekanan jika meleset atau salah saat memberikan sangsi atau black list terhadap rekanan.

“Kita sudah sampaikan, surati dan berikan teguran kepada rekanan. Rekanan kita sudah dewasa semua. Doakan saja kondisi ini semakin baik. Semua tim kita sejak awal sudah bersinergi melakukan pengawasan. Dan semua masukan atau kritik selalu kita apresiasi asalkan sifatnya membangun dan objektif. Soal kecolongan atau tidak itu masalah konotasi. Prinsipnya saya bekerja terus,” ungkapnya. (ben).
Share:

Tanggapan Sekretaris Bina Marga Lampung Rony Witono Soal Temuan BPK Sebesar Rp3 Miliar Lebih

Share:

Pemaparan Sekretaris PU Bina Marga Lampung Roni Witono soal kesiapan jalur mudik lebaran 2016

Share:

AJI Bandarlampung Minta Narasumber Berani Katakan Tidak untuk Wartawan yang Mencari THR

setialampung.com - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Padli Ramdan meminta kepada narasumber untuk berani katakan ‘tidak’ untuk wartawan yang hanya mencari tunjangan hari raya (THR) nenjelang hari raya.

Padli berharap agar narasumber tidak takut untuk menolak permintaan jurnalis yang secara sengaja mencari-cari keuntungan dengan cara menyalahgunakan profesinya.

Di dalam surat pernyataan dewan pers nomor 1/P-DP/III/2008 tentang praktik jurnalistik yang tidak etis dijelaskan, bahwa dengan tidak menyuap, masyarakat turut membantu menegakkan etika dan upaya memberantas praktik penyalahgunaan profesi wartawan.

Padli juga mengatakan, masyarakat, instansi pemerintah atau swasta jangan takut untuk melapor ke pihak berwajib jika ada pihak yang mengatasnamakan diri wartawan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan imbalan atau THR.

"Kami juga minta semua wartawan untuk selalu menjaga marwah dan profesionalisme dengan tidak menerima atau meminta tunjangan hari raya kepada narasumber," ujarnya.

Padli menjelaskan, jurnalis hanya boleh menerima THR dari perusahaan tempat mereka bekerja, bukan dari narasumber, instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu, semua perusahaan media wajib memberikan THR kepada pekerja media sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja no.6 tahun 2016. Di dalam peraturan itu dijelaskan, perusahaan termasuk media, wajib membayarkan hak para pekerja berupa tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan paling lambat H-7 Lebaran.

Berdasarkan peraturan baru ini, jurnalis yang telah bekerja selama satu bulan berhak mendapat THR yang besarnya disesuaikan dengan masa kerjanya.

Jurnalis, kata dia, harus menolak semua pemberian narasumber karena ini sesuai dengan pasal 6 kode etik jurnalistik yang isinya, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

AJI, kata Padli, juga mengimbau semua pihak untuk tidak memberikan imbalan dan THR dalam bentuk apa pun kepada wartawan. Pemberian THR tidak mendidik wartawan, tapi justru meruntuhkan nama baik profesi jurnalis.

“Jika memang narasumber, instansi pemerintah dan swasta memiliki alokasi anggaran untuk THR, maka sudah seharusnya peruntukkannya bukan untuk kalangan jurnalis. Masih banyak orang kurang mampu yang perlu mendapat bantuan,” kata Padli dalam siaran persnya, Senin (27/6).

Wartawan yang tidak mendapat THR, ujarnya, bisa menyampaikan laporan ke posko pengaduan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung. Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dan diadvokasi agar hak THR bisa dibayarkan.

Di sisi lain, Ketua Bidang Advokasi dan Tenaga Kerja AJI Bandar Lampung Rudiyansyah mengatakan, perusahaan media dan organisasi profesi juga berkewajiban mengingatkan jurnalis dan anggotanya untuk tidak menerima THR dari narasumber. Organisasi profesi dan perusahaan media harus menegakkan profesionalisme wartawan dan memberikan sanksi kepada jurnalis yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan menerima THR yang tidak legal.

Menurutnya, komunitas wartawan dan pers serta masyarakat harus bahu-membahu memerangi praktik penyalahgunaan profesi wartawan.

"Wartawan dan pers yang profesional serta teguh menjalankan kode etik akan membawa manfaat dan bisa berperan lebih baik," ujar Rudiyansyah. (*/rls)
Share:

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 14 Bandarlampung

Share:

Ridho Apresiasi Seniman dan Sastrawan Turut Andil di Dalam Pembangunan Tubabar

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengapresiasi kerja keras para sastrawan dan seniman nusantara yang turut serta di dalam pembangunan Tulang Bawang Barat. terutama terkait dengan bidang kesenian dan kebudayaan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat berkelanjutan.

Demikian disampaikan gubernur Lampung saat menghadiri kerja sastra dari Tubabar, Sabtu Malam (25/6) di Go The Institute Jl. Dr. Samratulangi, Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tubabar dan Studio Hanafi ini juga dihadiri Duta Besar Belgia untuk Indonesia Patrick Herman.

Dalam sambutannya, Gubernur mengharapkan, selain menyajikan hasil kerja para seniman dan para sastrawan, forum ini juga menjadi ajang berdialog khususnya antara pihak-pihak terkait dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

"Semoga menjadi awal dari kebangkitan peradaban masyarakat Tubabar, Lampung. Ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus momentum untuk meningkatkan semangat dan motivasi, khususnya bagi Lampung. Yakni untuk terus dan mendorong tumbuhnya proses pendidikan di bidang seni dan budaya," ujarnyan

Sementara Bupati Tubabar Umar Achmad dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pemerintah DKI, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara khusus kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan sastrawan nusantara yaitu Nukila Amal dan kawan-kawan.

Kegiatan ini terdapat 9 (sembilan) penulis KERJA SASTRA dari TUBABA yaitu : Nukila Akmal dengan karya 2 esai perjalanan (Kabupaten Muda Itu dan TUBABA Sekelumit), Iswadi Pratama dengan karya 5 Puisi dan 1 Naskah Drama ('Sebuah Peran' , ' Fiksi untuk Wanggai', 'Ratu Yang Sendiri', ' Tersebab Sunyi', ' Libretto yang tak dimainkan', Judul Naskah Drama : 'Reminding Stories #4' , A.S Laksana Karya : 1 Esai dan 1 Cerpen :4 Iudul Esai : "Tubaba, dari NoI ' judul Cerpen : 'Perempuan yang Disingkirkan ' Yusi Avianto Pareanom  Karya : 2 Cerpen JudulCerpen : 'ia Pernah Membayangkan Ayahnya adalah Hengky Tomando' dan 'Tiga Kematian dan Satu Penobatan' Afrizal Malna Karya : 1 Cerpen dan 5 Puisi judui Puisi 'kartografi: arsip dalam lapisan bawang' “ladang yang dipindahkan ke atas kertas' 'koper yang tak bisa ditutup' banyak karya hasil dari Kerja Sastra lainnya yg dibuat oleh Dea Anugrah, Langgeng Prima Anggradinata, Esha Tegar Putra, Dewi Kariharisma Michellia.

Acara ini dilanjutkan dengan peluncuran buku Tubabar 'Kerja Sastra Dari Tulang Bawang Barat'. Penampilan Musik Q Ensamble, pembacaan puisi, cerpen, serta diskusi tentang gagasan untuk membumikan kembali sastra - sastra Indonesia, dan mempopulerkan cerita Raden Jambat yang merupakan hasil karya sastrawan Lampung yang telah berusia ratusan tahun. (rls)
Share:

FOTO: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Abu Rosid Istomi melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah luar biasa (SLB)

Share:

OPINI: Zakat dan Dahsyatnya Sedekah

Zakat dan Dahsyatnya Sedekah
Oleh Gunawan Handoko
Pengurus IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Rajabasa Bandarlampung

SALAH SATU pintu yang di buka oleh Allah Ta’ala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadhan adalah melalui sedekah. Selain ibadah individu, Ramadhan juga mengajarkan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah sosial, sebagai sarana untuk meningkatkan rasa kasih sayang, persamaan derajat dan solidaritas sosial. Dengan hikmah dan rahasia Ramadhan, manusia dituntut untuk dapat merasakan kesedihan saudara-saudara kita yang masih di timpa rasa lapar dan dahaga.

Karena mereka tidak dapat makan dan minum senikmat kita. Maka kita dituntut untuk dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi sifat kikir atau bakhil. Selanjutnya akan tumbuh sifat kedermawanan dan empati untuk berbagi kepada kaum du’afa disekitar kita dalam rangka untuk meraih kemuliaan dihadapan Allah Ta’ala. Memasuki 10 hari terakhir Ramadhan, hampir semua masjid dan mushola mulai disibukkan dengan kegiatan untuk menerima Zakat, Infaq dan Sedekah atau lazim disebut ZIS.

Zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi para muzakki (pemberi) dengan mustahiq yang menerima, tetapi menjadi urusan kelembagaan atau institusi, termasuk panitia ZIS yang ada di masjid-masjid maupun mushola. Ini karena zakat adalah titipan umat yang harus dikembalikan kepada umat yang didalamnya terdapat unsur penghimpunan, penyaluran dan pelaporan yang transparan dan bertanggungjawab. Bahkan pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat, tidak pernah terjadi pemberian zakat dari muzakki langsung kepada mustahiq, melainkan disalurkan melalui badan amil yang dibentuk oleh Imam (pemerintah). Dengan membayar Zakat (termasuk infaq dan sedekah) melalui amil, selain menjalankan petunjuk Alquran dan sunah Rasullullah, para sahabat serta para tabi'in, juga untuk menjaga adanya beban moral maupun perasaan rendah diri para mustahiq, karena harus berhadapan langsung pada saat menerima zakat dari para muzakki. Dan yang paling penting adalah untuk menjaga timbulnya sifat ’riya’ bagi para muzakki, ketika menerima sanjungan dari para mustahiq atas kedermawannya.

Jika hal ini sampai terjadi, maka sia-sialah amal kebajikan kita di mata Allah. Dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah hendaknya kita ikhlas untuk menyerahkan pengelolaannya kepada lembaga amil, tanpa harus berpikir siapa orang yang akan menerimanya nanti. Zakat adalah untuk membangun kesholehan individu, strategi muroqobah seorang hamba dengan Tuhannya, menambah kecerdasan dan kesalehan sebagai makhluk sosial. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mengeluarkan zakat maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam QS. At-Taubah: 34-35. Pada kenyataannya masih banyak umat muslim yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya, khususnya zakat harta atau maal.

Penyebabnya antara lain karena masyarakat kita terlanjur memandang harta benda sebagai ’simbol kehormatan’ atau derajat sosial seseorang. Mereka beranggapan semakin banyak harta benda yang dimiliki, akan semakin terhormat di mata masyarakat. Nafsu inilah yang telah mengalahkan keimanan dan ketaqwaan sebagian umat muslim dalam mengelola hartanya. Akibatnya banyak diantara mereka yang terlena dalam mengejar harta dan kekayaan dan melupakan kewajiban yang menjadi perintah-Nya. Penyebab lain, masih banyak umat Islam yang beranggapan bahwa harta yang dimiliki merupakan hasil jerih payah diri pribadi, tanpa adanya campur tangan Allah. Meski firman Allah sudah sangat jelas bahwa harta yang kita miliki adalah ’titipan Allah’, pada kenyataannya tidak mampu mengalahkan sikap kikir dan bathil serta ego yang melekat pada sebagian umat Islam. Itulah sebabnya, banyak diantara mereka (kaum kaya) yang tidak dapat menikmati kekayaannya karena dirinya telah dikendalikan harta. Semoga Ramadhan tahun ini mampu mempertebal keyakinan kita untuk kembali pada tuntunan Allah, bahwa menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim yang diberikan kelebihan harta untuk berbagi kepada kaum dhuafa. Sehingga kewajiban berzakat pun menjadi salah satu pilar dalam rukun Islam.

Dua hal penting dalam berzakat, yakni membangun kesholehan individu, strategi muroqobah seorang hamba dengan Tuhannya dan menambah kecerdasan serta kesalehan sebagai makhluk sosial yang berbagi peduli dengan lingkungan dan kaum yang belum beruntung. Dengan memberanikan diri menafkahkan sebagian harta yang dititipkan Allah, pada akhirnya kita mampu merasakan tarikan magnet dan gravitasi nikmatnya bersedekah. Karena sesungguhnya ketaatan dan kepatuhan seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa dapat diukur sejauh mana dirinya menunjukkan kepedulian terhadap kaum du’afa dengan membuang jauh-jauh sifat kikir atau bakhil. Kesediaan melakukan pengorbanan untuk orang lain haruslah didasari demi mengharapkan keridaan-Nya. Karena sesungguhnya harta kita yang abadi adalah yang telah kita sedekahkan di jalan Allah dan menjadi simpanan di akhirat nanti. Selebihnya, merupakan milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk dibelanjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan-Nya. Dengan berinfaq dan bersedekah, semoga akan menyempurnakan ibadah puasa yang kita laksanakan dan menghantarkan kita untuk menggapai maqam tertinggi dihadapan-Nya sebagai hamba yang menyandang derajat muttaqin. Wallahu a’lam bis showab,
Minal Aidin wal Faizdin 1437 Hijriah. (*)
Share:

KPK Imbau Kepala Daerah dan PNS Mudik Lebaran Tidak Gunakan Randis

setialampung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil untuk tidak menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk mudik lebaran.

"Ini bertujuan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati melalui siaran pers, Sabtu (25/6), seperti dilansir kompas.com.

Yuyuk mengatakan, imbauan tersebut ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin Komisi Negara, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, para menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga pemerintahan nonkementerian, gubernur, bupati, walikota, Direksi BUMN/BUMD, serta pemimpin perusahaan dan asosiasi maupun himpunan perusahaan di Indonesia.

Kami harap pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga pun meneruskan imbauan ini ke jajaran di bawahnya. Bagi pemimpin perusahaan atau asosiasi usaha, diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu atau mengintruksikan untuk memberikan gratifikasi, suap, atau uang pelicin dalam bentuk apapun," ungkapnya.

Yuyuk juga mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai THR, baik secara langsung ataupun tertulis kepada masyarakat atau perusahaan. Karena merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menjurus ke tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dikhawatirkan menimbulkan benturan kepentingan dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara tersebut. Selain itu,
Yuyuk meminta agar fungsi unit pengendalian gratifikasi dan pengawasan internal dioptimalkan untuk memantau dan mendata laporan gratifikasi yang disampaikan pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Laporan hasil kegiatan tersebut bisa segera disampaikan kepada KPK dengan melampirkan rekapitulasi data penerimaan laporan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut.

Yuyuk menekankan, ada ancaman hukuman bagi penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, yakni ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Tahun lalu, KPK menerima hampir 200 laporan gratifikasi dari sejumlah instansi pemerintah dan BUMN dan BUMD. Gratifikasi yang biasanya diberikan dalam bentuk parsel lebaran ini terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari uang, makanan, voucher belanja, pakaian hingga perangkat elektronik dengan nilai total lebih dari 165 juta rupiah. (*)

Sumber: kompas.com
Share:

Soal Larangan Mudik Lebaran Pakai Randis, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf Dukung Instruksi Menteri

setialampung.com - Instruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang melarang penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk mudik lebaran mendapat sambutan baik Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Irsyad Yusuf pun secara tegas melarang pejabatnya menggunakan randis untuk mudik lebaran. Bukti ketegasannya ini yaitu dengan mempersiapkan halaman pendopo sebagai lahan parkir mobil dinas para pejabat. Irsyad selalu melarang para pejabatnya mudik lebaran menggunakan randis setiap tahunnya. 

"Kita siapkan lahan parkir untuk randisnya di pendopo jika merasa tidak aman diparkirkan di kantornya. Intinya mobil dinas fasiltas negara, nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Terkecuali ada kepentingan kemanusiaan yang mendesak. Seperti mengantar orang ke rumah sakit atau ibu hamil yang akan melahirkan," kata Irsyad Yusuf, di pendopo, Sabtu (25/6).

Kendati demikian, pria yang disapa Gus Irsyad, mengatakan, para pejabatnya bisa menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran jika sudah mendapat izin tertulis dari dirinya.

"Tapi izin tertulis saya atas pertimbangan kemanusiaan yang mendesak," katanya.

Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi melarang penggunaan randis untuk mudik lebaran. Larangan ini disampaikan menteri saat buka puasa bersama PNS di lingkungan Pemkab dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Jumat (24/6).

“Randis hanya boleh gunakan untuk tugas kedinasan. Bukan untuk acara keluarga. Kalau melanggar pasti kita kasih sangsi tegas,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Yuddy minta PNS tidak mengambil cuti usai libur lebaran, agar pelayanan publik bisa optimal. Ini karena PNS telah mendapat libur yang cukup panjang, selama 8 hari. Libur lebaran PNS dimulai sejak 3 hingga 10 Juli, termasuk empat hari cuti bersama.

“Kami menghimbau kepada seluruh PNS, tidak ambil jatah cuti tahunan, yang digabungkan dengan cuti bersama lebaran ini,” kata Yuddy.

Larangan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik lebaran ini berlaku untuk nasional. Bagaimana dengan pemerintah provinsi Lampung dan 15 kabupaten/kota lainnya, kita tunggu saja hasilnya !!! (*)

Sumber: detikcom
Share:

Soal Temuan BPK di Bina Marga Lampung, Yusdianto: Bina Marga dan Kontraktor Bisa Dipidanakan

setialampung.com - Pengamat hukum universitas Lampung Yusdianto angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung terkait kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga Lampung lebih dari Rp3 miliar.

Menurut Yusdianto, sebaiknya semua pihak terkait untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran proyek di Dinas Bina Marga tersebut. Jika tidak mengembalikan kerugian negara dan sudah di luar tenggat waktu, BPK bisa menyerahkan pada jaksa/polisi untuk ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.

"Jika masih dalam tenggat waktu, sudah semestinya para pihak tersebut segera mengembalikan. Dan mulai dari dinas sampai semua kontraktor akan diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika tidak mengembalikan kelebihan pembayaran," ungkapnya, Sabtu (25/6) kepada setialampung.com.

Sebelumnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Lampung atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2015. Hasil pemeriksaan atas belanja modal pada Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015, Dinas Bina Marga menganggarkan belanja modal untuk kegiatan fisik jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp711.634.575.636,00 dengan realisasi sebesar Rp657.278.060.634,00 atau sebesar 92,36 %.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap 11 kontrak pekerjaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pekerasan ac-wc, pekerasan ac-bc, lapis pondasi agregat kelas A, B, dan S sebesar Rp6.265.242.214,46.

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga sebesar Rp6.265.242.214,46 terhadap 11 perusahaan yang terdiri atas PT. K sebesar Rp656.241.388,87. PT. KBP sebesar Rp759.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp610.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp838.096.620,29. PT. GA sebesar Rp333.778.415,89. PT. JW Rp299.638.685,40. PT. MCS sebesar Rp796.666.385,47. PT. PP sebesar Rp470.458.812,06. PT. KKWI sebesar Rp681.925.874,96. PT. BKP sebesar Rp419.284.652,29. PT. NJA sebesar Rp398.791.550,21. Kepala Dinas Bina Marga telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai STS tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK menilai kepala dinas bina marga lalai melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Dan merekomendasikan kepada gubernur Lampung untuk memerintahkan kepala dinas Bina Marga untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.265.242.214,46. Dengan rincian PT. K Rp406.241.388,87. PT. KBP Rp459.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp410.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp388.096.620,29. PT. MCS sebesar Rp496.666.385,47. PT. PP sebesar Rp323.875.913,35. PT. KKWI sebesar Rp361.925.874,96. PT. BKP sebesar Rp169.284.652,29 dan PT. NJA sebesar Rp248.791.550,21.

Sementara Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Lampung, Tony Ferdinansyah tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Panggilan telepon dan pesan singkat setialampung.com sampai berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban atau balasan. (ben)
Share:

Dicopot dari Jabatan atau Turun Pangkat Bagi PNS yang Terbukti Mudik Lebaran Pakai Randis

setialampung.com - Pegawai negeri sipil (PNS) bakal dicopot dari jabatannya atau diturunkan pangkatnya jika ditemukan mengunakan kendaraan dinas (randis) untuk mudik lebaran 1437 H.

Ini merupakan sangsi terkait instruksi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang melarang
penggunaan randis untuk mudik lebaran. Larangan ini disampaikan di menteri saat buka puasa bersama
PNS di lingkungan Pemkab dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Jumat (24/6).

"Randis hanya boleh gunakan untuk tugas kedinasan. Bukan untuk acara keluarga. Kalau melanggar pasti kita kasih sangsi tegas," ujarnya.

Pada kesempatan itu Yuddy minta PNS tidak mengambil cuti usai libur lebaran, agar pelayanan publik bisa optimal. Ini karena PNS telah mendapat libur yang cukup panjang, selama 8 hari. Libur lebaran PNS dimulai sejak 3 hingga 10 Juli, termasuk empat hari cuti bersama. 

"Kami menghimbau kepada seluruh PNS, tidak ambil jatah cuti tahunan, yang digabungkan dengan cuti bersama lebaran ini," kata Yuddy.

Menurut Yuddy apabila PNS libur dalam waktu lama, maka pelayanan publik bisa terganggu. Karena, dapat dipastikan saat masuk efektif tanggal 11 Juli, banyak warga yang membutuhkan pelayanan publik yang tertunda selama libur Lebaran.

Untuk itu Yuddy meminta kepada pejabat pembina kepegawaian, untuk tidak memberikan cuti kepada PNS yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 

"Saya minta pada gubernur, bupati/walikota untuk tidak memberikan cuti kepada pegawai di daerahnya, kecuali PNS di bagian imigrasi, bea cukai atau petugas lainnya yang saat Lebaran tetap bekerja/lembur. Ini baru boleh cuti. Ini semua agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan prima," kata Alumni Universitas Indonesia itu.

Dalam kesempatan itu, Yuddy juga menyampaikan bahwa hasil dari kunjungannya ke sejumlah daerah masih banyak ditemukan lemahnya pengawasan terhadap disiplin dan kinerja para aparat sipil. 

"Kesimpulan saya, pengawasan para pejabat pembina terhadap disiplin pegawainya masih rendah. Untuk itu, kami akan memperbaiki sistem absensi di seluruh instansi pemerintah dengan menggunakan sistem elektronik," kata Yuddy.

Menanggapi anjuran dari Menpan, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan akan mengikuti petunjuk tersebut. Untuk menyiasati pelayanan usai lebaran, sejumlah kantor layanan publik mulai dari sekarang akan diperpanjang jam kerjanya.

Seperti yang terlihat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi. Sejumlah staf sengaja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan.

"Masyarakat kita juga sudah paham, di sini (Dispendukcapil) jelang lebaran masyarakat yang mengurus surat-surat semakin banyak. Bahkan antrian sudah dimulai sejak jam 06.00 sampai 16.00 ini masih ada. Staf Dispenduk pun memperpanjang jam kerjanya untuk bisa segera menyelesaikan biar tidak menumpuk saat masuk nanti," kata Anas.

Terkait mobil dinas, Pemkab Banyuwangi sendiri sejak dua tahun lalu melarang penggunaan mobil dinas sebagai kendaraan mudik. Semua kendaraan plat merah wajib diparkir di halaman kantor pemkab, kecuali untuk kendaraan operasional khusus.

"Sudah lama kami terapkan, semua mobil dinas tidak boleh digunakan mudik selama lebaran. Kecuali kendaraan khusus, seperti mobil dishub, dinas pariwisata, dan dinas kebersihan boleh digunakan karena memang untuk tugas," pungkas Anas. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Petrokimia Gresik Dukung Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Pola Billing System

setialampung.com - PT. Petrokimia Gresik mendukung penuh pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola billing system. Hal itu terungkap dari hasil pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi beserta kepala satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (24/6) di Kantor Perwakilan Jakarta. Dari Petrokimia Gresik hadir juga Koordinator Pemasaran Petrokimia Gresik Donal Tambunan.

Dijelaskan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lana Rekyanti didampingi Karo Humas dan Protokol Bayana, dengan adanya dukungan dari distributor pupuk tersebut diharapkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola billing system lebih optimal. Apalagi ke depan pola distribusi ini terus berjalan hingga tahun 2017 mendatang.
Diterangkannya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menggelar Uji Coba Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Pola Billing System telah dilaksanakan di Kecamatan Candi Puro mulai tanggal 6 April 2016 lalu. Yakni terdiri dari 14 Desa, 14 Gapoktan, 278 Kelompok Tani, 9 Kios dan 2 Distributor Pupuk Bersubsidi yakni PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik.

Pada bulan April Kelompok Tani mulai menebus pupuk bersubsidi melalui Bank Lampung. Pupuk bersubsidi Tersalur di Kelompok Tani pada bulan Mei 2016. Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2016, Jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah tersalurkan yaitu Urea (132, 20 Ton), NPK (124, 38 Ton), SSP-36 (9, 43 Ton) dan Organik (1, 20 Ton). Rencana Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pola Billing System yaitu mulai Musim Rendeng Tahun 2016 Kabupaten Lampung Selatan (70 Desa, 1099 Kelompok) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kecamatan Tumijajar.

Selanjutnya, tahun 2017 Rencana Uji Coba akan dilaksanakan di Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Utara. "Diharapkan hasil Evaluasi dan perbaikan system ujicoba distribusi pupuk bersubsidi melalui pola Billing sytem dapat segera dipergunakan sebagai acuan revisi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung. Fasilitas insentif bagi PPL dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi secara online melalui Kementerian Pertanian (APBN) dan didukung dengan APBD Kabupaten/ Kota. Alternatif lain jika memungkinkan dapat difasilitasi oleh PIHC," ujar Kadis Pertanian Provinsi Lampung.

Lebih lanjut disampaikan, manfaat menggunakan yang didapatkan oleh Kelompok tani dengan menggunakan pola ini adalah Cara penerimaan pupuk oleh petani lebih mudah dan cepat. Kelompok tani dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai jumlah dan jenis pupuk yang akan disalurkan. Serta Pembayaran oleh Kelompok Tani langsung diterima oleh distributor. (rls)
Share:

BPK Lampung Temukan Dugaan Kerugian Negara Sebesar Rp 3.265.242.214,46 di Dinas Bina Marga

setialampung.com – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Lampung, atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2015. Hasil pemeriksaan atas belanja modal pada Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015, Dinas Bina Marga menganggarkan belanja modal untuk kegiatan fisik jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp711.634.575.636,00 dengan realisasi sebesar Rp657.278.060.634,00 atau sebesar 92,36 %.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap 11 kontrak pekerjaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pekerasan ac-wc, pekerasan ac-bc, lapis pondasi agregat kelas A, B, dan S sebesar Rp6.265.242.214,46.

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga sebesar Rp6.265.242.214,46 terhadap 11 perusahaan yang terdiri atas PT. K sebesar Rp656.241.388,87. PT. KBP sebesar Rp759.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp610.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp838.096.620,29. PT. GA sebesar Rp333.778.415,89. PT. JW Rp299.638.685,40. PT. MCS sebesar Rp796.666.385,47. PT. PP sebesar Rp470.458.812,06. PT. KKWI sebesar Rp681.925.874,96. PT. BKP sebesar Rp419.284.652,29. PT. NJA sebesar Rp398.791.550,21. Kepala Dinas Bina Marga telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai STS tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK menilai kepala dinas bina marga lalai melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Dan merekomendasikan kepada gubernur Lampung untuk memerintahkan kepala dinas Bina Marga untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.265.242.214,46. Dengan rincian PT. K Rp406.241.388,87. PT. KBP Rp459.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp410.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp388.096.620,29. PT. MCS sebesar Rp496.666.385,47. PT. PP sebesar Rp323.875.913,35. PT. KKWI sebesar Rp361.925.874,96. PT. BKP sebesar Rp169.284.652,29 dan PT. NJA sebesar Rp248.791.550,21.

Sementara Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Lampung, Tony Ferdinansyah tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Panggilan telepon dan pesan singkat setialampung.com sampai berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban atau balasan. (ben)
Share:

Direktur Radar Lampung Ardiansyah Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PERABIZ Lampung

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengukuhkan Perhimpunan Praktisi Bisnis Lampung (DPP PERABIZ) di Mahan Agung, Kamis (23/6). Ketua PERABIZ yaitu Ardiansyah, yang merupakan Direktur Radar Lampung. Acara  tersebut dihadiri anggota fokorpimda Provinsi Lampung, staff ahli gubernur bidang ekonomi, sejumlah pejabat eselon II, ketua MUI Lampung Hairudin Tahmid, kalangan perbankan, dunia usaha serta pimpinan redaksi sejumlah media.

PERABIZ diyakini telah memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung melalui berbagai agenda dan program kerja yang telah ditetapkan seperti pariwisata, sosial, budaya dan lain-lain. Langkah nyata tersebut memberikan dampak yang positif bagi kemajuan provinsi dan masyarakat.

Dalam  kesempatan tersebut gubernur berharap pengurus PERABIZ yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membawa kemajuan PERABIZ mendatang.

Ditambahkannya, pemprov Lampung terus melaksanakan pembangunan di berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Titik berat pembangunan, terutama diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana bidang ekonomi, disamping sektor prioritas pada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan jasa. Berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan. Meliputi infrastruktur,  pembangunan SDM hingga kelestarian lingkungan hidup.

"Dalam melaksanakan berbagai program pembangunan tersebut tentunya pemprov Lampung tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan peran aktif kita semua tanpa terkecuali perhimpunan praktisi bisnis Lampung," ujarnya.

Sementara Ketua Umum PERABIZ Ardiansyah mengatakan, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dinilai berhasil menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Terbukti pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Pulau Sumatera, diraih Provinsi Lampung.

"Penilaian ini tidak ada tendensi politis apapun. Penilaian berdasarkan pengamatan, hasil diskusi panjang, objektif. PERABIZ ingin bermitra dengan pemprov Lampung untuk memberikan masukan, saran serta kritik membangun kepada Pemerintah untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Lampung," ujar Ketua  PERABIZ.

Selain pengukuhan, dilakukan pemberian bantuan dari BAZNAS kepada 22 UKM untuk tambahan modal usaha, 3.000 paket untuk fakir miskin dari BAZNAS dan PERABIZ.

Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan MOU antara BAZNAS dan BANK Lampung Mangkoe Sasmito, selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta Mahfud Santoso, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung.

Disepakati, Bank Lampung akan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat. Zakat yang dikumpulkan BANK Lampung akan disetorkan ke rekening giro di PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.03.03109.3 atas nama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung. (rls)
Share:

Ini Nomor Posko Pengaduan LBH Bandarlampung Soal THR

setialampung.com - LBH Bandarlampung, AJI Bandarlampung, FSBKU-KSN, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), LBH Pers Bandarlampung membuka posko pengaduan pekerja/buruh terkait tunjangan hari raya (THR).

"Kami mengimbau kepada buruh untuk tidak takut dalam melaporkan pelanggaran dalam hal pemberian THR. Kami juga minta semua pihak terkait seperti pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dan kabupaten/kota, dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama - sama melakukan pengawasan agar hak pekerja mendapatkan THR sebagai bentuk tanggung jawab Nnegara dalam pemenuhan hak warga negaranya yakni pekerja/buruh," kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi.

Adapun tata cara pengaduan, katanya, bisa langsung datang ke posko induk di Kantor LBH Bandarlampung yang beralamat di Jalan Amir Hamzah No. 35 Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat Kota Bandarlampung dengan nomor telepon pengaduan posko 082375666676 / 0721 5600425.

Menurutnya, hak pekerja untuk mendapatkan THR sesuai dengan amanah peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan hari raya keagamaan, yang selanjutnya disebut THR. Dimana THR adalah hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya. Oleh karenanya, THR berbeda dengan gaji bulanan. THR berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar agama, yang berarti hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha, dan hari Imlek untuk mereka yang memeluk Kong Hu Chu atau keturunan Tiong Hoa.

"THR tersebut dapat berupa uang atau bentuk lain. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain dan diberikan selama 1 kali dalam setahun yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) sebelum hari raya keagamaan," ungkapnya.

Dijelaskannya, jika hari raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 6 Juli 2016, maka pengusaha harus sudah membayar THR paling lambat 29 Juni 2016. Bahwa siapa saja saja yang bisa mendapatkan THR akan kami terangkan sebagai berikut : Pekerja/ buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), oleh karenanya pekerja kontrak berhak untuk mendapatkan THR ( pasal 2 ayat (2) Permenaker No. 6/2016) Buruh harian lepas juga berhak mendapatkan THR (pasal 3 ayat (3) Permenaker No. 6/2016) Pekerja/buruh PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum Hari Raya maka ia berhak mendapatkan THR (pasal 7 Permenaker No. 6/2016). Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian THR, besarnya THR ditetapkan sebagai berikut: pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1(satu) bulan upah. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah. (*/rls)
Share:

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Imbau Selama Ramadhan Jajarannya Tetap Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

setialampung.com - Gubernur  Lampung M. Ridho Ficardo meminta seluruh jajarannya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terutama menjelang mudik lebaran. Beberapa substansi yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan sembako dan BBM, kondisi keamanan dan ketertiban serta angkutan lebaran. Untuk  itu diperlukan strategi dan langkah-langkah  operasional  yang koordinatif seluruh pihak terkait.

Demikian disampaikannya pada peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Mahan Agung, Kamis (23/6).

Pada kesempatan itu gubernur mengimbau kepada anggota fokorpimda, SKPD, instansi/lembaga vertikal dan stakeholder terkait untuk ntensif melakukan monitoring dan evaluasi menyangkut berbagai aspek pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri berjalan aman, nyaman dan khusyuk. 

"Marilah kita bangun kebersamaan, persatuan, dan kesetiakawanan dalam membangun Lampung menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

Lebih lanjut gubernur juga menyampaikan rasa syukur karena memasuki hari ke-18 puasa Ramadhan masih diberi nikmat oleh Allah SWT, berupa nikmat iman dan islam serta kesehatan lahir dan bathin. Sehingga dapat bersilaturahmi sekaligus dirangkai dengan peringatan Nuzul Qur’an Tahun 1437 H.

"Peringatan Nuzul Qur’an bagi umat islam memiliki nilai yang sangat  strategis. Yakni momentum diturunkannya kitab suci Al Qur’an kepada Rasulullah SAW. Diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi masyarakat untuk lebih mencintai Al Qur’an. Selain membacanya, mendalami isi kandungannya, menghayati juga mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga menjadi masyarakat dan bangsa yang baldatun thoyibatun worabun ghofur," katanya.

Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara dihadiri kapolda Lampung, DANREM, KAJATI, kepala oengadilan tinggi, ketua MUI Lampung, pimpinan pondok pesantren, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda serta pejabat eselon II, III, IV di lingkungan pemprov Lampung.

"Saat menanti waktu berbuka tiba, gubernur dan anggota fokorpimda serta seluruh masyarakat yang hadir mendengarkan hikmah Nuzul Qur'an dari ustad H. Asef Nurjamil," ujarnya. (rls)
Share:

Asik, Mulai Hari Ini PNS Terima THR dan Gaji ke 13

setialampung.com - Para pegawai negeri sipil (PNS) mendapat kabar gembira. Karena pembayaran tunjangan hari raya (THR) dibayarkan bertahap mulai besok, Kamis (23/6). Sedangkan gaji ke 13 akan dibayarkan Juli 2016. Kepastian pembayaran THR ini disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor kementerian keuangan, Jakarta, Rabu (22/6).

Kepastian ini seiring sudah diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK).

"Mulai besok (Kamis) akan diberikan bertahap," ujarnya.

THR akan diberikan sebesar gaji pokok di Juni 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tidak memberikan THR kepada PNS. THR merupakan pengganti kenaikan gaji pokok yang biasanya direalisasikan setiap tahun.

"THR sebelumnya tidak pernah," tegasnya.

Gaji ke-13 Selain THR, pemerintah juga mencairkan sebagian dari gaji ke-13, yaitu gaji yang sudah mencakup tunjangan keluarga dan tunjangan umum/tunjangan jabatan. Namun, tunjangan kinerja yang biasanya juga masuk dalam gaji ke-13 belum diberikan.

"Ini belum termasuk tunjangan kinerja," kata Bambang.

Rencananya, tunjangan kinerja tersebut akan diberikan bulan depan. Sebagai informasi, gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Bagi pejabat negara, gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Adapun untuk penerima pensiun gaji ke-13 meliputi, pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan, sedangkan untuk penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan THR akan diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. Namun, THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok/tunjangan bulan Juni 2016. (*)

Sumber : detikcom
Share:

Sampai Saat Ini DPP Nasdem Belum Terima Usulan Calon Ketua DPD Nasdem Bandarlampung

setialampung.com - DPP Partai Nasdem sampai saat ini secara resmi belum menerima surat usulan calon ketua DPD Nasdem Bandarlampung menggantikan Fauzan Sibron yang saat ini jadi sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung.

" Belum nih. mungkin masih diproses DPW. Tapi kabarnya secara lisan sudah disampaikan, cuma suratnya belum. DPP tunggu surat resminya dari DPD dengan penghantar surat dari DPW," kata Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari kepada setialampung.com, Rabu (22/6).
Share:

Ribuan Masyarakat Lampung Utara Antusias Sambut Kedatangan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo

setialampung.com - Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara beserta jajaran dan ribuan masyarakat Lampung Utara antusias sambut kedatangan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di Masjid Ad-Da’wah, Desa Kali Bening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara Rabu (22/6). Kedatangan orang nomor satu di Lampung ini dalam rangka safari ramadhan pemerintah provinsi Lampung.

Selain gubernur, tampak pula di dalam rombongan safari ramadhan tersebut, staff ahli gubernur bidang hukum dan politik, asisten III bidang kesra, inspektur, dan sejumlah pejabat eselon II pemprov Lampung.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, kunjungannya beserta rombongan ini salah satunya bertujuan menjalin tali silaturahmi kepada masyarakat, tokoh agama dan tokoh ulama. Selain itu juga untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat, saran dan masukan dari pemerintah dan masyarakat.

" Dengan kebersamaan, antara pemerintah atau umaroh dengan para ulama dalam mengisi pembangunan akan tercipta masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, beriman dan bertaqwa. Sehingga pembangunan dapat dimanifestasikan dalam program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujarnya.

Pads kesempatan tersebut gubernur mengajak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat khususnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan baik yang dilaksanakan pemda Lampung Utara maupun Pemprov Lampung.

Adapun program unggulan pemprov Lampung yang berlokasi di Lampung Utara antara lain pembangunan jalan jembatan seperti jembatan Way Rawa Padi dan jembatan Way Splot. Selain itu pembangunan jalan ruas Kotabumi – Bandar Sakti, jalan ruas Bandar Abung – Sp. Tujok (DAK), dan jalan ruas Kotabumi – Ketapang.
Pembangunan jalan strategis dan pembangunan talud/saluran drainase di sejumlah lokasi.

Di bidang permukiman, antara lain pembangunan Balai Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur dan Pembangunan Rumah Adat Kota Alam.

" Sedangkan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan antara lain pembangunan embung, pengembangan jaringan irigasi pertanian dilahan sawah (JIDES, JITUT) dan pengadaan pompa air. Termasuk penyediaan sarana air dan sanitasi dasar berupa sumur bor," jelasnya.

Sementara Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mengungkapkan, berkat bantuan, perhatian dan dukungan dari pemprov Lampung, kini masyarakat Lampung Utara telah merasakan kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Cukup banyak bantuan dan pembangunan dari pemprov Lampung kepada Lampung Utara. Baik berupa pembangunan fisik infrastruktur, bantuan dana kegiatan, maupun bantuan lainnya. Bahkan hingga menjangkau ke pelosok desa.

" Untuk itu Lampung Utara mendukung penuh program
Gerbang Desa Saburai yang dicanangkan oleh gubernur. Program ini telah direalisasikan di beberapa desa tertinggal yang ada di Lampung. termasuk di Lampung Utara," ujarnya.

Ditambahkannya, membangun desa berarti melaksanakan program strategis percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena desa adalah sasaran dasar pembangunan perekonomian.

"Oleh karena itu, program “Gerbang Desa Saburai” sangat tepat untuk diterapkan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan program pembangunan yang berkesinambungan dari desa hingga ke kota, membuat Lampung akan lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lain," ugkapnya.

Pada kesempatan tersebut gubernur menyerahkan bantuan kepada pengurus masjid, menyantuni anak yatim piatu, dan memberikan bantuan bagi kaum duafa. (rls)
Share:

Ini Tiga Simbol Calon Maskot Pilkada Mesuji

setialampung.com, MESUJI - Ketua KPU Mesuji Saipul Anwar mengatakan, ada tiga simbol daerah yang bisa dijadikan maskot atau lambang yang akan digunakan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 mendatang.

"Ada tiga simbol yang bisa dikombinasikan menjadi maskot pilkada. Ketiga simbol itu yaitu Sungai Mesuji, kelapa sawit, dan kerupuk Mesuji. Saat ini masih dalam tahap pembahasan. Karena butuh perumusan yang komprehensif untuk menggunakan simbol daerah Mesuji. Apakah kita akan memakai gambar Sungai Mesuji dan kelapa sawit atau ketiga - tiganya sekaligus,” katanya,  (20/6).

Menurutnya, ketiga simbol tersebut, layak digunakan sebagai maskot karena mewakili ciri khas Kabupaten Mesuji.

“Kabupaten Mesuji ada sungai besar yang menghubungkan beberapa desa. Selain itu, perkebunan kelapa sawit cukup luas dan kerupuk Mesuji buatan warga pribumi yang ukuran kerupuknya tidak ada di daerah lain,” terangnya.

“Nanti kita plenokan dulu maskot dan namanya," ungkapnya. (nara)
Share:

Zulkifli Hasan Resmikan Perpustakaan Seru Krakatau

setialampung.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meresmikan perpustakaan Seru Krakatau, Rabu (22/6). Perpustakaan yang berlokasi di Masjid Agung Kalianda, Lampung Selatan ini memiliki koleksi 48.814 buku bacaan dari 35.407 judul. Perpustakaan juga memiliki fasilitas 30 unit komputer dan internet WIFI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, dengan adanya keberadaan perpustakaan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Terlebih lagi perpustakaan dilengkapi koleksi buku - buku bacaan yang terbilang lengkap. Baik berupa buku ilmu pengetahuan populer, ilmu terapan di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kewirausahaan.

“Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan perpustakaan ini dengan optimal. Karena sebagaimana ajaran islam pertama kali Iqro yaitu perintah membaca. Dengan membaca dapat meningkatkan kemampuan tidak hanya secara kognitif tapi juga efektif,” ujar Zulkifli seraya mengapresiasi keberadaan perpustakaan ini yang berasal dari dana donator bukan APBD.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pemerintah provinsi Lampung terus berupaya melakukan “terobosan - terobosan” agar manfaat perpustakaan dapat dinikmati hingga ke pelosok desa.

Terobosan tersebut antara lain memberikan bantuan buku melalui kegiatan Gerbang Desa Saburai di beberapa  desa di Kabupaten Lampung Selatan. Antara lain Desa Tanjung Jaya, Desa Gedung Harapan, Desa Krinjing

“Ke depan Pemprov Lampung berencana membangun perpustakaan termegah di Indonesia sebagai pusat informasi, dokumentasi, sarana pendidikan dan pelatihan. Serta tempat penelitian bagi para peneliti dan cendikiawan. Disisi lain, perpustakaan ini juga nantinya akan dipergunakan untuk pengabdian bagi masyarakat dan memberikan fungsi rekreasi yang positif untuk pencerdasan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Sementara Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menuturkan, keberadaan perpustakaan Seru Krakatau di lantai bawah Masjid Agung Kubah Intan Kalianda dalam rangka memakmurkan masjid.

“Sebagaimana fungsi masjid yaitu tempat pendidikan. Selain itu untuk mendekatkan generasi muda kepada masjid,” ujarnya.

Ditambahkannya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyadari akan pentingnya budaya gemar membaca. Oleh karena itu ke depan akan dibangun perpustakaan di seluruh desa dan kelurahan yang berada dalam wilayah Lampung Selatan.

“Diharapkan kegiatan ini mendapat dukungan dari semua pihak hingga dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Seusai peresmian acara dilanjutkan dengan penyerahan buku secara simbolis dari gubernur Lampung kepada bupati Lampung Selatan, serta penyerahan buku dari kepala perpustakaan nasional kepada kepala badan pengelolaan perpustakaan arsip dan dokumentasi daerah Kabupaten Lampung Selatan. (rls)
Share:

Antisipasi Aksi Begal, Pemprov Lampung akan Siapkan Lapangan Kerja

setialampung.com – Salah satu cara untuk meminimalisir aksi kriminalitas seperti aksi begal di Lampung Tengah dan di daerah lainnya, pemerintah provinsi Lampung akan berupaya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya saat melakukan safari ramadhan di Lampung Tengah.

Karo Humas dan Protokol Bayana, lebih lanjut M. Ridho Ficardo mengatakan, beberapa minggu lalu dirinya melakukan "ronda" berkeliling ke beberapa kementerian meminta pemerintah pusat untuk bisa memberikan akses terhadap pembebasan lahan yang jumlahnya berkisar 1.000 hektar yang ada di Lampung Tengah. Dimana nantinya lahan tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan kawasan industri di sentralnya Lampung.

“Rencana inilah yang membuat saya yakin program ini dapat menghabisi begal di Lampung. Karena dengan adanya kawasan industri akan menyerap lapangan kerja yang tidak sedikit yang nantinya akan membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah secara khusus dan provinsi Lampung secara luas, ujarnya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, diungkapkan juga oleh M. Ridho Ficardo bahwa Pemprov Lampung juga telah merencanakan program sekolah gratis dari SD hingga tingkat SMA yang dalam waktu dekat akan diluncurkan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Selain itu, pemprov juga akan mendorong Lampung Tengah menjadi salah satu daerah pencetak sumber daya manusia unggulan khususnya di bidang pendidikan.

“Hal ini kiranya dapat dijadikan tantangan bagi pemkab Lampung Tengah dalam meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di Lampung Tengah" ungkapnya.

Dalam penutupnya Gubernur Lampung berpesan, untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang kita dambakan, diperlukan partisipasi serta keikutsertaan seluruh masyarakat. Termasuk didalamnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing.

“Oleh karena itu, silaturahmi dan safari ramadhan pemprov Lampung ini merupakan momen yang sangat tepat untuk kita semua, guna menyamakan langkah, serta persepsi dalam kerangka melaksanakan pembangunan, yang dilandasi kebersamaan, solidaritas, persaudaraan yang diikat dalam bingkai kesatuan dan persatuan,” pungkasnya.

Kabag Humas Heriyansyah menambahkan, turut hadir di dalam safari ramadhan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Syafrudin, Komandan Korem Garuda Hitam Joko P Putranto, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Ketua Tim Penggerak PKK Aprilani Yustin Ridho Ficardo, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung Elya Muchtar serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung dan Uspika Kabupaten Lampung Tengah. (rls)
Share:

Soal Pembatalan 85 Perda, Ismet Roni Minta Biro Hukum Pemprov Lampung Jelaskan ke DPRD Lampung

setialampung.com - Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni mengaku belum mengetahui kalau pemerintah provini Lampung akan membatalkan 85 peraturan daerah (perda) di kabupaten/kota dan provinsi yang dianggap menghambat investasi dan birokrasi.

"Saya belum tau kabar itu (pembatalan 85 perda) di Lampung. Saya baru tau dari kamu ini kabarnya. Kalau rencana pembatalan ribuan perda oleh mendagri saya tau," kata Ismet Roni kepada setialampung.com, Selasa (21/6).

Menurut Ismet Roni, semestinya biro hukum pemprov Lampung duduk bersama DPRD Lampung untuk memberikan penjelasan perda apa aja yang dibatalkan.

"Saya sendiri belum tau perda apa aja yang akan dibatalkan. Seharusnya biro hukum kasih penjelasan ke dewan dulu kenapa perdanya harus dibatalkan," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, ada tiga hal yang menyebabkan perda dibatalkan. Yang pertama perdanya bertentangan dengan aturan atau undang - undang satu tingkat di atasnya. Kedua, perdanya dinilai akan menghambat proses birokrasi dan investasi. Lalu yang ketiga, perda yang dibatalkan sudah tidak sesui lagi dengan kondisi di daerahnya. (ben)
Share:

Mulai Hari Ini KPU Tulang Bawang Buka Pendaftaran Anggota PPK

setialampung.com - Komisioner KPU Tulang Bawang divisi keuangan dan logistik Ahmad Faisol mengatakan, mulai Selasa (21/6) sampai Kamis (23/6) pihaknya membuka pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Ada 15 kecamatan. Masing - masing kecamatan ada lima orang anggota PPK. Jadi totalnya ada 75 anggota PPK," ujarnya. (ben)
Share:

Komisi I DPRD Bandarlampung Bantah Bersikap Lembek Soal Klinik Tirtayasa Medika

setialampung.com - Komisi I DPRD Bandarlampung membantah bersikap lembek soal pembangunan Klinik Tirtayasa Medika yang diduga belum mengantongi izin lingkungan.

Bantahan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta saat dihubungi setialampung.com, Selasa (21/6), saat ditanya kenapa komisi I sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara pembangunan klinik setelah hearing terakhir dengan pemilik klinik dan pihak terkait pada Rabu (6/4) lalu.

"Kemaren kan (dalam hearing terakhir), dokter itu (pemilik klinik) bilang nggak tau atau pura - pura nggak tau kalau harus ada izin segala macem. Dia bilang nggak tau apa - apa. Jadi kita kasih kesempatan dia (pemilik klinik) ikutin semua aturan - aturan itu," ungkapnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, setelah lebaran pihaknya akan memanggil kembali pemilik klinik.

"Nanti Abis Lebaran kita panggil.
Kita tegas - tegas aja nanti. Kalau belum ada surat - surat izin, kita bakal keluarin rekomendasi tutup," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Bandarlampung dengan tegas akan merekomendasikan penghentian sementara pembangunan klinik Tirtayasa Medika milik Bambang Kurniawan.

Rekomendasi ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta di dalam pertemuan antara komisi I dengan pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan dan BPMP di aula DPRD setempat, Rabu (6/4) lalu.

“Karena sama sekali belum mengantongi izin, kita minta pembangunannya dihentikan sementara sampai izinnya terbit,” tegasnya.

Anggota komisi I DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan di dalam pertemuan tersebut juga menyayangkan sikap Bambang Kurniawan selaku pemilik klinik Tirtayasa Medika.

“Miris sekali. Padahal pembangunan klinik sudah berjalan empat bulan. Setelah ribut – ribut baru akan membuat izinnya. Apalagi bapak (Bambang Kurniawan) kan orang yang cerdas dan seorang pegawai negeri sipil. Tapi membangun klinik kok belum ada izinnya,” sesal Handrie.

Senada disampaikan anggota komisi I lainnya Ernita Sidik. Politisi Partai Demokrat ini pun menyarankan pembangunan klinik dihentikan sementara sampai terbit izinnya.

Sementara pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan saat menanggapi komisi I yang akan merekomendasi penghentian sementara pembangunan kliniknya menuturkan, dirinya akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan.

"Kalau lingkungan memungkin ya dilanjutkan, jika tidak ya tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya baru mulai mengurus izin karena awalnya hanya untuk renovasi, bukan untuk pembangunan klinik. Ini dikarenakan di daerah tersebut tidak boleh dibangun klinik. Alasanya di daerah tersebut sudah banyak klinik.

“Sebelumnya tempat praktek, dan itu tidak perlu izin warga,” tandasnya. (ben)
Share:

Pemprov Lampung Beri Waktu Sampai 15 Juli untuk Kosongkan Wilayah PKOR Way Halim

setialampung.com - Pemerintah provinsi Lampung melalui surat nomor 330/1502//2016 memberikan waktu kepada masyarakat sampai 15 Juli 2016 untuk membongkar bangunan atau melakukan pengosongan wilayah di seputaran PKOR Way Halim.

Kabag Pemanfaatan Aset Pemprov Lampung Saprul Al Hadi saat dihubungi setialampung.com, Senin (20/6) membenarkan terkait surat tersebut.

"Itu tujuannya untuk mengamankan aset pemprov Lampung. Agustus mendatang kita akan melakukan pemasangan pagar keliling di area lahan milik pemprov tersebut. Kita akan pasang tapal batasnya," katanya. (ben)
Share:

Pemkab Mesuji Beri Bantuan Pondok Pesantren dan Guru Ngaji

setialampung.com, MESUJI - Pemerintah Kabupaten Mesuji turut memberikan bantuan kepada 35 pondok pesantren dan insentif bagi guru ngaji.

Bupati Mesuji Khamami mengatakan, bantuan yang diberikan kepada 35 pondok pesantren berupa uang tunai masing - masing sebesar Rp1 juta per bulan selama satu tahun. Sedangkan insentif guru ngaji sebesar Rp250 ribu perorang perbulannya.

"Tidak hanya guru ngaji yang akan mendapat insentif. Insentif juga akan diberikan bagi pemuka agama lainnya seperti kristen, katolik dan hindu. Termasuk juga penjaga masjid dan penjaga kuburan," katanya.

Menurutnya, bantuan ini sebagai salah satu bentuk perhatian Pemkab Mesuji di bidang keagamaan yang sudah terakomodir di dalam APBD tahun 2016 ini.

"Namun dalam mendapatkan bantuan ini, tentu ada syarat. Seperti pondok pesantren syaratnya harus memiliki minimal 20 santri yang menetap," ujar Khamami saat melangsungkan Sapari Ramadhan di Desa Labuhan Mulya, Kecamatan Way Serdang, belum lama ini.

Pada kesempatan itu Khamami juga memberikan bantuan sosial rumah ibadah berupa uang tunai Rp10 juta. Kemudian dilanjutkan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga istri Bupati Mesuji Elviana Khamami turut memberikan bantuan berupa baju koko dan sarung kepada masyarakat Kecamatan Way Serdang. (nara)
Share:

Dedi Hermawan: Tiga Hal Ini yang Bisa Batalkan Peraturan Daerah

setialampung.com - Ada tiga hal yang bisa membatalkan peraturan daerah (perda). Ketiga hal tersebut adalah perda yang bisa menghambat iklim investasi, perda yang bakal menciptakan rentang birokrasi yang panjang, dan perda yang bertentangan dengan perundang - undangan di atasnya.

Hal ini disampaikan Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung Dedi Hermawan kepada setialampung.com, Senin (20/6).

"Jadi, menteri dalam negeri harus memaparkan perda apa yang masuk dalam tiga katagori tersebut. Sehingga ada pembelaan yang bisa dilakukan pemprov Lampung," katanya.

Disamping itu, mendagri juga harus menjelaskan dari segi apa sebuah perda harus dibatalkan. Apakah dari sisi substansinya atau bukan. 

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah semestinya duduk bareng membahas perda yang akan dibatalkan. Dan satu hal yang perlu diingat, pembentukan perda membutuhkan mekanisme yang panjang. Dengan pembatalan perda, artinya ada yang tidak beres selama pembahasan atau usulannya," ungkapnya. (ben)
Share:

Soal Pembatalan Perda, Pemprov Lampung Diminta Ajukan Advokasi ke MA

setialampung.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung Dedi Hermawan mengimbau agar pemerintah provinsi Lampung melakukan advokasi sebelum melakukan pembatalan peratura daerah (Perda).

"Semestinya pemprov Lampung mengajukan advokasi ke Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Kalau nggak, secara tidak langsung pemprov Lampung mengakui produk perdanya tidak benar dan bertentangan dengan aturan lainnya," kata Dedi kepada setialampung.com, Senin (20/6).

Menurut Dedi, sangat disayangkan jika pemprov Lampung sampai melakukan pembatalan perda. Karena untuk merumuskan, mengkaji, membentuk, membahas serta menetapkan sebuah perda membutuhkan waktu dan biaya yang besar. (ben)
Share:

FOTO: Sejumlah Pekerja dan Alat Berat Sedang Melakukan Perbaikan dan Pelebaran Jalan Radin Imba Kesuma Ratu, Tanjung Karang Barat, Lampung

Share:

Soal Pencabutan 85 Perda, Komisi I DPRD Lampung akan Datangi Depdagri

setialampung.com - Komisi I DPRD Lampung akan mendatangi departemen dalam negeri (Depdagri) pada 23 - 24 Juni mendatang. Kedatangan komisi I ini ingin minta penjelasan terkait 85 peraturan daerah (perda).

"Kamis dan Jumat nanti perwakilan komisi I akan minta penjelasan dari depdagri. Kita akan bahas dan konsultasi dulu semua perda yang akan dicabut," kata Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi saat ditemui di ruang komisi I, Senin (20/6).

Menurut politisi PDIP ini, kedatangannya untuk meminta penjelasan depdagri karena untuk membahas dan menetapkan sebuah perda menggunakan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan penjelasan yang akurat.

"Sesuatu yang diterbitkan melalui paripurna harus dibatalkan melalui paripurna juga. Kecuali peraturan yang penepatannya tidak melalui paripurna seperti peraturan gubernur," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, salah satu perda yang dicabut atau direvisi salah satunya terkait perda bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

"Setelah dari depdagri kita akan rapat dengan biro hukum dan asisten I pemprov Lampung untuk menindaklanjutinya," ungkapnya. (ben)
Share:

Pemprov Lampung Batalkan 85 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota

setialampung.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membatalkan 85 Peraturan Daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi di Provinsi Lampung.

Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam arahan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Zulfikar mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti Direktif Presiden RI, Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dan instruksi menteri dalam negeri nomor 582/1107/SJ tentang penegasan instruksi Mendagri nomor 582/476/SJ tentang pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi, pemerintah provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota pada 4 Mei 2016 lalu.

Menurutnya, dari rapat koordinasi tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa Pemprov Lampung akan menempuh langkah strategis berupa pembatalan 85 Perda kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan daerah serta mengusulkan kepada Mendagri untuk melakukan pembatalan terhadap 18 Perda Provinsi Lampung dan 7 Perda kabupaten/kota yang materi muatannya mengatur tentang urusan pemerintah absolut.

Lebih lanjut Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Zulfikar menyebutkan, di dalam pembatalan Perda terdapat 34 Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang besaran tarif retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, Pajak Hiburan berupa Permainan Golf, Pengaturan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus serta Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta pengelolaan pendidikan menengah dan khusus.

Selain itu, terdapat 28 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pmerintah Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, energy dan sumber daya mineral serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pilau kecil.

Sedangkan 10 Perda mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 13 Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu.

“Diantaranya ada juga Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pencabutan atas peraturan daerah yang bermasalah yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebanyak 7 Perda dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 15 Perda”, jelasnya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Zulfikar menambahkan bahwa terhadap Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut maka Bupati/Walikota diharapkan segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk mencabut/merubah/merevisi Peraturan Daerah yang dibatalkan dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur diterima.

“Diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat berkoordinasi untuk melaksanakan pembatalan Perda tersebut”, tutupnya. (rls)
Share:

DPD Partai Demokrat Lampung Siapkan Tiga Nama Pengganti Toto Herwantoko

setialampung.com - DPD Partai Demokrat (PD) Lampung mempersiapkan calon pengganti almarhum Toto Herwantoko sebagai wakil ketua DPRD Lampung.

Menurut politisi senior DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad saat dihubungi setialampung.com, Senin (20/6), 11 anggota DPRD Lampung asal Demokrat memiliki peluang menggantikan posisi almarhum Toto Herwantoko sebagai wakil ketua DPRD Lampung. Namun, dari 11 anggota dewan tersebut, DPD akan mengusulkan tiga calon ke DPP PD.

"Semua punya peluang yang sama. Tapi nantinya DPD akan mengusulkan tiga nama ke DPP," katanya.

Pria yang disapa Fajar ini menjelaskan, setelah mengusulkan nama ke DPP, kemudian DPP akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap calon wakil ketua DPRD Lampung pengganti almarhum Toto Herwantoko.

"DPP pasti akan minta penjelasan apa kelebihan atau keunggulan ketiga nama yang diusulkan ke DPP tersebut. Verifikasi dan klarifikasinya bisa langsung dilakukan oleh DPP, bisa juga diwakilkan oleh DPD PD Lampung," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, untuk saat ini pihaknya belum memproses dan mengajukan tiga nama calon pengganti Toto Herwantoko. Ini karena masih menunggu terbitnya surat keputusan (SK) kepengurusan DPD PD Lampung.

"Kita masih menunggu SK DPD terbit dulu baru mengajukan usulan calon pengganti Toto Herwantoko sebagai wakil ketua DPRD Lampung," ujarnya. (ben)
Share:

OPINI: Purworejo Menangis

Purworejo Menangis
Oleh : Gunawan Handoko
Pemerhati masalah Sosial, tinggal di Bandar Lampung

BERITA melalui tayangan televisi dan media cetak serta media sosial telah cukup mewakili betapa porak-porandanya wilayah Jawa Tengah, khususnya kabupaten Purworejo saat ini. Sungai Bogowonto yang selama ini nampak tenang dan bersahabat, tiba-tiba saja murka dengan menghamburkan bah air seolah ingin menenggelamkan kota yang mendapat julukan kota pensiunan ini. Hujan pada Sabtu (18/06) yang hanya 2 jam lamanya telah berakibat banjir bandang. Belum lagi banjir bandang surut, bencana tanah longsor menimpa berbagai wilayah yang memakan korban jiwa meninggal dunia, sementara masih banyak kepala keluarga yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.

Purworejo menangis, semua datang secara tiba-tiba dan diluar dugaan. Pohon pun bertumbangan yang berakibat putusnya jalur transportasi jalur Selatan antara Jogjakarta ke Purwokerto dan sebaliknya. Ironis dan menyedihkan. Di saat mayoritas saudara kita sedang khusuk melaksakan ibadah Ramadhan dan berharap dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sanak saudara, justru yang terjadi sebaliknya. Bencana alam tampaknya masih ingin mengakrabi bangsa ini. Beberapa tahun kebelakang, kehidupan di bumi Indonesia penuh warna derita, bencana hadir jalin-jemalin antara yang satu dengan lainnya. Semua tentu akibat ulah manusia yang terlalu tamak terhadap alam. Saya merasa ‘beruntung’ karena desa Gesikan kecamatan Kemiri, tempat saya dilahirkan ternyata terhindar dari bencana. Meski demikian, saya tetap merasakan ada benang merah yang tidak bisa di putus meski dalam gulungan kusut sekalipun.

Rasa ingin mengunjungi saudara-saudara disana begitu besar, meski pada akhirnya saya sadar bahwa mereka saat ini bukan hanya butuh kehadiran orang lain untuk sekedar menyampaikan bela sungkawa sambil mewek-mewek menangis, tanpa ada bantuan finansial yang ditinggalkan. Saya justru sedang berpikir untuk membangun komunikasi dengan para sedulur asal Purworejo yang tinggal di Lampung Sai Bumi Rua Jurai, guna menghimpun bantuan apa saja. Terlepas dari mana kita berasal, disinilah rasa dilematis seorang manusia di mulai. Siapapun akan merasa miris ketika menyaksikan kondisi ribuan manusia yang kehilangan rumah dan harus tidur ditenda-tenda darurat, masjid dan mushola. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kasih sayang, terlebih terhadap anak-anak dan mereka yang sudah manula. Juga memberikan mereka pelayanan kesehatan, makanan dan pendampingan dalam recovery mental.

Kita berharap penanganan bencana yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah tidak gamang. Kalau hanya untuk sekedar menyalurkan bantuan kemanusiaan, tentu tidak harus menunggu laporan rinci dari para Camat seperti yang terjadi di berbagai daerah selama ini. Karena laporan dianggap masih mentah, maka pendistribusian bantuan pun terpaksa ditunda. Padahal korban bencana sudah menahan lapar berhari-hari. Kesigapan para petugas dalam penanganan bencana alam hanya terlihat hebat pada saat latihan atau simulasi, namun semua menjadi berantakan ketika bencana benar-benar terjadi. Hanya institusi TNI lah yang paling sigap dan terkoordinasi dengan baik setiap kali menangani bencana. Masih beruntung, masyarakat Jawa tidak serta merta protes, meski menjadi korban bencana. Sebagian besar lebih memilih pasrah dan meyakini bahwa semua ini terjadi karena dukaning Pangeran alias murkanya Tuhan atau peringatan Illahi kepada umat manusia. Hanya saja yang mereka sesalkan, mengapa setiap kali terjadi bencana, korban yang paling banyak justru di derita saudara kita yang masuk kategori sebagai ’yang lemah dan miskin’.

Bukankah pada kenyataan sehari-hari mereka tergolong makhluk yang paling suci, nrimo, tidak pernah ngapusi apalagi korupsi. Teori apapun, termasuk teoritisasi sastra-sosial yang percaya kepada marxisme tidak akan mampu menjelaskan mengapa mereka yang harus secara terus menerus menjadi pelengkap penderita? Hal lain yang membuat masyarakat Jawa tidak gelisah dengan hadirnya musibah, karena masih melekatnya kepercayaan pada filsafat Cokro Manggilingan, yakni mengibaratkan hidup ini seperti putaran roda, kadang berada di bawah dan kadang di atas. Saat terkena musibah, mereka menyadari bahwa posisi roda sedang dibawah yang suatu saat pasti akan berputar ke posisi atas. Paham tersebut terbukti sangat ampuh dan mampu memberi kekuatan batin, membangkitkan semangat dan harapan bahwa pada suatu saat roda akan berputar. Maka sepahit apapun penderitaan yang menimpa diri, selalu masih ada asa dalam menatap ke depan. Pada titik inilah kita pun perlu melakukan refleksi. Kebiasaan berlebih-lebihan dalam menyambut Idul Fitri di ubah dengan menyantuni para fakir miskin dan kaum mustahiq. Itulah makna dari ibadah puasa di bulan Ramadhan, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, termasuk menjaga alam lingkungan tentu saja.

Saatnya kita berbenah dan berbersih diri serta memperlakukan alam ini secara arif dan bijak. Keangkuhan terhadap alam dengan unjuk gelar ilmu dan tehnologi hanya akan membuahkan malapetaka yang pada akhirnya harus dibayar mahal, seperti yang terjadi di Purworejo saat ini. Manakala sawah, hutan, rawa tidak lagi berfungsi sebagai pengendali air dan berubah dengan rumah-rumah beton dan kaca, maka sesungguhnya kita sedang menuju pada kehancuran. Benar bahwa Tuhan Maha Pemurah dengan menciptakan apa saja bagi umat-Nya, kecuali lahan. Tuhan tidak akan pernah menambah atau mengurangi lahan yang telah ada. (*)
Share:

Musda Golkar Putuskan Fayakhun "Kubu Ancol" sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta

setialampung.com - Fayakhun Andriadi terpilih sebagai ketua DPD Golkar DKI Jakarta di dalam ajang musyawarah daerah (Musda) ), Minggu (19/6). Sebanyak 4 suara memilih Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, dan 7 lainnya memilih Fayakhun.

Musda yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (19/6) ini sempat diskors untuk berbuka puasa pukul 19.11 WIB. Musda diawali dengan tahapan verifikasi syarat para bakal calon ketua DPD Golkar DKI.

Fayakhun dan Taufan memenuhi syarat administratif dan dilanjutkan pada syarat 30% pemilik suara.

"Oleh karena ada sengketa kepengurusan di DPD II Golkar Kepulauan Seribu, maka hak suara dibatalkan," kata pimpinan sidang Freddy Latumahina.

Awalnya keputusan itu menuai protes kedua kubu dari Kepulauan Seribu. Keduanya tetap ingin masing-masing punya hak suara.

Tetapi Freedy menegaskan keputusannya sehingga gugurlah hak suara Kepulauan Seribu. Dengan demikian pemilik suara ada 11.

Para pemilik suara adalah DPD II Golkar Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri Golkar, Organisasi yang Didirikan Golkar, Dewan Pertimbangan, DPD Golkar DKI demisioner dan DPP.

"Kita sudah mengenal baik kedua calon, apakah masih perlu dibacakan visi dan misi?" kata Freddy.

Forum pun memutuskan untuk tak perlu dengarkan visi dan misi sehingga langsung ke tahap pemilihan.

"Interupsi, Pimpinan. Berdasarkan tata tertib, apabila sudah ada calon yang memiliki 50%+1 suara atau hanya ada 1 calon saja maka otomatis dia terpilih secara aklamasi," kata salah seorang peserta Musda.

Tetapi Freddy tak lantas memutuskan berdadarkan interupsi itu. Dia tetap membuka forum untuk menjaring pendapat.

Tak lama kemudian Taufan Eko Nugroho Rotorasiko angkat bicara. Dia langsung memanggil Fayakhun dengan sebutan 'Pak Ketua'.

"Sebetulnya saya tidak berniat untuk mencalonkan diri. Tetapi saya hanya ingin menjaga semangat rekonsiliasi saja. Jangan sampai terjadi lagi seperti sebelumnya, karena sebelumnya Pak Fayakhun kan juga Ketua DKI dari 'kubu sebelah'," kata Taufan.

'Kubu sebelah' yang dimaksud Taufan adalah kepengurusan hasil Munas di Ancol tahun 2015. Sementara Taufan berada di kubu hasil Munas di Bali pada saat itu.

"Ada kekhawatiran bahwa Pak Fayakhun hanya memilih pengurus dari kubu itu saja, tetapi sekarang kita ada di satu perahu. Marilah kita jadikan Golkar Top 3 dan harus jadikan menang pilgub, pileg, dan pilpres . Mari kita jaga kebersamaannya. Mari dukung bersama," pungkas Taufan.

Dengan demikian Fayakhun langsung menjadi Ketua DPD Golkar DKI terpilih. Setelah itu agenda Musda adalah menetapkan formatur. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Rawajitu Utara Punya Potensi Tambang Pasir Berkualitas

setialampung.com, MESUJI - Selain dikenal sebagi daerah lumbung padi, Kecamatan Rawa Jitu Utara juga memiliki menyimpan potensi sumber daya alam (SDA) yang beragam. Diantaranya potensi tambang pasir yang terdapat di Desa Panggung Jaya.
Salah satu pemilik areal yang menyimpan potensi alam tersebut yakni Edi Sugimin (40) dengan luas area sekitar 70.000 m2 atau sekitar 7 hektar (ha).

Menurut, pria yang menetap di Desa Panggung Jaya sejak tahun 1998 ini,  penemuannya akan tambang pasir ini berawal dari penggalian tanah lahan miliknya untuk dipergunakan sebagai penimbun jalan-jalan di perusahaan perkebunan milik swasta yang ada di seputaran desa itu.

"Tanah di areal yang saya miliki ini memiliki kontur yang berbeda dari tanah di sekelilingnya. Betapa tidak, selain tanahnya merah juga bercampur kerikil-kerikil yang menyerupai batu. Itu oleh perusahaan diperlukan sebagai pengerasan badan jalan dengan cara menimbunkan tanah merah dari sini, karena dibutuhkan tanah yang banyak untuk menimbun jalan di prusahaan tersebut sehingga meninggalkan bekas galian yang cukup dalam nah dari situlah saya melihat pasir yang cukup banyak," ujarnya.

Ditambahkannya, jika akhirnya timbulah niatan untuk memberdayakan pasir yang ada tersebut sehingga dengan bermodal satu unit mesin diesel untuk menyedot pasir maka di bukalah pertambangan pasir di lokasi tersebut setelah pertambangan pasir itu berjalan cukup lama ternyata ada efek yang bermanfaat lainnya yang ditimbulkan oleh pertambangan milik Edi ini.

"Air yang tersembur dari mata air di lokasi pertambangan pasir ini dapat di pergunakan karena bersifat air tawar yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan ini di buktikan dengan banyaknya warga yang selama ini memanfaatkan air di lokasi ini di saat musim kemarau," tambahnya.

Sampai saat ini Edi Sugimin berniat akan menyumbangkan tanah puru atau tanah merah yang dimillikinya itu untuk menimbun jalan-jalan di wilayah kecamatan Rawa Jitu Utara ini.

"Dengan cara menyumbangkan tanah merah ke Pemkab inilah merupakan salah satu cara saya ikut berpartisipasi mendukung pembangun infrastruktur, karena saya melihat dan merasakan sendiri sulitnya melalui jalan yang bertanah gambut ini di musim hujan," pungkasnya. (nara)
Share:

Aprilani Yustin Beri Dukungan Moril dan Doa Bagi Pasien RS Urip Sumoharjo

setialampung.com - Ketua Umum Majelis Ta'lim Ar-Ridho yang juga istri gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Aprilani Yustin mengunjungi rumah sakit Urip Sumoharjo, Jumat (17/6).

Kedatangan wanita yang juga bunda PAUD Provini Lampung ini merupakan agenda rutin selama bulan ramadhan 1437 H yang salah satunya bertujuan memberikan dukungan moril dan mendoakan kesembuhan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. 

Pada kesempatan itu, Yustin Ridho Ficardo mendatangi instalasi perawatan khusus ibu dan anak, mendatangi satu persatu pasien serta mencoba menghibur pasien anak-anak yang sedang dirawat.

"seperti yang pernah saya katakan sebelumnya Majelis Ta'lim Ar-Ridho dalam kesempatan bulan yang penuh rahmat ini akan mengadakan kunjungan-kunjungan secara rutin ke rumah sakit, kampung nelayan, serta beberapa tempat lainnya di Bandarlampung," ujar Yustin.

Kunjungan ini juga diikuti Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung Elya Muchtar, Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, Kepala Biro Bina Sosial Ratna Dewi, Komisaris Utama RS. Urip Sumhorajo Mahfud Santoso, Direktur RS.Urip Sumoharjo dr.F. Sugiharto, para pengurus Majelis Ta'klim Ar Ridho, serta perawat dan Tenaga Medis di Lingkungan Rumah Sakit Urip Sumoharjo. (rls)
Share:

Bocah 8 Tahun Diduga Tewas Akibat Dianiaya Ibu Asuhnya

setialampung.com - Ainul Yaqin (8), diduga tewas karena dianiaya ibu asuhnya berinisial HN (39), warga Kecamatan Asembagus. Karena diduga alami kekerasan tersebut, polisi terpaksa membongkar kuburan Ainul Yaqin di TPU Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan, Sabtu (18/6).

"Kita terpaksa membongkar makam  Ainul Yaqin untuk dilakukan otopsi. Semua harus berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Bukan hanya dari foto - foto korban semata," kata Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP I Gede Lila Buana Arta, di lokasi pemakaman.

Selama pembongkaran makam, tampak Yuliati Ningsih (38), wanita yang pertama kali mengadopsi korban. Yuliati curiga Ainul mengalami tindak kekerasan.

Setelah makamnya dibongkar, jenazah Ainul Yaqin dimasukkan ke kantong jenazah dan dibawa ke RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo untuk dilakukan otopsi.

Diberitakan sebelumnya, kematian seorang bocah 8 tahun di Situbondo dinilai mencurigakan. Selain ditemukan luka memar di bagian kepala, tubuh sang bocah bernama Ainul Yaqin juga tampak tidak terurus. Muncul dugaan, si bocah tewas akibat dianiaya ibu asuhnya berinisial HN (39), warga Kecamatan Asembagus. Karena itu, Yuliati Ningsih (38), wanita yang pernah mengasuh korban pun akhirnya memilih melaporkan HN ke polisi.

Yuliati Ningsih mengadopsi Ainul Yaqin saat menikah dengan Amir. Namun, beberapa tahun lalu keduanya bercerai. Seketika itu si bocah diadopsi Amir dengan istri barunya si HN. Mereka tinggal di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus. Selama tinggal dengan orang tua asuhnya yang baru itulah, si bocah Ainul Yaqin diduga jadi tidak terurus, hingga badannya jadi kurus. Sekitar pukul 03.00 Wib Kamis (16/6) kemarin, si bocah akhirnya menemui ajalnya. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Akibat Dendam Lama, Satu Tewas, Tiga Luka Bacok

setialampung.com - Diduga karena dendam lama, dua geng motor di Sumedang, Jawa Barat terlibat bentrok. Akibatnya satu orang meninggal dunia, tiga orang luka - luka. Korban tewas bernama Ahmad Sadikin (27) yang merupakan anggota geng motor B.

Bentrok antara geng motor berinisial B dan X ini terjadi di depan kantor Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Sabtu (18/6), sekitar pukul 20.30 WIB.

Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, bentrok kedua geng motor itu karena faktor dendam lama.

"Kejadiannya bermula saat tanpa sengaja anggota kedua geng bertemu di lokasi kejadian. Karena dendam lama, kedua geng motor itu langsung berantem. Dua orang sudah jadi tersangka. Tapi jumlah tersangka bisa bertambah. Kita terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, " kata Yusri saat dihubungi detikcom, Minggu (19/6).

Perseteruan kedua geng motor ini juga terjadi di daerah lainnya di Jawa Barat. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Suasana Bagi Raport di SDN 2 Sumber Rejo, Kemiling

https://youtu.be/engF5aFf-Hc
Share:

Focus Group Discussion Indeks Kebebasan Pers Tahun 2016 di Lampung

Share:

FOTO: Focus Group Discussion Indeks Kebebasan Pers Tahun 2016 di Lampung

Share:

FOTO: Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung M. Junaidi Berbuka Puasa Bersama dengan Awak Media

Share:

Soal OTT KPK, Rohadi Pernah Jadi Panitera Penganti Kasus Sengketa Golkar

setialampung.com - Rohadi, pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, ternyata pernah menjadi panitera pengganti (PP) pada kasus sengketa Partai Golkar.

"Iya benar, Rohadi menjadi PP di sengketa Partai Golkar," kata ketua majelis sengketa Partai Golkar, Dr Lilik Mulyadi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (16/6).

Rohadi merupakan panitera pengganti di PN Jakut sejak tahun 2001. Rohadi sempat dimutasi ke PN Bekasi pada tahun 2011 dan kembali ke PN Jakut pada 2014 dan memegang perkara Golkar.

Di kasus sengketa Golkar itu, duduk sebagai ketua majelis hakim Lilik Mulyadi dengan anggota hakim Ifa Sudewi dan hakim Dasma. Ifa juga menjadi ketua majelis kasus Saipul Jamil.

"Sebagai ketua pengadilan, saya menunjuk anggota majelis. Untuk panitera penggantinya, ditunjuk oleh Panitera PN Jakpus," ujar Lilik yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua PN Jakut.

Setelah ditunjuk PP, maka koordinasi majelis dengan panitera terputus dan berjalan sesuai tugas masing-masing. Dalam perkara Partai Golkar, Panitera PN Jakpus menunjuk 3 panitera pengganti sekaligus. Panitera pengganti bertugas mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mempersiapkan administrasi persidangan. Tapi Lilik tidak tergantung dengan PP Rohadi.

"Saya tidak pernah berhubungan dengan dia (Rohadi). Saya ketik semuanya sendiri. Kadang saya catat sendiri juga jalannya persidangan," ucap Lilik yang dipromosikan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan itu.

Dengan ritme kerja tersebut, Lilik siap mempertanggungjawabkan akuntabilitas majelis yang mengadili Partai Golkar itu.

"Tidak ada itu (permainan-red)," pungkas Lilik.

Sebagaimana diketahui, Rohadi ditangkap KPK pada Rabu (15/6) saat menerima suap dari seorang pengacara. KPK belum melansir secara resmi operasi tangkap tangan itu.

"Orangnya baik. Tidak pernah ada catatan," kata humas PN Jakut, Hasoloan Sianturi. (asp/bar)

Sumber: detikcom
Share:

Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi: Pekan Depan SK DPW PPP Lampung Terbit

setialampung.com – Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi menegaskan, Kemenkumham telah mengesahkan dan menerbitkan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede dengan nomor M.HH-06.AH.11.012016 yang dipimpin Romahurmuzziy.

Hasanusi juga menegaskan, berdasarkan Muktamar islah tersebut, melalui surat nomor 0057/IN/DPP/IV/2016
telah diputuskan tiga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis). Ketiga juklak dan juknis itu adalah juklak dan juknis tentang penyusunan formatur hasil musyawarah wilayah (muswil) di Bandarjaya, kemudian juklak tentang pilkada, serta juklak dan juknis tentang pelaksanaan musyawarah cabang (muscab)

“Ketiga juklak dan juknis itu sudah ditandatangani Ketua Umum PPP Romahurmuzziy. Tidak ada juklak dan juknis untuk pelaksanaan muswil di seluruh Indonesia. Biasalah kalau ada yang tidak puas di dalam sebuah organisasi. Sederhana aja, sebagai kader kita ikuti aja AD/ART partai dan keputusan dari DPP,” tegasnya melalui sambungan telepon kepada setialampung.com, Kamis (16/6).

Hasanusi mengungkapkan, berdasarkan hasil muswil di Bandar Jaya, Lampung Tegah, beberapa waktu telah dibentuk susunan formatur. Susunan formaturnya adalah Ketua Formatur Hasanusi, anggota formatur Rahman Yakub (unsur DPP), AK. Yohanson, Azazi STGD (unsur DPW). Eka Candra, Roji Latif, Zainail Abidin (unsur cabang).

“Kita tetap mengikuti petunjuk DPP sebagai kiblat partai. Insya Allah pekan depan SK DPW PPP Lampung sudah terbit,” ungkapnya. (ben)
Share:

DPW PKS Lampung Ade Ibnu Utami: Tinggal DPD PKS Mesuji yang Belum Ada Usulan Calon Kada

setialampung.com – Dari lima kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu Pringsewu, Lampung Barat, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulangbawang Barat. Tinggal DPD PKS Mesuji yang belum mengusulkan calon kepala daerah (calon kada).

“Mesuji belum, karena proses dari DPD dan pemanggilan calonnya belum. Waktu dibuatkan jadwal, calonnya berhalangan hadir. Kemungkinan setelah lebaran,” kata Sekretaris DPW PKS Lampung, Ade Ibnu Utami melalui sambungan telepon kepada setialampung.com, Kamis (16/6).

Saat ditanya soal kedatangan calon bupati Pringsewu Siti Rahma ke DPRD Provinsi Lampung menemui dirinya, Ade Ibnu Utami menuturkan, kedatangan Siti Rahma hanya sekedar silaturahmi.

“Silaturahmi aja. Siti Rahma hanya memastikan apa benar namanya diusulkan ke DPP PKS sebagai calon bupati,” ujarnya.

Soal calon kepala daerah lainnya yang diusulkan DPW PKS Lampung ke DPP, anggota DPRD Lampung ini mengungkapkan, untuk Pringsewu calon bupati yang diusulkan adalah Sujadi Saddat dan Siti Rahma, Tulangbawang Winarti dan Hanan A Rozak – Heri Wardoyo, Lampung Barat Edi Irawan Arief - Ulul Azmi Soltiansyah (Edi - Pai) dan Tulangbawang Barat Umar Ahmad.

“Usulan calon ini diusulkan berbarengan ke DPP. Kita belum tahu kapan rekomendasi keluar dari DPP. Pengennya sih secepatnya,” pungkasnya. (ben)
Share:

Khamami Hadiri Sertijab Camat Mesuji

image

setialampung.com, MESUJI - Bupati Mesuji Khamami, Rabu (15/6) menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Camat Mesuji yang sebelumnya dijabat Ronal Nasution kepada Sunardi. Sunardi sebelumnya menjabat kepala bagian humas dan protokol setda Mesuji. Di dalam sertijab yang berlangung di Gedung Olah Raga (GOR), Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji ini juga dilaksanakan pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan Mesuji oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Mesuji, Elviana Khamami.

Dalam sambutannya Khamami optimistis kendati Sunardi belum pernah menjabat sebagai camat, akan tetapi etos kerja, loyalitas dan kemampuannya dalam membina serta menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Sementara kepada Ronal Nasution yang saat ini menjabat sebagai kabag humas dan protokol agar dapat lebih pro-aktif dalam menjalankan tugas dan mampu mengemban amanah dengan baik.

"Meski belum berpengalaman di bidang kecamatan, akan tetapi jam terbang Camat Mesuji yang baru ini lebih tinggi dari camat sebelumnya. Untuk itu, saya menghimbau, agar keduanya bisa saling berbagi pengalaman dibidang kerjanya masing-masing. Biarkan Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, demi untuk menuju Kabupaten Mesuji yang lebih baik," harap Khamami.

Sementara Sunardi yang telah dinobatkan untuk memegang amanah menjadi Camat Mesuji mengucapkan banyak terimakasih, atas sambutan dan antusiasme masyarakat Kecamatan Mesuji terhadap dirinya. Selain itu, dia juga meminta kepada Bupati Mesuji selalu membimbing serta memberikan arahan agar dapat lebih baik dalam mengemban tugas.

Sementara kepada masyarakat Kecamatan Mesuji, Sunardi berharap agar selalu memberikan dukungan kepada dirinya untuk bersama-sama membangun Mesuji umumnya dan Kecamatan Mesuji khususnya.

"Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati kepada saya. Saya hadir disini untuk melayani  masyarakat, untuk itu saya berharap dukungan serta kerjasama yang baik dari semua masyarakat Mesuji untuk kita bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini," tegas Sunardi.

Sebelumya, Selasa (14/6) telah dilakukan sertijab Kabag Humas dan Protokol dari Sunardi.SE kepada Ronal Nasution, yang dihadiri oleh Asisten III Pemkab Mesuji Nawawi Matni, di aula sekretariat daerah setempat. (nara)
Share:

Kepala BPKAD Mesuji, Adi Sukamto: Tenaga Harian Lepas Tidak Terima THR

setialampung.com, Mesuji - Meski belum jelas kapan bisa menerima gaji ke 13 dan 14, namun setidaknya masih ada senyum dan harapan yang terlontar dari ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Mesuji. Tapi kondisi ini berbeda dengan para tenaga harian lepas (THL).

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji, Adi Sukamto, dari tahun - tahun sebelumnya, Pemkab Mesuji memang tidak mengeluarkan tunjangan hari raya (THR) untuk para THL.

"Untuk THL tidak ada THR. Memang dari tahun-tahun sebelumnya mereka tidak ada THR. Kalaupun ada mungkin kebijakan dari kepala satkernya masing-masing," tandas Adi Sukamto. (nara)
Share:

Berlindung Dibalik Juklak dan Juknis, Pembayaran Gaji ke 13 dan 14 Belum Jelas

setialampung.com, MESUJI - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di Mesuji dan Bandarlampung harus bersabar untuk menerima gaji ke 13 - 14. Ini karena sampai dengan memasuki hari puasa ke 10, belum ada tanda - tanda kapan gaji tersebut akan dibayarkan. Bahkan masing - masing kedua pemerintahan daerah tersebut belum membayarkan gaji ke 13 dan 14 dengan dalih masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) untuk menyalurkan gaji tersebut.

"Kita tinggal menunggu peraturan pemerintah ataupun surat edaran dari pemerintah untuk membayarkan gaji ke 13 dan 14," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji, Adi Sukamto kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Adi mengungkapkan, anggaran untuk pembayaran gaji ke -13 dan 14 itu berkisar Rp20 miliar. Dana tersebut akan dibayarkan kepada 2.509 aparatur sipil negara se-Kabupaten Mesuji.

"Untuk pembayaran secara tehnis tidak ada kendala, dan kita sudah siap. Hanya tinggal tunggu intruksi pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah. Dananya pun telah siap di kas daerah," kata Adi.

Dia optimis untuk gaji ke-14 dalam waktu dekat akan segera disalurkan. Hal itu mengingat gaji ke 14 merupakan tunjangan hari raya yang tentunya akan diberikan sebelum lebaran idul fitri. Berbeda dengan gaji ke 13 yang memang telah ada dari tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk gaji 13 itu besaran satu bulan gaji. Sedangkan untuk gaji ke 14 tidak jauh berbeda yakni sama dengan gaji yang diterima pada bulan Juni tahun ini. Saya rasa tidak lama lagi akan segera disalurkan" jelasnya.

Sementara Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas tidak berkata banyak saat ditanya kapan pembayaran gaji 13 dan 14 akan disalurkan kepada ribuan PNS di Bandarlampung.

"Kapan petunjuknya keluar? apa teman - teman udah pegang," katanya singkat melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com. (nara)
Share:

Mulai Oktober, 291 PNS Mesuji akan Beralih Kewenangannya ke Pemprov Lampung

setialampung.com, MESUJI - Sebanyak 291 pegawai negeri sipil (PNS) dari total sekitar 2.516 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji akan bertugas di bawah naungan pemerintah provinsi Lampung.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mesuji, Beddi, berpindah tugasnya 291 PNS Mesuji ke pemprov Lampung karena
konsekuensi atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta tentang pembagian kewenangan.

Beddi menerangkan, berdasarkan undang-undang tersebut ada lima urusan bidang di beberapa satuan kerja yang kewenangannya harus dilimpahkan ke pemerintah provinsi.

"Kewenangan yang dimaksud adalah personil, penganggaran, prasarana dan dokumen atau disebut P3D,"jelas Beddi saat disambangi diruang kerjanya, selasa(14/6).

Disebutkan Beddi, sementara kelima urusan bidang dari beberapa satuan kerja di Kabupaten Mesuji yang akan dilimpahkan ke pemprov Lampung yaitu meliputi bidang kehutanan, pertambangan, penyuluh tenaga kerja, pendidikan menengah dan PLKB.

"Itu mulai berlaku sejak diserahkannya dokumen P3D pada 1 Oktober 2016 mendatang. Sementara ini baru selesai tahap verifikasi di internal kita dan pada tanggal 31 Juni nanti akan diverifikasi ditingkat nasional oleh Menteri dalam negeri (mendagri) di Bandarlampung," tandasnya. (nara)
Share:

Ketua Umum ASTTI Deddy Adhyaksa: Lampung Memiliki Banyak Potensi

setialampung.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Deddy Adhyaksa melakukan kunjungan kerja dan konsolidasi dengan pengurus DPD ASTTI Lampung di Hotel POP, Selasa (14/6).

Di hadapan pengurus DPD ASTTI Lampung, Deddy minta kepengurusan DPD ASTTI Lampung dapat berjalan dengan sehat dan baik.

"Banyak potensi untuk membesarkan ASTTI Lampung. Jadi, pengurus harus bisa cari peluangnya," ujarnya.

Sementara Ketua Umum DPD ASTTI Lampung MW. Heru Sambodo mengatakan, ASTTI salah satunya bisa menciptakan tenaga ahli yang berkompeten dan memiliki sertifikasi.

"ASTTI Lampung akan terus bersinergi dan perlu bimbingan DPP," imbuhnya. (rls)
Share:

DPP Partai Golkar Putuskan Musda Provinsi Juli, Musda Kabupaten/Kota September

setialampung.com - DPP Partai Golkar melalui rapat pleno memutuskan petunjuk pelaksanaan (juklak) pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) tingkat provinsi, Musda 514 kabupaten/kota dan musyawarah kecamatan (muscam).

"Pleno memutuskan pelaksanaan Musda provinsi yang harus selesai pada Juli mendatang. Musda kabupaten/kota harus selesai pada September dan Muscam harus selesai pada Desember mendatang," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid saat membeberkan hasil rapat pleno di kantor DPP, Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Selain itu, lanjutnya, di dalam pleno juga mendengarkan pemaparan program masing-masing koordinator bidang (Korbid).

"Program kita 100 hari ini akselerasi kerja. Itu program 100 hari itu menyusun program kerja yang memang akan bisa dirasakan oleh masyarakat, jadi program kita bukan hanya program politik tapi program kerja yang bisa dirasakan masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan elektora‎l partai. Itu yang pertama. DPP juga merumuskan Juklak pilkada," ujarnya. (*)

Sumber : okezone.com
Share:

93 PNS Mesuji Ikuti Pra Jabatan di Bandiklat Natar

setialampung.com, MESUJI - 93 pegawai negeri sipil (PNS) golongan III hasil seleksi CPNS formasi tahun 2014, mengikuti pra jabatan sejak 12 Mei - 16 Juni di Badan Pendidikan dan Pelatihan(Bandiklat), Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Hal itu dijelaskan Kepala bidang pengembangan karir dan diklat Ardi Umum, Selasa (14/6).

"Para peserta akan mengikuti ujian Aktualisasi. Sebelumnya mereka sudah menjalani beberapa tahapan yakni internalisasi dasar yang materinya tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (aneka)," jelasnya saat ditemui di kantornya senin(13/6).

Adapun tujuan mengikuti prajabatan
bagi pegawai adalah untuk peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika. Akan tetapi ada sejumlah rangkaian kegiatan yang harus dilalui seperti Internalisasi nilai dasar untuk selanjutnya mengikuti ujian aktualisasi yakni aktifitas dikantornya masing-masing dengan membuat program kerja sesuai SKP dan perintah pimpinannya.

"Nantinya, hasil prajabatan ini merupakan tiket untuk menjadi pns seratus persen. Jika lulus semua, berarti kedepan kita tidak ada lagi program prajabatan," tambahnya. (nara)
Share:

Wagub Lampung Bachtiar Basri dan Walikota Herman HN Buka Puasa Bersama

image

setialampung.com - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri beserta rombongan Safari Ramadhan 1437 H Provinsi Lampung disambut hangat Walikota Herman HN di Masjid Baiturrahim , Kelurahan Korpri, Sukarame Bandar Lampung, Selasa (13/6).

Karo Humas dan Protokol Bayana melalui Kabag Humas Heriyansyah mengatakan, pada kesempatan tersebut Herman HN menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap ke depan silaturahmi dapat terus terjalin.

"Saya senang sekali kita semua dapat berkumpul di Masjid ini untuk melaksanakan buka bersama dan sholat maghrib berjama’ah," ujarnya.

Sementara itu dalam sambutannya Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengajak seluruh jamaah dan masyarakat untuk terus menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak atau mengurangi nilai ibadah puasa.

"Dalam bulan ramadhan ini sesungguhnya ada nikmat silaturahmi di dalamnya. Diharapkan dengan eratnya silaturahmi, maka segala sesuatu akan menjadi mudah, lancar dan ringan," katanya

Lebih lanjut dikatakannya, antara kota/kabupaten dengan provinsi tidak bisa terpisahkan. Majunya kota dan kabupaten merupakan kesuksesan sebuah Provinsi. Karena tanpa Kab/Kota Provinsi bukan apa-apa.

"Sangat baik bagi kita semua agar lebih mengerti lagi kabupaten dan kota merupakan bagian dari sebuah Provinsi. Provinsi memiliki kewajiban untuk membangun kota/kabupaten agar bersinergi dengan baik," ungkap Bachtiar Basri.

Dalam sambutannya, wakil gubernur berharap seluruh kaum muslimin dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan ramadhan tahun ini. Selain itu juga dapat memahami apa makna ramadhan dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan hanya mengaku Islam kita harus menjalankan apa itu Kehidupan Islami yang sebenarnya. Kita jalankan dengan benar sesuai perintah agama kita. Penyesalan manusia saat meninggal dunia adalah belum nya kita bersedekah. Mari kita berpuasa dengan baik mari dan berlomba-lomba bersedekah baik di bulan ramadhan ini dan bulan lainnya," pungkasnya. (rls)
Share:

Soal Calon Menteri, Agung Laksono: Golkar Sudah Siapkan Nama Calon

setialampung.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, setelah bergabung dengan pemerintah, Partai Golkar sudah nenyiapkan beberapa nama calon menteri. Jika ada permintaan dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau Pak Presiden menginginkan adanya reshuffle, dan memberikan kepercayaan kepada kader Partai Golkar untuk mengisi posisi menteri. Kami suda menyiapkannya," kata Agung di rumahnya, Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (12/6).

Namun Agung Laksono belum bersedia menyebutkan nama - nama kader Golkar calon menteri.

"Yang pasti sudah kami siapkan beberapa nama calon menteri dari Golkar.

Sejumlah nama yang disebut sebagai calon menteri dari Golkar diantaranya
Fadel Muhammad, Idrus Marham, Syarif Cicip Sutardjo dan Siswono.

"Yang pasti itu hak prerogatif presiden untuk memilih anggota kabinet yang bisa menjadi aset. Bukan menjadi beban. Tidak menutup kemungkinan calon menteri Golkar bisa dari kalangan senior atau kader muda. Yang penting memiliki kapasitas. Menurut saya, Ketum Golkar Setya Novanto sudah mempertimbangkan variasi yang baru dan lama. Pilihan akhir ada di Pak Jokowi," ungkapnya. (*)

Sumber: detikcom
Share:

DPD PAN Lamtim Gelar Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

setialampung.com - DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Timur menggelar buka puasa bersama, Minggu (12/6). Selain buka bersama, DPD PAN Lamtim juga menyalurkan santunan kepada anak yatim serta mengaji bareng pengurus dan kader PAN dari 24 kecamatan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari, Sekertaris DPW Iswan A Caya dan segenap jajaran pengurus DPD serta Fraksi PAN DPRD Lamtim.

Ketua DPD PAN Lampung Timur Asmara Dewi dalam sambutannya mengatakan, ramadan adalah momentum untuk berbagi dalam rangka menghilangkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya.
“Melalui acara santunan ini diharapkan PAN dapat menjadi bagian dalam meretas kesenjangan,” harap Asmara Dewi melalui acara yang digelar di Sekertariat DPD PAN Lamtim di Sukadana.

Dilanjutkan, melalui bulan suci ini, DPD PAN juga berharap dapat membatu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahim antara jajaran DPW, DPD dan para kader serta masyarakat Lamtim,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Sekertaris DPD PAN Lamtim Lekat Dullah Adi menjelaskan, kegiatan buka bersama serta penyaluran santunan diawali dari DPD dan akan dilanjutkan ke 7 dapil di Lampung Timur. (*)
Share:

Waduh, Radikalisme Berkembang Pesat di Lampung dan Sulawesi Selatan

setialampung.com - Ideologi radikalisme berkembang pesat di Lampung dan Sulawesi Selatan. Deputi 1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Abdul Rahman Kadir mengatakan, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah perkembangan radikalisme.

"Radikalisme berkembang pesat di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa hampir seluruh wilayah ada kelompok radikalisme. Kalau di luar Pulau Jawa ada di Sumatera, Lampung khususnya serta di Sulawesi Selatan," kata Abdul Rahman di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (9/6).

Dia mengungkapkan, baru-baru ini ada seorang guru perempuan di Sulawesi Selatan yang bergabung dengan kelompok terorisme Suriah karena membaca sebuah buku.

"Saat ini dia berada di Turki, dia bergabung dengan kelompok teroris setelah membaca buku berjudul 'Aqidah'. Dia juga meninggalkan anak beserta suaminya untuk ke Suriah dan bergabung dengan ISIS," kata Abdul Rahman.

Dia mengatakan, kelompok militan ISIS memang pandai melakukan perekrutan, propaganda dan hasutan dengan mengandalkan media, terutama media sosial.

Sementara Direktur Pencegahan BNPT Hamidin menjelaskan, awal gerakan radikalisme di Sulawesi Tengah adalah saat terjadi perang agama di Poso.

"Itulah kesempatan mereka untuk masuk, kemudian mereka menggunakan pendekatan sedarah dengan cara mengawini anak ulama di tempat tersebut," kata Hamidin.

Dengan menikahi anak ulama setempat, maka mereka lebih gampang menyebarkan ideologinya kepada masyarakat. Salah satu kelompok radikal yang meresahkan di Poso adalah kelompok Santoso. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar Santoso dan kawan-kawannya. Kuat dugaan pertahanan kelompok Santoso kian lama kian melemah karena jalur logistiknya telah terputus. (*)

Sumber: liputan6.com
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog