Langsung ke konten utama

Komisi I DPRD Bandarlampung Bantah Bersikap Lembek Soal Klinik Tirtayasa Medika

setialampung.com - Komisi I DPRD Bandarlampung membantah bersikap lembek soal pembangunan Klinik Tirtayasa Medika yang diduga belum mengantongi izin lingkungan.

Bantahan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta saat dihubungi setialampung.com, Selasa (21/6), saat ditanya kenapa komisi I sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara pembangunan klinik setelah hearing terakhir dengan pemilik klinik dan pihak terkait pada Rabu (6/4) lalu.

"Kemaren kan (dalam hearing terakhir), dokter itu (pemilik klinik) bilang nggak tau atau pura - pura nggak tau kalau harus ada izin segala macem. Dia bilang nggak tau apa - apa. Jadi kita kasih kesempatan dia (pemilik klinik) ikutin semua aturan - aturan itu," ungkapnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, setelah lebaran pihaknya akan memanggil kembali pemilik klinik.

"Nanti Abis Lebaran kita panggil.
Kita tegas - tegas aja nanti. Kalau belum ada surat - surat izin, kita bakal keluarin rekomendasi tutup," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Bandarlampung dengan tegas akan merekomendasikan penghentian sementara pembangunan klinik Tirtayasa Medika milik Bambang Kurniawan.

Rekomendasi ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta di dalam pertemuan antara komisi I dengan pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan dan BPMP di aula DPRD setempat, Rabu (6/4) lalu.

“Karena sama sekali belum mengantongi izin, kita minta pembangunannya dihentikan sementara sampai izinnya terbit,” tegasnya.

Anggota komisi I DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan di dalam pertemuan tersebut juga menyayangkan sikap Bambang Kurniawan selaku pemilik klinik Tirtayasa Medika.

“Miris sekali. Padahal pembangunan klinik sudah berjalan empat bulan. Setelah ribut – ribut baru akan membuat izinnya. Apalagi bapak (Bambang Kurniawan) kan orang yang cerdas dan seorang pegawai negeri sipil. Tapi membangun klinik kok belum ada izinnya,” sesal Handrie.

Senada disampaikan anggota komisi I lainnya Ernita Sidik. Politisi Partai Demokrat ini pun menyarankan pembangunan klinik dihentikan sementara sampai terbit izinnya.

Sementara pemilik klinik Tirtayasa Medika Bambang Kurniawan saat menanggapi komisi I yang akan merekomendasi penghentian sementara pembangunan kliniknya menuturkan, dirinya akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan.

"Kalau lingkungan memungkin ya dilanjutkan, jika tidak ya tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya baru mulai mengurus izin karena awalnya hanya untuk renovasi, bukan untuk pembangunan klinik. Ini dikarenakan di daerah tersebut tidak boleh dibangun klinik. Alasanya di daerah tersebut sudah banyak klinik.

“Sebelumnya tempat praktek, dan itu tidak perlu izin warga,” tandasnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)