Langsung ke konten utama

Petrokimia Gresik Dukung Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Pola Billing System

setialampung.com - PT. Petrokimia Gresik mendukung penuh pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola billing system. Hal itu terungkap dari hasil pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi beserta kepala satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (24/6) di Kantor Perwakilan Jakarta. Dari Petrokimia Gresik hadir juga Koordinator Pemasaran Petrokimia Gresik Donal Tambunan.

Dijelaskan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lana Rekyanti didampingi Karo Humas dan Protokol Bayana, dengan adanya dukungan dari distributor pupuk tersebut diharapkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola billing system lebih optimal. Apalagi ke depan pola distribusi ini terus berjalan hingga tahun 2017 mendatang.
Diterangkannya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menggelar Uji Coba Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Pola Billing System telah dilaksanakan di Kecamatan Candi Puro mulai tanggal 6 April 2016 lalu. Yakni terdiri dari 14 Desa, 14 Gapoktan, 278 Kelompok Tani, 9 Kios dan 2 Distributor Pupuk Bersubsidi yakni PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik.

Pada bulan April Kelompok Tani mulai menebus pupuk bersubsidi melalui Bank Lampung. Pupuk bersubsidi Tersalur di Kelompok Tani pada bulan Mei 2016. Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2016, Jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah tersalurkan yaitu Urea (132, 20 Ton), NPK (124, 38 Ton), SSP-36 (9, 43 Ton) dan Organik (1, 20 Ton). Rencana Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pola Billing System yaitu mulai Musim Rendeng Tahun 2016 Kabupaten Lampung Selatan (70 Desa, 1099 Kelompok) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kecamatan Tumijajar.

Selanjutnya, tahun 2017 Rencana Uji Coba akan dilaksanakan di Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Utara. "Diharapkan hasil Evaluasi dan perbaikan system ujicoba distribusi pupuk bersubsidi melalui pola Billing sytem dapat segera dipergunakan sebagai acuan revisi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung. Fasilitas insentif bagi PPL dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi secara online melalui Kementerian Pertanian (APBN) dan didukung dengan APBD Kabupaten/ Kota. Alternatif lain jika memungkinkan dapat difasilitasi oleh PIHC," ujar Kadis Pertanian Provinsi Lampung.

Lebih lanjut disampaikan, manfaat menggunakan yang didapatkan oleh Kelompok tani dengan menggunakan pola ini adalah Cara penerimaan pupuk oleh petani lebih mudah dan cepat. Kelompok tani dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai jumlah dan jenis pupuk yang akan disalurkan. Serta Pembayaran oleh Kelompok Tani langsung diterima oleh distributor. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)