Langsung ke konten utama

Soal Larangan Mudik Lebaran Pakai Randis, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf Dukung Instruksi Menteri

setialampung.com - Instruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang melarang penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk mudik lebaran mendapat sambutan baik Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Irsyad Yusuf pun secara tegas melarang pejabatnya menggunakan randis untuk mudik lebaran. Bukti ketegasannya ini yaitu dengan mempersiapkan halaman pendopo sebagai lahan parkir mobil dinas para pejabat. Irsyad selalu melarang para pejabatnya mudik lebaran menggunakan randis setiap tahunnya. 

"Kita siapkan lahan parkir untuk randisnya di pendopo jika merasa tidak aman diparkirkan di kantornya. Intinya mobil dinas fasiltas negara, nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Terkecuali ada kepentingan kemanusiaan yang mendesak. Seperti mengantar orang ke rumah sakit atau ibu hamil yang akan melahirkan," kata Irsyad Yusuf, di pendopo, Sabtu (25/6).

Kendati demikian, pria yang disapa Gus Irsyad, mengatakan, para pejabatnya bisa menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran jika sudah mendapat izin tertulis dari dirinya.

"Tapi izin tertulis saya atas pertimbangan kemanusiaan yang mendesak," katanya.

Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi melarang penggunaan randis untuk mudik lebaran. Larangan ini disampaikan menteri saat buka puasa bersama PNS di lingkungan Pemkab dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Jumat (24/6).

“Randis hanya boleh gunakan untuk tugas kedinasan. Bukan untuk acara keluarga. Kalau melanggar pasti kita kasih sangsi tegas,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Yuddy minta PNS tidak mengambil cuti usai libur lebaran, agar pelayanan publik bisa optimal. Ini karena PNS telah mendapat libur yang cukup panjang, selama 8 hari. Libur lebaran PNS dimulai sejak 3 hingga 10 Juli, termasuk empat hari cuti bersama.

“Kami menghimbau kepada seluruh PNS, tidak ambil jatah cuti tahunan, yang digabungkan dengan cuti bersama lebaran ini,” kata Yuddy.

Larangan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik lebaran ini berlaku untuk nasional. Bagaimana dengan pemerintah provinsi Lampung dan 15 kabupaten/kota lainnya, kita tunggu saja hasilnya !!! (*)

Sumber: detikcom

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)