​Sjachroedin ZP Terpilih Kembali Pimpin DPD Lampung Sai

setialampung.com - Sjachroedin ZP terpilih kembali secara musyawarah mufakat sebagai ketua umum DPD Lampung Sai periode 2016 - 2019.

Sjachroedin terpilih kembali di dalam ajang musyawarah besar (Mubes) ke VII tahun 2016 yang dilaksanakan di Bumi Kedaton, Sabtu (30/7). 

Sementara Sjachroedin ZP usai Mubes mengatakan, Lampung Sai selalu berkonsentrasi dalam kegiatan sosial dan budaya. 

"Ada beberapa kegiatan sosial dan budaya yang sudah dilaksanakan Lampung Sai. Dan Lampung Sai tidak akan berkecimpung di dunia politik," ujarnya kepada wartawan. (ben) 
Share:

Penjelasan Ketua DPRD Bandarlampung dan Ketua BK Agusman Arif Soal Pengajuan Mundur Nizar Romas

Share:

Pedagang Memilih Berjualan di Pinggir Jalan Daripada di Dalam Komplek Pasar Tani, Kemiling

Share:

DPP Partai Nasdem Resmi Terbitkan SK Pemberhentian Nizar Romas sebagai Anggota Partai

setialampung.com – DPP Partai Nasdem melalui surat keputusan (SK) nomor 020-SK/DPP-NasdemVII/2016 resmi memberhentikan Nizar Romas sebagai anggota Partai Nasdem dan penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Bandarlampung.

Ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung Naldi Rinara di dalam jumpa pers di DPD setempat, Jumat (27/7) mengatakan, surat ini merupakan tindaklanjut surat sebelumnya dari DPD Partai Nasdem Bandarlampung nomor 002/SP/DPD-Nasdem BL/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan surat DPW Partai Nasdem Lampung nomor 014-SI/DPW-Nasdem/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang penggantian antar waktu anggota DPRD Bandarlampung.
Menurut Naldi, SK DPP Partai Nasdem ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap Nizar Romas yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) ART Partai Nasdem.

“DPD Partai Nasdem juga sudah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali kepada Nizar Romas. Dan sampai saat ini baik DPD, DPW maupun DPP Partai Nasdem belum menerima surat pengunduran diri Nizar Romas,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari saat dihubungi setialampung.com membenarkan terbitnya SK pemberhentian Nizar Romas sebagai anggota partai ini. (ben)
Share:

Ini Alasan Indra Bangsawan Nggak Mau Dilantik Jadi Anggota DPRD Bandarlampung Gantikan Nizar Romas

setialampung.com – DPP Partai Nasdem melalui surat keputusan nomor 195-SI/DPP-Nasdem/VII/2016 mengeluarkan rekomendasi penggantian antar waktu anggota DPRD Bandarlampung Nizar Romas. Di dalam SK tersebut, DPP Partai Nasdem mengajukan Erika Novalia Sani sebagai pengganti Nizar Romas. Padahal calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbesar setelah Nizar Romas adalah Indra Bangsawan dengan 1.212 suara. Sedangkan Erika Novalia Sani meraih 1.163 suara.

Di dalam jumpa pers yang digelar di DPD Partai Nasdem, Jumat (29/7), Indra Bangsawan mengungkapkan alasannya mundur dan tidak bersedia dilantik sebagai anggota DPRD Bandarlampung menggantikan Nizar Romas.
Menurut Indra Bangsawan, alasannya mundur dan tidak bersedia dilantik sebagai anggota DPRD menggantikan Nizar Romas adalah karena setelah pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 lalu, dirinya tidak memungkinkan lagi maju sebagai calon anggota legislatif pengganti Nizar Romas karena akan lebih fokus sebagai aktifis.

“Pengunduran diri saya tandatangani di depan notaris Nuryati SH. Saya ikhlas mengundurkan diri,” ujarnya.

Sementara di tempat yang sama, Erika Novalia Sani menuturkan, semua proses yang sudah dilakukan sesuai prosedural dan mengikuti arahan dari DPP Partai Nasdem. (ben)
Share:

DPP Nasdem Ajukan Erika sebagai Pengganti Nizar Romas di DPRD Bandarlampung

setialampung.com – DPP Partai Nasdem ajukan Erika Novalia Sani sebagai anggota DPRD penggantian antar waktu menggantikan Nizar Romas sebagai anggota DPRD Bandarlampung. Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung Naldi Rinara di dalam jumpa pers yang dilaksanakan di DPD Partai Nasdem Bandarlampung, Jumat (29/7).

Di dalam jumpa pers yang dihadiri Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung Budi Kurniawan, Erika Novalia Sani dan Indra Bangsawan itu, Naldi menjelaskan, diajukannya Erika sebagai pengganti Nizar Romas dikarenakan Indra Bangsawan bermaksud mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif nomor urut 8. Selain itu, Indra Bangsawan juga mengundurkan diri apabila ditetapkan oleh KPU Bandarlampung sebagai pemenang.

Surat pernyataan pengunduran diri ini, jelasnya lagi, diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2016 di hadapan notaris Nuryati SH. Dimana surat itu menyatakan bahwa Indra Bangsawan tetap konsisten dan bersedia tidak dilantik menjadi anggota DPRD Bandarlampung.

“Keputusan DPP ini agar ditindaklanjuti oleh DPW Partai Nasdem Lampung dan DPD Partai Nasdem Bandarlampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Naldi.
Di tempat yang sama, Indra Bangsawan membenarkan jika dirinya mengundurkan diri sebagai caleg nomor urut 8 dan ikhlas menerima keputusan DPP.

“Saya ikhlas dan akan fokus sebagai aktifis saja,” ujarnya singkat. (ben)
Share:

​Edi Agus Yanto Resmi Dapat Rekomendasi sebagai Bakal Calon Bupati Pringsewu dari PAN

setialampung.com - DPP Partai Amanat Nasional melalui surat nomor 32/PILKADA/VII/2016 yang ditandatangani Ketua Tim Pilkada DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengeluarkan rekomendasi kepada Edi Agus Yanto sebagai bakal calon bupati Pringsewu. 

Sekretaris DPW PAN Lampung Iswan H. Cahya mengatakan, DPP mengeluarkan rekomendasi kepada Edi Agus Yanto sebagai bakal calon bupati Pringsewu dan mendapat tugas mencari pasangan atau wakilnya serta koalisi partai.

"DPW mendapat tugas menerima rekomendasi dan menyampaikan kepada calon yang bersangkutan," ujarnya kepada wartawan di DPW PAN Lampung, Jumat (29/7).

Selain Pringsewu, lanjutnya DPP juga mengeluarkan rekomendasi calon untuk pilkada Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Lampung Barat (Parosil - Mat Hasnurin), Pringsewu Edi Agus Yanto.

Di tempat yang sama, bakal calon bupati Pringsewu Edi Agus Yanto mengapresiasi dan bersyukur DPP menetapkan dirinya sebagai bakal calon bupati Pringsewu.

"Semoga rekomendasi ini bisa menjadi perekat dan maksimalnya gerakan politik. Terutama kader - kader PAN untuk berfastabiqul khairot menjadikan Pringsewu menjadi lebih baik lagi," katanya. (ben)
Share:

​Polda Lampung Tetapkan MA dan T sebagai Tersangka Kasus Pembunuh dan Pemutilasi M. Pansor

setialampung.com - Dua orang terduga pembunuhan disertai mutilasi terhadap anggota DPRD Bandarlampung M. Pansor yang diamankan Polda Lampung telah ditetapkan sebagai tersangka.

Satu tersangka adalah oknum anggota polisi dengan inisial MA. Dan satu tersangka lainnya yaitu T yang berprofesi sebagai karyawan salah satu warung makan di wilayah Way Halim, Bandarlampung.

“Setelah diperiksa, penyidik menetapkan M dan T sebagai tersangka. Keduanya sekarang sudah ditahan," kata Kapolda Lampung, Brigjen Pol Ike Edwin kepada wartawan ketika ditemui usai keluar dari ruangannya, Rabu (27/7) sore.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, Ike Edwin belum mau ungkap motif kasus mutilasi tersebut. Karena penyidik masih melakukan pendalaman dan mencocokkan barang bukti.

“Barang bukti dibawa Dirkrimum Polda Lampung ke Polda Sumatera Selatan dan Mabes Polri. Saya belum dapatkan laporannya,” ujarnya.

Menurutnya, masih perlu dilakukan analisis kembali untuk menguatkan semua pembuktian dari yang ada.

“Ya kan tidak mungkin, begitu datang bisa langsung didapatkan hasilnya yang pasti diteliti dulu barang buktinya ini,”ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang didapat teraslampung.com di Mapolda Lampung, Rabu malam. Saat ini M dan T ditahan di tempat berbeda. MA ditahan di rumah tahanan Mapolda Lampung, sementara T ditahan di rumah tahanan Mapolresta Bandarlampung.

Terungkapnya pelaku pembunuhan terhadap anggota DPRD Bandarlampung, M Pansor yang diduga melibatkan oknum anggota polisi Brigadir MA ini, diantaranya diketahui ditemukannya barang bukti berupa jam tangan dan cincin milik M. Pansor yang ada pada MA.
Sebelumnya petugas Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, menangkap oknum polisi berinisial MA di rumahnya di Permata Biru, Sukarame, pada Selasa (26/7). Polisi menangkap MA karena diduga terlibat kasus pembunuhan dan mutilasi anggota DPRD Bandarlampung. M Pansor.

MA adalah seorang anggota polisi berpangkat Brigadir yang bertugas di Mapolresta Bandarlampung. Selain MA, polisi juga menangkap satu terduga pelaku lain berinisial T warga Aceh yang bekerja di salah satu warung di daerah Way Halim, Bandarlampung.

Sumber: teraslampung.com
Share:

Dalam Satu Dua Hari Ini DPC PDIP Bandarlampung Gelar Pleno Soal PAW M. Pansor

setialampung.com – Sekretaris DPC PDIP Bandarlampung Wiyadi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat pleno membahas terkait proses pergantian antar waktu (PAW) almarhum M. Pansor.

“Dalam satu dua hari ini kami akan rapat pleno di DPC PDIP Bandarlampung. Selanjutnya hasil pleno kami sampaikan ke DPP melalui DPD PDIP Lampung,” ujar Wiyadi di ruang kerjanya, Rabu (27/7).

Saat ditanya siapa calon pengganti M. Pansor sebagai anggota dewan, Wiyadi menuturkan, berdasarkan perolehan suara terbanyak kedua setelah M. Pansor adalah Julius P. Gultom.

“Calon pengganti M. Pansor yaitu Julius P. Gultom. Saya lupa berapa perolehan suaranya,” katanya. (ben)
Share:

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi: Proses PAW Nizar Romas Tergantung Partai Nasdem

setialampung.com – Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, Setelah memverifikasi pengajuan pengunduran diri Nizar Romas, DPRD Bandarlampung menunggu kepastian proses pergantian antar waktu (PAW) dari Partai Nasdem apakah akan diteruskan atau tidak. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi saat jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (27/7).

“Anggota dewan yang duduk di DPRD ini kan perwakilan dari partai. Dan sampai hari ini DPRD belum menerima surat apapun dari Partai Nasdem terkait PAW Nizar Romas. Surat pemecatan Nizar Romas aja belum kami terima. Kalau partai mempertahankan, proses PAW tidak akan berjalan. Karena tidak semua kader yang mengundurkan diri diizinkan oleh partainya,” ungkapnya. (ben)
Share:

Ini Hasil Verifikasi BK DPRD Bandarlampung Terkait Pengajuan Pengunduran Diri Nizar Romas

setialampung.com – DPRD Bandarlampung melalui Badan Kehormatan (BK) menindaklanjuti pengajuan pengunduran anggota DPRD Bandarlampung Nizar Romas yang diterima DPRD, Jumat (22/7). Tindaklanjutnya BK memverifikasi pengajuan pengunduran diri tersebut kepada Nizar Romas, Rabu (27/).

Kepada awak media di ruang ketua DPRD Bandarlampung, Rabu (27/7), Ketua Badan Kehormatan DPRD Bandarlampung Agusman Arif mengungkapkan, berdasarkan disposisi dari ketua DPRD, pihaknya sudah memverifikasi pengajuan pengunduran diri Nizar Romas.

“Hasil verifikasi kami kepada Nizar Romas di Polresta Bandarlampung, pengajuan pengunduran tersebut memang benar yang buat adalah Nizar Romas.Verifikasi ini bertujuan memastikan kebenarannya apakah pengajuan pengunduran diri tersebut dibuat oleh Nizar Romas atau orang lain,” ujarnya. (ben)
Share:

​Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung Minta Tersangka Pembunuh M. Pansor Dihukum Mati

setialampung.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung minta agar para tersangka pembunuh anggota DPRD Bandarlampug M. Pansor dihukum seberat - beratnya.

"Bila perlu kita minta semua tersangka dihukum mati atas perbuatannya," tegasnya kepada wartawan di DPRD Bandarlampung, Rabu (27/7).

Selain itu, politis PDIP ini minta agar kepolisian secepatnya mengungkap motif dan dalang dibalik kasus ini.

"Polisi harus ungkap semuanya biar jelas," ujarnya.(ben)
Share:

FOTO: Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Secara Simbolis Melakukan Penanaman Seribu Pohon di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman, Pesawaran

Share:

Khamami - Sapli Terima Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dari Nasdem

setialampung.com - DPP Partai Nasdem melalui surat keputusan (SK) nomor 011-KPTS/DPP-Nasdem/VII/2016, tertanggal 26 Juli 2016 mengeluarkan rekomendasi bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mesuji, Khamami dan Sapli.

Di dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jendral Nining Indra Shaleh tersebut dijelaskan, Partai Nasdem menyetujui Khamami sebagai calon bupati dan Sapli sebagai calon wakil bupati Kabupaten Mesuji untuk mengikuti Pilkada pada tahun 2017 mendatang.

"SK langsung ditandatangani Ketua Umum Pak Surya Paloh dan Sekjend Bu Nining," ujar Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (26/7).

SK tertanggal 26 Juli 2016 itu, menurut Fuad, sudah diserahkan DPP Partai Nasdem melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Lampung Taufik Basari ke DPW Partai Nasdem Lampung dan DPD Partai Nasdem Kabupaten Mesuji dengan disaksikan pasangan calon.

"Tadi sudah diserahkan DPP Partai Nasdem ke Ketua DPW Partai Nasdem Mustafa dan Sekeratris DPW Partai Nasdem Lampung Fauzan Sibron dan saya juga hadir bersama calon bupati Pak Khamami," terangnya.

Disinggung alasan Nasdem mengusung pasangan ini, Fuad mengatakan, Khamami dan Sapli berdasarkan hasil survey beberapa lembaga survey berada di atas 75 persen hingga 80 persen.

"Dari semua lembaga survey Khamami-Sapli tertinggi, rata-rata di atas 70 persen hingga 80 persen," pungkasnya.

Koordinator Wilayah Partai Nasdem Lampung Taufik Basari memerintahkan seluruh jajaran Partai Nasdem Mesuji dan anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Mesuji untuk mengamankan, mengawal dan mendukung keputusan partai.

"Bagi siapapun anggota fraksi yang tidak mengamankan, tidak mengawal dan tidak mendukung calon yang diusung Partai Nasdem, akan diberi sanksi tegas berupa Pergantian Antar Waktu (PAW)," pungkasnya. (nara)
Share:

VIDEO: Tanggapan Ketua Komisi I Dedi Yuginta Soal Reklamasi Pantai

Share:

FOTO: Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung Budi Kurniawan Ikut Serta Bersih - Bersih Pantai di Pesisir Barat

Share:

​Setelah Kantongi SK DPP, Hasanusi Mulai Ngantor di DPW PPP Lampung

setialampung.com - Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi didampingi Sekretaris DPW PPP Lampung Azazi STGD, mulai melakukan aktifitasnya sebagai ketua dan sekretaris partai di kantor DPW PPP Lampung, Selasa (26/7). 
Ketika ditemui di kantor DPW PPP Lampung, Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi didampingi Sekretaris Azazi mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan setelah resmi menjadi ketua partai adalah melakukan rapat pengurus DPW PPP Lampung.

Dia menjelaskan, rapat pengurus ini diantaranya bertujuan melakukan pendataan semua pengurus dan sekretariat untuk tertib administrasi.

"Kami akan buat kantor DPW PPP Lampung ini lebih hidup dan semarak lagi. Kami akan rangkul semua komponen PPP. Dan mulai saat ini kami juga mulai berkantor di DPW PPP Lampung," ujarnya.

Selain itu, katanya, sebagai partai yang di dalamnya terdapat unsur PPP NU muhamadiyah, SI dan Perti ini, langkah berikutnya yang akan dilakukan yaitu mengagendakan pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) se- Lampung.

"Kami akan agendakan muscab pada awal September mendatang. Termasuk mempersiapkan untuk verifikasi partai ke KPU. Seperti contohnya terkait keberadaan kantor partai," ungkapnya. (ben)
Share:

​Soal Jabatan Ketua KONI, KPKAD Gugat Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo ke PN Tanjung Karang

setialampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD)  menggugat Ketua Umum KONI pusat sebagai tergugat I dan Ketua KONI Lampung M. Ridho Ficardo sebagai tergugat II ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Senin (25/7) dengan nomor gugatan nomor 121/PDT/6/2016.

Koordinator Presidium KPKAD Ansori mengatakan, melalui kantor hukum Ardian Angga, SH,.MH dan rekan, pihaknya mengajukan surat gugatan dugaan perbuatan melawan hukum atas surat keputusan (SK) Ketua Umum KONI Pusat no. 77 tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015 - 2019.

Ansori mengungkapkan, latar belakang gugatan ini karena tergugat diduga lalai dan tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan. Diantaranya yaitu Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 40 yang menjelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Kemudian, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 56 ayat (1) dan ayat (4) yang menjelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (pasal 56 ayat 1).

Pasal 56 ayat 4 yang berbunyi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemiliahan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, antara lain presiden/wakil presiden dan para anggota kabinet, gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, kapolri dan panglima TNI.

Lalu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang larangan perangkapan jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah pada kepengurusan KONI, PSSI daerah, klub sepakbola profesional dan amatir, serta jabatan publik dan jabatan struktural.

Kemudian surat komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Mendagri dengan nomor B.903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011.

"Kami menuntut KONI pusat untuk mencabut SK nomor 77 tahun 2015 tentang pengukuhan pengurus KONI Lampung, dan minta agar majelis hakim memerintahkan tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan - kegiatan apapun terkait tugasnya sebagai ketua KONI Provinsi Lampung. Dan mengembalikan gaji/honor yang diperoleh selama menjabat sebagai ketua KONI," ungkapnya. (ben)
Share:

​Tidak Kembalikan Kelebihan Pembayaran, Tirta Ancam Rekanan Tidak akan Dapet Proyek Lagi

setialampung.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Tirta angkat bicara terkait temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Lampung di satuan kerja yang dipimpinnya senilai Rp3.001.688.943,02.
Ketika ditemui di DPRD Bandarlampung, Senin (25/7), kepada setialampung.com Tirta menegaskan, pihak rekanan tidak akan mendapatkan proyek lagi dari Dinas PU Bandarlampung jika tidak mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

"Rekanan tidak akan dapat proyek lagi untuk tahun berikutnya kalau nggak mengembalikan uang kelebihan pembayaran itu," tegasnya.

Meskipun demikian, katanya, pihaknya akan menyelesaikan masalah temuan BPK ini. Salah satunya dengan memberikan teguran kepada rekanan untuk mengembalikan uangnya.

"Dari temuan Rp3 miliar lebih, tinggal seratusan juta lagi yang belum, saya lupa angkanya," katanya.

Saat ditanya apakah pihaknya siap mengembalikan uang atas kelebihan pembayaran tersebut, mengingat batas waktu pengembalian uang tinggal beberapa hari lagi, Tirta mengatakan, Dinas PU terus berupaya menyelesaikannya.

"Sambil berjalan kita selesaikan. Begitu saya dapet surat terkait temuan BPK itu, saya langsung kumpulkan semua rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, selain di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, kelebihan pembayaran juga terjadi di Dinas PU Bandarlampung. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung tahun anggaran (TA) 2015 terhadap peraturan perundang – undangan yang tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung menemukan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3.001.688. 943,02.

Pada TA 2015, Dinas PU menganggarkan, belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp218.685.718.100,00 dan belanja modal pengadaan konstruksi jembatan sebesar Rp7.705.228.000,00 dengan realisasi masing –masing Rp119.223.060.693,04 (54,51%) dan Rp7.250.232.895,00 (94,09%).

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Permasalahan ini mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran/kelebihan perhitungan pembayaran terhadap 21 rekanan senilai Rp3.001.688.943,02.

Dengan rincian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.692.511.374,39 terhadap 18 rekanan. 18 rekanan itu yaitu, PT. KKWI sebesar Rp260.827.671,60. PT. AAA sebesar Rp989.059.474,26. PT. UTJ sebesar Rp75.936.178,30. PT. SS sebesar Rp72.216.583,11. Lalu, CV. SP sebesar Rp33.346.500,75. CV. IJ sebesar Rp30.022.440,30. CV. STM sebesar Rp56.503.445,64. CV. SGM sebesar Rp85.165.036,77. CV. JAM sebesar Rp151.392.054,00. CV. ISM sebesar Rp71.006.213,13. CV. KM sebesar Rp85.759.582,07. CV. BKB sebesar Rp99.861.924,87. CV. PW sebesar Rp71.474.104,04. CV. MJ Rp93.213.525,03. CV. PS sebesar Rp110.039.166,33. CV. GS sebesar Rp56.899.985,92. CV. DMLP sebesar Rp59.875.344,89 dan CV. MM. Sebesar Rp289.912.143,38.

Untuk kelebihan perhitungan pembayaran sebesar Rp309.177.568,63 yaitu terhadap PT. SSW sebesar Rp183.203.416,73. CV. RJ sebesar Rp94.322.070,53 dan CV. MBR sebesar Rp31.652.081,37.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.580.612.221,45 pada tanggal 3 sampai 25 Mei 2016 dengan mencantumkan masing – masing STS.

Atas temuan ini, BPK Lampung merekomendasikan kepada walikota Bandarlampung agar memerintahkan kepala dinas PU untuk menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp326.754.651,04 dengan rincian, CV ISM sebesar Rp71.006.213,13. CV. KM sebesar Rp85.759.582,07. CV. MJ sebesar Rp93.213.525,03. CV. GS sebesar Rp46.899.985,92 dan CV DMLP sebesar Rp29.875.344, 89.

Sampai berita ini diturunkan, Dinas PU Bandarlampung belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon seluler Kabid Bina Marga PU Bandarlampung Azwar dalam kondisi tidak aktif. Pesan singkat setialampung.com pun belum mendapat balasan. (ben)
Share:

FOTO: ​Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri Menghadiri Halal bihalal keluarga besar Sungkay Marga Bunga Mayang

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menghadiri halal bihalal keluarga besar Sungkay Marga Bunga Mayang di Gedung Bagasraya Bandarlmpung, Minggu (24/7). Halal bihalal dihadiri keluarga besar Sungkay Marga Bunga Mayang, Dang Gusti  Brigjen. Pol Dr. Ike Edwin ( Perdana Menteri Kepaksian Pernong, Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak ) Dan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara.
Share:

​Walikota Bandarlampung Herman HN: Bentengi Generasi Muda dari Pengaruh Narkoba dengan Iman dan Taqwa

setialampung.com - Para pemuda diharapkan terus meningkatkan iman dan taqwa terhadap Allah SWT. Selain itu, generasi muda juga diharapkan selalu menjauhi dan menyatakan perang terhadap peredaran narkoba.

Pesan ini disampaikan Walikota Bandarlampung Herman HN di dalam halal bihalal di DPW PKS Lampung, Minggu (24/7).

"Karena dengan iman dan taqwa bisa membentengi para generasi muda dari pengaruh narkoba. Karena narkoba bisa merusak masa depan pemuda" ujarnya.

Disamping itu, Herman HN juga menuturkan, dengan membentengi generasi muda dengan agama dan dakwah, kedepan bisa bisa mencegah perpecahan di tengah - tengah masyarakat.

Sementara Ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin mengatakan, dengan halal bihalal bisa menyambung tali persaudaraan, membuka pintu rejeki dan menjadi penghapus dosa.

Halal bihalal yang digagas DPD PKS Bandarlampung ini dihadiri ratusan kader PKS Bandarlampung, Ketua Bidang Dakwah Wilayah Sumbagsel Gufron Aziz Fuadi, serta pengurus DPW PKS Lampung. (*/rls)
Share:

Gubernur Minta IKA UNPAD Terus Bersinergi dan Mendukung Pembangunan Lampung

setialampung.com - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjajaran (IKA UNPAD) menggelar halal bihalal di Mahan Agung, Sabtu (23/7). Staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan Budiharto mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di acara tersebut.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Budiharto mengatakan, dirinya berharap para alumni UNPAD yang tergabung di dalam IKA UNPAD bisa terus menjalin silaturahmi dan bisa memberikan motivasi di dalam bersikap dan berbuat yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.

"Mengimplementasikan nilai-nilai ramadhan sebagai semangat dan kekuatan dalam bertugas dan melaksanakan tanggung jawab yang lebih baik untuk mewujudkan Lampung menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin," ujarnya.

Di dalam acara yang dihadiri ketua IKA UNPAD Pusat, Hikmat Kurnia, Ketua IKA UNPAD Komda Lampung Andi Desfiandi dan tokoh masyarakat Lampung yang merupakan Alumni UNPAD. Sebagai dewan pembina, gubernur juga meminta dukungan dan partisipasi keluarga besar IKA UNPAD untuk bersinergi dalam pembangunan di Lampung sesuai dengan bidang profesi masing masing.

"Mengingat saat ini Lampung sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Seperti infrastruktur, kesehatan dan energi yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Lampung 2015  - 2019," katanya. (*/rls)
Share:

Minta Penjelasan Soal Pembayaran Sertifikasi Guru dan SMK 9, Komisi IV Panggil Disdik dan BPKAD

setialampung.com - Komisi IV DPRD Bandarlampung akan gelar pertemuan dengan dinas pendidikan dan BPKAD. Pertemuan ini bertujuan minta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru.

"Pertemuannya Selasa (26/7). Kami juga mau menanyakan soal SKM 9," kata Ketua Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat. (ben)
Share:

Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri: ​Indra Bangsawan, Peraih Suara Terbanyak Kedua Setelah Nizar Romas

setialampung.com - Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri saat dihubungi setialampung.com, Sabtu (23/7) mengatakan, peraih suara terbanyak kedua setelah Nizar Romas adalah Indra Bangsawan. Indra Bangsawan menempati posisi kedua setelah meraih 1.212 suara. Sedangkan Nizar Romas meraih 1.218 suara dan tempati posisi pertama. sementara posisi ketiga ditempati Erika Novalia Sani dengan 1.163 suara.

Saat ditanya bagaimana jika Indra Bangsawan enggan atau mengundurkan diri sebagai calon kuat pengganti Nizar Romas di DPRD Bandarlampung, Fauzi Heri menjelaskan, KPU akan mengklarifikasi surat pengunduran dirinya apakah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau tidak.

"Prinsipnya, KPU akan melakukan klarifikasi jika diduga ada yang janggal. Kalau mengundurkan diri harus disertakan surat pengunduran diri. Tapi kalau mundur dihadapan notaris itu artinya sudah ada dokumen dengan kekuatan hukum yang mengikat. Kalau ada yang keberatan dengan calon pengganti Nizar Romas, bisa ajukan keberatan pengadilan," ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, Indra Bangsawan belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. (ben)
Share:

Ketua MUI Pusat Dijadwalkan Hadiri Sarasehan dan Pengukuhan Pengurus MUI Lampung Periode 2016 -2021

setialampung.com - Majelis Ulama Indonesa (MUI) Lampung, Rabu (3/8), akan menggelar sarasehan di Balai Keratun, Pemprov Lampung. 

Ini disampaikan sekretaris panitia sarasehan dan pengukuhan, Ustad Suryani M. Nur kepada setialampung.com, Sabtu (23/7).

"Selain sarasehan, dilakukan juga pengukuhan pengurus MUI Lampung periode 2016 - 2021. Insya allah pengukuhan pengurus MUI Lampung akan dihadiri ketua MUI pusat dan gubernur Lampung," katanya.

Dia menuturkan, narasumber di dalam sarasehan itu diantaranya ketua NU Lampung, ketua muhammadiyah Lampung, kepala kanwil agama Lampung dan rektor IAIN Lampung. (ben)
Share:

Penjelasan Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ririn Kuswantari Jelang Pilkada 5 Kabupaten/Kota

Share:

​Calon Kada Partai Golkar Harus Bersedia Tandatangani Perjanjian Mendukung Visi Misi Golkar

setialampung.com - Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ririn Kuswantari menegaskan, calon kepala daerah (calon kada) Partai Golkar

"Tujuannya kan pastinya Partai Golkar mendukung program - program untuk rakyat. Jadi bisa jalan bersama - sama ketika calon terpilih sebagai kepala daerah," ujarnya kepada awak media di DPD I Partai Golkar Lampung, Jumat (22/7). (ben)
Share:

Ketua DPP Nasdem Taufik Basari Pastikan Naldi Rinara Bakal Jadi Ketua DPD Nasdem Bandarlampung

setialampung.com - Naldi Rinara dipastikan bakal menggantikan posisi Fauzan Sibron sebagai ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung. Kepastian ini disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Bandarlampung Taufik Basari di Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung, Jumat (22/7).

"Tinggal nunggu proses administrasinya aja. Kalau ketuanya ya Naldi Rinara. Sudah 90 persen pasti jadi ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung," katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung Fauzan Sibron membenarkan tinggal menunggu proses administrasi terkait kepastian Naldi Rinara sebagai ketua DPD Nasdem Bandarlampung. (ben)
Share:

​DPP Partai Nasdem Beri Batas Waktu Bagi Nizar Romas Untuk Beri Penjelasan Sampai 26 Juli 2016

setialampung.com - Meskipun sudah memutuskan melakukan pemecatan dan memproses pergantian antar waktu terhadap anggota DPRD Bandarlampung Nizar Romas. Namun DPP Partai Nasdem masih memberikan kesempatan bagi Nizar Romas untuk memberikan penjelasan ke DPP.
Ini disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari di dalam jumpa persnya di ruang Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung, Jumat (22/7).

"DPP tunggu penjelasannya Nizar Romas sampai 26 Juli 2016. Penjelasannya bisa disampaikan secara langsung atau melalui tertulis," katanya. (ben)
Share:

VIDEO: Pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari Soal Pemecatan Nizar Romas

Share:

DPRD Bandarlampung Terima Pengajuan Pengunduran Diri Nizar Romas

setialampung.com - Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, anggota DPRD Bandarlamppung Nizar Romas sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota legislatif. Pengajuan pengunduran diri diterima DPRD Bandarlampung, Jumat (22/7).

"Ya, surat pengunduran diri Nizar Romas sudah diterima DPRD. Di dalam surat pengunduran diri itu tertera dan ditandatangani oleh Nizar Romas," kata Wiyadi melalui, Jumat (22/7).

Wiyadi menjelaskan, sebagai tindaklanjut diterimanya surat pengunduran tersebut, pihaknya memerintahkan Badan Kehormatan (BK) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk mengklarifikasi kebenaran surat tersebut.

"Di dalam surat pengunduran diri tersebut tertulis alasan pengunduran diri Nizar Romas dikarenakan ada kesibukan lain yang menyita waktu. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu aktifitasnya sebagai anggota dewan. Kita akan klarifikasi dulu kebenaran surat pengunduran diri tersebut. Karena yang mengantarkan bukan yang bersangkutan (Nizar Romas) langsung," jelasnya. (ben)
Share:

DPP Partai Nasdem Pecat dan PAW Nizar Romas dari DPRD Bandarlampung

setialampung.com - DPP Partai Nasdem melakukan pemecatan terhadap anggota DPRD Bandarlampung Nizar Romas. Pemecatan ini disampaikan langsung Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari di ruang Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung, Jumat (22/7).

"Berdasarkan rapat pleno di DPP, Partai Nasdem memutuskan memecat dan melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Nizar Romas," tegasnya. (ben)
Share:

Soal Nizar Romas, DPP Partai Nasdem Gelar Jumpa Pers di Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung Hari Ini

setialampung.com - Dugaan kasus pencurian jarum suntik dan obat penenang yang diduga dilakukan anggota DPRD Bandarlampung Nizar Romas mendapat perhatian serius DPP Partai Nasdem. 

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari kepada setialampung.com, Jumat (22/7) mengatakan, DPP sudah mengambil keputusan terkait kasus yang menjerat Nizar Romas.

"Tapi keputusannya apa baru bisa saya sampaikan di jumpa pers yang akan digelar di Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung hari ini jam 11.00 WIB," kata pria yang disapa Bang Tobas ini.

Pantauan setialampung.com,di ruang Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung tampak hadir Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Naldi Rinara, Ketua Fraksi Nasdem Budi Kurniawan, anggota Fraksi Nasdem Nani Mayasari, Erwansyah dan Yusuf Erdiansyah. (ben)
Share:

VIDEO: Pernyataan Humas Polsek Kedaton Terkait Anggota DPRD Bandarlampung Berinisial NR

Share:

FOTO: Inilah Barang Bukti yang Diamankan Polisi dari Tangan Anggota DPRD Bandarlampung NR

Share:

Partai Nasdem Lampung Serahkan Sepenuhnya Kasus NR ke Polisi

setialampung.com - Kepolisian Sektor Kedaton mengamankan tersangka pelaku pencurian yang diduga anggota DPRD Bandarlampung berinisial NR. Anggota legislatif dari Partai Nasdem ini diduga melakukan aksi pencurian berupa alat - alat suntik dan obat -obatan di RSUDAM, Kamis (21/7).

Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung Fauzan Sibron ketika diminta tanggapannya mengatakan, jika benar yang diamankan polisi adalah anggota legislatif berinisial NR,pihak partai menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisan terkait hal ini.

"Kita hormati azas praduga tidak bersalah. Karena sampai saat ini kami belum terima pernyataan resmi dari kepolisian kalau tersangka yang diamankan adalah NR. Kita serahkan prosesnya ke polisi," ujarnya saat dihubungi mengaku sedang ada kegiatan reses.

Berdasarkan informasi yang dihimpun setialampung.com di polsek Kedaton. NR diduga melakukan aksi pencurian di RSDUAM lalu diamankan dan dibawa ke Polsek Kedaton, Kamis (27/7) sekitar pukul 02.00 dini hari.

"Barang bukti yang kita amankan beberapa alat suntik," kata salah satu anggota polsek Kedaton kepada wartawan.

Sampai berita ini diturunkan, keberadaan NR masih belum diketahui jelas. Karena informasi yang beredar di polsek Kedaton, NR sudah dilimpahkan ke Polresta Bandarlampung. Tapi ada juga yang mengatakan kalau NR sedang di tes urine di Polda Lampung.

Sementara fungsionaris DPW Partai Nasdem Lampung Devita saat ditemui di Polsek Kedaton membenarkan kalau yang ditangkap aparat polsek Kedaton adalah NR.

"Iya bener, saya intip (liat) di ruang penyidik kalau yang diamankan adalah NR," katanya kepada awak media. (ben)
Share:

Selain Bina Marga Provinsi, BPK Lampung Juga Temukan Kelebihan Pembayaran di Dinas PU Bandarlampung Sebesar Rp3 Miliar Lebih

setialampung.com – Selain di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, kelebihan pembayaran juga terjadi di Dinas PU Bandarlampung. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung tahun anggaran (TA) 2015 terhadap peraturan perundang – undangan yang tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung menemukan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3.001.688. 943,02.

Pada TA 2015, Dinas PU menganggarkan, belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp218.685.718.100,00. Dan belanja modal pengadaan konstruksi jembatan sebesar Rp7.705. 228.000,00 dengan realisasi masing –masing Rp119.223.060.693,04 (54,51%) dan Rp7.250.232.895,00 (94,09%).

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Permasalahan ini mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran/kelebihan perhitungan pembayaran terhadap 21 rekanan senilai Rp3.001.688.943,02. Dengan rincian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.692.511.374,39 terhadap 18 rekanan. 18 rekanan itu yaitu, PT. KKWI sebesar Rp260.827.671,60. PT. AAA sebesar Rp989.059.474,26. PT. UTJ sebesar Rp75.936.178,30. PT. SS sebesar Rp72.216.583,11. Lalu, CV. SP sebesar Rp33.346.500,75. CV. IJ sebesar Rp30.022.440,30. CV. STM sebesar Rp56.503.445,64. CV. SGM sebesar Rp85.165.036,77. CV. JAM sebesar Rp151.392.054,00. CV. ISM sebesar Rp71.006.213,13. CV. KM sebesar Rp85.759.582,07. CV. BKB sebesar Rp99.861.924,87. CV. PW sebesar Rp71.474.104,04. CV. MJ Rp93.213.525,03. CV. PS sebesar Rp110.039.166,33. CV. GS sebesar Rp56.899.985,92. CV. DMLP sebesar Rp59.875.344,89 dan CV. MM. Sebesar Rp289.912.143,38.

Untuk kelebihan perhitungan pembayaran sebesar Rp309.177.568,63 yaitu terhadap PT. SSW sebesar Rp183.203.416,73. CV. RJ sebesar Rp94.322.070,53 dan CV. MBR sebesar Rp31.652.081,37. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.580.612.221,45 pada tanggal 3 sampai 25 Mei 2016 dengan mencantumkan masing – masing STS.

Atas temuan ini, BPK Lampung merekomendasikan kepada walikota Bandarlampung agar memerintahkan kepala dinas PU untuk menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp326.754.651,04 dengan rincian, CV ISM sebesar Rp71.006.213,13. CV. KM sebesar Rp85.759.582,07. CV. MJ sebesar Rp93.213.525,03. CV. GS sebesar Rp46.899.985,92 dan CV DMLP sebesar Rp29.875.344, 89.

Sampai berita ini diturunkan, Dinas PU Bandarlampung belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon seluler Kabid Bina Marga PU Bandarlampung Azwar dalam kondisi tidak aktif. Pesan singkat setialampung.com pun belum mendapat balasan. (ben)
Share:

​Walikota Bandarlampung Herman HN: Mei, Kegiatan Reklamasi Pantai di Bandarlampung Dihentikan

setialampung.com - Walikota Bandarlampung Herman HN menegaskan sudah tidak ada lagi kegiatan reklamasi pantai di Bandarlampung.

"Sudah diberhentikan sejak Mei. Cek aja disana. Mei sudah ada penutupan (reklamasi) di Bandarlampung," tegasnya usai rapat paripurna di DPRD Bandarlampung, Selasa (19/7).

Saat ditanya kesiapannya jika Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan, Herman HN mempersilakannya.

"Silakan aja. Tegakkan aturan yang benar," ujarnya. (ben)
Share:

​Herman HN Tegaskan Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Nggak Pernah "Nginep"

setialampung.com - Wali Kota Bandarlampung Herman HN menegaskan, dana tunjangan sertifikasi guru tidak pernah "nginep".
"Saya nggak pernah menginepkan uang sertifikasi," tegasnya kepada awak media usai paripurna di DPRD Bandarlampung, Selasa (19/7).

Saat ditanya soal masih banyaknya guru SMA dan SMK yang belum menerima tunjangan sertifikasi untuk triwulan I 2016, Herman HN menegaskan, hal itu akibat surat keputusan (SK) dari kementerian pendidikan baru terbit di Juni 2016.

"Boleh dicek. SK dari kementerian pendidikannya terlambat keluarnya. Akhir Mei atau Juni baru kita terima. Saya nggak pernah menginepkan uang sertifikasi. Akan kita bayar sesuai instruksi pusat. Kalau gaji ke 14 akan kita bayarkan pada 1 Agustus 2016. Bersamaan dengan gaji bulan Juli," ujarnya. (ben)
Share:

​Walikota Bandarlampung Herman HN Minta agar Wartawan dan LSM Jangan Bikin Ribet Soal SMKN 9

setialampung.com - Walikota Bandarlampung Herman HN minta agar wartawan dan LSM untuk tidak memperkeruh masalah terkait SMKN 9.
"NKRI aja ribut - ribut, apalagi Provinsi Lampung. Provinsi itu terdiri dari kabupaten/kota. Jangan dibuat ribet oleh wartawan dan LSM dan semuanya. Nggak usahlah. Kita bersatu untuk membangun daerah. Jangan dibuat ribet. Kalau dibuat ribet hancur, kita harus bersatu," ujarnya kepada awak media usai paripurna di DPRD Bandarlampung, Selasa (19/7).

Menurut Herman HN, semestinya soal SMKN 9 tidak perlu diributkan karena belum ada muridnya.

"Untuk apa diributkan. Tapi karena politik sudah memanas, saya diadu dengan gubernur. Saya ingin bagaimana satu kesatuan. Karena kemajuan provinsi didukung pembangunan kota dan kabupaten. Jadi kebersamaan, nggak ada dipisah - pisahkan," katanya. (ben)
Share:

VIDEO AMATIR: Detik - Detik Terseret Ombak di Teluk Kiluan

Share:

​Belum Terima Tunjangan Sertifikasi Triwulan I, Guru SMA di Bandarlampung "Menjerit"

setialampung.com - Guru SMA negeri di Bandarlampung "menjerit". Ini karena sejak Januari sampai Juli 2016, para guru tersebut belum menerima tunjangan sertifikasi. 

Salah satu guru SMA negeri di Bandarlampung saat melaporkan belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi oleh pemerintah Kota Bandarlampung ke LBH, Minggu (17/7) mengatakan, di sekolahnya ada 33 guru yang menerima tunjangan sertifikasi. Tapi baru 7 guru yang menerima sertifikasi untuk triwulan I.


"Semestinya yang mendapat sertifikasi ada 33 guru. Tapi baru 7 guru yang menerima sertifikasi untuk triwulan pertama. Masih ada 26 guru yang belum terima. Sedangkan sekarang sudah masuk masa pembayaran tunjangan sertifkasi untuk triwulan II aja belum ada kabar kapan akan dibayarkan," ungkapnya di LBH Bandarlampung, Minggu (17/7), seraya minta agar identitasnya dirahasiakan.

Selain itu, wanita ini juga mengeluhkan adanya pemotongan dana sertifikasi yang diterima para guru. Pemotongan jumlahnya bervariasi antara 400 - 500 ribu.

"Misalnya begini, satu guru seharusnya terima Rp3.500.000. Tapi uang yang diterima para guru Rp.3.100.000. Masing - masing guru nggak sama jumlah uang yang dipotongnya," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua FMGI Bandarlampung Muaddin Mubarok meminta agar tunjangan sertifikasi para guru ini secepatnya dibayarkan. Karena jika tidak ada perkembangannya, maka para guru akan menempuh jalur hukum melalui LBH.

"Solusi terakhir kalau nggak ada kejelasan, guru - guru akan melakukan demo. Para guru sudah tandatangan untuk penerimaan tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama. Tapi sampai saat ini guru - guru tersebut belum menerima tunjangan sertifkasi untuk triwulan I," katanya. (ben)
Share:

Para Orang Tua Mengantarkan Anaknya di Hari Pertama Masuk Sekolah di SDN2 Sumber Rejo, Kemiling

Share:

FMGI akan Lakukan Gerakan Jika Tunjangan Sertifikasi Guru SMA Tidak Dibayarkan

Share:

FOTO: LBH Bandarlampung Resmi Membuka Posko Pengaduan Soal Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru di Bandarlampung

Share:

KPKAD akan Laporkan Dinas Bina Marga ke Kejati Lampung Soal Dugaan Kerugian Negara Lebih Dari Rp6 Miliar

setialampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) akan melaporkan Dinas Bina Marga Lampung ke Kejati. Laporan ini terkait temuan BPK Lampung soal dugaan kerugian negara di Dinas Bina Marga Lampung sebesar Rp6.265.242.214,46 ke Kejati.

Koordinator Presidium KPKAD Ansori dalam rilisnya mengatakan, temuan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berperan sangat strategis dalam membantu dan bahkan dapat disebut sebagai pintu masuk menentukan proses penegakan hukum (law enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Menurutnya, temuan BPK itu bisa memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti. Karena telah ada pengungkapan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Menyelesaikan LHP BPK dengan cara mengembalikan keuangan negara dan dianggap telah menjatuhkan sifat pidana karena masih dalam wilayah administratif adalah anggapan yang salah. Oleh karena itu KPKAD akan melaporkan dugaan kerugian negara ini ke Kejati Lampung," ungkapnya.

Ditegaskannya, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana dan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sementara Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Telepon selulernya saat dihubungi tidak aktif.

Sebelumnya berdasarkan LHP BPK Lampung atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2015. Hasil pemeriksaan atas belanja modal pada Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015, Dinas Bina Marga menganggarkan belanja modal untuk kegiatan fisik jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp711.634.575.636,00 dengan realisasi sebesar Rp657.278.060.634,00 atau sebesar 92,36 %.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap 11 kontrak pekerjaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pekerasan ac-wc, pekerasan ac-bc, lapis pondasi agregat kelas A, B, dan S sebesar Rp6.265.242.214,46.

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga sebesar Rp6.265.242.214,46 terhadap 11 perusahaan yang terdiri atas PT. K sebesar Rp656.241.388,87. PT. KBP sebesar Rp759.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp610.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp838.096.620,29. PT. GA sebesar Rp333.778.415,89. PT. JW Rp299.638.685,40. PT. MCS sebesar Rp796.666.385,47. PT. PP sebesar Rp470.458.812,06. PT. KKWI sebesar Rp681.925

Sementara Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono angkat bicara soal temuan BPK Lampung terkait dugaan kerugian negara di Dinas Bina Marga sebesar lebih dari Rp3 miliar. Menurut Rony, temuan BPK sifatnya normatif dan hasilnya sudah diketahui bersama. Sebelumnya Bina Marga sudah memerintahkan rekanan untuk menyelesaikan dan mengembalikan temuan BPK tersebut. Lalu terkait temuan BPK yang mengatakan Bina Marga lemah di dalam pengawasannya, dia mengatakan, kenyataannya Bina Marga berupaya memaksimalkan pengawasan. Upaya Bina Marga salah satunya dibuktikan dengan menyewa konsultan Kortim I dan 2 yang bertugas mengawasi konsultan pengawas.

“Artinya kita sudah berlapis melakukan pengawasan. Ini bukan kecolongan, manusia bekerja tak ada gading yang tak retak. Insya Allah ini bukan kesalahan yang disengaja,” ujarnya kepada awak media di Dinas Bina Marga, Selasa (28/6).
Mengenai besaran kelebihan pembayaran, ujarnya, harus dibandingkan dengan total nilai pekerjaan berapa persen. Dan untuk memblack list rekanan ada ketentuannya. Karena bisa digugat rekanan jika meleset atau salah saat memberikan sangsi atau black list terhadap rekanan.

“Kita sudah sampaikan, surati dan berikan teguran kepada rekanan. Rekanan kita sudah dewasa semua. Doakan saja kondisi ini semakin baik. Semua tim kita sejak awal sudah bersinergi melakukan pengawasan. Dan semua masukan atau kritik selalu kita apresiasi asalkan sifatnya membangun dan objektif. Soal kecolongan atau tidak itu masalah konotasi. Prinsipnya saya bekerja terus,” ungkapnya. (ben)
Share:

Stasiun Radio 97,00 FM Milik Pemda Mesuji Informasikan Program Pembangunan

MESUJI - Pemerintah Daerah Mesuji kedepan akan memiliki stasiun radio sendiri yang terletak di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjungraya.
Kesiapan hadirnya saluran radio dengan frekuensi 97,00 FM ini ditinjau langsung Bupati Mesuji Khamami didampingi Sekretaris Daerah Mesuji Rizal Fauzi saat siaran uji coba, Kamis (13/7).

Khamami mengatakan, siaran saluran dapat didengar dan menjangkau seluruh wilayah di Mesuji.

"Masyarakat bisa mendengarkan informasi melalui radio ini di frekuensi 97,00 FM," katanya.

Dengan hadirnya stasiun radio ini, katanya lagi, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Sebab, radio daerah sebagai media informasi khusus di wilayah Mesuji yang bertujuan menginformasikan tentang berbagai kegiatan dan program pembangunan di Mesuji.

"Jadi masyarakat akan tahu semua program pembangunan di Mesuji melalui siaran radio ini di frekuensi 97,00 FM," ungkapnya.

Sementara dibukanya siaran radio daerah tersebut langsung direspon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Melalui jejaring sosial (Facebook) akun resmi Disdikbud Mesuji menghimbau seluruh kepala sekolah untuk menyiapkan radio di sekolahnya masing-masing.

"Radio Pemda Mesuji sedang uji coba siaran di Frekuensi 97.00 Fm. Diharapkan seluruh kepala sekolah dapat menyediakan radio di sekolah masing - masing. Sehingga dapat mendengarkan siaran radio tersebut," kata akun tersebut dikronologinya. (nara)
Share:

Humas PT. KAI Muhaimin: Per 1 Juli Harga Tiket Ekonomi PT. KAI Turun Rp1.000

setialampung.com – Humas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjung Karang, Muhaimin saat dihubungi setialampung.com, Rabu (13/7) mengatakan, harga tiket ekonomi PT. KAI per 1 Juli turun Rp1.000. Sebelumnya harga tiket ekonomi Rp32.000 menjadi Rp32.000.

“Untuk harga tiket kelas bisnis dan ekonomi berlaku tarif batas atas dan tarif batas bawah,” ujarnya.
Share:

Jumlah Penumpang Pada Puncak Arus Balik Lebaran PT. KAI Mencapai 3.150 Orang

setialampung.com – Humas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjung Karang, Muhaimin saat dihubungi setialampung.com, Rabu (13/7) mengatakan, puncak arus balik hari raya idul fitri 1437 H terjadi pada Minggu (10/7). Jumlah penumpang pada arus balik tersebut mencapai 3.150 orang.

“Puncak arus balik lebarannya terjadi pada Minggu (10/7). Tapi sampai sekarang masih banyak arus balik yang menggunakan kereta api,” kata Muhaimin.

Muhaimin menuturkan, diperkirakan arus balik lebaran masih terjadi sampai H + 10 atau sampai dengan 17 Juli mendatang. Ini terlihat dengan terjual habisnya tiket ekonomi kereta api sampai H + 10.

“Untuk antisipasi membludaknya jumlah arus mudik dan balik lebaran, PT. KAI sudah menggunakan gerbong cadangan sejak H – 10 sampai H + 10. Gerbong cadangan tetap digunakan jika arus balik sampai H + 10 masih tinggi. Alhamdulillah selama arus mudik dan balik lebaran tidak terjadi tindak kriminal atau kecelakaan kereta api,” ujarnya. (ben)
Share:

OPINI: Ketika Mudik Menjadi Wahana Jihad

Ketika Mudik Menjadi Wahana Jihad
Oleh : Gunawan Handoko
Pemerhati Sosial, tinggal di Bandar Lampung


TRAGEDI amat mengenaskan yang menimpa para pemudik kembali terjadi. Jalan tol yang digadang-gadang mampu untuk menciptakan kelancaran dan kenyamanan, justru berubah menjadi jalur neraka. Pemudik terjebak kemacetan selama puluhan jam lamanya di wilayah Brebes Jawa Tengah yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Seperti biasa, saling membela diri dan saling melempar tanggungjawab pun dipertontonkan para pejabat kita. Meningkatnya jumlah kendaraan dan jumlah pemudik dijadikan alasan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai penyebab kemacetan, meski sesungguhnya masih ada alternatif lain untuk mengalihkan arus kendaraan. Bukankah masalah mudik ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya sehingga Pemerintah dapat memprediksi peningkatan jumlah pemudik dari tahun ke tahun? Saya bukan hendak ikut-ikutan mendesak para Menteri terkait untuk mengundurkan diri sebagai konskwensi atas kegagalan dalam mengemban tugas, karena budaya mundur bukan tradisi di Negara kita. Yang pasti sampai kapan pun tradisi mudik tidak mungkin dapat dihentikan. Inilah salah satu budaya asli bangsa Indonesia yang tidak akan ditemui di belahan negara mana pun, termasuk tradisi halal bihalal atau saling mema’afkan.

Mudik merupakan kearifan lokal yang sengaja diciptakan para pendahulu atau para wali untuk membuat tradisi setelah Ramadan diadakan acara silaturahmi. Para wali berkeyakinan bahwa acara halalbihalal bisa menjadi resolusi konflik antar umat. Budaya mudik secara sosiologis telah identik dengan lebaran Idul Fitri yang berfungsi sebagai pelestari identitas kaum muslim untuk saling berma’afan sekaligus menjadi alternatif untuk melepas kerinduan tentang masa-masa awal membangun jatidiri di daerah asal. Benar bahwa kegiatan mudik dapat dianggap sebagai aktivitas sosial yang negatif, tidak produktif dan hanya menghamburkan biaya, baik bagi pemudik maupun instansi Pemerintah yang menangani masalah ketertiban, keamanan dan pelayanan publik. Namun ada penafsiran lain yang menilai bahwa aktifitas mudik termasuk ’jihad’ yang hal tersebut mendapatkan legitimasi dalam perspektif teologi, meski banyak pihak yang menganggap sebagai hal yang mengada-ada. Ada yang menafsirkan bahwa jihad adalah upaya pengerahan totalitas seseorang untuk kebaikan, maka mudik menjadi media jihad yang lebih emansipatoris, berpihak kepada upaya-upaya transformasi individu dan sosial dalam tiga cara pandang.

Pertama, pemudik menganggap bahwa langkahnya tersebut suatu kewajiban untuk berterima kasih dalam menjalani perjalanan hidup. Artinya, mudik bukan sekadar bertemu keluarga, tetapi fitrah untuk mengingat kembali darimana asal sebelum mendapatkan kehidupan. Mudik akan menyadarkan bahwa selain kepada Tuhan, kepada orang tua pun mesti mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kehidupan melalui jerih payahnya dalam membekali potensi sehingga mampu meraih ’sumber kehidupan’ masa depan. Ajaran Islam memang menempatkan posisi orangtua persis di bawah Tuhan. Secara fungsional Islam mengatur penghambaan manusia terhadap Allah dan penghormatan manusiawinya dimanifestasikan terhadap orangtua. Dalam konsep ini, kecintaan kepada orang tua, daerah dan bangsa dimanifestasikan sebagai etos dan kekuatan yang akan digunakan untuk menolak ancaman yang datang dari luar, sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain saling menguatkan.

Diyakini bahwa para pemudik akan merasakan beban psikologis ketika menyaksikan berbagai kenyataan di daerah asal yang pada akhirnya akan memberi tugas serius bagi para pemudik untuk ikut membantu melanjutkan pembangunan daerah berdasarkan karakteristik wilayah dan kultur masyarakat lokal sesuai pengalaman di perantauan.
Dengan demikian akan sangat produktif jika mudik juga dikampanyekan sebagai wahana jihad untuk melawan kebodohan, kesenjangan, kemiskinan dan kerawanan sosial. Karena sesungguhnya berbagai alternatif atas permasalahan tersebut adalah dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan adanya transfer pengalaman serta kesetiakawanan masyarakat yang tentunya dapat di dorong oleh para pemudik yang telah berinteraksi dengan kemajuan jaman di perantauan. Mudik adalah kembali merenungi asal muasal kehidupan sehingga dapat melahirkan kearifan sosial dan lingkungan, mendukung perlindungan alam sehingga terjadi keseimbangan hidup yang harmonis. Dan kesemuanya akan berujung pada kepuasan untuk menyenangkan orang lain dengan langkah praksis transformasi fungsi etis agama. Sehingga muncullah jawaban bahwa yang dicari para pemudik adalah nilai spiritualitas untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan Tuhan dengan
upaya penghapusan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan, dan kerawanan sosial.

Semoga budaya mudik tetap dalam bingkai kepedulian dan solidaritas sosial, tanpa ada muatan untuk tujuan pragmatisme individual dengan menunjukkan jatidiri dan status sosial pemudik berkaitan dengan prestasi, jabatan, gelar, kendaraan, harta, dan label materi lainnya. Sifat itulah yang tak jarang ikut hadir sebagai bagian yang turut memperkuat alasan mengapa harus mudik. (*)
Share:

Ari Darmastuti: Calon Anggota KPU RI di Bawah Husni Kamil Manik adalah Hasyim Asyari

setialampung.com - Dua dari tujuh nama berpeluang mengisi posisi ketua KPU RI selepas wafatnya Husni Kamil Manik pada 7 Juli 2016. Dua nama itu adalah Dosen Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Hasyim Asyari dan akademisi universitas Lampung Ari Darmastuti.

Menurut akademisi universitas Lampung Ari Darmastuti saat dihubungi setialampung.com, Minggu (10/7), berdasarkan hasil uji kelayakan calon anggota KPU di DPR RI, calon anggota KPU yang menempati nomor urut tepat di bawah (alm) Husni Kamil Manik adalah
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Hasyim Asyari.

"Kalau nomor urut saya di bawah Hasyim Asyari. Jadi nomor urut setelah Husni Kamil Manik adalah Hasyim Asyari. Setelah Hasyim nomor urut berikutnya ya saya. Saya mendapat rangking atau skor 31 pada saat itu," ujarnya.

Meski berada dua tingkat di bawah (alm) Husni Kamil Manik, kata dia, dirinya siap menjadi anggota KPU RI jika sudah menjadi takdirnya.

"Semua berpeluang menjadi anggota KPU RI selama tidak menyalahi aturan. Kalau sudah garis tangan saya, saya siap jadi anggota KPU. Dan tidak ada uji kelayakan lagi untuk menggantikan posisi (alm) Husni Kamil Manik sebagai komisioner KPU RI. Karena penggantinya menggunakan hasil uji kelayakan calon yang sudah dilakukan di DPR RI sebelumnya," ungkapnya.

Seperti diketahui, ada tujuh nama yang lolos uji kelayakan di DPR RI. Tujuh nama itu adalah Dosen Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung Ari Darmastuti, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Enny Nurbaningsih, Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Evie Aria Shinta Dewi,

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Dipenogoro Hasyim Asyari, peneliti dan pegiat Pemilu Mohammad Adhy Syahputra Aman, anggota Komite Independen Pemilu Zainal Abidin, dan anggota KPU Provinsi DI Yogyakarta Mohammad Najib.

Di dalam pasal 27 ayat (1) huruf a UU KPU mengatakan anggota KPU berhenti antar waktu karena meninggal dunia. Sesuai ayat (5) huruf a, penggantinya adalah urutan berikutnya berdasarkan ranking uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. (ben)
Share:

FOTO: Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Menggelar Open House di Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Share:

Camat Mesuji Sunardi: Maknai Hari Raya Idul fitri dengan Mempererat Tali Silaturahmi dan Kerukunan Umat

setialampung.com, MESUJI - Camat Mesuji Sunardi, para kepala desa dan jajarannya serta masyarakat setempat merayakan hari raya idul fitri 1437 H dengan melaksanakan salat idul fitri di Masjid Taqwa, Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Rabu (6/7).

Camat Mesuji Sunardi saat membacakan sambutan bupati Mesuji meminta kepada masyarakat agar memaknai hari kemenangan (idul fitri) dengan saling mempererat tali silaturahmi dan menjaga kerukunan di antara sesama umat islam yang bermula dari diri sendiri.

“Selamat hari raya idul Fitri 1 Syawal 1437 H/2016 M. Minal Aidzin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin,” katanya. 

Pada kesempatan tersebut di dalam sambutannya, mantan kepala bagian humas protokol Kabupaten Mesuji ini mengatakan, sampai saat ini Pemkab Mesuji terus memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pengentasan kemiskinan. (nara)
Share:

FOTO: Arus Mudik Lebaran Tegineneng - Bandar Jaya, Lampung Tengah Padat Merayap

Share:

VIDEO: Antisipasi Kemacetan Arus Mudik Tegineneng - Bandar Jaya di H + 2, Kepolisian Menggunakan Sistem Buka Tutup

Share:

Menpan RB Larang Mobil Dinas Digunakan Berlebaran, Kok Dua Mobil Dinas di Lampung Ini Bisa Jalan di Lebaran Hari Pertama

Share:

Anak Anak di Bandarlampung Minim Sarana Bermain Anak - Anak

Share:

Akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolresta Solo, Satu Anggota Polisi Terluka

setialampung.com - Satu anggota polisi mengalami luka - luka akibat aksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolresta Solo, Jawa Tengah.

Anggota polisi yang terluka ini karena
mencegah pelaku yang memaksa masuk ke Mapolresta. Setelah dicegah pelaku langsung meledakkan diri dengan bom.

"Ada 1 anggota provost yang terluka karena mencegat pelaku," kata Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono saat dihubungi, Selasa (5/7) seperti dilansir laman detikcom.

Ledakan terjadi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolresta. Pelaku datang menggunakan motor. 

Hingga saat ini semua akses jalan di depan maupun di samping Mapolresta ditutup total dari semua arah. Lokasi yang diperkirakan tempat peledakan juga ditutup dengan karangan-karangan bunga dan mobil operasional polisi. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Setelah Jeddah, Kali Ini Aksi Bom Bunuh Diri Terjadi di Halaman Mapolresta Solo

setialampung.com - Setelah di Jeddah, Madinah. Aksi bom bunuh diri juga terjadi di halaman Mapolresta Solo.

Seperti dilansir laman detikcom, kepastian aksi bom bunuh diri yang terjadi sekitar pukul 07.35 ini ditegaskan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Condro Kirono saat dihubungi detikcom, Selasa (5/7).

"Bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo," kata Irjen Condro Kirono saat dihubungi detikcom, Selasa (5/7).

Pelaku diketahui memaksa masuk ke Mapolresta Solo namun dicegat personel polisi yang berjaga. Beberapa saat kemudian bom diledakkan pelaku. 

"Pelaku bom bunuh diri datang ke Mapolresta Solo menggunakan motor," sebut Condro. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Menlu: Informasi KJRI Jeddah, Tidak Ada Korban WNI

setialampung.com - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, sejauh ini belum ada WNI yang menjadi korban bom bunuh diri yang terjadi di dekat Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi.

"Sampai saat ini informasi dari KJRI Jeddah, tidak terdapat korban WNI," kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat dihubungi detikcom, Selasa (5/7) pukul 03.40 WIB.

Dilaporkan Reuters, Selasa (5/7), ledakan di Madinah terjadi di markas keamanan di dekat Masjid Nabawi pada Senin (4/7) waktu Arab Saudi. Ledakan terjadi saat magrib, ketika umat Islam tengah berbuka puasa.

Televisi al-Arabiya melaporkan, korban tewas dalam peristiwa ini tiga orang pelaku bom bunuh diri dan dua petugas keamanan. Ledakan terjadi di parkiran mobil di markas keamanan dekat Masjid Nabawi tersebut.

Selain di Madinah, serangan bom bunuh diri juga terjadi di Qatif dan Jeddah. Belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri ini. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Tiga Bom Bunuh Diri Guncang Dekat Masjid Nabawi, Qatif dan Jeddah Saat Berbuka Puasa

setialampung.com, - Aksi bom bunuh diri mengguncang sekitar Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Akibatnya dua petugas keamanan Masjid Nabawi meninggal.

Dikutip dari laman detikcom, Menurut televisi televisi al-Arabiya seperti dilansir Reuters, Selasa (5/7), ditemukan juga jenazah pelaku bom bunuh diri tersebut.

Ledakan bom terjadi di dekat markas petugas keamanan Masjid Nabawi. Bom bunuh diri terjadi saat sedang berbuka puasa. Selain di dekat Masjid Nabawi, ledakan juga terjadi di Qatif dan Jeddah. 

Beredar di media sosial gambar asap hitam yang mengepul dari kobaran api di dekat masjid. (*)
Share:

Menteri Agama Tetapkan Idul Fitri 1437 H Jatuh Pada 6 Juli 2016

setialampung.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan hari raya idul fitri 1437 H pada Rabu (6/7). Penetapan ini setelah kementerian agama menggelar sidang isbat yang memutuskan idul fitri jatuh pada hari Rabu (6/7).

"Berdasarkan laporan sidang isbat, disepakati 1 Syawal 1437 H jatuh pada Rabu 6 Juli 2016," kata Lukman Hakim Saifuddin di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakpus, Senin (4/7).

Lukman menjelaskan, penetapan 1 syawal itu berdasarkan laporan dari sekitar 90 pelapor yang tersebar di 90 titik di seluruh Indonesia. Kecuali Aceh dan Sumatera Barat yang belum melapor karena berada di paling barat menyatakan hilal belum tampak pada Senin petang ini.

"Disimpulkan hilal di bawah ufuk. Jadi Selasa, kita masih berpuasa. 1 Syawal jatuh pada hari Rabu," ujarnya.

Rangkaian sidang ini diawali pemaparan Tim Badan Hisab Rukyat Kemenag, terkait posisi hilal secara astronomis pada 29 Ramadan 1437H/2016. Kemudian acara akan berlanjut ke sidang utama setelah salat Maghrib.

Sejumlah perwakilan ormas turut hadir dalam sidang Isbat ini di antaranya perwakilan dari Muhammadiyah dan PBNU. Selain perwakilan ormas, sidang Isbat kali ini juga dihadiri oleh perwakilan Duta Besar Negara Islam seperi dari Iran, Malaysia, Palestina, Arab, Afghanistan, Pakistan, Al Jazair.

Proses penentuan awal Syawal ini menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Hal itu sebagaimana diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Sebelumnya, pimpinan pusat Muhammadiyah juga sudah menetapkan hari raya idul fitri 1437 H jatuh pada 6 Juli 2016. Penetapan didasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal. (*)

Sumber: detikcom
Share:

Jumlah Penumpang PT. KAI Sampai H - 2 Lebaran Mencapai 16 Ribu Orang

setialampung.com - Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang Muhaimin mengatakan, sampai dengan Senin (4/7) atau H - 2 idul fitri 1437 H, jumlah penumpang mudik lebaran yang menggunakan moda transportasi PT KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang mencapai lebih dari 16 ribu orang.

Selain itu Muhaimin juga mengatakan, tiket kereta api untuk kelas ekonomi sudah habis terjual sampai H + 5 idul fitri.

"Tiket kelas ekonomi sudah habis sampai lima hari setelah lebaran. Dan kita sudah menyiapkan satu gerbong tambahan untuk kelas ekonomi. Tiket untuk kelas bisnis dan eksekutif masih tersedia," kata Muhaimin melalui sambungan telepon kepada setialampung.com, Senin (4/7). (ben)
Share:

47 Calon Tidak Lolos Seleksi, 35 Calon Dilantik Jadi Anggota PPK

setialampung.com, MESUJI – 82 calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) mengikuti seleksi yang diselenggarakan KPU Mesuji.

Sekretaris KPU Mesuji, Iklas Setia mengatakan, 82 calon anggota PPK itu berasal dari 7 kecamatan yang ada di Mesuji.

"Dari 83 calon PPK itu, 47 calon diantaranya tidak lolos seleksi. 35 calon lainnya akan ditempatkan di setiap kecamatan. Pelantikan anggota PPK ini dilakukan Ketua KPU Mesuji di aula sekretariat daerah Mesuji,” ujarnya. (nara)
Share:

Hebat, Dalam Dua Hari, Aparat Polres Jakarta Timur Berhasil Tangkap Pelaku Pembunuh Sadiyo

setialampung.com - Kinerja aparat polres Jakarta Timur patut diacungin jempol. Sebab, dalam kurun waktu dua hari sejak kejadian, petugas polres Jakarta Timur berhasil menangkap dua pelaku penusukan yang menyebabkan kematian pemudik asal Lampung, Sadiyo. Polisi berhasil menangkap kedua pelaku Nursidik (32) dan Suradi (37) di kontrakannya di Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Kedua pelaku ditangkap dini hari (30/6) di rumah kontrakannya tanpa perlawanan," ujar Kapolres Jakarta Timur, Kombes Agung Budijono kepada wartawan di Mapolres Jakarta Timur, Jl Matraman Raya, Kamis (30/6).

Dari penangkapan tersebut, Polisi berhasil menyita uang tunai Rp2 juta, 2 buah telepon genggam dan sebuah sandal milik korban.

Kedua pelaku mengaku melakukan penusukan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kedua pelaku sehari - hari bekerja sebagai pengamen.

"Kami masih mencari pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Karena pisaunya dibuang pelaku setelah menusuk korban. Pelaku terjerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara," tegasnya.

Sebelumnya, Sadiyo beserta istrinya, Anisa (42) dan putrinya Wida (15) tiba di Jakarta, Selasa (28/6) sekitar pukul 23.45 WIB. Sadiyo yang mengemudikan mobil Kijang bernopol BE 2341 GE dari Lampung hendak menuju ke Semarang.

Setibanya di perempatan Mal Taman Anggrek, korban turun dan menanyakan jalan arah ke Cawang kepada 2 orang pengamen yang ada di perempatan jalan. Korban lalu menaikan kedua pelaku ke dalam mobilnya. Kedua pelaku kemudian berpura-pura menunjukkan jalan ke arah Tol Cikampek.

Sesampainya di KM 0.200 Tol Cawang, kedua pelaku meminta turun. Di saat bersamaan dengan salah satu pelaku menusuk perut korban dan mengambil barang-barang milik korban. Korban Sadiyo pun akhirnya tewas meski telah dilarikan ke rumah sakit. (*)

Sumber: detikcom
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed