KPKAD akan Laporkan Dinas Bina Marga ke Kejati Lampung Soal Dugaan Kerugian Negara Lebih Dari Rp6 Miliar

setialampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) akan melaporkan Dinas Bina Marga Lampung ke Kejati. Laporan ini terkait temuan BPK Lampung soal dugaan kerugian negara di Dinas Bina Marga Lampung sebesar Rp6.265.242.214,46 ke Kejati.

Koordinator Presidium KPKAD Ansori dalam rilisnya mengatakan, temuan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berperan sangat strategis dalam membantu dan bahkan dapat disebut sebagai pintu masuk menentukan proses penegakan hukum (law enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Menurutnya, temuan BPK itu bisa memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti. Karena telah ada pengungkapan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Menyelesaikan LHP BPK dengan cara mengembalikan keuangan negara dan dianggap telah menjatuhkan sifat pidana karena masih dalam wilayah administratif adalah anggapan yang salah. Oleh karena itu KPKAD akan melaporkan dugaan kerugian negara ini ke Kejati Lampung," ungkapnya.

Ditegaskannya, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana dan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sementara Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Telepon selulernya saat dihubungi tidak aktif.

Sebelumnya berdasarkan LHP BPK Lampung atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2015. Hasil pemeriksaan atas belanja modal pada Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015, Dinas Bina Marga menganggarkan belanja modal untuk kegiatan fisik jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp711.634.575.636,00 dengan realisasi sebesar Rp657.278.060.634,00 atau sebesar 92,36 %.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap 11 kontrak pekerjaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pekerasan ac-wc, pekerasan ac-bc, lapis pondasi agregat kelas A, B, dan S sebesar Rp6.265.242.214,46.

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga sebesar Rp6.265.242.214,46 terhadap 11 perusahaan yang terdiri atas PT. K sebesar Rp656.241.388,87. PT. KBP sebesar Rp759.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp610.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp838.096.620,29. PT. GA sebesar Rp333.778.415,89. PT. JW Rp299.638.685,40. PT. MCS sebesar Rp796.666.385,47. PT. PP sebesar Rp470.458.812,06. PT. KKWI sebesar Rp681.925

Sementara Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono angkat bicara soal temuan BPK Lampung terkait dugaan kerugian negara di Dinas Bina Marga sebesar lebih dari Rp3 miliar. Menurut Rony, temuan BPK sifatnya normatif dan hasilnya sudah diketahui bersama. Sebelumnya Bina Marga sudah memerintahkan rekanan untuk menyelesaikan dan mengembalikan temuan BPK tersebut. Lalu terkait temuan BPK yang mengatakan Bina Marga lemah di dalam pengawasannya, dia mengatakan, kenyataannya Bina Marga berupaya memaksimalkan pengawasan. Upaya Bina Marga salah satunya dibuktikan dengan menyewa konsultan Kortim I dan 2 yang bertugas mengawasi konsultan pengawas.

“Artinya kita sudah berlapis melakukan pengawasan. Ini bukan kecolongan, manusia bekerja tak ada gading yang tak retak. Insya Allah ini bukan kesalahan yang disengaja,” ujarnya kepada awak media di Dinas Bina Marga, Selasa (28/6).
Mengenai besaran kelebihan pembayaran, ujarnya, harus dibandingkan dengan total nilai pekerjaan berapa persen. Dan untuk memblack list rekanan ada ketentuannya. Karena bisa digugat rekanan jika meleset atau salah saat memberikan sangsi atau black list terhadap rekanan.

“Kita sudah sampaikan, surati dan berikan teguran kepada rekanan. Rekanan kita sudah dewasa semua. Doakan saja kondisi ini semakin baik. Semua tim kita sejak awal sudah bersinergi melakukan pengawasan. Dan semua masukan atau kritik selalu kita apresiasi asalkan sifatnya membangun dan objektif. Soal kecolongan atau tidak itu masalah konotasi. Prinsipnya saya bekerja terus,” ungkapnya. (ben)
Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog