Langsung ke konten utama

​Soal Jabatan Ketua KONI, KPKAD Gugat Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo ke PN Tanjung Karang

setialampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD)  menggugat Ketua Umum KONI pusat sebagai tergugat I dan Ketua KONI Lampung M. Ridho Ficardo sebagai tergugat II ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Senin (25/7) dengan nomor gugatan nomor 121/PDT/6/2016.

Koordinator Presidium KPKAD Ansori mengatakan, melalui kantor hukum Ardian Angga, SH,.MH dan rekan, pihaknya mengajukan surat gugatan dugaan perbuatan melawan hukum atas surat keputusan (SK) Ketua Umum KONI Pusat no. 77 tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015 - 2019.

Ansori mengungkapkan, latar belakang gugatan ini karena tergugat diduga lalai dan tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan. Diantaranya yaitu Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 40 yang menjelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Kemudian, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 56 ayat (1) dan ayat (4) yang menjelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (pasal 56 ayat 1).

Pasal 56 ayat 4 yang berbunyi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemiliahan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, antara lain presiden/wakil presiden dan para anggota kabinet, gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, kapolri dan panglima TNI.

Lalu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang larangan perangkapan jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah pada kepengurusan KONI, PSSI daerah, klub sepakbola profesional dan amatir, serta jabatan publik dan jabatan struktural.

Kemudian surat komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Mendagri dengan nomor B.903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011.

"Kami menuntut KONI pusat untuk mencabut SK nomor 77 tahun 2015 tentang pengukuhan pengurus KONI Lampung, dan minta agar majelis hakim memerintahkan tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan - kegiatan apapun terkait tugasnya sebagai ketua KONI Provinsi Lampung. Dan mengembalikan gaji/honor yang diperoleh selama menjabat sebagai ketua KONI," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)