Langsung ke konten utama

​Tidak Kembalikan Kelebihan Pembayaran, Tirta Ancam Rekanan Tidak akan Dapet Proyek Lagi

setialampung.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Tirta angkat bicara terkait temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Lampung di satuan kerja yang dipimpinnya senilai Rp3.001.688.943,02.
Ketika ditemui di DPRD Bandarlampung, Senin (25/7), kepada setialampung.com Tirta menegaskan, pihak rekanan tidak akan mendapatkan proyek lagi dari Dinas PU Bandarlampung jika tidak mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

"Rekanan tidak akan dapat proyek lagi untuk tahun berikutnya kalau nggak mengembalikan uang kelebihan pembayaran itu," tegasnya.

Meskipun demikian, katanya, pihaknya akan menyelesaikan masalah temuan BPK ini. Salah satunya dengan memberikan teguran kepada rekanan untuk mengembalikan uangnya.

"Dari temuan Rp3 miliar lebih, tinggal seratusan juta lagi yang belum, saya lupa angkanya," katanya.

Saat ditanya apakah pihaknya siap mengembalikan uang atas kelebihan pembayaran tersebut, mengingat batas waktu pengembalian uang tinggal beberapa hari lagi, Tirta mengatakan, Dinas PU terus berupaya menyelesaikannya.

"Sambil berjalan kita selesaikan. Begitu saya dapet surat terkait temuan BPK itu, saya langsung kumpulkan semua rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, selain di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, kelebihan pembayaran juga terjadi di Dinas PU Bandarlampung. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung tahun anggaran (TA) 2015 terhadap peraturan perundang – undangan yang tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung menemukan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3.001.688. 943,02.

Pada TA 2015, Dinas PU menganggarkan, belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp218.685.718.100,00 dan belanja modal pengadaan konstruksi jembatan sebesar Rp7.705.228.000,00 dengan realisasi masing –masing Rp119.223.060.693,04 (54,51%) dan Rp7.250.232.895,00 (94,09%).

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Permasalahan ini mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran/kelebihan perhitungan pembayaran terhadap 21 rekanan senilai Rp3.001.688.943,02.

Dengan rincian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.692.511.374,39 terhadap 18 rekanan. 18 rekanan itu yaitu, PT. KKWI sebesar Rp260.827.671,60. PT. AAA sebesar Rp989.059.474,26. PT. UTJ sebesar Rp75.936.178,30. PT. SS sebesar Rp72.216.583,11. Lalu, CV. SP sebesar Rp33.346.500,75. CV. IJ sebesar Rp30.022.440,30. CV. STM sebesar Rp56.503.445,64. CV. SGM sebesar Rp85.165.036,77. CV. JAM sebesar Rp151.392.054,00. CV. ISM sebesar Rp71.006.213,13. CV. KM sebesar Rp85.759.582,07. CV. BKB sebesar Rp99.861.924,87. CV. PW sebesar Rp71.474.104,04. CV. MJ Rp93.213.525,03. CV. PS sebesar Rp110.039.166,33. CV. GS sebesar Rp56.899.985,92. CV. DMLP sebesar Rp59.875.344,89 dan CV. MM. Sebesar Rp289.912.143,38.

Untuk kelebihan perhitungan pembayaran sebesar Rp309.177.568,63 yaitu terhadap PT. SSW sebesar Rp183.203.416,73. CV. RJ sebesar Rp94.322.070,53 dan CV. MBR sebesar Rp31.652.081,37.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.580.612.221,45 pada tanggal 3 sampai 25 Mei 2016 dengan mencantumkan masing – masing STS.

Atas temuan ini, BPK Lampung merekomendasikan kepada walikota Bandarlampung agar memerintahkan kepala dinas PU untuk menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp326.754.651,04 dengan rincian, CV ISM sebesar Rp71.006.213,13. CV. KM sebesar Rp85.759.582,07. CV. MJ sebesar Rp93.213.525,03. CV. GS sebesar Rp46.899.985,92 dan CV DMLP sebesar Rp29.875.344, 89.

Sampai berita ini diturunkan, Dinas PU Bandarlampung belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon seluler Kabid Bina Marga PU Bandarlampung Azwar dalam kondisi tidak aktif. Pesan singkat setialampung.com pun belum mendapat balasan. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)