PPI Lampung Gelar Pengukuhan Anggota Baru 18 September

setialampung.com - Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinisi Lampung akan melaksanakan pengukuhan anggota baru secara serentak. Pengukuhan anggota baru PPI ini tindaklanjut selesainya tugas utama paskibraka se-Lampung tahun 2016.

Dewan Penasehat Purna Paskibraka Provinsi Lampung 2015 - 2020, Iwan Rinaldo Syarief mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang akan menjadi tradisi baru.

"Pengukuhan rencananya dilaksanakan pada 18 September 2016 di lapangan korpri, Lampung. Diperkirakan anggota PPI yang hadir sekitar 650 orang," ujarnya, Selasa (30/8).

Dijelaskannya, tujuan pengukuhan serentak ini adalah dapat terciptanya jiwa korsa yang positif dan lebih erat antar anggota PPI di semua tingkatan serta menghilangkan dikotomi anggota paskibraka pusat dan daerah.

"Adapun anggota paskibraka yang akan dikukuhkan menjadi anggota PPI adalah anggota Paskibraka 2016," ujarnya.

Diharapkannya, para kepala daerah kabupaten/Kota melalui dinas pendidikan turut serta memberi dukungan kegiatan ini yang rencananya akan diadakan di Bandarlampung. (*).
Share:

​SK Siti Rahma - Edi Agus Yanto Baru Diserahkan Setelah Hampir Satu Bulan Ditandatangani

setialampung.com - DPP Partai Nasdem mengeluarkan surat keputusan (SK) bagi Siti Rahma - Edi Agus Yanto sebagai pasangan bakal calon bupati - wakil bupati Pringsewu. Namun, SK yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Nining Indra Shaleh ini baru diserahkan setelah ditandatangani pada 9 Agustus 2016 lalu.

Ketika ditanya terkait ini, Koordinator Wilayah Lampung DPP Partai Nasdem, Taufik Basari kepada setialampung.com, Selasa (30/8) mengaku telah lama mempersiapkan SK tersebut.

"Memang sudah disiapkan sejak lama, namun baru kita serahkan sekarang. Ini karena menunggu kepastian surat menyurat dari Partai Amanat Nasional (PAN)," akunya.

Selain Pringsewu, ujarnya, pihaknya juga sudah mempersiapkan untuk kabupaten lainnya.

"Untuk kabupaten lainnya sudah kita siapkan semua. Rencananya minggu ini mau kita serahkan satu - satu," ujarnya. (ben)
Share:

​Edi Agus Yanto Dampingi Siti Rahma di Pilkada Pringsewu

setialampung.com - Siapa bakal calon wakil bupati yang akan dampingi Siti Rahma sebagai bakal calon bupati Pringsewu sudah terjawab. DPP Partai Nasdem melalui surat keputusan (SK) nomor 028-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 memutuskan Siti Rahma - Edi Agus Yanto sebagai pasangan bakal calon bupati - wakil bupati Pringsewu di ajang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

SK yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Nasdem Surya Paloh dan Nining Indra Shaleh ini diserahkan langsung oleh koordinator wilayah Lampung Partai Nasdem Taufik Basari kepada Siti Rahma dan Edi Agus Yanto di kantor DPP Partai Nasdem.

“Kami yakin Siti Rahma - Edi Agus Yanto bisa memenangkan pilkada Pringsewu," katanya.

Pria yang disapa Tobas ini menuturkan, dengan bergabungnya Partai Nasdem dengan Partai Amanat Nasional (PAN), maka Siti Rahma - Edi Agus Yanto sudah memenuhi syarat sebagai pasangan bakal calon kepala daerah (balon kada) dengan jumlah 9 kursi.

"Tapi kami harap partai lain mau bergabung dalam koalisi bersama untuk memenangkan pasangan balon kada ini," ujarnya, Selasa (30/8). (ben)
Share:

​Heru Sambodo Kecam Keras Orang yang Menuding Gubernur Lampung Telah Intervensi Partai Golkar

setialampung.com - Politisi Partai Golkar Lampung MW. Heru Sambodo membantah dan mengecam keras kabar serta tudingan yang beredar yang mengatakan kalau gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sudah mencampuri urusan internal Partai Golkar.

"Nggak bener itu, jangan asal nuduh gitu. Gubernur nggak pernah intervensi Partai Golkar. Saya minta  kalau bicara itu sesuai substansi kalau nggak ada bukti," tegasnya kepada setialampung.com, Senin (29/8).

Heru menegaskan, gubernur
merupakan pembina politik di daerah (provinsi). Jadi bukan hal yang aneh kalau seorang gubernur manapun mau bertemu dengan semua ketua umum partai politik.

"Jadi sah - sah aja kalau gubernur mau ketemu dengan ketua partai, karena mau menjalin komunikasi untuk persiapan pemilihan kepala daerah mendatang," tegasnya.

Soal kegaduhan di Partai Golkar Lampung, Heru menegaskan, sesuai anggaran rumah tangga (ART) partai Bab III pasal 4 ayat 2 dikatakan, jabatan seorang ketua DPD secara otomatis gugur kalau tidak melaksanakan instruksi dan hasil musyawarah nasional (Munas). Karena hal itu merupakan pelanggaran berat.

"Ketua DPD bisa gugur jabatannya kalau tidak melaksanakan keputusan Munas yaitu tidak ada pemecatan kader partai setelah munas. Lampung tidak melaksanakan keputusan munas tersebut. Ini pelanggaran berat," tegasnya lagi. (ben)
Share:

Nizwar Affandi: Kedepan Saksi Pemilu Partai Golkar Berasal dari Kader AMPG

​setialampung.com - Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lampung Nizwar Affandi, Senin (29/8), mengatakan, berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas), mulai saat ini dan seterusnya saksi partai berasal dari AMPG.

"Saksi partai merupakan salah satu elemen terpenting, dan ini sudah jadi keputusan Partai Golkar. Dan saksi partai harus sangat memahami tentang Partai Golkar," katanya usai rapat koordinasi AMPG se-Lampung yang dilaksanakan di Rumah Makan Kayu, Senin (29/8).

Nizwar Affandi menjelaskan, proses rekrutmen saksi partai akan dilakukan oleh masing - masing pengurus AMPG kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilukada, pemilu legislatif maupun pemilihan presiden mendatang.

"Soal rekrutmen saksi dilakukan masing masing AMPG kabupaten/kota secara berjenjang. Proses rekrutmen dilakukan mulai saat ini. Masa tugas saksi partai sesuai dengan tahapan pemilu," jelasnya.

Dijelaskannya pula, saksi partai berasal dari AMPG ini merujuk terbentuknya badan saksi nasional dan daerah. Artinya seluruh saksi partai baik untuk pilkada atau pemilu berasal dari unsur AMPG.

"Misalkan begini, kalau jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pemilu ada 18.000 Maka AMPG harus menyiapkan kadernya sebagai saksi partai setidaknya sebanyak 36.000 orang," ungkapnya. (ben)
Share:

​Susilo Bambang Yudhoyono Diagendakan Lantik Pengurus DPD Partai Demokrat Lampung

setialampung.com - Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, pelantikan pengurus DPD PD Lampung periode 2016 - 2021 menurut rencana akan dilaksanakan Oktober mendatang.

"Ini karena menyesuaikan dengan agenda Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono dan gubernur Lampung yang juga ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo. Pelantikan rencananya dihadiri Pak SBY dan akan dilaksanakan di Hotel Novotel. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja daerah (rakerda) pertama di DPD," katanya, di DPD setempat, Senin (29/8).

Salah satu agenda rakerda, jelasnya, adalah membahas usulan dari masing - masing bidang yang ada di pengurusan dan melakukan langkah langkah pembinaaan kader.

"Dan di pengurusan yang baru saat ini ada pusat pengembangan strategi dan kebijakan daerah yang bertugas memberikan masukan, kajian serta pemikiran kepada kepala daerah. Kedepan semua kader dan pengurus juga diminta lebih meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat," ungkapnya.

Disamping itu, pria yang disapa Fajar ini menambahkan, DPD saat ini sedang menyusun pola dan menargetkan penyelenggaraan musyawarah cabang (muscab) selesai di 2016.

"Masih dikaji polanya, apakah muscabnya akan dilaksanakan masing - masing atau bersamaan," ujarnya. (ben)
Share:

​Jelang Mukernas, DPW PPP Lampung Gelar Rapat Pimpinan Wilayah

​setialampung.com - DPW PPP Lampung, 1 September 2016 akan menggelar rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) di Hotel POP Bandarlampung.

Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi ketika ditemui di DPW PPP Lampung, Senin (29/8) mengatakan, agenda rapimwil diantaranya membahas persiapan musyawarah kerja nasional (mukernas) pertama yang akan dilaksanakan 3 Oktober 2016.

"Di rapimwil juga akan membahas terkait konsolidasi internal. Dan mensosialisasikan kepada semua kader tentang bakal calon kepala daerah (balon kada) yang akan diusung PPP," ujarnya.

Dia menambahkan, rapimwil akan dihadiri ketua umum DPP Romuhurmuziy, ketua, sekretaris dan anggota fraksi DPRD se-Lampung. (ben)
Share:

​Reni Marlinawati: PPP yang Diakui Negara dan Sah adalah PPP Romahurmuziy, Pihak yang Belum Puas Silakan Saja

setialampung.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati menegaskan, bahwa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sah adalah kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy (Romi).

"PPP yang sah dan diakui negara adalah PPP dengan ketua umumnya Romuhurmuziy. Kalau ada pihak yang masih belum puas dan mau mengadakan muswil tandingan, silakan saja. Karena yang sudah diakui negara dan ada SK dari Menkum HAM sekarang adalah PPP dengan ketua umumnya Romahurmuziy," tegasnya. (ben)
Share:

​Ketua DPRD Bandar Lampug Wiyadi Berikan Santunan dan Jamin Biaya Pendidikan Anak Jupri

setialampung.com - Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi, Sabtu (27/8), memberikan santunan kepada keluarga Jupri, korban pembunuhan di arena orgen tunggal pada 17 Agustus 2016 lalu. Selain memberikan santunan, Wiyadi juga menjamin biaya pendidikan anak Jupri.

"Saya pribadi, keluarga dan kelembagaan mengucapkan turut berduka cita dan rasa belasungkawa sedalam dalamnya. Mudah mudah almarhum (Jupri) diterima disisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran," ujarnya.

Wiyadi menuturkan, kedatangannya ini karena dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga besar Jupri. Dan kewajiban sesama muslim untuk saling tolong menolong dan menjalin silaturahmi.

"Saya akan pantau dan menindaklanjuti agar kasus ini secepatnya selesai. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kapolresta Bandarlampung agar kasus ini diusut tuntas," katanya.

Sementara istri korban (Jupri), Suratini pada kesempatan ini minta agar kasus pembunuhan terhadap suaminya ini secepatnya tuntas.

"Kami (keluarga) minta agar kasus ini diteruskan dan diusut tuntas. Saya juga minta pelakunya dihukum seberat - beratnya," harapnya, seraya menitikkan air matanya di hadapan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. (ben)
Share:

​Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati: Rekomendasi Terbit Kalau Komitmen Calon dan Partai Sama

setialampung.com - Mengeluarkan rekomendasi bagi bakal calon kepala daerah (balon kada) tidaklah mudah. Dibutuhkan pemahaman dan komitmen yang sama dengan partai. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati, di Gedung Sermegou, Bandarlampung, Sabtu (27/8).

Ketua fraksi PPP DPR RI ini menjelaskan, ada mekanisme politik yang harus dilalui sebelum terbit rekomendasi. Seperti penjaringan, penyaringan dan verifikasi calon.

"Mudah - mudahan akhir bulan ini (Agustus) sudah terbit rekomnya. Paling lambat September," ujarnya. (ben)
Share:

Mingrum Perkirakan Calon Kada Ikuti Pendidikan di DPP PDIP Pada Akhir Agustus

setialampung.com – Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay mengatakan, para bakal calon kepala daerah yang akan diusung PDIP, diperkirakan akhir Agustus ini mulai mengikuti pendidikan di DPP PDIP.

“Calon akan ikut pendidikan selama satu minggu. Pendidikan diberikan setelah terbit rekomendasi pasangan calon dari DPP PDIP,” katanya kepada setialampung.com, Jumat (26/8)

Namun, Mingrum belum bisa memastikan kapan ketua umum DPP PDIP akan menerbitkan rekomendasi calon yang ditandatangani ketua umum DPP PDIP. Tapi lazimnya sebelum hari H pendaftaran calon ke KPU, rekomendasi sudah terbit.

“Hanya ketua umum (Megawati) yang tahu kapan tanggal pasti terbitnya rekomendasi calon. Tapi lazimnya rekom sudah diterima DPD atau DPC sebelum hari H pendaftaran ke KPU. Kalau sekarang yang sudah terbit baru surat tugas atau pra rekom. Kalau sekarang baru pra rekom atau surat tugas. Yang sudah terbit yaitu Surat tugas untuk calon kada di Lampung Barat, Mesuji, Pringsewu, dan Tulangbawang Barattubabar. Tulangbawang yang belum ada pra rekomnya. Kami belum tahu apakah Hanan A. Rozak atau Winarti yang akan menerima surat pra rekom atau surat tugas,” ungkapnya. (ben)
Share:

Ernita: Ini Bukan Soal Jabatan Ketua Fraksi Demokrat, Tapi Tentang Keabsahan Surat

Share:

AJI Bandarlampung dan Pewarta Foto Lampung Gelar Pameran Foto Potret Kota di Asilo Hermelink

​setialampung.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bekerjasama dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung menggelar pameran foto jurnalistik, di Jalan Pagar Alam, Jumat (26/8)

Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan mengatakan, pameran foto bertajuk Potret Kota di Asilo Hermelink ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) AJI ke - 22 di Kota Bandarlampung. Selain pameran foto, AJI juga menyelenggarakan coaching clinic bertema kekerasan pada perempuan dan anak yang juga bekerjasama dengan Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang akan dilaksanakan Sabtu (27/8).

"Puncaknya adalah malam penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin Award pada Minggu (28/8) di tempat yang sama," ujarnya.

Terkait pameran foto, Padli menegaskan, selama kurun satu tahun terakhir Bandarlampung mencapai kemajuan yang cukup berarti. Baik dari sisi pembangunan, infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan lainnya.

Oleh sebab itu, kata Padli, jurnalis sebagai pemantau kekuasaan dan masyarakat, turut memantau dan memotret jalannya pembangunan yang terjadi dalam masyarakatnya.

“Kami mengangkat tema potret kota ini karena sebagai jurnalis yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami juga melihat perkembangan kota ini dari segala sisi,” ujarnya dalam rilis yang diterima setialampung.com, Kamis (25/8).

Ketua PFI Lampung Perdiansyah menuturkan, pihaknya merasa bangga dan terhormat turut memeriahkan HUT AJI.

Menurut dia, acara ini bukan hanya perayaan ulang tahun semata, melainkan juga bagian dari ungkapan syukur ekspresi jurnalis dalam melakukan peliputan sehari-hari.

“Kami berharap di tahun yang akan datang, AJI tetap menyuarakan keresahan para jurnalis, menjadi pengayom jurnalis dan menjadi wadah untuk menajamkan wawasan para Jurnalis,” kata Perdi.

Dia menambahkan dalam kesempatan HUT AJI kali ini, PFI digandeng untuk berpartisipasi dalam pameran foto. Menurut Perdi, dalam karya ini, PFI dan AJI mencoba merekam geliat masyarakat dan gerak dinamis kota Bandar Lampung. (rilis)
Share:

​21 Perwira Korem 043 Garuda Hitam Terima Penghargaan dari PD VIII FKPPI Lampung

​setialampung.com - Pengurus Daerah (PD) VIII FKPPI Lampung memberikan penghargaan kepada 21 perwira TNI Korem 043 Garuda Hitam, Kamis (25/8). Prajurit TNI yang terima penghargaan diantaranya Kepala Staf Korem 043 Garuda Hitam Letnan Kolonel Infantri Utten Simbolon, Kepala Seksi Intelijen Korem 043 Garuda Hitam Letnan Kolonel Edwin Gunawan, Kepala Seksi Logistik Korem 043 Garuda Hitam Letnan Kolonel Infantri Rustanto Eko Waluyo. 

Ketua PD VIII FKPPI Lampung Tony Eka Chandra mengatakan, pemberian penghargaan ini salah satu wujud ucapan terimakasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Korem 043 Garuda Hitam.

"Ini salah satu ucapan terimakasih kami kepada orangtua yang sudah mendukung FKPPI sesuai kapasitasnya masing - masing. Kegiatan sepert ini akan kami laksanakan di tingkat kabupaten/kota. Dan akan dilaksanakan di semua kesatuan, angkatan dan polri. Ini wujud rasa terimakasih, kami tidak bisa memberikan apa - apa," ujarnya.

Sementara Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel Kav Supriyatna menuturkan, kegiatan ini wujud kebersamaan antara orangtua dan anak. Karena FKPPI bagian dari keluarga besar TNI. (ben)
Share:

​Singkirkan Calon Lain, Nur Rakhman Yusuf Jabat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung

setialampung.com - Nur Rakhman Yusuf resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung. Namun untuk meraih posisi tersebut tidaklah mudah.

"Proses seleksi di daerah. Terakhir tiga nama calon dikirimkan ke Ombudsman RI. Tiga calon itu yakni saya, Plt Ombudsman yang juga asisten ombudsman dan Juniardi, mantan ketua KIP," ungkapnya kepada setialampung.com, Rabu (24/8). (ben)
Share:

​Nur Rakhman Yusuf, dari Panwaslu Kini Jabat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung

setialampung.com - Nur Rakhman Yusuf, begitu nama lengkapnya. Mantan anggota panwaslu Bandarlampung ini kini mengawali karir barunya sebagai kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung. Bertempat di Hotel Novotel, Bandung, Rabu (24/8), Nur Rakhman Yusuf dilantik sebagai kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung oleh Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifa'i.

Saat ditanya kenapa dirinya tertarik menjadi kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, kepada setialampung.com, Rabu (24/8), Nur Rakhman Yusuf mengatakan, hidup akan bermakna kalau bermanfaat bagi manusia lainnya.

"Saya merasa ada yang bisa saya optimalkan di Ombudsman daripada hanya di MP3 Lampung. Tapi yang utama adalah adanya dorongan dari teman - teman untuk maju jadi kepala perwakilan Ombudsman," ujarnya.

Nur Rakhman Yusuf mengungkapkan,
langkah pertama setelah dilantik adalah koordinasi dengan teman - teman asisten Ombudsman Lampung dan menginventarisasi permasalahan yang sudah masuk ke Ombudsman untuk ditindaklanjuti.

"Selain itu penguatan jaringan dan mengajak semua pihak yang punya kepedulian terhadap permasalahan pelayanan publik, untuk terlibat secara aktif dalan melakukan pengawasan. Terutama teman - teman wartawan dan media," ungkapnya. (ben)
Share:

Soal Program Tax Amnesty, KPP Pratama Tanjung Karang Duduki Peringkat Pertama dengan Nominal Uang Tebusan Rp1,75 Miliar

setialampung.com – Sampai dengan 23 Agustus 2016, KPP Pratama Tanjung Karang menduduki peringkat pertama dalam perolehan program tax amnesty untuk wilayah Lampung. Hal ini disampaikan Kepala KPP Pratama Tanjung Karang Abdul Gani kepada wartawan di Hotel Grand Anugerah, Selasa (23/8).

“Sampai hari ini sudah ada 44 setoran pajak dengan nilai nominal uang tebusan sebesar Rp1,75 miliar. Di dalam program tax amnesty ini kami membidik wajib pajak secara persuasif. Tapi tidak bisa kita sebutkan siapa saja wajib pajaknya,” ujarnya.(ben)
Share:

​Pekan Ini DPD Partai Demokrat Lampung Ajukan Imer Darius sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung

setialampung.com - Pekan ini DPD Partai Demokrat (PD) Lampung ajukan Imer Darius untuk menggantikan posisi almarhum Toto Herwantoko sebagai wakil ketua DPRD Lampung. Pengajuan ini tindaklanjut terbitnya surat keputusan (SK) DPP PD nomor 82/SK/DPP.PD/VIII/2016 yang ditandatangani Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca IP Panjaitan tentang pergantian unsur pimpinan (wakil ketua) DPRD Provinsi Lampung tertanggal 15 Agustus 2016. 

"SK DPP sudah ada, jadi tinggal proses administrasinya aja. Pekan ini kami ajukan ke DPRD usulannya. Kami yakin Imer Darius mampu melaksanakan tugas partai sebagai wakil ketua Dewan dengan baik," kata Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad, Senin (22/8).

Menurut pria yang disapa Fajar ini,  Imer Darius memiliki kualitas kepemimpinan dan pengalaman politik pemerintahan yang cukup teruji.

"Bung Imer figur yang layak mendapat kepercayaan dari 11 anggota FPD yang ada. Kami percaya penunjukan beliau akan didukung sepenuhnya oleh para sahabat anggota fraksi PD DPRD Lampung lainnya. Soal siapa yang akan menggantikan posisi Imer sebagai ketua fraksi dan ketua komisi IV, nanti ketua DPD yang akan mengambil langkah kebijakan. (ben)
Share:

Inilah Susunan Lengkap Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Komisi DPRD Bandarlampung

setialampung.com – Berdasarkan keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat Bandarlampung nomor: 6/PIM.DPRD-BL/2016 tentang penetapan pimpinan dan anggota alat kelengkapan komisi, berikut susunan lengkapnya.
Komisi I
Ketua : Nu’man Abdi, SE.MM
Wakil Ketua : Hendra Mukri, S.Sos
Sekretaris : H. Hambali Sanusi
Anggota :
1. Hanafi Pulung
2. Fandi Tjandra, SE
3. Edison Hadjar, SE
4. Hi. Muchlas Ermanto Bastari, SE.MM
5. Budi Kurniawan
6. Hi. Barlian Mansyur, A.Md
7. H. Bernas Yuniarta, SE

Komisi II
Ketua : Poltak Aritonang
Wakil Ketua : Suheli
Sekretaris : Grafieldy Mamesah, S.Si
Anggota :
1. Irpan Setiawan
2. Yusirwan, SE.MH
3. M. Yusuf Erdiansyah P, S.Kom
4. Hi. Heru Sambodo, ST, MH
5. Supriyanto Malik, SH
6. Hj. Ernita, SH, MH
7. Hi. Musabakah, A.Md

Komisi III
Ketua : Hi. Wahyu Lesmono, SE
Wakil Ketua : Ir. Indrawan
Sekretaris : Ahmad Riza, SP
Anggota :
1. Dedi Yuginta, SE. M.Si
2. Hj. Wiwik Anggraeni, SH
3. Heriyadi Payacoen
4. Taufikrahman, S.Ag
5. M. Nizar Romas, SH
6. Erwansyah
7. Yuhadi, S.Hi
8. Agus Sujatma
9. Hi. Agusman Arief, SE.MM
10. Hi. Indrawani, SE.MH
11. Pandu Kesuma Dewangsa SIIP
12. Hi. Albert Alam, S.Pd

Komisi IV
Ketua : Handrie Kurniawan, SE. MIP
Wakil Ketua : Drs. Abdul Salim
Sekretaris : Drs. Hi. Suwondo
Anggota :
1. Sri Ningsih Djamsari
2. Abdul Malik, B.Sc
3. Syarif Hidayat, ST
4. Nani Mayasari
5. Imam Santoso, SH
6. Pebriani Piska, SP
7. Hi. Ali Yusuf Tabana, SH. MH
Share:

Indrawani: Apapun Bentuknya Hari Ini Saya Masih Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung

setialampung.com - Polemik pergantian ketua fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung terus bergulir. Sebelumnya ketua fraksi Demokrat dijabat Ernita, tapi berdasarkan usulan partai dan sudah dibacakan serta ditetapkan di paripurna DPRD pada 18 Agustus 2016 lalu, ketua fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung sekarang dijabat Indrawani.

Indrawani, ketika ditemui sejumlah wartawan usai paripurna DPRD Bandarlampung, Senin (22/8) menegaskan, sampai saat ini dirinya masih menjabat ketua fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung.

"Apapun bentuknya, hari Ini saya masih ketua fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung. Karena sudah sesuai undang - undang dan sudah diparipurnakan," tegasnya.

Indrawani juga menegaskan, proses pergantian ketua fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung sudah sesuai mekanisme dan aturan yang sah. Karena yang menandatangani wakil ketua I dan ditandatangani sekretaris DPC Partai Demokrat Bandarlampung. Artinya sudah sah secara aturan yang ada.

Dia menjelaskan, sesuai tata tertib DPRD Bandarlampung, mekanisme usulan pergantian ketua fraksi harus melalui persetujuan anggota fraksi. Baru ditindaklanjuti melalui partai.

"Harus ada rapat internal fraksi dulu. Mekanismenya, surat usulan terlebih dahulu masuk ke sekretariat dewan di bagian persidangan. Lalu didiskusikan di unsur pimpinan lalu dibanmuskan untuk dibacakan di paripurna. Artinya, surat yang masuk akan dipelajari dulu, tidak semudah yang dibayangkan," ungkapnya.

Sementara Ernita usai paripurna enggan untuk berkomentar terkait hal ini.

"No comment," ujarnya singkat. (ben)
Share:

Penjelasan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol. Hari Nugroho Soal Kasus Pembunuhan Jupri

Share:

Kesenian Tradisional Indonesia, Kuda Lumping Keberadaannya Harus di Lestarikan

Share:

Video: Warga Perumahan Beringin Raya, Kemiling, Lestarikan Kesenian Tradisional Kuda Lumping

​https://youtu.be/ojIOJGFKrJ8
Share:

​DPC PDIP Bandar Lampung Siap Jalankan Program yang Bersentuhan dengan Masyarakat

setialampung.com - DPC PDIP Bandarlampung menggelar rapat kerja cabang (Rakercab) pertama di sekretariat DPC setempat, Sabtu (20/8).

Rakercab dengan tema "Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk Indonesia Raya ini dihadiri Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin ZP, Wakil Ketua Bapilu Suhardi, Wakil Ketua Bambang Suryadi, anggota DPRD Bandarlampung asal PDIP dan ratusan pengurus partai sampai ke tingkat bawah.

Sekretaris DPC PDIP Bandarlampung Wiyadi menuturkan, rakercab ini diantaranya bertujuan melakukan evaluasi program - program sebelumnya dan sebagai ajang silaturahmi sesama kader dan pengurus partai.



Disamping itu, pria yang juga ketua DPRD Bandarlampung ini mengutarakan, program unggulan DPC PDIP Bandarlampung kedepan salah satunya melaksanankan program yang bersentuhan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti mendorong dan melakukan perbaikan serta peningkatan di bidang infrastruktur.

"Kedepan seluruh pengurus dan kader juga harus lebih giat lagi menyerap aspirasi masyarakat dengan turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jadi nggak ada lagi yang namanya kader instan. Artinya jangan hanya turun ke masyarakat kalau mau jadi anggota dewan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wiyadi menyampaikan apresiasi dan bangga atas sikap Rykco Menoza yang menghibahkan asetnya ke DPP PDIP.

"Sikap Rykco harus kita contoh, karena berkorban demi partainya. Terlebih lagi saat ini susah kita menemukan kader yang mau berkorban untuk partainya," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin ZP menuturkan, tujuan diselenggarakannya rakercab ini untuk internal salah satunya bertujuan sebagai ajang konsolidasi dan saling koreksi di internal partai.

"Lalu bagaimana melakukan komunikasi yang baik jika ada yang tersendat di internal partai. Kalau tujuan diadakan rakercab untuk eksternal partai salah satunya membahas apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan di kabupaten/kota dan provinsi Lampung," ungkapnya. (ben)
Share:

​Soal Pembatalan Rekayasa Lalu Lintas, Pemkot Bandarlampung Diberi Waktu Sampai 22 Agustus



setialampung.com - Pemerintah provinsi Lampung memberi waktu kepada pemerintah kota Bandarlampung hingga Senin (22/8) untuk membatalkan rekayasa lalu - lintas dan mengembalikan seperti semula rute kendaraan yang melintas dari Jalan RA. Kartini menuju Jalan Raden Intan dan membongkar taman yang ada.
Selain itu, akses jalan menuju RSUD Abdul Moeloek dari arah Jalan Teuku Umar. Ketiga, memfungsikan kembali sistem ATCS yang merupakan yang merupakan aset dari kementerian perhubungan di simpang RSUD Abdul Moeloek dan simpang Tugu Juang demi terciptanya optimalisasi kinerja jaringan jalan.

Ini disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono di dalam rapat koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan keputusan direktorat jenderal perhubungan tentang rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Pemkot Bandarlampung, di ruang rapat asisten bidang pemerintahan kantor gubernur Lampung, Jumat (19/8). 

Rakor membahas surat keputusan direktorat jenderal perhubungan kementerian perhubungan RI nomor :  Aj.401/2/10/DRJD/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas di ruas jalan dan simpang RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung ini dihadiri dirlantas polda Lampung beserta jajarannya, asisten bidang ekonomi pembangunan,  Kasat P2JN wilayah Lampung,  Kasat LLJSDP, Kasat PJN I Lampung, akademisi dan ahli transportasi Universitas Lampung dan ITERA, MTI Lampung, dan kepala dinas/instansi terkait di lingkungan pemprov Lampung.

"Artinya, pemkot harus membatalkan rekayasa lalu lintasnya dan mengembalikan seperti semula. Kalau nggak mau, tim provinsi yang akan membongkarnya. Karena pemkot nggak hadir di rakor, kami akan kirim surat kepada pemkot untuk melaksanakan keputusan dirjen ini," kata Sutono. (rilis)
Share:

Sopir Angkot Kemiling Kabur Setelah Tabrak Dua Motor dan Satu Mobil Daihatsu Terios

setialampung.com - Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Imam Bonjol, Jumat (19/8) sekira pukul 07.00 WIB. Kecelakaan melibatkan mobil angkot jurusan Kemiling - Bandarlampung dengan plat nomor BE 2668 AU, dua unit motor dan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan plat nomor B 1714 WKP.

Panit Lantas Polsek Tanjungkarang Barat (TKB) Aiptu Agung ketika ditemui setialampung.com di lokasi kejadian mengatakan, tabrakan beruntun ini berawal dari mobil angkot yang melaju dari arah Kemiling menuju Bandarlampung diduga melaju
ugal - ugalan. Karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, di sekitar Balai Krakatau angkot Kemiling tersebut menabrak dua pengendara motor.



"Angkot Kemiling melaju di jalur lawan. Setelah nabrak motor, angkot nabrak mobil Daihatsu Terios warna putih. Pengemudi Daihatsu Terios tidak mengalami luka. Untuk korban lainnya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk menjalani pengobatan. Sopir angkotnya melarikan diri," ujarnya. 

Sementara pengemudi Daihatsu Terios B 1714 WKP, Yuni ditemui dilokasi kejadian belum bisa diminta informasinya karena masih mengalami syok atau terguncang akibat kecelakaan tersebut.

Berdasarkan pantauan setialampung.com di lapangan, akibat tabrakan beruntun tersebut sempat mengakibatkan laju kendaraan di Jalan Imam Bonjol tersendat. Namun bisa diatasi oleh petugas kepolisian. Tampak pula bekas ceceran darah yang diduga bekas darah korban. Kondisi mobil angkot Kemiling dan Daihatsu Terios mengalami kerusakan cukup parah di bagian depannya. (ben)
Share:

​Jupri, Korban Pembunuhan di Acara Orgen Tunggal Sempat Teriak Minta Tolong Warga

setialampung.com - Kasus pembunuhan Jupri, warga Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, yang terjadi, Kamis (18/8) dinihari di arena orgen tunggal diselidiki aparat kepolisian.

Hal ini disampaikan Kapolresta Bandarlampung Hari Nugroho kepada wartawan di Polresta Bandarlampung, Kamis (18/8).

"Untuk motif dan berapa jumlah pelaku masih dalam proses penyelidikan," katanya.

Hari menjelaskan, awal mula kejadiannya, Jupri (korban pembunuhan), ingin melerai keributan yang terjadi di acara orgen tuggal.

"Berdasarkan keterangan, korban (Jupri) niatnya baik mau melerai keributan tapi malah jadi sasaran. Jupri sempat minta tolong warga, tapi korban meninggal dunia di dalam perjalanan saat akan dibawa ke rumah sakit," ungkapnya. (ben)
Share:

​Acara Organ Tunggal Tujuh Belasan Makan Korban Satu Tewas, Satu Luka

setialampung.com - Acara orgen tunggal dalam rangka memperingati HUT ke 71 Republik Indonesia memakan korban. Jupri (37), warga Jalan Perkutut, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, meregang nyawa saat melerai perkelahian di arena organ tunggal yang dilaksanakan warga setempat, Kamis (18/8) dini hari. Jupri mengalami luka tusukan senjata tajam.

Menurut salah satu kerabat korban saat ditemui di kediaman korban, Harry Setiawan mengatakan, Jupri mengalami luka tusuk saat melerai keributan di arena orgen tunggal.

"Kejadiannya Kamis (18/8), sekitar pukul 02.30 WIB dini hari. Jupri dikeroyok beberapa orang yang diduga lagi mabok. Ada satu korban luka juga. Jupri meninggal diperjalanan saat akan dibawa ke rumah sakit," ujarnya. (ben)
Share:

​Eksekutif dan Legislatif adalah Mitra Saling Mengisi dan Menguatkan Pembangunan, Bukan Saling Menjegal

setialampung.com - Eksekutif dan legislatif di dalam undang - undang pemerintah daerah adalah mitra yang saling mengisi dan menguatkan demi pembangunan, bukan saling menjegal dikarenakan kekuasaan.

Hal ini disampaikan pengamat politik universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan kepada setialampung.com, Selasa (16/8).

Saat disinggung soal pertemuan beberapa ketua partai politik (Parpol) yang dilaksanakan di salah satu rumah makan di Bandarlampung, Selasa (16/8), menurutnya, harus dilihat dulu apa konteksnya, masalah apa yang dibahas
dan kenapa harus ada pertemuan.

"Ketua parpol boleh saja memberi usul atau mengkritik, jika partainya berada pada jalur oposisi atau bukan partai pendukung. Tetapi ketua parpol bukan representasi fraksi di DPRD Lampung. Karena keputusan fraksi ada di ketua fraksi yang sudah dimufakati oleh anggota fraksi lainnya," ungkapnya. (ben)

 
Share:

​Jurnalis Cetak, Elektronik dan Media Online di Lampung Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Wartawan

setialampung.com - Kecaman keras atas tindakan oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Paskhas Lanud Suwondo yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan di Medan, Sumatera Utara, terus mengalir. Kali ini kecaman keras disampaikan puluhan jurnalis Lampung baik cetak, elektronik dan media online, Selasa (16/8).

Di dalam aksi damai yang dilaksanakan di Tugu Adipura, Bandarlampung tersebut, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Lampung, Aris Susanto mengecam dan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap wartawan.

"Semestinya tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak boleh terjadi. Kami mengutuk keras dan minta oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap wartawan untuk diberikan sangsi termasuk para komandannya," tegasnya.

Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Wandi Barboy Silaban juga mengatakan hal yang sama.

"AJI kecam dan mengutuk keras semua tindakan kekerasan terhadap wartawan," ujarnya, diamini Ketua Pewarta Foto Indonesia Lampung Ferdiansyah.

Sebelumnya, dua wartawan yakni Array, wartawan Tribun Medan (Tribunnews.com network) dan Andri Safrin wartawan MNC TV, mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oknum TNI AU danPaskhas Lanud Suwondo Medan, Senin (15/8), saat melakukan peliputan aksi warga Sarirejo yang menolak lahannya yang akan dibangun rusunawa. (ben).
Share:

Selain Fraksi Demokrat, Struktur Fraksi PKS DPRD Bandarlampung juga Diganti

setialampung.com - Setelah Fraksi Demokrat, pergeseran juga terjadi di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bandarlampung. Namun pergeseran hanya terjadi di tatanan sekretaris dan bendahara fraksi PKS. Pergeseran ini dibacakan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Senin (16/8).

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi pada kesempatan itu mengatakan, untuk ketua fraksi PKS Muchlas Bastari, Sekretaris Fraksi Grafieldy Mamesah, dan Bendahara Nandang Hendrawan.

"Perubahan struktur fraksi PKS ini berdasarkan usulan dari PKS melalui fraksi PKS," kata Wiyadi. (ben)
Share:

FOTO: Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bandarlampung Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo

Share:

​Ini Perkiraan Posisi Anggota Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Bandarlampung yang Baru

setialampung.com - Rolling atau pergeseran posisi tidak hanya terjadi dikalangan pegawai negeri sipil (PNS). Pergeseran posisi juga terjadi di kalangan anggota dewan. Seperti terjadinya perubahan alat kelengkapan dewan atau pergeseran anggota komisi di DPRD Bandarlampung.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandarlampung, Agusman Arif kepada setialampung.com, Senin (15/8) mengatakan, perubahan posisi yang terjadi diantaranya yakni berubahnya posisi anggota dewan di masing - masing komisi.

"Seperti adanya perpindahan yang tadinya sebagai anggota komisi III, terus berpindah ke komisi I," katanya ketika ditemui di ruang komisi III.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, anggota komisi III yang berdasarkan usulan partai melalui fraksinya yang rencananya akan dipindahkan ke komisi I yaitu Muchlas Bastari, Fandi Tjandra dan Budi Kurniawan. Sementara anggota komisi I yang akan pindah ke komisi III yakni Dedi Yuginta dan Wiwik Anggraini. Kemudian anggota komisi II yang pindah ke komisi yaitu Barlian Mansyur dan Nu'man Abdi. Anggota komisi I yang di pindah ke komisi II yaitu M.W. Heru Sambodo.

"Terus Ketua Komisi IV Syarif Hidayat dikabarkan akan pindah ke komisi I. Untuk pergantian ketua fraksi terjadi di Fraksi Demokrat. Ernita digantikan Indrawani," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun setialampung.com dikalangan DPRD, selain pergeseran posisi anggota komisi. Kedepan di DPRD Bandarlampung juga akan terjadi perubahan ketua komisi. Dimana ketua komisi I yang sebelumnya dijabat Dedi Yuginta, dikabarkan akan digantikan oleh Nu'man Abdi. Ketua Komisi III kedepan akan dipegang Wahyu Lesmono yang menggantikan posisi Heryadi Payacoen. Selanjutnya posisi ketua komisi IV yang dijabat Syarif Hidayat akan digantikan oleh Handrie Kurniawan. Untuk posisi ketua komisi II masih dipegang Poltak Aritonang. (ben)
Share:

Soal Rencana Pergantian Ketua Fraksi DPRD Lampung, Tony Eka Candra Siap Mendukung Tugas Ketua Fraksi yang Baru

setialampung.com - Wacana Ali Imron akan menjabat ketua fraksi Golkar DPRD Lampung terus bergulir dan mendapat tanggapan Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra.

Menurut Tony Eka Candra, dirinya beserta anggota fraksi lainnya akan mendukung, mendorong dan membantu tugas - tugas pimpinan fraksi yang akan datang.

"Ini merupakan bentuk loyalitas, tunduk dan patuh terhadap keputusan dan kebijakan partai," kata Tony kepada wartawan via telpon.

Saat ditanya apakah pergantian dirinya sebagai ketua fraksi karena lamban memproses PAW FX Siman, Mirzali dan Azwar Yakub, Tony menuturkan, belum terlaksananya proses PAW karena pada saat itu masih terjadi dualisme kepemimpinan partai. Selain itu karena adanya surat edaran (SE) dari menteri dalam negeri.

"Kami sudah berupaya melakukan proses PAW. Diantaranya dengan membahas di dalam rapat dan pertemuan antara pimpinan fraksi dengan dengan pimpinan DPRD. Kami juga sudah melaporkan proses PAW tersebut ke biro Otda dan pihak terkait lainnya," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani usai rakor di kantor DPD I PG Lampung, Rabu (10/8) menyatakan akan mengganti posisi ketua fraksi Golkar DPRD Lampung dari Tony Eka Candra ke Ali Imron.

Alzier menjelaskan, pergantian ketua fraksi Golkar ini karena Tony dinilai lamban dalam memproses pergantian waktu (PAW) tiga kader Golkar yakni FX Siman, Mirzali dan Azwar Yakub. (ben)
Share:

​Pererat Silaturahmi, Desember Mendatang, SMP Dharmapala Gelar Reuni

setialampung.com - Untuk mempererat tali silahturahmi, alumni SMP Dharmapala, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, akan mengadakan Reuni Akbar di sekolah setempat, pada 21 Desember mendatang.

Sekolah menengah pertama yang terletak di Kampung Barunajaya, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandarlampung ini merupakan sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 1982.

Ketua panitia pelaksana reuni, Suradi mengatakan, saat ini panitia pelaksana sudah terbentuk dan telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, baik dengan kepala sekolah maupun ketua yayasan.

"Ya, panitia sudah terbentuk. Dan kami sudah beberapa kali melakukan rapat guna mematangkan rencana kegiatan agar dapat terlaksana dengan sukses dan juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah," ujarnya ketua panitia yang juga alumni angkatan tahun 1991 ini.



Ratmi selaku sekretaris kegiatan menuturkan, jumlah alumni SMP Dharmapala saat ini sudah mencapai ribuan orang dan tersebar di Lampung dan di luar Lampung.

"Kita merencanakannya kurang lebih enam bulan sebelum hari H. Pasalnya alumni sudah mencapai ribuan. Alumni yang sejak tahun delapn buluhan sudah tersebar sampai di luar Lampung. Salah satunya saat ini kita memanfaatkan media sosial seperti Facebook. kita sudah ada akun Facebook SMP Dharmapal Panjang, jugaTwiter, Instagram dan nanti akan ditebar pamflet maupun spanduk-spanduk ditempat-tempat strategis.

"Untuk teman-teman, baik bagi senior maupun yunior kami silahkan untuk bergabung melalui media yang sudah kami siapkan. Kita berharap ada keterwakilan dari setiap angkatan untuk bergabung dalam panitia sehingga dapat lebih mempermudah untuk menyampaikan informasi atas rencana kegiatan ini dengan masing-masing teman seangkatan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia, Suradi juga menambahkan, bahwa kelak saat hari H kegiatan, akan dilakukan kegiatan sosial," ya, kegiatan ini selain untuk kembali meningkatkan jalinan tali silahturahmi, kita juga akan membuat acar kegiatan sosial. Namun untuk kegiatan sosialnya masih kita matangkan apa kira-kira yang tepat dan bermanfaat terutama bagi sekolah kita," ujarnya.

Sementara Ketua Yayasan Yudi Riyadi, menyatakan aspresiasinya yang tinggi atas rencana kegiatan tersebut.

"Ya, kami sambut dengan baik atas rencana tersebut. Sejak sekolah ini berdiri pada tahun 1982, sudah ribuan siswa yang diluluskan. Dan setahu kami, tidak sedikit yang kehidupanya sudah sukses. Baik sebagai pejabat, aparat maupun pengusaha. Dan kami suport panitia untuk kesuksesan kegiatan ini," ujarnya didampingi Kepala Sekolah SMP Dharmapala Oman M Yaman (*).
Share:

Soal Komposisi Pengurus DPW PPP Lampung, Hasanusi Akomodir Semua Pihak

setialampung.com - Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi terus melakukan pembenahan terhadap kepengurusan dan konsolidasi partai. Salah satunya dengan membentuk kepengurusan yang mengkoordinir beberapa wilayah. Ini diutarakan Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi di DPW PPP Lampung, Kamis (11/8).

"Kalau susunan kepengurusan DPW PPP Lampung sudah selesai disusun. Kami mengakomodir semua pihak untuk masuk di jajaran pengurus. Kami juga membentuk koordinator wilayah (Koorwil)," katanya.

Hasanusi mengungkapkan, koordinator wilayah (Koorwil) yang dibentuknya diantaranya untuk Lampung Tengah, Koorwilnya Mega Putra Hasim dan Muhammad Idrus. Koorwil Tulangbawang M. Kirnali, Nasrullah dan Marwan salta.

"Kami mengadopsi kepengurusan baik dari hasil mukhtamar Bandung dan Pondok Gede. Seperti Hanapi Aman dan Zeldawati sekarang masing - masing menjadi wakil ketua di kepengurusan yang sekarang. Persentasinya 30 persen dari muktamar Bandung, sisanya dari mukhtamar Pondok Gede. Soal surat keputusan (SK) rekomendasi calon kepala daerah, diperkirakan pertengahan Agustus ini sudah terbit. Kalau musyawarah cabang (Muscab) rencananya dilaksanakan September mendatang,” ungkapnya. (ben)
Share:

Meski Banyak Rintangan dan Tantangan, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Terus Berjuang Demi Kesejahteraan Masyarakat Lampung

setialampung.com – Untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan menciptakan masyarakat Lampung yang sejahtera tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak sebentar untuk mewujudkannya. Terlebih lagi banyak pekerjaan rumah (PR) dari gubernur sebelumnya yang harus dibenahi oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Seperti melakukan perbaikan dalam hal birokrasi dan pemerintahan.

Hal ini disampaikan Politisi Partai Golkar Lampung MW. Heru Sambodo kepada setialampung.com, Kamis (11/8).

Oleh karena itu, kata Heru, semestinya semua komponen masyarakat seperti eksekutif, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ketua partai politik, politisi, dan semua elemen masyarakat Lampung, memberikan solusi, ide, gagasan atau pemikiran untuk segera mewujudkan apa yang dicita – citakan masyarakat selama ini.

“Banyak PR yang harus dikerjakan dan dibenahi oleh gubernur Lampung saat ini. Dan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kendati demikian, Ridho tidak pernah patah semangat dan terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan bisanya mengkritisi dan mengevaluasi aja, tapi harus bisa memberikan solusi, ide dan mendukung semua kebijakan dan program – program Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Agar masyarakat Lampung yang sejahtera segera terwujud ,” katanya.

Heru menuturkan, selama ini Ridho sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai gubernur Lampung. Diantaranya perjuangannya agar segera terwujudnya pembangunan jalan tol, perbaikan infrastruktur, pertanian dan yang lainnya.

“Kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Jangan malah berupaya melakukan pecah belah. Karena hal ini justru akan menghambat pembangunan dan menghambat upaya gubernur untuk menciptakan masyarakat Lampung yang sejahtera,” tegasnya.

Satu hal lagi yang perlu diingat, lanjut Heru, sebelum Ridho Ficardo menjabat sebagai gubernur, Lampung sudah menyandang predikat sebagai salah satu provinsi tertinggal. Dan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berjuang keras untuk menghilangkan predikat tersebut dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

“Jadi jangan ada pihak yang merasa sok bersih. Karena perjuangan yang dilakukan gubernur saat ini tidak semudah seperti membalikkan telapak tanggan. Intinya yang terpenting saat ini adalah, bagaimana semua komponen masyarakat di Lampung bersatu dan mendukung mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bukannya berupaya melakukan pecah belah. Pembangunan di Lampung itu merupakan tanggungjawab semua komponen. Seperti eksekutif, legislatif, tokoh politik, tokoh masyarakat dan yang lainnya. Meski ditengah keterbatasan anggaran, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo terus berjuang melakukan pembangunan di semua lini dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (ben)
Share:

Ketua DPC PPP Pringsewu Johan Aripin Masuk Bursa Bakal Calon Wakil Bupati Pringsewu Dampingi Ririn Kuswantari

setialampung.com - Nama Ketua DPC PPP Pringsewu Johan Arifin masuk di dalam bursa bakal calon wakil bupati Pringsewu yang akan mendampingi bakal calon bupati Pringsewu Ririn Kuswantari.

Terkuaknya nama Johan Arifin masuk bursa calon pendamping Ririn Kuswantari untuk ajang pemilihan bupati/wakil bupati Pringsewu 2017 mendatang ini disampaikan Ririn di aula DPD I Partai Golkar Lampung, Rabu (10/8).

"Ada tiga calon wakil saya yang diusulkan. Salah satunya ya Johan Aripin," kata Ririn kepada setialampung.com.

Pada kesempatan itu Ririn juga menyampaikan apresiasinya kepada DPC PPP Pringsewu yang memutuskan akan mengusungnya sebagai bakal calon bupati Pringsewu.

"Ya, tadi saya dikabarin kalau DPC PPP Pringsewu mengusung saya di pilkada. Saya ucapkan terimakasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan PPP kepada saya," imbuhnya. (ben)
Share:

DPC PPP Pringsewu Usung Ririn Kuswantari, Minggu Depan DPW PPP Lampung Kirim Nama Calon ke DPP

setialampung.com - DPC PPP Pringsewu resmi mengusung Ririn Kuswantari sebagai bakal calon bupati. Keputusan ini setelah partai berlambang ka'bah ini menggelar rapat pleno di sekretariat parrai, Rabu (10/8).

Hal ini disampaikan Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi kepada setialampung.com, Rabu (10/8).

"Untuk calon bupatinya Ririn. Kalau untuk wakilnya kita berharap Ririn bisa menggandeng kader PPP. Kami ada Johan Arifin yang mumpuni untuk jadi wakil bupati," katanya.

Dengan diputuskannya DPC PPP Pringsewu mengusung Ririn, lanjutnya, artinya sudah empat kabupaten calon yang diusung PPP. Keempat kabupaten itu adalah Pringsewu Ririn Kuswantari, Tulang Bawang Hanan A.Rozak - Heri Wardoyo, Lampung Barat Edi Irawan - Ulul Azmi Soltiansyah dan Tulangbawang Barat Umar Ahmad.

"Menurut rencana minggu depan nama - nama calon ini kami kirimkan ke DPP," ujarnya. (ben)
Share:

​Besok, DPC PPP Pringsewu Gelar Rapat Bahas Calon Kepala Daerah

setialampug.com - Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi kepada setialampung.com, Selasa (9/8), mengatakan, untuk ajang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang, sudah ada beberapa nama bakal calon kepala daerah (calon kada) yang berpeluang diusung PPP. 

Hasanusi mengungkapkan, calon kada yang berpeluang besar diusung PPP adalah, Hanan A. Tidak - Heri Wardoyo, Edi Irawan - Ulul Azmi Soltiansyah dan Ririn Kuswantari.

"Rabu (10/8), DPC PPP Pringsewu akan gelar rapat membahas calon yang akan diusung di pilkada. Insya Allah saya hadir di Pringsewu," ujarnya. (ben)
Share:

​DPD Nasdem Bandarlampung Siapkan Susunan Kepengurusan dan Verifikasi Partai

setialampung.com - DPD Partai Nasdem Bandarlampung sudah mempersiapkan susunan kepengurusan partai yang baru. Kepengurusan partai terdiri dari wajah lama dan baru.

"Kepengurusan inti DPD Partai Nasdem Bandarlampung nggak gemuk, ramping kok. Pengurus inti seperti ketua, sekretaris, bendahara dan lainnya. Ada sekitar 30 orang pengurus intinya," kata Ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung Naldi Rinara S. Rizal di ruang kerjanya, Selasa (9/8).

Disamping itu, pria yang juga wakil ketua DPRD Bandarlampung ini mengatakan, pihaknya juga melakukan persiapan jelang verifikasi partai.

"Seperti keberadaan kantor atau sekretariat partai dan susunan kepengurusan partai," ujarnya. (ben)
Share:

Temuan BPK Soal Dana Hibah dan Bansos Sebesar Rp60 miliar lebih, Trisno Andreas: Itu Tanggungjawab Dinas Terkait, BPKAD Hanya Sebagai Kasir

setialampung.com - Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung terkait belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp60.390.257.000,00.

Menurut Trisno, sesuai permendagri RI no 39 tahun 2012 tentang perubahan permendagri RI nomor 32 tahun 2011 dan permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, semestinya dinas terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penggunaan dana hibah dan bansos, semestinya yang melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos adalah dinas terkait masing - masing.

“Misalnya kalau terkait Jika terkait sosial ada dinas sosial, kesbangpol atau kalau dari sisi keagamaan mungkin dari kementerian keagamaan. BPKAD hanya sebagai kasir. Sudah ada yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, tapi ada yang belum.

Kepala Kesbangpol Bandarlampung Aksa Djamili mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya melakukan verifikasi. Ini sesuai dengan aturan dan perundang – undangan yang ada, hanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar yang mendapat pelayanan.

“Kami hanya verifikasi persyaratan. Kalau cair juga nggak pernah lapor ke kesbangpol. Berdasarkan ketentuan yang menerima bantuan harus memberikan laporan. Jadi yang nerima uangnya yang nggak bener,” ujarnya singkat saat dihubungi setialampung.com, Senin (8/8). (ben)
Share:

OPINI: Politik Reshufle Jokowi

Oleh : Robi Cahyadi Kurniawan
Pengajar Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA

Presiden Jokowi, Rabu 27 Juli 2016, telah mengumumkan dan melantik para menteri baru. Pergantian kabinet jilid dua ini terdiri dari delapan menteri wajah baru, dan lima wajah lama dengan posisi baru atau tukar posisi. Delapan menteri baru adalah pos Menteri Perhubungan Budi Karya Sumudi, Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Mendiknas Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Muyani, Menteri PDT Eko Puto, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sedangkan empat pos menteri yang bertukar posisi adalah Menteri Kemaritiman Luhut Binsar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, sedangkan Wiranto menduduki Menko Polhukam baru. Apa yang menarik dari pergantian kabinet jilid dua ini ?

KINERJA KABINET

Alasan yang paling masuk akal dan menarik dari pergantian kabinet jilid dua ini adalah kinerja para menteri sebagai alasan utama pergantian. Para Menteri yang diganti yaitu, Menpan RB Yuddy Krisnandi, Menteri ATR BPN Ferry Mursidan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perhubungan Ignasisus Johan, Menteri Desa Marwan Jaffar, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pendidikan Anies baswedan, Menko Maritim Rizal Ramli. Wewenang pergantian menteri merupakan hak prerogratif dan istimewa dari presiden sebagai perwujudan sistem presidensial. Walau menjadi hak istimewa presiden, namun setidaknya ada sebuah penjelasan kepada publik atau warga negara Indonesia mengapa dan apa yang menjadi alasan profesional dari pergantian tersebut.

Ukuran kinerja kementrian secara global dahulu telah dikeluarkan oleh kementrian Menpan RB setidaknya dua tahun terakhir, dengan indikator-indikator kinerja berdasar pada pelayanan publik. Tetapi target, sasaran, kinerja dan capaiannya berada pada internal kementrian masing-masing. Hal ini mengakibatkan publik tidak terlalu tahu kementrian mana yang berhasil memenuhi target dan kementrian mana yang gagal serta berkinerja buruk. Laporan kinerja kementrian juga tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik, baik pada web internal maupun dipublikasi kan melalui media massa; televisi, koran dan radio. Bila pun ada, data itu hanya diketahui oleh sedikit orang, dan tidak semua kementrian mengeluarkannya. Sehingga dari sisi ini, amanah undang-undang keterbukaan publik belum tercapai seutuhnya.

Informasi tentang alasan pergantian kabinet justru banyak ditemui pada media - media online. Khususnya elektronik, lebih khusus lagi ramai diperbincangkan pada media-media sosial (medsos). Perbincangan dan informasi di medsos tentu saja info tidak dapat seutuhnya dipertanggungawabkan kebenarannya. Sehingga akhirnya publik menduga-duga alasan pergantian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Dugaan publik yang berdasarkan pada informasi media elektronik dan medsos cepat tersebar dan menjadi trending topik. Misalnya Menteri Yuddy Krisnandi diganti karena sering mengeluarkan kebijakan yang plin plan. Seperti kebijakan rapat instansi pemerintah dengan memakai jajanan khas Indonesia yang kemudian dicabut. Lalu yang terbaru kebijakan larangan bermain game online Pokemon Go. Menko Maritim Rizal Ramli, sering kali berkonfrontasi dengan kementrian lain (khususnya dengan Menteri ESDM, Sudirman Said) bahkan dengan Wapres Yusuf Kalla. Walau kinerja Rizal dalam pemerintahan Gus Dur diapresiasi kala itu. Publik mungkin senada dan sepakat bahwa Ignasius Johan selaku Mentri Perhubungan gagal dalam kinerja, khususnya dalam mudik lebaran 2016, yang salah satunya kasus Brexit, macetnya tol di Brebes Timur yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal, walau Johan tidak bersedia disalahkan.

Lalu, bagaimana dengan kinerja Menteri lain yang dicopot ? Menteri ATR BPN Ferry Mursidan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Desa Marwan Jaffar, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Publik tidak bisa menduga karena menteri-menteri itu jauh dari kontroversi dan cenderung adem , bahkan diapresiasi oleh sebagian publik. Apresiasi datang untuk Sudirman Said yang membongkar kasus Mafia migas, “Papa minta saham” yang melibatkan Ketua DPR RI saat itu Setya Novanto, saat perpisahan dengan jajaran pegawai di Kementrian ESDM banyak dari mereka yang menangis dan menyatakan bahwa kinerja Sudirman bagus dalam memberantas mafia migas. Apresiasi juga didapat oleh Anies Baswedan oleh publik dan secara etika politik seharusnya tidak dicopot karena Anies merupakan juru kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

BARGAINING POLITIK PARPOL

Presiden Jokowi sebenarnya sudah sangat nyaman saat ini dalam melaksanakan sisa jabatan amanah sebagai pemimpin Indonesia, hal ini disebabkan sudah hilangnya poros oposisi yang di gaungkan oleh Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto Ketua Partai Gerindra. Rontoknya oposisi KMP ini yang dimulai dari PAN, lalu Golkar dan parpol lain yang bergabung dalam KMP menandakan bahwa akan terbentuknya koalisi besar yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Terlihat dalam pergantian kabinet jilid dua kemarin, representasi partai politik pendukung pemerintah (Jokowi) terlihat dalam sosok MenPan Asman Abnur (politisi PAN), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (politisi Partai Golkar), Menteri Desa Eko Putro (politisi PKB), Menkopolhukam Wiranto (Ketua Partai Hanura), selain itu MenteriPendidikan Kebudayaan Muhadjir sebagai representasi Muhammadiyah.

Koalisi besar yang dibangun Jokowi hampir serupa dengan koalisi besar yang sudah dibangun oleh SBY pada dua periode masa jabatannya. Koalisi pendukung pemerintah memang menarik dari sisi efisien penguasa dalam bermitra dengan legislatif yang pada akhirnya dapat lebih mudah melaksanakan agenda-agenda pemerintahan khususnya dalam pembuatan undang-undang. Koalisi besar juga mengandung kelemahan, Jokowi tentu tidak ingin seperti SBY yang terlalu sibuk mengurusi koalisinya dengan masalah konflik internal parpol dan perebutan jatah menteri dibandingkan dengan mengurusi rakyat. Dengan koalisi besar dimungkinkan adanya pergantian kabinet kembali jilid tiga pada satu atau dua tahun kedepan dalam masa kepemimpinan Jokowi, untuk mengakomodir partai politik pendukung.

Langkah berani dan cenderung kontroversial sudah dilakukan oleh Partai Golkar dalam Munas Golkar baru-baru ini, Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Setya Novanto (Mantan Ketua DPRRI, yang tersangkut kasus papa minta saham), sudah mengumumkan secara resmi bahwa Partai Golkar sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang. Kontroversi ini bertambah dengan ditemukannya lebih dari 200 spanduk yang bergambar Jokowi dan Setya Novanto sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2019 dari partai Golkar.

Bergabungkan partai-partai eks KMP dalam barisan pendukung Jokowi menandakan bahwa di Indonesia, tidak ada partai politik yang benar-benar siap menjadi oposisi. Hal ini disebabkan dalam sejarah parlemen di Indonesia tidak dikenal adanya oposisi, penyederhanaan partai dan politisasi parpol di era rezim Soeharto menyebabkan mental parpol cenderung mengikuti penguasa. Sun Tzu, dalam bukunya “The Art of War “ menyebutnya sebagai strategi politik “ Berlindung di balik Raja”.

SLOGAN ‘KERJA, KERJA, KERJA

Mungkin sebagian dari kita masih ingat saat setelah Jokowi JK memenangkan Pilpres 2014, slogan kampanye yang dipakai adalah kata-kata “kerja, kerja, kerja”. Saat pelantikan menteri, para menteri dikumpulkan di taman istana, dengan memakai kemeja putih yang melambangkan semangat bersih dan siap kerja, dan dipanggil oleh Presiden satu persatu dengan berlari-lari kecil. Adegan berlarian melambangkan para menteri bekerja dengan cepat dengan berlari menuju target yang telah ditetapkan.

Reaksi pasar sehari setelah para menteri baru dilantik, rupiah menguat walaupun kecil dengan posisi kenaikan 0,76 poin. Walaupun ada sedikit kontroversi dengan pergantian menteri kali ini, reaksi publik cenderung tidak bergejolak, nada-nada ketidakpuasan tetap muncul sebagai reaksi dari beberapa menteri yang menurut pendapat publik tidak selayaknya diganti.

Sebagai warga negara yang baik, kita semua diharapkan tetap peduli dengan ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kebaikan Indonesia. Permasalah Indonesia yang masih menjadi PR besar Presiden dan Kementrian pendukungnya, masih berkutat pada neraca ekonomi Indonesia yang cenderung mengalami penurunan (defisit), yang di indikasikan dengan masih tingginya hutang dalamAPBN. Menteri-menteri bidang ekonomi dan keuangan harus menstabilkan neraca keuangan dengan program-program yang lebih ketengah (kerakyatan) dibandingkan program arah kanan (liberalisme, kapitalisme) yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara berhutang.

Slogan ‘kerja, kerja, kerja’ semoga tidak hanya pemanis , jargon dan kata tanpa makna yang hambar saat pelaksanaan dan miskin kreatifitas dalam menuntaskan masalah. Publik tentu saja masih mengharapkan hasil nyata, misalnya penurunan indeks korupsi, kenaikan indeks kesejahteraan, pelunasan hutang, dan penurunan harga daging sapi menjadi Rp 80.000,- per kilogram saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438 tiba.

Taabiik Puun….
Share:

Pendidikan Ibu - Ibu di Lampung Tentang Pentingnya Pemberian Air Susu Ibu Cukup Baik

setialampung.com - Berdasarkan data kementerian kesehatan tahun 2013 tentang cakupan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif terhadap bayi usia 0 - 6 bulan di Lampung mencapai 59,4 persen dari 103.360 bayi. Sisanya tidak absolut eksklusif. 

"Data ini menunjukkan kesadaran para ibu tentang pentingnya pemberian ASI di Lampung cukup baik. Target kami mencapai 100 persen," kata Kepala divisi edukasi dan pelatihan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Lampung, Lusiana Ika, Minggu (7/8).

Untuk meningkatkan kesadaran para ibu tentang pentingnya pemberian ASI, kata Lusiana, pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi di puskesmas Puskesmas Simpur, Kota Karang, Batu Putu dan Puskesmas Adiluwi, Kabupaten Pringsewu.(ben)
Share:

​Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Provinsi Lampung Sosialisasikan Pentingnya Air Susu Ibu

setialampung.com - Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Lampung menurunkan lima konselornya ke Tugu Adipura, Bandarlampung, Minggu (7/8) untuk memberikan konsultasi kepada para ibu - ibu tentang pentingnya memberikan air susu ibu kepada buah hatinya. Ini dalam rangka puncak peringatan pekan air susu ibu (ASI) se-dunia.

Kepala divisi edukasi dan pelatihan AIMI Lampung, Lusiana Ika mengatakan, lima konselor yang turunkan bertepatan dengan car free day ini bertujuan memberikan pendidikan kepada kaum ibu.

"Terutama kepada ibu - ibu yang sedang menggendong bayinya. Kami juga membagikan brosur membawa poster yang bertuliskan ASI eksklusif 0 - 6 bulan," katanya.

Lusiana menuturkan, selama melakukan konselor, banyak tanggapan beragam dari pari ibu. Seperti tentang keluhan yang dialami para ibu yang menyusui bayinya. Namun ada juga yang bersikap acuh tak acuh ketika ditemui di lapangan.

"Ada juga yang menolak dan langsung menyebutkan salah satu produk susu formula tertentu," ujarnya.

Menurut Lusi, hal yang biasa ditemui di lapangan terkait adanya sikap penolakan para ibu ketika diberikan arahan tentang pentingnya ASI bagi bayi. Namun hal ini tidak menyurutkan tekadnya untuk terus mengkampanyekan pentingnya memberikan ASI.

"Tapi hal ini perlu mendapat dukungan juga baik dari oemsrintah, swasta dan lembaga lainnya. Terutama adanya iklan layanan masyarakat tentang pentingnya memberikan ASI langsung bagi bayi. Ini untuk meminimalisir maraknya iklan susu formula," jelasnya. (ben)
Share:

FOTO: Kawasan Pesisir Pantai Bandarlampung

Share:

CEO Media Perancis, Sabine Torres Memberikan Motivasi Workshop AJI Bandarlampung

Share:

Yusdianto Nilai Dana Hibah dan Bansos Pemkot Bandarlampung Dinilai Tidak Wajar

setialampung.com - Akademisi universitas Lampung Yusdianto angkat bicara soal adanya temuan BPK Lampung terkait penggunaan dana hibah dan bansos lebih dari Rp60 miliar tapi belum ada laporan penggunaannya.

Menurut Yudianto, berdasarkan catatan BPK tersebut, sudah jelas bahwa nilai dana hibah dan bansos yang diberikan Pemerintah Kota Bandarlampung sudah tidak wajar. Sehingga secepatnya harus  lakukan evaluasi, dan yang lebih penting minta laporan penggunaan anggaran tersebut.

"Dan kepala BPKAD harus segera lakukan croscek atas penggunaan anggaran hibah dan bansos tersebut," ujarnya kepada setialampung.com, Jumat (5/8).

Selain itu, tegasnya, seharusnya kepala BPKAD selaku ketua PPKD meminta kepada penerima dana bantuan untuk segera mempertanggungjawabkn dana tersebut.

"Untuk para penerima bansos yang tidak dapat mempertanggungjawabkan, sudah semestinya diproses secara hukum. Sehingga kedepan ada kehati - hatian dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa membuat efek jera kepada para pengguna bansos dan hibah," tegasnya.

Sebelumnya, BPK Lampung menemukan penggunaan anggaran dana hibah dan bansos sebesar Rp60.390.257.000,00 belum dilengkapi laporan penggunaan anggarannya. Di dalam LHP BPK itu dikatakan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Bandarlampung menganggarkan belanja hibah dan belanja bansos sebesar Rp70.419.083.000,00 dan Rp23.183.040.000,00, dengan realisasi masing – masing sebesar Rp62.313.507.000,00 (88,48%) dan Rp12.517.800.000,00 (54 %).

Mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan verifikasi usulan penerima hibah yang ditetapkan dalam keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uangnya. Penyampaian usulan penerima hibah dilakukan secara tertulis kepada walikota oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jika telah disetujui, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan. Setiap penerima hibah diwajibkan untuk menandatangani NPHD. Kemudian proses pencairan dana berlangsung dalam bentuk transfer ke penerimanya dengan mekanisme SP2D – langsung (LS).

Proposal yang disetujui walikota untuk diberikan bantuan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan dengan mencairkan dana yang besarannya sesuai dengan disposisi walikota. Pencairan dana hibah dan bansos di atas Rp5.000.000,00 diberikan melalui mekanisme SP2D-LS. Sedangkan pencairan bansos dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 diberikan secara tunai dari bendahara bantuan kepada penerima sesuai dengan proposal yang disetujui walikota. Penerima hibah dan bansos berkewajiban melaporkan secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos, menunjukkan bahwa penerima belanja hibah sebesar Rp48.503.357.000,00 dan bansos sebesar Rp11.886.900.000,00 sampai pemeriksaan berakhir belum menyampaikan laporan penggunaan dananya.

Dana 60 miliar lebih yang belum ada laporan penggunaannya itu dengan rincian, belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat senilai Rp6.319.595.000,00, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp42.183.762.000,00, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.367.500.000,00, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp10.519.400.000,00. Menurut BPK Lampung, temuan ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 pasal 133 ayat (2), Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaiman dengan diubah terakhir dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Kepala BPKAD Trisno Andreas melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Kamis (4/8) mengaku sudah mengirimkan surat teguran kepada para penerima dana hibah dan bansos tersebut. “Sudah ditegur dengan surat teguran walikota kepada penerima untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya,”ujarnya singkat. (ben)
Share:

Waduh, Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos Sebesar Rp60 Miliar Lebih Belum Jelas

setialampung.com – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung, atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandarlampung tahun anggaran 2015. BPK menemukan penggunaan anggaran sebesar Rp60.390.257.000,00 belum dilengkapi laporan penggunaan anggarannya.

Di dalam LHP BPK itu dikatakan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Bandarlampung menganggarkan belanja hibah dan belanja bansos sebesar Rp70.419.083.000,00 dan Rp23.183.040.000,00, dengan realisasi masing – masing sebesar Rp62.313.507.000,00 (88,48%) dan Rp12.517.800.000,00 (54 %).

Mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan verifikasi usulan penerima hibah yang ditetapkan dalam keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uangnya. Penyampaian usulan penerima hibah dilakukan secara tertulis kepada walikota oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jika telah disetujui, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan. Setiap penerima hibah diwajibkan untuk menandatangani NPHD. Kemudian proses pencairan dana berlangsung dalam bentuk transfer ke penerimanya dengan mekanisme SP2D – langsung (LS).

Proposal yang disetujui walikota untuk diberikan bantuan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan dengan mencairkan dana yang besarannya sesuai dengan disposisi walikota. Pencairan dana hibah dan bansos di atas Rp5.000.000,00 diberikan melalui mekanisme SP2D-LS. Sedangkan pencairan bansos dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 diberikan secara tunai dari bendahara bantuan kepada penerima sesuai dengan proposal yang disetujui walikota.

Penerima hibah dan bansos berkewajiban melaporkan secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos, menunjukkan bahwa penerima belanja hibah sebesar Rp48.503.357.000,00 dan bansos sebesar Rp11.886.900.000,00 sampai pemeriksaan berakhir belum menyampaikan laporan penggunaan dananya.

Dana 60 miliar lebih yang belum ada laporan penggunaannya itu dengan rincian, belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat senilai Rp6.319.595.000,00, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp42.183.762.000,00, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.367.500.000,00, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp10.519.400.000,00.

Menurut BPK Lampung, temuan ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 pasal 133 ayat (2), Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaiman dengan diubah terakhir dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Kemudian peraturan walikota nomor 4 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bansos, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD di lingkungan pemerintah Kota Bandarlampung.

Atas permasalahan ini, BPK Lampung merekomendasikan kepada walikota Bandarlampung untuk memerintahkan kepala BPKAD untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan hibah dan bansos. Menginstruksikan bendahara bantuan untuk lebih tegas dalam meminta laporan penggunaan dana kepada penerima hibah dan bansos.

Kepala BPKAD Trisno Andreas melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Kamis (4/8) mengaku sudah mengirimkan surat teguran kepada para penerima dana hibah dan bansos tersebut.

“Sudah ditegur dengan surat teguran walikota kepada penerima untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya singkat. (ben)
Share:

​Tiga Kandidat Bersaing Raih Kursi Ketua DPC Hanura Bandarlampung di Muscab

setialampung.com - Tiga kandidat disebut - sebut bakal memperebutkan posisi sebagai ketua DPC Hanura Bandarlampung. Tiga kandidat itu adalah incumbent Erwansyah, Tedi Hartadi, dan Arman (ketua PAC Hanura Kedamaian).

Calon ketua DPC yang juga incumbent Erwansyah ketika ditemui di DPRD Bandarlampung mengatakan, berdasarkan AD/ART partai, calon ketua DPC minimal mengantongi 30 persen suara dari 20 PAC se-Bandaralampung.

Erwansyah mengungkapkan, ada 26 suara sah yang akan diperebutkan calon ketua DPC di Muscab. Diantaranya DPP 1 suara, DPD lama dan DPD terpilih masing - masing 1 suara, kaum perempuan 1 suara, pemuda 1 suara dan dewan penasehat 1 suara.

"Saya akan mencalonkan lagi sebagai ketua DPC Hanura. Sampai saat ini calon yang akan maju yaitu Erwansyah, Tedi Hartadi, Arman (ketua PAC kedamaian)," ujarnya.

Saat ditanya kapan pelaksanaan Muscab, Erwansyah mengatakan, semula Muscab akan digelar pada 10 Agustus ini. Tapi menunggu informasi dan keputusan terakhir dari DPP.

"Fit n proper tes menurut agenda akan dilaksanakan pada 6 Agustus ini," katanya. (ben)
Share:

​Budi Kurniawan: Usulan PAW Nizar Romas Sudah Diserahkan ke DPRD Bandarlampung

setialampung.com - DPD Partai Nasdem Bandarlampung melalui Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung telah mengajukan usulan penggantian antar waktu Nizar Romas. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bandarlampung Budi Kurniawan membenarkan hal ini.

"Usulan PAW sudah kami masukkan ke dewan, Senin (1/8). Sesuai instruksi dan keputusan DPP Partai Nasdem, yang diusulkan sebagai pengganti Nizar Romas adalah Erika Novalia Sani," katanya di DPRD Bandarlampung, Rabu (3/8).

Budi menjelaskan, Erika diusulkan DPP Partai Nasdem sebagai pengganti Nizar Romas di DPRD Bandarlampung karena nomor urut kedua setelah Nizar Romas yaitu Indra Bangsawan sudah mengundurkan diri dan tidak bersedia ditetapkan dan dilantik sebagai anggota dewan menggantikan Nizar Romas. (ben)
Share:

​Komisi I DPRD Bandarlampung Minta Lelang Jabatan Jangan Hanya Sekedar Formalitas Belaka

setialampung.com - Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta berharap lelang jabatan yang dilakukan Pemkot Bandarlampung tidak hanya sekedar fomalitas belaka. Namun harus bisa memilih dan mengedepankan figur sorang pemimpin yang memiliki integritas yang baik.

Soal golongan pejabat yang bisa ikut lelang, Dedi Yuginta menjelaskan, pejabat yang bisa mengikuti proses lelang jabatan minimal 4 B. Lelang bisa diikuti pejabat golongan 4 A tapi dengan syarat yang bersangkutan sedang menempati posisi jabatan. Seperti sedang menempati jabatan sebagai kepala bidang.

"Yang daftar lelang jabatan ada 108 orang, tapi yang ikut 106 orang. Yang dilelang ada 39 jabatan sekelas kepala dinas, kepala badan, asisten tenaga ahli," ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan BKD Bandarlampung, Rabu (3/8).

Kabid Mutasi BKD Bandarlampung Wakhidi mengungkapkan, lelang jabatan ini untuk memperebutkan 39 jabatan seperti jabatan kepala dinas, asisten dan tenaga ahli atau jabatan eselon II.

"Syarat untuk ikut lelang jabatan ini diantaranya yaitu mengikuti tes kejiwaan atau psikologi, bebas narkoba dan tandatangan pakta integritas," jelasnya.

Wakhidi juga mengungkapkan, tahapan proses lelang jabatan diantaranya tes assesmen di universitas Lampung, tes persentase makalaah di Hotel The7, dan wawancara di Hotel Marcopolo.

"Berdasarkan tahapan yang ada, selambatnya panitia seleksi melaporkan hasil lelang jabatan pada 18 Agustus ini untuk selanjutnya diserahkan ke KSN," tandasnya. (ben)
Share:

​Polres Lambar Gelar Mediasi Sengketa Jual Beli Lahan Adat

setialampung.com - Kepolisian Resort Lampung Barat memediasi masalah jual beli salah satu lahan adat di Desa Ngaras, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, antara Usman dengan salah satu marga setempat. Mediasi sengketa lahan sekitar 50 hektar ini dihadiri kuasa hukum salah satu marga, Edwin Hanibal, pembeli lahan Usman, Kapolresta Lambar dan jajarannya, Selasa (2/8).
Di dalam proses mediasi tersebut Usman mengatakan, proses jual beli lahan
dilakukannya sesuai kesepakatan. Karena disaksikan kepala desa dan camat setempat.

Dia menceritakan, sebelumnya lahan yang akan dibelinya seluas 60 hektar. Namun setelah dilakukan pengukuran hanya terdapat sekitar 50 hektar. Dimana lahan tersebut dibeli saat dirinya bertemu dengan Kulin, salah satu warga setempat.

"Saya membeli tanah tersebut melalui Kulin dan pernah disaksikan oleh kepala desa dan camat setempat. Setelah saya beli, lahan itu saya bikinkan sertifikatnya melalui BPN," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, pernah dilakukan pesta adat dengan melakukan pemotongan seekor sapi. Dan hal ini juga disaksikan kepala desa/lurah, camat dan marga adat setempat.

"Saya melihat dan mendapat informasi lahan yang dijual itu dari Kulin. Rencananya lahan tersebut mau dijadikan kolam tambak. Kami siap untuk diuji sertifikatnya dan diperiksa," katanya.

Di tempat yang sama, kuasa hukum salah satu marga, Edwin Hanibal menegaskan, lahan yang dibeli Usman tersebut merupakan lahan salah satu adat setempat.

Menurut Edwin, masalah sengketa lahan ini muncul sejak tahun 2006. Masalah ini diduga akibat ulah Kulin Cs yang diduga sudah menjual lahan milik adat.

"Kulin itu bukan pemilik lahan adat yang sah. Tapi kenapa Pak Usman membeli lahan tersebut melalui Kulin. Sedangkan lahan itu merupakan lahan ulayat. Seharusnya sebelumnya membeli lahan harus jelas siapa subyek dan obyeknya yang sah," sesalnya. (ben)
Share:

​Astaghfirullah, Ayah Kandung Paksa Anaknya Berusia 13 Tahun Jual Sabu - Sabu

setialampung.com - ZK, bocah berusia 13 tahun ditangkap petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan karena diduga menjual sabu - sabu, Selasa (2/8). Warga Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan masih berstatus pelajar salah satu SMP negeri di Makasar ini ditangkap bersama Kasta Naim (26 tahun) dan Muhammad Yunus (36 tahun) saat sedang menggelar pesta sabu. Dari tangan ZK diamankan 17 bungkus kecil sabu-sabu dan uang tunai Rp760 ribu yang disimpan di dalam tas.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Eka Yudha mengatakan, informasi awal hasil interogasi dengan ZK, bocah ini menjual sabu - sabu karena dipaksa ayah kandungnya. Sementara ayah kandung ZK yang sudah diketahui identitasnya melarikan diri saat digrebek di rumahnya.

"Kami masih melakukan penyelidikan adanya dugaan eksploitasi anak. Dan terus mengumpulkan keterangan dan bukti dari ZK dan kedua tersangka lainnya yang juga tetangga ZK," ujarnya.

Dugaan adanya eksploitasi anak ini bermula ketika Satuan Reserse Narkoba Polda Sulsel membantu aparat Kepolisian Resor Parepare yang melakukan pengembangan jaringan pengedar narkoba di Makassar.

Sementara Wisyastuti, psikolog anak Universitas Negeri Makassar, berharap polisi segera menangkap ayah kandung ZK yang sudah menjerumuskan anaknya.

"Ayah kandung ZK harus segera ditangkap dan dihukum seberat - beratnya. Psikologis ayah kandung ZK sudah nggak sehat," katanya. (*)

Sumber : viva.co.id
Share:

​Usulan PAW M. Pansor Mulus, PAW Nizar Romas Belum Jelas

setialampung.com - Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, pihaknya sudah menerima surat usulan penggantian antar waktu (PAW) atas nama M. Pansor. Sedangkan usulan PAW atas nama Nizar Romas belum diterima.

"Kalau usulan PAW sudah diteruskan ke persidangan. Untuk usulan PAW dari Partai Nasdem belum kami terima. Mungkin hari ini. Tapi sudah kita komunikasikan dengan DPD Nasdem," katanya, Selasa (2/8).

Setelah terima usulan PAW, pria yang juga sekretaris DPC PDIP ini menjelaskan, pihaknya menyurati KPU Bandarlampung untuk memastikan siapa calon pengganti M. Pansor dan Nizar Romas sebagai anggota dewan. Setelah ditetapkan penggantinya diteruskan kepada gubernur melalui walikota.

"Kalau PAW di PDIP tidak ada masalah karena anggota dewan yang bersangkutan meninggal dunia. Kalau Nasdem kami belum tau. Yang pasti kalau dari DPC PDIP sudah mengirimkan surat pemberitahuan proses PAW ke gubernur melalui walikota. Kalau PDIP prosesnya nggak lama," ujarnya. (ben)
Share:

​Erika Novalia Sani: Saya Lebih Senang Dikenal sebagai Wakil Rakyat, Bukan Ibu Dewan

setialampung.com - Erika Novalia Sani, calon anggota legislatif (caleg) Partai Nasdem ini tidak lama lagi akan dilantik sebagai anggota DPRD Bandarlampung menggantikan Nizar Romas.

Kepada setialampung.com, Selasa (2/8),
wanita yang sudah dikaruniai 4 anak ini mengatakan, jika dirinya dipercaya dan nendapat amanah dilantik sebagai anggota dewan, langkah awal yang akan dilakukan yaitu melakukan konsolidasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

"Terutama dengan team saya. Setelah itu buat agenda kerja," ujarnya.

Ketika ditanya apa persiapan jelang pelantikannya, Erika mengaku persiapannya lebih banyak mempersiapkan mental.

"Soal baju yang ada aja mas. Karena saya lebih senang dikenal sebagai wakil rakyat bukan ibu dewan," katanya.

Disinggung apa alasannya tertarik memilih dunia politik, wanita berjilbab ini mengutarakan, salah satunya untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain mengenai bagaimana berpolitik yang santun. Sehingga hasilnya bisa membawa perubahan yang lebih baik dan dirasakan orang banyak, bukan hanya segelintir orang.

"Latar belakang saya aktivis dan pengusaha. Dan saya terjun ke dunia politik ini suda mendapat restu dari keluarga besar. Terutama suami yang tau latar belakang aktivis saya sebelum menikah," pungkasnya. (ben)
Share:

Pra Rekontruksi Kasus Mutilasi M. Pansor Digelar di Bandarlampung dan Sumatera Selatan

setialampung.com - Polda Lampung terus berupaya mengungkap kasus dan motif pembunuhan dan mutilasi anggota DPRD Bandarlampung M. Pansor. Salah satunya dengan melakukan pra rekontruksi di tiga lokasi di Bandarlampung. Pra rekontruksi dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Senin (1/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, selain di Bandarlampung, pra rekonstruksi juga dilaksanakan di lokasi jasad M. Pansor ditemukan di Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya, kuasa hukum Brigadir Medi Andika, Sopian Sitepu mengatakan, pra rekontruksi dilakukan di tiga tempat.

“Pra rekontruksi dilakukan di kediaman Medi di Jalan Cendana Blok C Perumahan Permata Biru, Sukarame, lalu di dekat Kampus IAIN Radin Intan, dan dekat lapangan tembak,”ujarnya, Senin (1/8/).

Sebelumnya, anggota DPRD Bandarlampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) M. Pansor ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Jasad M. Pansor dimutilasi dan ditemukan di Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada 21 April 2016 lalu.

Kemudian petugas Jatanras Direskrimum Polda Lampung menangkap dua orang tersangka yakni oknum polisi Brigadir Medi Andika dan Tarmizi alias Dede. Namun sampai saat ini belum diketahui motif dari pembunuhan tersebut. (ben)

Sumber: teraslampung.com
Share:

OPINI: Grahatama, Bukan Perpustakaan Biasa

Catatan Lepas Gunawan Handoko.
Ketua Harian Komunitas Minat Baca Indonesia Provinsi Lampung

KETIKA bicara tentang Perpustakaan, yang terbayang oleh kita adalah sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat sederet rak dengan jajaran buku-buku. Sejalan dengan perkembangan jaman, fungsi perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi sekaligus sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat luas. Perpustakaan juga harus mampu menjadi pintu gerbang bagi manusia dalam mencapai derajat yang tinggi melalui pengetahuan yang terkandung dalam berbagai koleksi perpustakaan tersebut.

Waktu menujukkan pukul 9.00 WIB pagi saat saya memasuki pintu gerbang gedung Grahatama Pustaka. Perpustakaan yang terletak di jalan Banguntapan Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta. Perpustakaan yang letaknya tepat bersebelahan dengan Gedung JEC ini nampak gagah dan kokoh dengan tampilan 4 pilar yang berdiri tegak menjulang tinggi ke atas. Bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 2,4 Hektar ini dilengkapi dengan 3 kantong parkir out door dan 1 basement, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir tidak mendapat tempat parkir. Arsitektur bangunannya pun cukup unik, sebagai core bangunan tersebut terdapat open space dengan langit terbuka. Dengan konsep tersebut pada siang hari cahaya matahari dengan leluasa masuk ke dalam gedung untuk membantu pencahayaan. Dinding-dindingnya sebagian besar menggunakan kaca.

Selain nampak modern, cahaya juga tetap dapat masuk ke dalam ruangan. Inilah salah satu perwujudan dari bentuk arsitektur modern sebuah ekosistem perpustakaan masa kini. Bentuk bangunan tersebut sudah cukup mewakili keinginan dan prestise kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota yang konsisten untuk melestarikan kebudayaannya.
Jujur, saya kagum dengan desain bangunan tersebut, sampai saya hampir lupa bila pagi itu sedang nyambi mengawal cucu yang merengek-rengek minta di ajak kemari. Masuk melalui pintu bagian belakang, beberapa personil dari Badan Perpustakaan Daerah DIY menyambut dan menyapa dengan ramah sambil mempersilahkan untuk mengisi data pengunjung pada komputer yang tersedia.

Agenda kunjungan pun di mulai, diawali dengan memasuki ruang bercerita anak-anak. Ruangan yang tidak terlalu lebar tersebut di tata dengan apik dan dekorasi dinding dengan warna sedikit menor, sesuai dengan selera anak. Terdapat panggung kecil lengkap dengan media cerita berupa wayang yang menggambarkan manusia dan aneka jenis binatang. Para pengunjung dan juga anak-anak bebas untuk berekspresi dengan menggunakan media tersebut. Beberapa fasilitas lain adalah Ruang Teater, Ruang Audio Visual serta Bioskop 6 Dimensi (6D). Konon bioskop 6D ini yang merupakan fasilitas unggulan dan belum dimiliki oleh Perpustakaan manapun di Indonesia. Saat film di putar, pengunjung dapat menikmati dan merasakan sensasi yang berbeda karena ke lima panca indera penonton dapat menikmati efek dari adegan demi adegan dalam film.

Bagaimana dengan koleksi buku-buku yang ada? Perpustakaan Grahatama memiliki sekitar 46.000 judul buku. Juga terdapat 7.500 judul yang merupakan koleksi langka dan sejumlah naskah kuno yang telah rapuh dan saat ini masih diupayakan alih media menjadi bentuk digital. Untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung, pihak pengelola melakukan pemisahan ruangan antara buku koleksi umum dan koleksi anak-anak. Selain itu disiapkan out door yang cenderung sepi sehingga sangat nyaman bagi para mahasiswa atau siapa saja untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas. Hal yang menarik, perpustakaan ini menyediakan akses bagi para penyandang disabilitas. Selain disiapkan koleksi buku dan huruf braille, juga disiapkan komputer bersuara bagi para tuna netra sehingga tidak menutup kesempatan bagi penyandang tuna netra untuk menimba ilmu dan informasi.

Bagaimana dengan Perpustakaan Lampung?
Beberapa waktu lalu gubernur Lampung menyatakan niatnya untuk membangun gedung perpustakaan. Tidak tanggung-tanggung, gubernur menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar agar perpustakaan tersebut nantinya lebih megah di banding perpustakaan milik pemerintah provinsi Riau, dan menjadi the best library di Indonesia. Ini dalam upaya menumbuhkan minat baca. Angka tersebut jauh lebih besar dari biaya untuk membangun perpustakaan Grahatama Yogyakarta yang hanya Rp72,50 miliar. Hal yang penting untuk menjadi perhatian dan kajian Pemerintah Provinsi Lampung adalah masalah lokasi dimana perpustakaan tersebut akan didirikan, dengan memperhatikan zona kawasan pendidikan, sehingga mudah di akses oleh kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum. Dengan dana sebesar Rp 100 miliar tersebut jika direncanakan dengan baik dan matang, nantinya dapat mewujudkan sebuah perpustakaan yang tidak hanya terbaik di Indonesia namun terbaik se Asia.

Barangkali inilah saatnya bagi kita untuk berbuat menuju perubahan diera kepemimpinan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Merubah pemikiran kita semua bahwa menjadikan pendidikan yang berkualitas kepada bangsa ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Setiap dari kita dapat mulai berbuat sesuai dengan peran masing-masing, untuk selanjutnya bersinergi. Hal yang tidak kalah penting, Pemprov Lampung tidak perlu curiga yang berlebihan manakala ada elemen dan lembaga masyarakat yang memiliki niat tulus untuk bekerjasama dan bersinergi demi suksesnya program.

Dengan melibatkan elemen masyarakat di dalam proses perencanaan, siapa tahu ada hal positif yang bisa di petik, termasuk konsep-konsep pengelolaan guna mewujudkan perpustakaan yang representatif, serta sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan hanya gedungnya saja yang megah dan berkesan agung adilihung, namun fasilitas yang ada perlu perencanaan yang matang sehingga memiliki daya tarik bagi para pengunjung. Rasanya sangat lucu sebuah provinsi yang memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara tidak di dukung dengan gedung perpustakaan yang memadai. (*)
Share:

​KONI Pusat Rombak Pengurus KONI Lampung Setelah Selesai PON XIX di Jawa Barat

setialampung.com - Komite Olahraga Nasional (KONI) pusat akan menata ulang kepengurusan KONI se-Indonesia termasuk Lampung setelah selesai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan dilaksanakan di Jawa Barat pada 17 - 29 September 2016 mendatang. Rencana penataan ulang pengurus KONI Lampung ini tertuang dalam surat nomor 975/UMM/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KONI Pusat E. F. Hamidy.

Di dalam surat tersebut, Sekretaris Jenderal KONI Pusat Hamidy mengatakan, masing - masing provinsi sampai bulan September 2016 sedang menyiapkan atlitnya untuk mengikuti PON XIX di Jawa Barat. Sehingga apabila dilakukan penggantian pengurus KONI sebelum PON, akan sangat berpengaruh terhadap penyiapan atlit ke PON.

Surat KONI pusat ini ditembuskan kepada Presiden RI, ketua komisi III DPR RI, ketua KPK, ketua BPK RI, Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri, Menpora, Kejaksaan Agung, Kapolri, ketua umum KONI pusat (sebagai laporan) dan ketua umum KONI Provinsi Lampung. Surat KONI pusat ini juga merupakan tindaklanjut atas surat menteri dalam negeri nomor X - 800/33/57 tanggal 14 Maret 2016. Dan surat balasan kepada KPKAD.

"Inilah surat jawaban dari KONI pusat ke KPKAD, kepengurusan KONI Lampung akan ditata ulang setelah PON XIX," kata Koordinator Presidium KPKAD Ansori kepada setialampung.com, Minggu (31/7). (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog