Langsung ke konten utama

​Polres Lambar Gelar Mediasi Sengketa Jual Beli Lahan Adat

setialampung.com - Kepolisian Resort Lampung Barat memediasi masalah jual beli salah satu lahan adat di Desa Ngaras, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, antara Usman dengan salah satu marga setempat. Mediasi sengketa lahan sekitar 50 hektar ini dihadiri kuasa hukum salah satu marga, Edwin Hanibal, pembeli lahan Usman, Kapolresta Lambar dan jajarannya, Selasa (2/8).
Di dalam proses mediasi tersebut Usman mengatakan, proses jual beli lahan
dilakukannya sesuai kesepakatan. Karena disaksikan kepala desa dan camat setempat.

Dia menceritakan, sebelumnya lahan yang akan dibelinya seluas 60 hektar. Namun setelah dilakukan pengukuran hanya terdapat sekitar 50 hektar. Dimana lahan tersebut dibeli saat dirinya bertemu dengan Kulin, salah satu warga setempat.

"Saya membeli tanah tersebut melalui Kulin dan pernah disaksikan oleh kepala desa dan camat setempat. Setelah saya beli, lahan itu saya bikinkan sertifikatnya melalui BPN," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, pernah dilakukan pesta adat dengan melakukan pemotongan seekor sapi. Dan hal ini juga disaksikan kepala desa/lurah, camat dan marga adat setempat.

"Saya melihat dan mendapat informasi lahan yang dijual itu dari Kulin. Rencananya lahan tersebut mau dijadikan kolam tambak. Kami siap untuk diuji sertifikatnya dan diperiksa," katanya.

Di tempat yang sama, kuasa hukum salah satu marga, Edwin Hanibal menegaskan, lahan yang dibeli Usman tersebut merupakan lahan salah satu adat setempat.

Menurut Edwin, masalah sengketa lahan ini muncul sejak tahun 2006. Masalah ini diduga akibat ulah Kulin Cs yang diduga sudah menjual lahan milik adat.

"Kulin itu bukan pemilik lahan adat yang sah. Tapi kenapa Pak Usman membeli lahan tersebut melalui Kulin. Sedangkan lahan itu merupakan lahan ulayat. Seharusnya sebelumnya membeli lahan harus jelas siapa subyek dan obyeknya yang sah," sesalnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)