​Badan Kehormatan DPRD Lampung 'Cium' Oknum Anggota Dewan Terindikasikan Main Proyek



setialampung.com - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Yanuar Irawan mengaku sudah mendengar dan 'mencium' adanya oknum anggota dewan yang diduga atau terindikasikan terlibat langsung di dalam sebuah proyek. 
"Kita tidak bisa menutup mata adanya indikasi oknum anggota dewan yang terlibat main proyek. Terlebih lagi banyak anggota dewan yang memiliki latar belakang pengusaha. Tapi semuanya harus dibuktikan sesuai fakta dan tertulis sejauh mana keterlibatannya," kata Yanuar ketika ditemui di ruang komisi V DPRD Lampung, Rabu (7/9).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tidak bisa melarang kalau ada adik anggota dewan yang main proyek.

"Jangan karena kakaknya anggota dewan, terus adiknya nggak bisa ikut proyek. Masak adiknya nggak boleh usaha untuk cari makan. Tapi kalau terbukti ada keterlibatan langsung oknum anggota dewan, ya silakan dibuktikan. Kalau tidak ada laporan tertulis susah membuktikannya. Contohnya seperti memberikan rekomendasi tertulis kepada dinas tertentu agar rekanan bisa memenangkan proyek, itu baru bisa dibuktikan sebuah pelanggaran," ungkapnya.

Soal kabar yang berkembang yang mengatakan adanya oknum anggota dewan berinisial Y yang diduga terlibat proyek, politisi PDIP ini menuturkan, secara informal dirinya sudah bertanya langsung dengan YR.

"Beliau (YR) menegaskan tidak ada keterlibatan di dalam masalah proyek. Kalau ada keterlibatan langsung akan diberikan warning. Kalau BK aturannya harus menerima laporan tertulis dan itu akan ditindaklanjuti. Tapi sampai hari ini, baik dari internal maupun eksternal belum ada laporan yang masuk ke BK," ungkapnya.

Terkait sangsi dari BK jika ada oknum anggota dewan yang terbukti main proyek, Yanuar menuturkan, hal itu tergantung keputusan semua anggota BK. Kalau pelanggaran ringan diberikan teguran, pelanggaran menengah diberikan surat peringatan tertulis, kalau pelanggaran berat, BK menyerahkan kepada masing - masing fraksi untuk memberikan sangsi. BK hanya terkait etika dan tata krama. Dan BK tidak memiliki wewenang untuk mem-PAW oknum anggota dewan.

Ditegaskannya, di dalam peraturan pemerintah dan tata tertib DPRD Lampung dikatakan, pejabat negara/daerah tidak diperkenankan main proyek.

"Saya lupa tatib nomor berapa," ujarnya.

Sementara YR ketika ditemui di ruang komisi IV DPRD Lampung membantah terlibat dalam proyek.

"Saya tidak pernah terlibat di dalam masalah proyek yang marak dipemberitaan media massa saat ini. Yang benar adik saya terima uang dari utusan orang. Dan uang itu memang punya adik saya yang lagi investasi. Bahkan adik saya nggak terima utuh uangnya, alias sudah dipotong," ungkapnya.

Sebelumnya YR disebut - sebut terindikasi atau diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek sebesar Rp14 miliar yang diduga melibatkan mantan kabiro perekonomian pemprov Lampung Farizal Badri Zaini. (ben)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog