Langsung ke konten utama

​Ini Tanggapan Para Petinggi DPD I Partai Golkar Lampung Soal Beredarnya SK Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung

setialampung.com - Jajaran petinggi DPD I Partai Golkar (PG) Lampung angkat bicara terkait beredarnya surat keputusan (SK) DPP Partai Golkar (PG) nomor: KEP.49/DPP/GOLKAR/2016 tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua DPD I Partai Golkar Lampung.

Di dalam SK tertangal 8 September 2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham ini ditunjuk Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Plt ketua DPD I PG Lampung menggantikan Alzier Dianis Thabranie.

Menurut Wakil Ketua DPD I PG Lampung Riza Mirhadi, sampai saat ini DPD I dan 15 DPD II kabupaten/kota tetap solid mendukung Alzier Dianis Thabranie sebagai ketua DPD I PG Lampung.

"Sampai sekarang saya belum dengar ada plt ketua DPD I PG Lampung. Yang pasti kami tetap solid mendukung dan mengakui kepemimpinan Alzier Dianis Thabranie," ujarnya kepada wartawan.

Hal serupa disampaikan Ketua Harian DPD I Golkar Lampung I Made Bagiasa bahwa dirinya belum mengetahui kebenaran beredarnya SK plt tersebut.

"Saya nggak tau. Nggak ada pemberhentian Alzier sebagai ketua DPD I PG Lampung. Karena sampai saat ini belum terima SK atau kabar apapun dari DPP. Itu cuma isu," katanya.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra menuturkan, sebagai partai besar. Apapun keputusan dan kebijakan yang diambil PG harus melalui mekanisme, AD/ART dan peraturan organisasi.

"Sampai hari ini kami belum terima SK apapun dari DPP. Jika benar ada, kita pelajari dulu apakah sudah sesuai mekanisme, prosedur dan AD/ART atau tidak," imbuhnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …